cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Universitas Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
Peran Strategis Komisi Informasi Publik dalam Menjamin Hak Konstitusional atas Informasi Publik Inni Mofarrofah
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i1.20821

Abstract

Ini adalah pedoman penulis dan template artikel baru Jurnal konstitusi dan tata pemerintahan as-Shahifah. Artikel harus dimulai dengan judul artikel diikuti nama penulis, afiliasi, alamat, dan abstrak. Bagian abstrak ini diketik dengan jenis font Garamond dan ukuran font 11 pt dan jumlah kata sekitar 200-250. Khusus untuk bagian abstrak, gunakan margin kiri 25 mm, margin atas 30 mm, margin kanan dan margin bawah 20 mm. Spasi tunggal harus digunakan di antara baris dalam artikel ini. Jika artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, abstrak harus diketik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedangkan jika artikel ditulis dalam bahasa Inggris, abstrak harus diketik dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Abstrak diketik sesingkat mungkin dan terdiri dari: pendahuluan, metode, hasil temuan dan pembahasan, serta menyimpulkan bahwa peran Komisi Informasi harus diperkuat secara struktural dan politis agar mampu menjamin keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar utama negara hukum demokratis.
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Pasca Pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 di Era Digital Yurike Maulina
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i1.22148

Abstract

The rapid development of information technology and the enormous potential of the digital economy have had positive impacts, but have also given rise to new challenges, particularly regarding the protection of the right to privacy and personal data. Privacy is a fundamental right that, while not absolute, still requires strong legal protection, especially in today's digital era, which is rife with online activity. The enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is a crucial step in providing legal certainty for the public, particularly consumers conducting online transactions. This law unifies various sectoral regulations into a single, comprehensive and consistent legal framework, aligning with global data protection principles. This research uses a normative legal method that examines applicable laws and regulations. Law Number 27 of 2022 introduces a modern approach to personal data protection, which aligns with the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). It regulates data controllers, data processors, and the rights of data subjects. One of the advantages of this law is its broad scope, encompassing the personal data of both Indonesian citizens and foreign nationals, both within and outside Indonesian jurisdiction, as stated in Article 2 paragraph (1). This demonstrates Indonesia's commitment to protecting personal data in accordance with global standards. With the enactment of this law, the public now has a stronger legal basis for demanding their rights to personal data and encourages accountability among electronic system administrators.
Menguatkan Mekanisme Checks And Balances dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Multi Partai di Indonesia Melalui Judicial Review: Judicial Review Zubdatul Munawwarah Zubda; Ach. Faidi
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v6i1.25280

Abstract

The checks and balances mechanism is an integral part of the principle of separation of powers through the concept of trias politica developed by Montesquieu. This idea philosophically emphasizes that state power should not be concentrated in a single organ of power, as this has the potential to give rise to tyranny and abuse of power. In a presidential system of government, the checks and balances mechanism ideally operates through a balanced relationship between the executive, legislative, and judicial branches., but in the practice this relationship is often distorted due to the dominant coalition political configuration. This study formulates two research focuses; what is the nature of the principle of checks and balances ? and how are efforts to strengthen the mechanism of checks and balances through judicial review? This research is a type of normative legal research with several approaches used: the statute approach, the historical approach, the comparative approach, and the conceptual approach. This study found two concluding answers; First, the essence of the checks and balances mechanism in the government system cannot be separated from the conceptual roots of the trias politica doctrine. Second, this study found three main concepts; reconstruction of the institutional design of judicial review, strengthening the Independence of the Constitutional Court, strengthening the binding power and effectiveness of judicial review decisions.
Problematika Desain Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam Pengawasan Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Tata Negara Muhammad Romli
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v6i1.25691

Abstract

Pengawasan pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting dalam menjamin efektivitas kebijakan subsidi pemerintah guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagai mekanisme koordinasi pengawasan, namun berbagai permasalahan seperti kelangkaan pupuk, ketidaktepatan sasaran, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penyalahgunaan distribusi masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan desain kelembagaan KP3 dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan serta mengkaji problematika kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pengawasan pupuk bersubsidi dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kelembagaan (institutional approach). Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KP3 lebih tepat dikualifikasikan sebagai forum koordinasi pemerintahan daripada lembaga negara atau state auxiliary organ. Desain kelembagaannya masih menghadapi persoalan berupa ketidakjelasan kedudukan hukum, keterbatasan kewenangan, fragmentasi kelembagaan, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas sehingga pelaksanaan pengawasan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kelembagaan melalui penguatan dasar hukum, kewenangan, mekanisme koordinasi, dan sistem akuntabilitas guna mewujudkan pengawasan pupuk bersubsidi yang lebih efektif dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli Dan Abu A`La Al-Maududi Tentang Politik Kekuasaan Dalam Konteks Sistem Politik Dan Regulasi Kekuasaan Di Indonesia Muhammad Romli
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i2.25692

Abstract

Politik kekuasaan merupakan isu fundamental dalam teori ketatanegaraan karena berkaitan dengan cara memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan beserta legitimasi penggunaannya. Niccolo Machiavelli memandang kekuasaan sebagai instrumen pragmatis untuk menjaga negara, sedangkan Abu A'la Al-Maududi menempatkannya sebagai amanah ilahiah yang harus dijalankan berdasarkan syariat Islam. Perbedaan paradigma tersebut penting dikaji dalam konteks sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan negara hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis, membandingkan, dan mengkaji relevansi pemikiran politik kekuasaan Machiavelli dan Al-Maududi terhadap sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Machiavelli menempatkan efektivitas dan stabilitas negara sebagai orientasi utama kekuasaan melalui realisme politik, sedangkan Al-Maududi memandang kekuasaan sebagai amanah yang dijalankan berdasarkan keadilan, moralitas, dan kedaulatan Tuhan melalui konsep Teo-Demokrasi. Dalam konteks Indonesia, kedua pemikiran tersebut tidak dapat diterapkan secara utuh. Pemikiran Machiavelli berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum apabila mengabaikan moralitas, sedangkan pemikiran Al-Maududi hanya relevan pada nilai-nilai universal, seperti keadilan, amanah, akuntabilitas, dan etika pemerintahan yang sejalan dengan Pancasila, sementara konsep Teo-Demokrasi dan kedaulatan Tuhan tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Page 6 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026) Vol. 5 No. 2 (2025) Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue