cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang RPJPN 2005-2025 shalihah, aini; Abd Muni
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11094

Abstract

Every country has a political law that acts as a basic policy for state administrators to determine the direction and content of the law to be formed. State administrators in carrying out their duties and responsibilities certainly have a legal political system like Indonesia which adheres to a democratic system. This is what then needs to be studied more deeply regarding the direction of Indonesian legal politics and this will not be separated from the historical context of how the direction of national legal policy is. Not only that, this paper will also examine how the implementation of the legal political direction is made in making a policy. The method used in this paper is normative and empirical juridical. The results of the research show that the direction of legal politics in the development of the Indonesian legal system is contained in the 2005-2025 RPJPN Law. Meanwhile, in practice, there are still several legal products issued that are not in line with the 2005-2025 RPJPN Law, such as the revision of the KPK Law (UU No. 9 of 2019), the Minerba Law and also the Job Creation Law. From some of these legal products, it can be said that the direction of legal politics in terms of implementation is still not optimal. Because the policies carried out by the government have not been able to achieve the expected democracy.
Hakikat Politik Dinasti Dari Perspektif Filsafat Sangkan Paraning Dumadi Dalam Bingkai Pancasila C. Namgyal, Ferry
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11459

Abstract

Sekalipun pemilihan umum baru akan berlangsung pada tahun 2024, dinamika politik di Indonesia telah mulai memanas sejak pertengahan tahun 2022. Puncaknya di tahun 2023, pada saat Gibran Rakabuming Raka mendapatkan ‘tiket’ dicalonkan sebagai wakil presiden melalui rangkaian prahara Mahkamah Konstitusi, yang diyakini oleh banyak orang sebagai proses politik dinasti. Makalah ini meninjau hakikat politik dinasti dengan menggunakan pendekatan filsafat masyarakat orang Jawa, yaitu ‘sangkan paraning dumadi’, yang salah satu maknanya adalah mengingatkan manusia tentang dari mana ia berasal dan ke mana dia akan kembali. Filsafat sangkan paraning dumadi hidup dalam nilai-nilai Pancasila yang merupakan hasil kristalisasi konsep, nilai, etika dan moral yang digali dari bangsa Indonesia yang majemuk. Hakikat politik dinasti itu adalah upaya melanggengkan politik kekuasaan, dengan menggunakan upaya neopatrimonialistik, dalam tangan sekelompok orang, yang merasa paling benar, paling adil, dan bahkan telah lupa akan makna hidup dan tujuannya. Politik dinasti jelas bertentangan dengan filsafat sangkan paraning dumadi yang hidup dalam nilai-nilai Pancasila, karena mengingkari Tuhan sebagai sumber, pusat alam semesta dan kehidupan, serta akhir dari segalanya. Politik dinasti dalam praktiknya tidak luput dari tindakan yang menghalalkan segala cara dalam upaya mencapai kedudukan dan kesenangan, sehingga tidak menghiraukan nilai-nilai Ketuhanan. Tidak salah jika dalam persepsi sebagian besar masyarakat, praktik politik dinasti adalah salah satu penyebab utama maraknya korupsi, karena lebih mementingkan politik daripada kepentingan rakyat.
Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat Siti Partiah; Jihan Amalia syahidah
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11584

Abstract

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan contoh negara yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem presidensial. Kedua negara juga sama-sama memisahkan pembagian kekuasaan pemerintahan yakni trias politica agar tidak tumpang tindih kewenangannya. Namun ada perbedaan sisinya, karena Amerika menggunakan sistem Strong bicameral (sama kuatnya), sedangkan Indonesia menggunakan sistem soft bicameral (ada satu yang dominan). Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif sangat erat, salah satunya adalah lembaga legislatif yang mana antara DPR dan Presiden harus sepakat untuk mengesahkan undang-undang tersebut.
Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilu yang Mempengaruhi Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu Try Subakti; Andi Low; Mohammed Vecky; Imam Samudra
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11748

Abstract

Tatkala Pemilukada dinyatakan menjadi bagian dari rezim hukum pemilu sesuai Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka kemenangan untuk mengadili masalah pemilukada dialihkan menjadi domain Mahkamah Konstitusi yang ditangani sebelumnya oleh Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam masalah pemilukada tidak hanya dimaknakan secara tekstual yaitu sekedar mengakhiri percakapan yang akan terja diperhitungan suara Pemilukada, namun pula mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Inilah kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya bertujuan agar pemilukada berlangsung amanah dan adil. Dalam praktek, relatif banyak masalah yang muncul pada pelaksanaan pemilukada baik dari sisi regulasi, penyelenggaran, dan penguatan hukumnya. Selain itu dari sisi Mahkamah Konstitusi, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah pemilukada. Namun demikian, syarat tersebut tak mengoyahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan variasi hukum pada rangka membenahi serta memperbaiki sistem pemilukada. Langkah Mahkamah Konstitusi justru sebagai suatu keniscayaan dan semakin mengungkapkan karakternya undang-undang konstitusi untuk menegakan hukum serta keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD1945.
Perlindungan Hukum Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Melalui Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa 1949 : (Studi Kasus Penembakan Seorang Paramedis Palestina Oleh Militer Israel) Hengki
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.18400

Abstract

Konflik bersejata antara Palestina dan Israel terus berlangsung, korban jiwa yang ditimbulkan akibat konflik ini pun tidak hanya berasal dari militer saja bahkan juga berasal dari warga sipil. Terakhir, peristiwa yang cukup membuat dunia marah dan mengecam tindakan itu ialah penembakan yang dilakukan oleh Militer Israel terhadap Razan Ashraf al-Najjar seorang paramedis Palestina yang hendak menjalankan tugasnya untuk menolong korban luka di medan perang. Kematian Najjar yang merupakan seorang paramedis di medan perang akibat tembakan dari tentara Israel secara jelas telah melanggar Konvensi Jenewa tahun 1949. Sebab, salah satu poin penting dalam konvensi tersebut adalah bahwa paramedis mendapat perlindungan ketika berusaha menyelamatkan mereka yang terluka dalam konflik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perlindungan bagi para pihak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata menurut konvensi-konvensi internasional dan bagaimana mekanisme penegakan hukum humaniter internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Jika pada akhirnya penembakan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap Najjar benar-benar terbukti sebagai kejahatan perang menurut Mahkamah Pidana Internasional, maka hukuman yang akan dijatuhkan sangatlah berat. Sebab, sampai saat ini, hanya ada dua jenis hukuman untuk penjahat perang yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
Tinjauan Yuridis Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Fayat Krisma Arsalan
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.11070

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan terdapat perbedaan implementasi bunyi pasal dan fakta pada lapangan yang memiliki implikasi penyimpangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat memenuhi cita-cita hukum kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dikarenakan pelayanan hukum tidak dapat dinikmati oleh masyarakat pada daerah-daerah tertentu secara maksimal.
Fasilitas Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024 Ayya, Amalia Jannah
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.12083

Abstract

Penyandang disabilitas yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang tidak mampu menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Pengembangan kesiapan penunjang bagi para penyandang disabilitas sangat diperlukan ketika pemilu berlangsung, berdasarkan analisis ini diharapkan PANWASLU (panitia pengawas pemilu) lebih selektif untuk menyediakan hal penunjang para disabilitas untuk berpatisipasi dengan nyaman dan mudah pada saat mengikuti pemilu.
Inheritance Of Children Through The Cloning Process The Perspective Of Civil Law: Nadia, Haiza
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.15339

Abstract

Cloning in Positive law in Indonesia has not received a response from the lawmakers, perhaps because it is considered still not feasible in Indonesia. Even though if this embryo cloning process occurs, it can disrupt the existing legal order in Indonesia, such as the Marriage Law, Inheritance Law and others. The research method used is a qualitative research method that produces descriptive data in the form of writing from the observed research object. The type of research in this study is using library research, namely through a method that collects data by understanding and studying theories from various literature related to the object of research. The results show that cloning is a method of procreation without going through the asexual process, so it can be said to have similarities with attempts to conceive outside of natural means. This is the same as stated in Government Regulation No. 61 of 2014 concerning reproductive health contained in Article 40 verse (1) that assisted reproduction or pregnancy outside of natural means can only be carried out in married couples who are bound by a legal marriage and experience infertility to obtain offspring, Then verse (2) explains that it is carried out by using the results of fertilization of sperm and ovum originating from the husband and wife concerned and implanted in the womb of the wife from which the ovum originated. In addition, it is also stated that in carrying out assisted reproduction or pregnancy outside the natural way, it must be carried out in accordance with the development of science and technology.
Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Feti Fatmawati
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.16773

Abstract

Artikel ini membahas mengenai peran pemerintah dalam menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif, penelitian ini mengupas dua fokus utama yaitu, bagaimana hak-hak tenaga kerja penyandang disabilitas diatur dalam undang-undang, serta kontribusi pemerintah dalam mewujudkannya. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum terkait hak kerja penyandang disabilitas dan langkah-langkah pemerintah dalam mengimplementasikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan layak adalah hak semua warga negara, seperti diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 juga mendorong penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang lebih relevan dan responsif. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah dalam memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses pekerjaan yang layak. Contohnya terlihat dari kebijakan di kota Yogyakarta dan Padang, yang menunjukkan upaya konkret dalam melindungi dan memenuhi hak tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa peran pemerintah sangatlah penting dalam memastikan hak-hak tenaga kerja penyandang disabilitas benar-benar dapat terwujud.
Fenomena Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Ditinjau dari Konsep Demokrasi Rimantoro, Fajar Nur
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.16813

Abstract

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Paska Amandemen, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih melalui proses demokrasi. Proses demokrasi yang dimaksud bisa melalui pemilihan dengan menggunakan suara masyarakat secara langsung atau pemilihan tak langsung lewat parlemen. Hadirnya UU Nomor 1 Tahun 2015, pelaksanaan Pilkada mulai dilaksanakan di semua daerah secara bersamaan. Pada Pilkada 2024 ini diikuti oleh semua provinsi dan kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Maka dari itu, ada sebagian provinsi dan kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah sejak tahun 2022 karena masa jabatan kepala daerah sudah habis sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah menimbulkan kontroversi karena banyaknya unsur politik dalam pemilihan Penjabatnya sehingga sebagian orang menilai hadirnya Penjabat Kepala Daerah menyalahi konsep demokrasi. Artikel ini memakai metode penelitian hukum normatif. Mekanisme penunjukkan Penjabat Sementara Kepala Daerah saat ini ada didalam Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Apabila mengaitkan antara konsep demokrasi dengan mekanisme penunjukkan Penjabat Sementara Kepala Daerah maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa penunjukkan Penjabat Sementara Kepala Daerah murni keputusan politik para pemegang kekuasaan di pemerintah pusat dan bukan hasil pilihan rakyat.

Page 4 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)