cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Redaksi Litra
Contact Email
jurnalhukum.litra@gmail.com
Phone
+6281313026767
Journal Mail Official
jurnalhukum.litra@gmail.com
Editorial Address
Gedung Sri Soemantri Jl. Imam Bonjol 21 Bandung 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 28096983     EISSN : 28089804     DOI : https://doi.org/10.23920/litra
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria adalah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran setiap tahunnya pada bulan Oktober dan April. Jurnal Hukum LITRA mencakup bidang Hukum Lingkungan, Tata ruang, dan Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
KEPASTIAN HUKUM PEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NASIONALITAS Betty Rubiati
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 1 (2021): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i1.642

Abstract

ABSTRAK Dalam tatanan Hukum Pertanahan Nasional, hubungan hukum antara orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta perbuatan hukumnya terkait dengan tanah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Salah satu prinsip yang dianut oleh UUPA adalah prinsip Nasionalitas. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah. Hubungan dimaksud adalah dalam wujud Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak guna Bangunan atas tanah, sedangkan untuk orang asing dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai atas tanah. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Digunakannya pendekatan yuridis dengan pertimbangan masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemilikan rumah susun bagi orang asing tidak sesuai dengan UUPA dan UU Rumah Susun yang menganut prinsip nasionalitas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kata kunci: Kepastian Hukum, Orang Asing, Prinsip Nasionalitas, Rumah Susun ABSTRACT In the framework of the National Land Law, the legal relationship between people, both Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA), as well as their legal actions related to land have been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). One of the principles adopted by the UUPA is the principle of Nationality. Only Indonesian citizens can have full relationship with the land. The relationship in question is in the form of Hak Milik, Hak Guna Usaha and Hak Guna Bangunan on land, while foreigners and foreign legal entities that have representatives in Indonesia may be granted Use of Land rights. The approach method used is a normative juridical approach, namely tracing, reviewing and researching secondary data related to this research material. The use of a juridical approach with consideration of the problem under study revolves around the linkage of a regulation with other regulations. The results of the study show that the regulation of flat ownership for foreigners is not in accordance with the UUPA and the Flats Law which adheres to the principle of nationality, causing legal uncertainty. Keywords: Flats, Foreigners, Legal Certainty, Principles of Nationality
ARAH PENGATURAN TERKAIT PEMBANGUNAN PLTU DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK KOMITMEN TERHADAP PARIS CLIMATE AGREEMENT : REGULATORY DIRECTIONS RELATED TO STEAM-FIRED POWER PLANT ESTABLISHMENT IN INDONESIA AS A FORM OF COMMITMENT TO THE PARIS CLIMATE AGREEMENT Dzahabiyyah, Nenden; Priyanta , Maret; Adharani, Yulinda
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i2.725

Abstract

ABSTRAK Perubahan iklim berdampak pada kehidupan masyarakat dan mengancam keadilan lintas generasi, untuk itulah Paris Agreement dibentuk. Salah satu sektor yang mempengaruhi perubahan iklim adalah sektor ketenagalistrikan yang contohnya adalah penggunaan bahan bakar fosil pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Artikel ini akan membahas mengenai arah pengaturan terkait dengan pembangunan PLTU di Indonesia dengan melihat juga komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap PLTU masih tinggi sampai dengan tahun 2030, akan tetapi pemerintah sudah mulai menyelaraskan target kebutuhan listrik dalam negerinya melalui RUPTL 2021-2030 dengan target capaian yang tercantum pada dokumen NDC sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam melaksanakan implementasi dari Paris Agreement. Persentase target pembangunan PLTU menjadi berkurang, dan target pembangunan pembangkit listrik non-energi fosil bertambah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sudah terlihat adanya keselarasan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia antara pemenuhan kebutuhan listrik dalam negerinya dengan tanggung jawab Indonesia sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Kata Kunci: Paris Agreement; Perubahan Iklim; PLTU. ABSTRACT Climate change has impacts on people's lives and threatens inter-generational equity, that's why the Paris Agreement was formed. One of the sector that affects climate change is electricity, which is the use of fossil fuels in Steam-Fired Power Plants. This article will discuss the direction of regulation related to the PLTU establishment in Indonesia by looking at Indonesia's commitment to the Paris Agreement. Based on this research, Indonesia's level of dependence on PLTU is high until 2030, however, the government has begun to align its electricity demand-targets through the 2021-2030 RUPTL with the targets listed in the NDC as a form of Indonesia's responsibility on Paris Agreement. The target percentage for PLTU establishment reduced, and for the construction of non-fossil power plants is increasing. Thus, it can be said that there has been an alignment established by the government between the fulfillment of domestic electricity and responsibilities on the agreement. Keywords: Paris Agreement; Climate Change; Steam-Fired Power Plant.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN DI BALIKPAPAN SEBAGAI SARANA KETAHANAN ENERGI DAN REVITALISASI EKONOMI: THE DEVELOPMENT OF REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN INFRASTRUCTURE IN BALIKPAPAN AS ENERGY SECURITY AND ECONOMIC REVITALIZATION Eprilia, Farina Firda
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i2.755

Abstract

ABSTRAK Pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia yang kompleks berbanding lurus dengan peningkatan laju konsumsi energi. Di Indonesia, skala penggunaan energi fosil yang tinggi menyebabkan perlu adanya pengoptimalan produktivitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang menghubungkan antara permasalahan dan latar belakang masalah kemudian dianalisis dengan kerangka pemikiran hukum kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan publik berupa Refinery Development Master Plan (RDMP) sebagai perwujudan pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi. Pembangunan ini terbagi menjadi lima daerah, salah satunya Balikpapan, Kalimantan Timur. Proyek ini memiliki prospek agar Indonesia terbebas dari impor BBM tahun 2026. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala di mana kilang itu dibangun tepat di samping unit kilang lama yang masih beroperasi, sehingga berimplikasi pada pembuatannya yang memakan waktu lama. Kendati demikian, pembangunan infrastruktur ini telah sesuai dengan arah kebijakan nasional dan asas-asas umum kebijakan publik, sehingga memberi dampak positif terhadap ketahanan energi dan pendukung revitalisasi ekonomi Indonesia. Kata kunci: Kebijakan Publik; Pembangunan Infrastuktur; Refinery Development Master Plan ABSTRACT The fulfillment of the complex needs of human life is directly proportional to the increase in rate of energy consumption. In Indonesia, the high scale of fossil energy use makes it necessary to optimize productivity. The research method used is normative juridical which connects problems and backgrounds then analyzed with a qualitative legal framework. Based on this research, the Government issued a public policy in the form of the RDMP as a manifestation of infrastructure development. This development is divided into five regions, one of which is Balikpapan, East Kalimantan. This project has prospect that Indonesia will be free from imports of fuel in 2026. There are obstacles so the construction take a long time. Nevertheless, this infrastructure development has been in accordance with the direction of national policies and general principles of public policy, so it has positive impacts on energy security and supports the revitalization of Indonesian economy. Keywords: Infrastructure Development; Public policy; Refinery Development Master Plan
REGULASI TATA RUANG PESISIR MELALUI PENDEKATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) BAGI PERLINDUNGAN TERUMBU KARANG DI INDONESIA: COASTAL SPATIAL PLANNING REGULATION THROUGH STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT APPROACH FOR CORAL REEF PROTECTION IN INDONESIA Zulkarnain, Cut Sabina Anasya; Sukarsa, Dadang Epi; Priyanta, Maret
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i2.767

Abstract

ABSTRAK Penelitian dilakukan atas permasalahan masih tingginya laju kerusakan fungsi terumbu karang akibat berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di ruang pesisir, termasuk di wilayah coral triangle Indonesia. Tujuan penelitian ialah mengidentifikasi dan menentukan keterkaitan dan kedudukan instrumen kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana tata ruang guna mewujudkan perlindungan terumbu karang ditinjau dari prinsip kehati-hatian. Metode penulisan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dan analisis data secara kualitatif. Tahap penulisan dilakukan dengan data sekunder menggunakan bahan hukum dan berbagai data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan KLHS belum menjadi dasar dalam alokasi ruang-ruang dengan fungsi pemanfaatan di pesisir, sehingga diperlukan pendekatan hukum guna menghasilkan KLHS yang mampu menjawab isu-isu spasial dalam penyusunan regulasi tata ruang pesisir Indonesia. Kata kunci: Tata Ruang Pesisir; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Perlindungan Terumbu Karang ABSTRACT The research was conducted on the problem of the high level of damage to the function of coral reefs in the coral triangle area of Indonesia as a result of various uses of natural resources in coastal areas. The purpose of the research is to identify and determine the interrelationships and legal status of Strategic Environmental Assesment (SEA) in the preparation of spatial plans in order to realize coral reef protection in terms of the precautionary principle. The writing method uses a normative juridical approach, analytical descriptive and qualitative data analysis. The writing stage is carried out with secondary data using legal materials and various related secondary data. The results of the study show that the KLHS has not become the basis for the allocation of spaces with utilization function on the coast, so a legal approach is needed to produce a KLHS that is able to answer spatial issues in the legislation of Indonesian coastal spatial regulations. Keywords: Coastal Spatial Planning; Strategic Environmental Assesment (SEA); Coral Reef Protection
KEDUDUKAN HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL DIKAITKAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH: THE POSITION OF MANAGEMENT RIGHTS IN THE NATIONAL LAND LAW IS LINKED TO STATE/REGIONAL PROPERTY OWNERSHIP Dinur Zulfikar, Moch; Pujiwati, Yani; Wahjuni, Sari
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i2.771

Abstract

ABSTRAK Kedudukan hak pengelolaan dalam hukum tanah nasional dirasa belum memberikan kepastian hukum. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaturannya yang belum memberikan kepastian hukum khususnya pengaturan mengenai subjek dan kewenangan hak pengelolaan. Dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 yang turut pula mengatur tentang hak pengelolaan, perlu ditinjau sejauh mana Undang-Undang tersebut memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkenaan dengan hak pengelolaan, khususnya berkenaan dengan objek tanah yang merupakan hak pengelolaan sekaligus juga dikategorikan sebagai Barang Milik Negara/Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan UU Nomor 11 Tahun 2020 mempertegas kedudukan hak pengelolaan sebagai hak menguasai negara dan akibat hukum dari pengaturan hak pengelolaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 terhadap kepemilikan barang milik negara/daerah adalah tidak akan ada dualisme pengaturan terhadap satu objek tanah yang menyangkut hak pengelolaan dan barang milik negara/daerah berupa tanah. Kata kunci: Hak Pengelolaan ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ; Barang Milik Negara/Daerah. ABSTRACT The position of management rights in national land law does not provide legal certainty. this is inseparable from the regulation which does not provide legal certainty, especially the regulation regarding the subject and purpose of management rights. With the enactment of Law Number 11 of 2020 which also regulates management rights, it is necessary to review the extent to which the law provides solutions to problems related to management rights, especially with regard to land objects which are management rights and are also categorized as State/Regional Property. The research method used is normative juridical. The results of the study show that Law Number 11 of 2020 emphasizes the position of management rights as rights to control the state and the legal consequences of regulating management rights in Law Number 11 of 2020 on state/regional property ownership is that there will be no dualism in the regulation of one land object concerning management rights. and state/regional property in the form of land. Keywords: Management Rights; Law number 11 of 2020 regarding job creation; State/Regional Ownership Of Property.
ANALISIS MENGENAI KEPUTUSAN PEMERINTAH JEPANG DALAM PEMBUANGAN AIR RADIOAKTIF FUKUSHIMA TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL: THE ANALYSIS OF JAPAN’S DECISIONS TO DISCHARGE FUKUSHIMA RADIOACTIVE WASTE WATER UNDER INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW Nuraini, Hajriyanti
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i2.775

Abstract

ABSTRAK Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga aktivitas di wilayah yurisdiksinya tidak menyebabkan bahaya terhadap lingkungan di wilayah negara lainnya. Oleh karena itu, negara harus bijak dalam menentukan peraturan dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukannya di wilayah negaranya agar tidak menyebabkan kerusakan pada negara lain. Keputusan Pemerintah Jepang untuk melakukan pembuangan air radioaktif dalam dua tahun ke laut Pasifik menimbulkan perdebatan dalam dunia internasional dimana hal tersebut dapat mengakibatkan Jepang sebagai negara melanggar hukum lingkungan internasional. Jika Pemerintah Jepang memutuskan untuk membuang air radioaktif tersebut ke laut dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan, Pemerintah Jepang dapat dimintai pertanggungjawaban negara dikarenakan telah melakukan pencemaran lintas batas dengan negara tetangganya. Kata Kunci: Hukum Lingkungan Internasional; Kewajiban Internasional; Pertanggungjawaban Negara. ABSTRACT A State has the obligation to ensure that the activities in its jurisdiction do not cause harm to the environment of other States. Therefore, A State has to be cautious in adopting its policies and activities within its jurisdiction do not cause damage to other States. The decision of Japan to discharge the radioactive water to the Pacific ocean in two years has caused an international debate, this could lead to Japan as a State violating its obligation under international environmental law. If the action of discharging the radioactive water to the ocean were to be committed and resulting in damage to the environment, Japan could be responsible for resulting transboundary harm to other neighboring states. Keywords: International Environmental Law; International Obligation; State liability.
KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MENGATASI KEPUNAHAN FLORA FAUNA DIKAITKAN DENGAN DEKLARASI STOCKHOLM 1972: INTERNATIONAL COOPERATION IN OVERCOMING FLORA FAUNA EXTINCTIONS RELATED TO THE 1972 STOCKHOLM DECLARATION Syukur, Amalia Nurfitria; Fautngiljanan, Johrdan
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i1.776

Abstract

ABSTRAK Peristiwa punahnya flora dan fauna yang marak terjadi belakangan ini, telah menunjukkan suatu ketimpangan antara pelaksanaan penegakan hukum dengan pengaturan yang ada, khususnya di dalam sistem hukum lingkungan internasional. Secara global, terdapat dua bentuk kerja sama yang dapat dilakukan untuk mengatasi kepunahan flora dan fauna, yaitu kerja sama melalui perjanjian internasional dan kerja sama melalui organisasi internasional. Dalam hal ini, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam Deklarasi Stockholm yang mengatur terkait perlindungan flora dan fauna. Prinsip kedua dan prinsip keempat Deklarasi Stockholm merupakan landasan hukum pertama yang mengatur mengenai sustainable use. Penelitian ini secara khusus akan membahas prinsip dalam Deklarasi Stockholm sebagai dasar perlindungan terhadap flora dan fauna. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji instrumen-instrumen hukum lingkungan internasional terhadap perlindungan flora dan fauna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan normatif dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah prinsip kedua dan keempat Deklarasi Stockholm melahirkan kerjasama-kerjasama internasional melalui perjanjian internasional dan organisasi internasional, tetapi adanya kerjasama-kerjasama ini harus dibarengi dengan itikad baik dari masyarakat internasional. ABSTRACT The extinction of flora and fauna that is happening today has shown a disparity between implementation of law enforcement and the regulation, especially in international environmental law system. There are two forms of cooperation that can be carried out to overcome the extinction of flora and fauna namely cooperation through international agreements and cooperation through international organizations. In this case, there are basic principles in the Stockholm Declaration which regulates the protection of flora and fauna. The second and fourth principles of the Stockholm Declaration are the first legal basis which regulates about sustainable use. This study specifically discusses the principles in the Stockholm Declaration as the basis for the protection of flora and fauna. The purpose of this study is to analyze and examine international environmental law instruments for the protection of flora and fauna. The method used in this research is descriptive analysis with a normative approach, with data obtained from literature study. This study shows that the second and fourth principles of the Stockholm Declaration have resulted in several international cooperations through international agreements and international organizations, but the existence of such cooperation must be accompanied by good faith from the international community.
PERBANDINGAN PERATURAN CITES 1975 PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN IMPLEMENTASINYA PADA KASUS DI INDONESIA: RULE COMPARISON BETWEEN CITES 1975 AND PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 AND CASES IMPLEMENTATION AT INDONESIA Adi Pratama, Collin
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i1.946

Abstract

ABSTRAK Indonesia, yang sejak bertahun tahun lalu sudah dikenal sebagai paru-paru dunia menyimpan berbagai kekayaan hayati yang melimpah ruah. Dengan kondisi seperti ini menjaga dan melindungi hutan Indonesia akan sangat berpengaruh untuk menjaga keseimbangan kehidupan dunia, karena industrialisasi, emisi karbon, dan polusi. Oleh karena itu perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut serta berbagai bencana iklim lainnya tidak dapat terhindarkan. Dengan menjaga hutan Indonesia saja sudah sangat berpengaruh pada hal-hal yang disebutkan di atas. Selain itu adapun makhluk hidup yang ada dihutan dan perlu dijaga kelestariannya, yaitu fauna endemik yang menempati hutan hujan di Indonesia satwa-satwa ini juga berperan penting sebagai penyebar benih alami yang menjaga ekosistem di Indonesia dan diperlukannya peraturan untuk melindungi setiap tindakan yang dilakukan terhadap hutan yang ada di Indonesia khususnya terhadap perdagangan ataupun eksploitasi flora, fauna, dan kekayaan hayati lainnya. Kata kunci: Hutan, Flora, Fauna. ABSTRACT Indonesia, which for many years has been known as the lungs of the world, it means Indonesian forest are excessive of biodiversity wealthiness. Under these conditions protecting and maintaining Indonesian forest will extremely affect the world life balance, because nowadays industrialization, carbon emission, and pollution. Therefore climate change and sea level rises can’t be avoided. Protecting Indonesian forest is one of the way to decrease the damage that mentioned above. In the other hand there is so much living things that exist inside Indonesian rainforest that needed to be protected, that’s the endemic fauna that live inside the Indonesian rainforest, these animals also play an important rule to protect the Indonesian rainforest as natural seed spreaders that maintain the ecosystem of Indonesian rainforest. Therefore the regulation are needed to protect every action taken against the Indonesian forest, especially against the trade and exploitation of flora, fauna, and other biodiversity. Keywords: Forest, Flora, Fauna.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH BELUM TERDAFTAR YANG DIRUGIKAN AKIBAT MALADMINISTRASI PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA: LEGAL PROTECTION OF UNREGISTERED LAND RIGHTS OWNER WHO ARE DAMAGED DUE TO MALADMINISTRATION OF VILLAGE GOVERNMENT Adzannya Basuki, Siti Hatia; Pujiwati, Yani; Zamil, Yusuf Saeful
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i1.979

