Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Jurnal ini adalah jurnal studi ilmu-ilmu Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora yang bersifat peer-review dan terbuka. Bidang penelitian dalam jurnal ini termasuk ilmu politik, sosial ,hukum, dan humaniora. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Articles
265 Documents
<![CDATA[JARANAN TURUNGGO YAKSO SEBAGAI WISATA BUDAYA DESA DONGKO MERAIH PENGHARGAAN ANUGERAH SERATUS DESA WISATA KABUPATEN TRENGGALEK 2022 ]]>
<![CDATA[Nada Rahmahnia Handriyana]]>;
<![CDATA[Griselda Vania Priyana]]>;
<![CDATA[Adrian Felix Vincentius Manurung]]>;
<![CDATA[Sri Maharini Mardiananingrum]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.156
<![CDATA[Desa di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam pembangunan nasional melalui perkembangan pariwisata nasional. Desa yang memiliki daya tarik alam maupun budaya yang berpotensi untuk menjadi objek wisata dinamakan sebagai Desa Wisata. Salah satu desa yang termasuk sebagai desa wisata adalah Desa Dongko yang terletak di Kccamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Penelitian ini menggunakan metode empiris karena peneliti terjun langsung ke Desa Dongko yang rnerupakan lokasi penelitian sehingga yang didapat merupakan data sebenarnya. Desa Dongko memiliki aneka ragam wisata, terutama dalam sektor wisata budaya, Desa Dongko memiliki budaya yang sampai sekarang masih dilestarikan,salah satunya yaitu kesenian Jaranan Turonggo Yakso. Kesenian ini berbeda clarijaranan lai nnya karena kuda yang dipakai berupa Buto (raksasa). Hal inilah yang menjadikan Jaranan Turonggo Yakso sebagai ikon Kabupaten Trenggalek, Desa Dongko dalam mengembangkan potensi wisata unggulannya dengan mcngikuti lomba Anugerah Seratus Desa Wisata (Sadewa) yang merupakan program pemerintah Kabupatcn Trenggalek melalui Dinas Pariwisa2ta dan Kebudayaan, Dalam lomba tersebut Desa Dongko berhasil rneraih penghargaan dalam kategori Desa Wisata dengan Daya Tarik Wisata Terbaik (Alam, Budaya, Buatan).]]>
<![CDATA[Optimalisasi Kinerja Bumdes “Sumber Lancar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dongko ]]>
<![CDATA[Muhammad Frengki]]>;
<![CDATA[Muhammad Zulfian Surya Pratama]]>;
<![CDATA[Binsar Setiawan Manurung]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.157
<![CDATA[Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat diperlukan sinergi dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa dalam menjamin kebutuhan warganya. Upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut yakni melalui BUMDes. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui upaya yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui Standar Operasional yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana pemerolehan data dilakukan secara langsung melalui pengamatan, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi kegiatan. Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan, terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat efektivitas BUMDes sehingga upaya yang dapat diaplikasikan yakni dengan memaksimalkan Standar Operasional Prosedur dan diiringi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, menyiapkan strategi pemasaran yang baik, meningkatkan sistem manajemen yang efektif sehingga BUMDes dapat berjalan optimal dalam mensejahterakan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha Di Desa Dongko Kecamatan Dongko ]]>
<![CDATA[Windy Juli Astuti Ningtyas]]>;
<![CDATA[Shamara Qanita]]>;
<![CDATA[Lusia Ervi Oktaviarika]]>;
<![CDATA[Mukhammad Ilham Aprilian]]>;
<![CDATA[Wiwin Yulianingsih]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.158
<![CDATA[Pasca krisis ekonomi di tahun 1997-1998 perekonomian di Indonesia mulai meningkat karena adanya kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dipergunakan sebagai suatu kelompok untuk mengembangkan potensi diri hingga potensi alam. Salah satunya pengembangan pereknomian di Indonesia telah banyak dijalankan oleh masyarakat Desa Dongko melalui 3 (tiga) kelompok usaha, yaitu Koperasi Wanita (KOPWAN) “Kencana”, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Usaha Wanita (KUW) “Nurani Ibu” yang beranggotakan perempuan. Dalam berusaha tentunya dibutuhkan sebuah legalitas untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada. Salah satunya yang saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mewajibkan pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB. Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui website lembaga OSS setelah pengusaha tersebut terdaftar. NIB ini digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan/atau identitas usaha serta memenuhi persyaratan izin usaha untuk beroperasi. Metode pendampingan yang dilaksanakan oleh penulis (1) Survey, (2) Wawancara, dan (3) Diskusi Terfokus. Pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dengan pendampingan NIB ini dapat membantu UMKM di Desa Dongko untuk mendapatkan legalitas usaha guna untuk mempermudah pengurusan surat surat usaha lainnya, serta menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Target dalam penulisan ini sekitar 20 UMKM yang ada di Desa Dongko.]]>
