cover
Contact Name
Yanuriansyah Ar Rasyid
Contact Email
rianarrasyid@stihbiak.ac.id
Phone
+6285840886734
Journal Mail Official
journal@stihbiak.ac.id
Editorial Address
Jl. Petrus Kafiar, Brambaken, Samofa, Biak Numfor, Papua 98551
Location
Kab. biak numfor,
P a p u a
INDONESIA
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
ISSN : -     EISSN : 29871980     DOI : 10.46924
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Pengabdian Hukum menitikberatkan pada semua isu hukum yang berkaitan dengan pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dibahas meliputi, namun tidak terbatas pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum.
Articles 54 Documents
Pengembangan Klinik Hukum Masyarakat: Mendorong Akses Keadilan untuk Kelompok Rentan yakoba yuliana hattu; Abdul Karim
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1 No 2 (2023): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v1i2.195

Abstract

Pengembangan klinik hukum masyarakat telah menjadi sebuah inisiatif penting dalam mendorong akses keadilan bagi kelompok rentan di masyarakat. Kelompok rentan, yang meliputi masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, seringkali menghadapi hambatan besar dalam mendapatkan akses ke sistem hukum yang adil dan merata. Dalam konteks ini, klinik hukum masyarakat memainkan peran krusial dalam memberikan bantuan hukum yang terjangkau atau bahkan gratis kepada mereka yang membutuhkannya. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengembangkan klinik hukum yang dibutuhkan di tengah masyarakat. Metode pengabdian yang digunakan dalam hal ini adalah dengan metode ceramah dengan mengundang narasumber yang telah ditentukan. Pemateri diberikan waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan materi. hasil yang diperoleh adalah teradpat beberapa keuntungan dari pengembangan klinik hukum yang dijalankan oleh mahasiswa. Selain itu terdapat pelaksanaan kegiatan yang diuraikan serta dampak dari pengembangan klinik hukum.
Pencegahan dan Pemahaman Terhadap Potensi Bahaya Psikologis Pasangan Childfree Putri Anugraheli Ramba Orun; Iin Sulastri Ode Ami
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1 No 2 (2023): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v1i2.196

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mencegah dan meningkatkan pemahaman terhadap potensi bahaya psikologis yang dihadapi oleh pasangan yang memilih untuk hidup tanpa anak (childfree). Melalui pendekatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, informasi tentang risiko psikologis yang terkait dengan kehidupan childfree disampaikan secara jelas dan efektif. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media, menjadi kunci dalam kesuksesan program ini. Langkah-langkah preventif, seperti penyediaan dukungan psikologis dan peningkatan kesadaran terhadap kesehatan mental, diusulkan untuk mengurangi risiko psikologis yang mungkin timbul. Diharapkan bahwa melalui upaya ini, masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan mendukung terhadap pasangan childfree, serta menciptakan lingkungan yang berdaya bagi individu untuk membuat pilihan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai mereka sambil memperhatikan kesejahteraan psikologis mereka.
Penyuluhan Hukum Mengenai Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum di Biak Kota Grasela Natalia Jeujanan; Anthonius Diance
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1 No 2 (2023): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v1i2.197

Abstract

Penelitian bertujuan restorative justice dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pengabdian dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan menggunakan pendekatan ceramah dan tanya jawab. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam menerapkan diskriminasi terhadap anak dalam konflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak. Perlu lebih banyak upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam menerapkan diskriminasi terhadap anak dalam konflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak.
Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Sengketa Dalam Proses Pemilihan Umum Di Kabupaten Biak Numfor Leni Sipra Helen Rahakbauw
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1 No 2 (2023): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v1i2.198

Abstract

Daftar pemilih tetap yang tidak akurat, adalah salah satu sebab dari ketidaksetaraan dalam hak pilih warga, hal tersebut merupakan salah satu masalah utama dalam pemilu. Logistik yang tidak akurat, baik secara jenis maupun jumlah, dapat mengganggu proses pemilu dan mengganggu proses demokrasi. Proses pemungutan suara dan penghitungan hasil dapat terganggu jika distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran dilakukan. Akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, proses pencairan anggaran, dan ketidakmampuan badan ad hoc untuk mengawasi proses pemilu adalah masalah teknis lainnya. Selain masalah teknis, ada masalah non-teknis seperti partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, dan rendahnya kepercayaan publik. Semua masalah ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan pemilu berlangsung dengan benar. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan sengketa dalam proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, akademisi (mahasiswa) harus menjelaskan bagaimana proses pengakuan dan penanganan konflik tersebut dilakukan.
Sosialisasi Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Warsa Biak Utara Hamza Toatubun
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1 No 2 (2023): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v1i2.199