Abstract

ABSTRAK Pemerintahan Desa berperan memberi pelayanan kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan tanah untuk pertama kali dengan menyediakan bukti permulaan berupa salinan letter C. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah belum terdaftar atas mal administrasi Pemerintah Desa, juga bagaimana tanggung jawab Pemerintah Desa dalam hal terjadi mal administrasi letter C sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik hak atas tanah belum terdaftar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Secara teoritis tidak ada perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah belum terdaftar karena pada prinsipnya pendaftaran tanah yang diatur dalam perundang-undangan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menciptakan kepastian hukum, namun pada praktiknya pemilik hak atas tanah yang merasa haknya terlanggar dapat mengajukan keberatan ataupun gugatan, dan Pemerintah Desa yang terbukti melakukan mal administrasi dapat dikenai sanksi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati. Kata kunci: Mal administrasi; Pemerintahan Desa; Pendaftaran Tanah. ABSTRACT The Village Government provides services to those who want to register land for the first time by providing initial evidence in the form of a copy of letter C. This study examines how legal protection for owners of land rights has not been registered for maladministration of village government apparatus, as well as how the responsibility of the village government in the event of maladministration letter C resulting in losses for owners of land rights that have not been registered. This research was conducted using a normative juridical approach. The research specifications are descriptive analytical, then qualitatively analyzed. Theoretically there is no legal protection for owners of unregistered land rights. However, in practice, land rights owners who feel their rights have been violated can file an objection or lawsuit, and the village government proven to have committed maladministration may be subject to office sanctions determined by the Regent. Keywords: Maladministration; Village Government; Land Registration.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI ECO-JUSTICE: JURIDICAL ANALYSIS OF FOOD ESTATE DEVELOPMENT PROGRAMS IN FOREST AREAS IN TERMS OF ECO-JUSTICE Rizkia Diffa Yuliantika; Imamulhadi, Imamulhadi; Supraba Sekarwati
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i1.1014

Abstract

ABSTRAK Pada tahun 2020 Presiden Joko Widodo mengemukakan wacana pembangunan food estate sebagai respon atas peringatan krisis di masa pandemi Covid-19. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No.24/2020 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan PermenLHK No. 7 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan food estate di kawasan hutan memiliki banyak problematika, yaitu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta masalah dalam pengimplementasiannya. PermenLHK tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ekologi di mana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan harmonis bersama alam. Kata kunci: Kebijakan, Keadilan Ekologi, Lumbung Pangan, Penggunaan Lahan. ABSTRACT In 2020 President Joko Widodo announced a discourse on food estates as a response to the crisis warning during the Covid-19 pandemic. Therefore, to meet domestic food needs, the government issued Minister of Environment and Forestry Regulation No. 24/2020 through the Ministry of Environment and Forestry concerning Provision of Forest Areas for Food Estate Development, which was later revoked and replaced by PermenLHK No. 7 of 2021. The results show that the food estate development policy in forest areas has many problems, namely contrary to higher regulations and problems in its implementation. The PermenLHK also contradicts the values of ecological justice where humans should live side by side in harmony with nature. Keywords: Ecological Justice, Food Estate, Land Use, Policy.

Page 2 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2024): Vol. 3 No. 2 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volu Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April Vol. 1 No. 1 (2021): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1, Nomor 1, Okt