<![CDATA[Pembentukan Peraturan Desa Dongko dalam Efisiensi Penggunaan Tanah Warga Sebagai Tempat Wisata ]]>
<![CDATA[Muhammad Hasbi Ashshiddiqi]]>;
<![CDATA[Farhan Caesariasyahid Yuwono Putra]]>;
<![CDATA[Rosinda Tata Nurmaya]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.159
<![CDATA[Peraturan Desa adalah peraturan perundang· undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas clan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penulisan penelitian berikut, tim penyusun menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian yang berdasar fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara maupun observasi langsung lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembentukan Peraturan Desa Dongko tentang pengaturan penggunaan lahan pribadi sebagai tempat wisata desa sekaligus membantu penyusunan rancangan peraturan Dongko. Hasil dari serangkaian kegiatan KKN ini adalah meningkatnya pemahaman pihak pemerintah desa terkait pembentukan peraturan desa, sehingga mampu bersama-sarna dengan tim menghasilkan rancangan peraturan desa dongko tentang desa wisata yang juga mengatur tentang penggunaan lahan warga sebagai tempat wisata desa.]]>
<![CDATA[Tinjuan Yuridis Risiko Medis Terhadap Persetujuan Dokter Kepada Pasien Atas Tindakan Medis ]]>
<![CDATA[Maria Latifa Tsanie]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.161
<![CDATA[Untuk memastikan kejelasan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang melaksanakan tindakan medis setelah mendapat persetujuan pasien, artikel ini akan menganalisis risiko yang diambil oleh dokter selama tindakan medis yang belum diatur secara eksplisit dan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Dengan memakai sumber hukum sekunder, penelitian ini memakai metodologi yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran kurang mengatur risiko medis secara tegas dan tegas, sehingga diperlukan politik hukum dengan pembaharuan hukum yang kemudian memasukkan pengertian risiko medis yang dilakukan oleh dokter dalam tindakan medis. Hal ini bisa memberikan kepastian hukum karena sudah ditetapkan standar yang luas agar individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan perlindungan hukum kepada dokter dalam melaksanakan tindakan medis terhadap pasien. Ini bisa diekstrapolasi dari gagasan risiko medis untuk menginformasikan bagaimana kita sebenarnya mempraktikkan kedokteran.]]>
<![CDATA[Strategi Kebijakan Dalam Meminimalisir Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Michael Devangga Hardjono Halim]]>;
<![CDATA[Markus Suryo Utomo]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.162
<![CDATA[Artikel ini merupakan artikel konseptual yang mencoba memberikan kajian terhadap strategi kebijakan dalam meminimalisir perilaku tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. argumentasi yang mendasari tentang pentingnya strategi penanggulangan KKN di Indonesia didasarkan pada fakta bahwa saat ini korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, korupsi dapat dijumpai diberbagai lembaga negara dan menyangkut berbagai penyelengara negara ditingkat pusat maupun daerah. dasar tersebut oleh penulis dianalisis hingga menemukan suatu kesimpulan bahwa perlu ada suatu strategi kebijakan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kebijakan ini dapat dilakukan sebagai upaya-upaya penegakan hukum prefentif dan berpusat pada perilaku penyelengara negara (struktur hukum). strategi pencegahan meliputi antaralain strategi penataan kelembagaan, startegi, penataan ketatalaksanaan/ manajemen, strategi penataan Sumber Daya Manusia/ Aparatur dan startegi Akuntabilitas (Pertanggungjawaban). Startegi sebagaimana dimaksud perlu dilaksanakan guna dapat mengefektifkan kinerja dan tersedianya penyelengaraan negara yang efisien, mudah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, politis dan hukum.]]>
<![CDATA[Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia: Kajian Yuridis ]]>
<![CDATA[Neng Sari Rubiyanti]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.163
<![CDATA[Electronic Medical Record (RME) merupakan sistem yang memuat riwayat kesehatan serta penyakit, hasil tes diagnostik, informasi biaya pengobatan dan data-data medis lainnya. Tertanggal 12 September 2022, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menerbitkan aturan RME yang terdapat dalam Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan atau disingkat Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Namun, belum semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia sudah menerapkan praktik Rekam Medis Elektronik. Metode Yuridis Normatif digunakan dalam penelitian ini, di mana sumber hukum utama yang digunakan adalah Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, UU No. 47 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Kemampuan RME yang luas telah menyebabkan pengakuannya sebagai alat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas perawatan, terutama dengan mempromosikan pengobatan berbasis bukti. Rumah sakit juga wajib menyediakan tenaga nonkesehatan di bindang sistem informasi untuk mendukung penerapan rekam medis elektornik di Rumah sakit. Di sisi lain, pemerintah perlu menyediakan pelatihan agar petugas dan dokter di rumah sakit bisa menerapkan RME sesuai ketentuan permenkes yang berlaku.]]>
