cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yanuriansyah Ar Rasyid
Contact Email
rianarrasyid@stihbiak.ac.id
Phone
+6285840886734
Journal Mail Official
journal@stihbiak.ac.id
Editorial Address
Jl. Petrus Kafiar, Brambaken, Samofa, Biak Numfor, Papua 98551
Location
Kab. biak numfor,
P a p u a
INDONESIA
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
ISSN : -     EISSN : 29871980     DOI : 10.46924
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pengabdian Hukum menitikberatkan pada semua isu hukum yang berkaitan dengan pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dibahas meliputi, namun tidak terbatas pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
Penyuluhan Hukum Pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan Kekerasan Seksual, Perundungan (Bullying) dan Intoleran Lobubun , Muslim; Arif Apriadi; Aas Permadani
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 1 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i1.223

Abstract

Dunia Pendidikan sekarang menjadi perhatian karena hampir disetiap lingkungan Pendidikan terjadi kasus kekerasan seksual, bullying dan intoleransi tujuan pengabdian ini adalah memberikan edukasi kepada siswa serta mahasiswa tentang bahaya serta pencegahan tiga dosa besar di lingkungan Pendidikan. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode sosialisasn dan tanya jawab sehingga segenap pelajar dapat memahami pencegahan tiga dosa dalam dunia Pendidikan. Hasil pengabdian menemukan mahasiswa baru mengetahui Satgas yang wajib dibentuk oleh tiap kampus dalam penanganan tiga dosa tersebut. Selain itu melalui penyuluhan ini seluruh pelajar mulai memahami alur dan mekanisme pelaporan apabila terjadi tindakan kekerasan seksual, bullying dan intoleransi.
Mencegah Perbuatan Intoleransi Yang Mengakibatkan Perbuatan Bullying Firmansyah, Roma; Arini Putri; Philep Abidondifu
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 2 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.226

Abstract

Maraknya Tindakan intoleransi yang terjadi di dunia Pendidikan sangatlah memprihatinkan serta dapat memunculkan ketidakharmonisan. Selain itu terjadinya bullying salah satunya dilatarbelakangi Tindakan intoleran yang dilakukan oleh pelaku. Pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan intoleransi yang dapat menimbulkan perbuatan bullying di kalangan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah diselingi dengan memutar video bahaya Tindakan intoleransi serta dilakukan tanya jawab dari peserta. Hasil temuan yang diperoleh mahasiswa masih belum memahami ragam Tindakan intoleransi serta bullying yang kerap terjadi. Sehingga melalui edukasi ini diharapkan dapat mencegah Tindakan intoleransi dan bullying.
Pendidikan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Lembang, Nisrawanty; Putri Anugraheli Ramba Orun
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 2 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.246

Abstract

Era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 membawa tantangan dan peluang baru bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan hukum. Transformasi digital dan perkembangan teknologi memerlukan pendekatan adaptif dan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi dinamika global. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penyelesaian terkain era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 yang sedang dihadapi  oleh pelajar. Pengabdian ini menggunakan metode pengabdian Workshop atau Seminar Interaktif dan stimulasi (rolep play). Hasil pengabdian menunjukkan banyak pelajar yang belum mengetahui era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. selain itu kecakapan dan keahlian kompetitif sangat diperlukan agar mahasiswa dapat bersaing di era revolusi yang sedang datang ini. 
Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z Zulfa Ajda Khoiriyah; Yogi Yoga Swara; Dadang Sundawa; Dwi Iman; Aini, Fadhilah
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 2 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.251

Abstract

Generasi Z merupakan kelompok yang paling rentan terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dengan kasus yang terus meningkat setiap tahun. Sosialisasi ini dilaksanakan pada 15 November 2024 melalui Zoom, diikuti oleh 38 peserta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang KBGO, mencakup jenis kekerasan, strategi pencegahan, dan aspek hukum yang relevan. Kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan materi, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, dengan skor rata-rata naik dari 78,63 menjadi 93,84. Dengan demikian, program ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum Generasi Z terkait pencegahan KBGO. 
Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Desa Bruri Marwano Wutwensa; Dwi Andika
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 1 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i1.254