Abstract

Dalam tatanan pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil. Desa atau kelurahan adalah tingkat pemerintahan terendah. Dalam hal ini, pemerintahan Desa Warsa Biak Utara Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor langsung di bawahnya. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang baik dan kinerja yang optimal secara langsung dan transparan. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dalam bidang pertanian dan pendidikan, khususnya di desa yang tepat sasaran, akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, mitra desa hanya menyediakan agen independen untuk mengawasi pemerintahan dan pelayanan publik desa. Terlepas dari fakta bahwa BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) atau bamuskam (badan musyawarah kampung) sudah ada di desa. Melalui pengabdian masyarakat ini mahasiswa melakukan sosialisasi melalui metode ceramah.
Penyuluhan Hukum Pentingnya Legalitas Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Desa Wonua Hasima, Rahman; Herman; Heryanti; Jufri Dewa; Asri Sarif; Endah Widyastuti; Ramadan Kiro
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 2 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i2.289

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya legalitas hak atas tanah di Desa Wonua, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Melalui ceramah dan diskusi, kegiatan tersebut menemukan pemahaman masyarakat tetap rendah karena persepsi biaya tinggi, prosedur yang kompleks, dan kurangnya kesadaran dalam pendaftaran tanah. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum, berkontribusi pada kepastian hukum yang lebih besar dan perlindungan kepemilikan tanah, dengan harapan kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum.
Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Pencemaran Air Sumur Akibat Limbah Sawit di Desa Rowo Pringsewu Lampung Dauri; Misgi Puji Astuti; Eka Pratiwi
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 2 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i2.336

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat Desa Rowo Rejo yang dilindungi oleh UU PPLH yaitu hak atas air bersih dan sehat. Hal ini dikarenakan adanya usaha masyarakat yang memanfaatkan limbah sawit untuk budi daya jamur, akan tetapi menimbulkan dampak yang sangat fatal yaitu pencemaran terhadap air sumur warga yang ada di desa tersebut. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan terhadap warga. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia sudah memadai, implementasinya masih menghadapi kendala. Terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari otoritas terkait, kesulitan dalam proses pembuktian ilmiah, dan kurangnya akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif. Akibatnya, korban pencemaran sulit mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak.
Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Pemahaman Hak Hukum atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kampung Yendidori, Kabupaten Biak Numfor Abdul Karim; Bruri Marwano Wutwensa; Rosa Mual
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 1 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.339

Abstract

Pengabdian hukum ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat adat Kampung Yendidori, Biak Numfor, tentang hak hukum atas tanah ulayat serta mencegah konflik agraria akibat intervensi pihak luar. Metode yang digunakan ialah sosialisasi hukum partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum bersama tokoh adat dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak ulayat sebagai hak komunal yang dilindungi UUPA, UUD 1945, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Masyarakat mulai memahami pentingnya musyawarah adat, pendataan wilayah ulayat, dan pembentukan aturan kampung adat untuk melindungi tanah mereka. Sosialisasi ini efektif memperkuat kesadaran dan kemandirian hukum masyarakat adat dalam mencegah konflik agraria.
Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pencegahan Narkotika di Desa Cibuntu Anastasia Ropiah Maheswari; Shinta Mutiara Rezeky; Devy Karisma Basamutna Romadona; Andhini Sri Maharani; Naftaly Hana Nabilah; Muhammad Farhan Wijaya
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 2 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i2.340

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ancaman serius terhadap ketahanan sosial masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat literasi hukum yang rendah. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat Desa Cibuntu melalui pendekatan edukasi hukum partisipatif. Mahasiswa hukum berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani kesenjangan antara norma hukum positif dan pemahaman masyarakat. Metode kegiatan dilakukan melalui seminar, diskusi interaktif, dan sosialisasi hukum yang berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkotika, kesadaran hukum, serta terbentuknya mekanisme komunikasi antara masyarakat, aparat desa, dan mahasiswa hukum. Pendekatan ini menjadi model penguatan peran mahasiswa hukum dalam pencegahan narkotika di tingkat lokal.
Literasi Rukti Jenazah: Membangun Kesadaran Kolektif Masyarakat Desa Wani 2 Kecamatan Tanantovea. Sutan Nokoe, Nurhayati; Syamsuddin; Rosnani Lakuna
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 1 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i1.220

Abstract

Death is an inevitable reality of life. In Islam, the process of taking care of a corpse (rukti corpse) is fardhu kifayah, a collective obligation that is terminated if it has been carried out by some of the congregation. This service examines the community's awareness and skills in carrying out corpse rukti. The partners for this service are the people of Wani 2 Village, Tanantovea District, Donggala Regency. Even though the majority are Muslims, the local community's knowledge and skills regarding this process are still very limited. This creates challenges in carrying out these fardhu kifayah obligations adequately, especially during emergency situations or consecutive deaths. The methodology used in this service includes material presentation, practical simulations, and evaluation. The results of the service showed that the training held had increased the participants' knowledge and skills in the process of washing, shrouding, praying, and burying bodies according to Islamic law. This study recommends the need for permanent institutions for training in corpse rukti as well as the active involvement of all members of society, not just religious teachers and sharia officials, to increase their understanding and ability to care for corpses, in line with humans' position as caliphs on earth that does not end with physical death.