<![CDATA[Pemetaan Potensi Destinasi Wisata Di Desa Dongko Kabupaten Trenggalek ]]>
<![CDATA[Verda Raseindriyasari Bidjaksono]]>;
<![CDATA[Wahyu Buana Putra]]>;
<![CDATA[Mohamad Febri Ashiddiqi]]>;
<![CDATA[Sri Maharani Mardiananingrum TVM]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.164
<![CDATA[Dongko Village is one of the villages which is one of the tourist villages in Trenggalek Regency. The development of the potential of a tourism village in Dongko Village has the aim of identifying natural, cultural and man-made potential in the village and can be developed as a tourist attraction and is able to improve the quality of natural resources as well as human resources, explore problems and factors that become weaknesses in developing a tourism village, as well as designing a strategy to develop the tourism village potential of Dongko Village based on existing potentials and problems. We used empirical methods with qualitative descriptive analysis in compiling this research. Obtaining data using this method is because researchers go directly to the research location, namely Dongko Village. Sources of data collected by research methods in the form of observations, interviews, observations, and documentation.]]>
<![CDATA[Pengembangan dan Pengelolaan Adat Budaya Melalui Pembentukan Rancangan Peraturan Desa Dongko, Kabupaten Trenggalek ]]>
<![CDATA[Muhammad Marcellino Putra Putra Syadila]]>;
<![CDATA[Nela Erdianti]]>;
<![CDATA[Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.165
<![CDATA[The Trenggalek Regency is home to Dongko Village, which is found in the Dongko District. Dongko Village is one of the potential Tourism Villages because of the rich variety of its traditions and histories. Dongko's cultural customs are an integral part of the village's identity and must be safeguarded in both their physical and legal manifestations if the village is to continue to grow and be managed effectively. Empirical study was conducted, which depicts an investigative process present in all areas of social life, including volunteer work. The term "empirical research" refers to a kind of study in which hard data and proof are gathered by direct observation and experimentation. The author conducted the study by making personal observations in the wild. Due to a lack of specificity in Law 12 of 2011, the provisions of Law 6 of 2014 pertaining to villages are consulted in order to determine how to construct Village Regulations. The Village Regulation is a cornerstone of village life, as it governs the day-to-day operations of the village government and the community at large. In line with article 24 of Law No. 6 of 2014, the Perdes product stands as a symbol of the spread of democracy to the grassroots level. As a result, the PKM (Community Service) Team in Dongko Village, Dongko District, Trenggalek Regency uses the Legislation work program with one of its legal products, namely the drafting of Village Regulations, to restore the Village Regulations in accordance with the needs of the village communities.]]>
<![CDATA[Peranan Masyarakat Desa Dongko Dalam Mewujudkan Desa Wisata Budaya Bersama Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Fritta Omea Mellenia]]>;
<![CDATA[Siska Elina Rahmaningsih]]>;
<![CDATA[Rafli Yovianto]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Muladi Wilopo]]>;
<![CDATA[Eka Nanda Ravizki]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.166
<![CDATA[Dongko Village in Trenggalek Regency has made great strides in developing culture-based village tourism. The expansion of cultural tourism in Dongko's tourist village is the focus of this paper. Dongko Village's turonggo yakso jaranan dance is a highlight of this cultural excursion. Since Pokdarwis's inception, this cultural tourist hamlet has grown immensely, especially in terms of the sophistication of its cultural offerings and the harmony with their natural surroundings. The community of Pokdarwis organizes tourism hotspots that are then managed by the locals. Planning, executing, and overseeing cultural tourist activities in Dongko Village with the help of the Thematic Community Service Program at the MBKM, Faculty of Law, UPN "Veteran" East Java, provides insight into Pokdarwis's true purpose. Dongko Village's identity has been bolstered thanks to the efforts of its residents working together to promote cultural village tourism.]]>