Abstract

Transparent and accountable management of Village Funds is an important aspect in supporting sustainable village development and improving community welfare. This community service aims to provide understanding to village officials, and the community in managing village funds. This service uses a participatory approach method through seminars, interactive discussions, and legal counseling. The results of this service show that there is an increase in participants' understanding of the importance of good Village Fund management in accordance with applicable regulations, such as Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. In addition, this activity also succeeded in building participants' awareness of the strategic role of the community in supervising the management of Village Funds to prevent corrupt practices.
Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Usia Sekolah dan Remaja Pratiwi, Elda Dwi; Khofifah Ajeng Triani; Fahmi Alizar Nur Fachrudi; Dadang Sundawa; Dwi Iman Mutaqqin
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 1 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.260

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji substansi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pelajar, ditinjau dari perspektif filsafat hukum Pancasila. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris, dengan tahapan kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta analisis implementasinya di masyarakat. Data diperoleh melalui informan sebanyak 278 responden dari SMAN 1 Bantarujeg, serta literatur hukum dan dokumen resmi sebagai data sekunder. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa ketentuan dalam PP tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai filsafat hukum Pancasila dan tidak efektif sebagai solusi peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Oleh karena itu, diperlukan langkah edukasi yang terintegrasi dengan nilai agama dan norma kesusilaan yang memiliki payung hukum yang jelas.
Pendampingan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Memperoleh Keadilan Djamaludin, Djamaludin; James Simanjuntak; Reynhard Christian Fatunlibit
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 1 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.265

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari kekerasan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan bagi korban. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, serta kurangnya respons aparat penegak hukum menjadi hambatan utama dalam perlindungan perempuan dan anak. Pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum serta pentingnya pelaporan kasus kekerasan. Diharapkan kolaborasi lebih lanjut dapat memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan berpihak pada korban.
Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Dini di Kalangan Masyarakat Adat Pulau Nusi Sita Jugi Syawalina; Anugrah A.I.J Wejai; Aliya Mulachella
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 1 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i1.268

Abstract

Praktek pernikahan dini masih lazim di kalangan masyarakat adat di Pulau Nusi, Kecamatan Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Meskipun ada peraturan yang mengatur batas usia untuk menikah, hal ini tidak sejalan dengan praktik yang ada di masyarakat.  Dalam hasil pengamatan, pernikahan dini oleh anak di bawah umur merupakan solusi untuk mengurangi praktik pergaulan bebas. Dalam hal ini, dampak perkawinan di bawah umur sebenarnya merupakan awal yang baru di mana hak dan kewajiban anak tidak dapat dipenuhi dan tingkat pendidikan menurun. Selain kurangnya kesadaran masyarakat terkait dampak yang akan terjadi di masa depan, minimnya peran pemangku kepentingan dalam proses sosialisasi terkait dampak pernikahan dini. Dalam hal penerapan perlindungan hukum, akan kurang optimal sebagai akibat dari perkawinan yang tidak didaftarkan secara hukum di mata hukum.
Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Bagi Pemuda Karang Taruna Di Desa Lubuk Batang Lama Kabupaten Oku Utama, Meria; Irsan; Saputra, Ricky; nurliyantika, rizka
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 1 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v3i1.272

Abstract

Pendidikan merupakan hak fundamental dan kewajiban warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun demikian, di Desa Lubuk Batang Lama, partisipasi pendidikan tingkat menengah masih rendah akibat berbagai kendala dan kurangnya pemahaman akan hak pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga, terutama pemuda Karang Taruna, mengenai hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.
Upaya Pencegahan dan Dampak Pernikahan Dini di Kepulauan Nusi Anthonius Diance; Rosa Mual; Moehammad Nurrizqi Poetra Hafizul
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 2 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v2i2.275

Abstract

pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman faktor penyebab, dampak, dan pernikahan dini di Pulau Nusi, Kepulauan Aimando-Padaido, Kabupaten Biak-Numfor. Menggunakan metode ceramah dan sosialisasi peserta yang menjadi pengabdian ini adalah pasangan yang menikah dini yakni dibawah usia sembilan belas tahun. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab pernikahan dini adalah kemauan sendiri, kehamilan di luar nikah, kebiasaan, dan dorongan orang tua. Dampak yang ditimbulkan melalui pernikahan dini antara lain psikologis, kesehatan, dan social.

Page 5 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 2 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3 No 1 (2025): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 2 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2 No 1 (2024): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1 No 2 (2023): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1 No 1 (2023): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum