as-Shahifah
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Articles
48 Documents
<![CDATA[Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air ]]>
<![CDATA[Huroiroh, Ernawati]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6548
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep feminisme islam terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam aksi teror di tanah air. Tujuan tersebut dijabarkan dengan analisis terhadap berita-berita yang bermunculan pasca tragedi bom bunuh diri dan aksi teror dengan melibatkan perempuan yang akhir-akhir ini sering kali bermunculan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, artikel ilmiah dengan pendekatan kasus (case approach) mengenai maraknya pelaku perempuan terhadap aksi teror di pusaran tanah air yang kemudian dianalisis berdasarkan konsep feminisme islam. Tulisan ini menyimpulkan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam aksi teror dengan dalih sebagai bentuk gerakan feministme islam tidak lain hanyalah sebagai korban dari ideologi orang-orang disekitarnya serta pengaruh budaya patriarki yang seringkali memposisikan perempuan selalu berada dibawah laki-laki dan disertai dengan pemahaman agama yang keliru.]]>
<![CDATA[Apresiasi Negara Terhadap Penyelesaian HAK Asuh Anak Melalui Mediasi ]]>
<![CDATA[Faisal, Nor]]>;
<![CDATA[Abdul Hamid Bashori]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v1i2.6934
<![CDATA[Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat memliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NR Indonesia. Salah satu wujud dari perlindungan tersebut adalah keluarnya serangkaian aturan-aturan berkenaan dengan hak asuh anak untuk pasangan yang terjadi pertikaian akiat perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana apresiasi dan konstribusi negara terhadap penyelesaian hak asuh anak melalu mediasi. Penelitian ini menggunakan penekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research di mana sumber data akan banyak diperoleh dari berbagai artikel, buku, dan kepustakaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara memliki kontribusi besar di dalam memberikan perlindungan kepada anak yang orang tuanya mengalami perceraian. Hak asuh anak sebagaimana yang dikelaskan oleh KHI dan UUP 1974), dimana hak asuh anak yang berumur di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) adalah hak dari seorang Ibu selama seorang ibu tersebut patuh dan tunduk kepada aturan syariat dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, negara masih memerikan celah untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi yang dilakukan antara ke-dua belah pihak. Di samping itu, lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Peraturan ini sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap upaya pengelesaian sengketa hak asuh anak melalui proses mediasi]]>
<![CDATA[Ketepatan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Menggunakan Pakta Integritas Sebagai Syarat Dalam Penyaluran Beasiswa Pendidikan ]]>
<![CDATA[happy, Happy Trizna Wijaya]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6935
<![CDATA[The purpose of this reserch is to provide enlightenment related to the appropriateness of local governments that takes integrity policies in educational scholarship distribution programs. This type of research uses a broad normative or doctrinal nature, so it explains a written rule and consistency with the implementation of Rules reviewed . Local government policies use integrity pacts that need to be reviewed with PERMEN PANRB No. 49 of 2011. One of the Ministerial Regulations serves as a legal basis for Regional Governments that make policies related to the user of integrity pacts. This is a fulfillment of the best principles government according to Law no. 30 of 2014.]]>
<![CDATA[Upaya Pengendalian Covid-19 Melalui Layanan Telemedicine Perspektif Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Ridwan]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 1 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v1i2.6936
<![CDATA[This research is entitled "Efforts to control COVID-19 through Telemedicine Services Permenkes Permenkes Number 20 of 2019". The formulation of the problems that will be raised in this study are: first, how is the effectiveness of implementing telemedicine services in an effort to control the COVID-19 virus in Indonesia. Second, how does it affect the trend of the declining rate index for COVID-19 cases in Indonesia. And third, how is the Minister of Health number 20 of 2019 in providing regulations on the implementation of telemedicine services for isoman patients. In this study, a normative juridical approach was used, with research specifications that were descriptive analysis. The data used is secondary data obtained through literature study, and then analyzed qualitatively. The results of the study can be concluded that: first, that the implementation of telemedicine services for controlling cases of the COVID-19 virus in Indonesia is very effective. Telemedicine comes from the Greek, namely tele which means far and medical which means health services by health workers. According to the provisions in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities Telemedicine is the provision of long-distance health services by health professionals using information and communication technology, including the exchange of information on diagnosis, treatment, prevention of disease and injury, research and evaluation, and continuing education of health care providers for the benefit of improving individual and community health.]]>
<![CDATA[Dinamika Perdebatan “Syariat Islam” Dalam Historisasi Piagam Jakarta (Jakarta Charter) ]]>
<![CDATA[Aini Shalihah]]>;
<![CDATA[fahri Hozaini]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6949
<![CDATA[In the Indonesian context, we find the principle of Belief in One God, which is contained in the preamble to the 1945 Constitution. And the Jakarta Charter is part of the body of the constitution which has now been transformed into Pancasila. The dynamics of the Jakarta Charter still leaves a long-standing difference by photographing the 7 words "...with the obligation to carry out Islamic law for its adherents". This paper will examine the dynamics of the debate on "Islamic law" in the historicization of the Jakarta charter. The method used is normative law with a statutory, conceptual and historical approach. The result of this paper is that such national legal norms such as the Jakarta Charter are generally applicable to all citizens without exception. Therefore, the name or designation for such a national legal norm does not need to be mentioned or associated with the name of the norm of a particular religion which can lead to misunderstandings which can actually cause difficulties in efforts to enforce the legal norms in reality. Its official designation suffices as Indonesian National Law which is now based on Pancasila.]]>
<![CDATA[Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rohmah, Elva Imeldatur]]>;
<![CDATA[Dewi Kartika Sari]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.6955
<![CDATA[Indonesia is a republic in which the presence of a president is very crucial. From nomination until he takes office, a President must have characteristics and actions that reflect the contents of the law. If a President during his tenure is proven to have violated the provisions of the law, then the President can be impeached in various ways that have been regulated in the law. In the history of the Indonesian state administration, there have been impeachment of the President which was carried out without proof through the Constitutional Court. Because at that time the Constitutional Court had not yet been formed. Impeachment carried out on the basis of political judgment alone. In contrast, after the Constitutional Court was formed, the indictment against the President must first be proven in the Constitutional Court. This research is normative legal research, using a statute approach and a historical approach. The research sources come from primary legal materials consisting of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. Secondary legal materials consist of books, journals, articles related to the research theme. The results showed that there were differences in the ratio legis used in impeaching the President before and after the establishment of the Constitutional Court. Before the Constitutional Court was formed, the legislative ratio used was based on Article 4 of the Decree of the MPR RI No. III/MPR/1978. Meanwhile, after the Constitutional Court was formed, the ratio legis used was Article 7A of the 1945 Constitution. The mechanism for impeachment was different between before and after the Constitutional Court was formed. Impeachment before the Constitutional Court was formed was based solely on political judgments. However, after the Constitutional Court was formed, impeachment was not only based on political judgment factors, but had to be judicially tested by the Constitutional Court.]]>
<![CDATA[Analysis Of Legal Functions And Maqashid Sharia On Islamic Marriage Law In Indonesia ]]>
<![CDATA[Maylissabet]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6987
<![CDATA[This study discusses the analysis of the function of law and the analysis of Maqasid ash-Syariah on Islamic Marriage Law in Indonesia. The method used in this study, the author uses the type of normative research and conceptual approach. This type of normative research is a type of research that focuses on norms, rules, laws, and theoretical matters. The conceptual approach in question is as a theory to analyze the object of research. The questions that are the focus of this research are how to analyze the legal function of Islamic marriage law in Indonesia and how to analyze Maqasid Asy-Syariah on Islamic marriage law in Indonesia.]]>
<![CDATA[Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama ]]>
<![CDATA[Darmawan]]>;
<![CDATA[Achmad Hidayat]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7113
<![CDATA[Pengaturan tentang pengguunaan pengeras suara menjadi polemik di masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menjadikan pengeras suara sebagai salah satu hal yang wajib ada dalam setiap agenda peribadatan seperti adzan, sholawat, doa, dzikir dana lain sebagainya. Yang mana nilai-nilai keberagamaan tersebut sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan bisa diterima oleh masyarakat secara komunal. Meskipun tidak secara implisit negara mengakomodir nilai-nilai Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan mayoritas muslim terbesar sudah menjadi sebuah keharusan bahwa hukum positif banyak dihiasi oleh nilai-nilai Islam. nilai tersebut telah termanifestasi dalam bentuk norma dan kebiasan dalam masyarakat. Sesuai dengan teori hierarki maka hukum positif yang sifatnya praktik harus berangkat dari norma-norma yang ada dalam masyarakat, termasuk orma yang bernuansa spiritual kegamaan. Problematikan diatas kemudian dianalisa dengan mengunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitain yang berbasis pada kajian Pustaka, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05/2022 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola. Dengan menggunakan pendekatan statue approach (pendekatan perundang-undangan), dan conceptual approach (pendekata konsep). Dari penelitain ini dihasilakn sebuah kesimpulan bahwa pengaturan menganai pengeras suara selain di dasarkan pada syariat Islam (al-Quran dan Sunnah), harus memperhatikan juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat (living law) yang juga dipengaruhi oleh berbagai aspek ekonomi, politik, kultur dan agama.]]>
<![CDATA[Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Romadhon, Sukron]]>;
<![CDATA[Try Subakti]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7475
<![CDATA[Toleransi sebagai sikap memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, tanpa melakukan penilaian bahwa pendapat yang disampaikan salah atau benar, sama atau berbeda. Penghormatan dan ketaatan kepada sistem hukum, bersatunya setiap elemen yang berbeda dalam berbagai hal yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma atau agama ke dalam sistem politik. Politik identitas hadir sebagai konstruksi masyarakat dalam menentukan posisi atas kepentingan suatu komunitas politik. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan sajian data berupa deskriptif dengan ketajaman dan analisis data tentang toleransi dan politik identitas; studi tentang perilaku politik kebangsaan di Indonesia. Jenis penelitian dengan menggunakan studi kasus yang bersifat analisis-deskriptif. Sumber data penelitian ini berupa data studi pustaka yang menggunakan data sekunder berupa dokumen, arsip, buku, artikel, dan jurnal, surat kabar. Hasil penelitian kepustakaan dan analisis menunjukkan bahwa politik identitas dipahami sebagai konstruksi dalam menentukan kepentingan kelompok tertentu, yang akan menjadi sarana mencapai politik kekuasaan; Tokoh masyarakat yang menjadi ikon tentang kriminalisasi politik nasional; Terciptanya politik yang dinamis tentu harus ada kontrol secara politik yang berimbang antara kubu koalisi versus oposisi; Sikap tegas Negara dalam menjaga stabilitas nasional dengan mencabut dan melarang ormas-ormas yang menimbulkan konflik social. Kata Kunci: Toleransi, Politik Identitas, Perilaku Politik]]>
<![CDATA[Pengaturan Aktivitas Bisnis dalam Konstitusi Majapahit ]]>
<![CDATA[Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7933
<![CDATA[Fakta perundang-undangan Majapahit yang dikenal dengan Kitab Kutaramanawa telah mendorong berbagai kalangan untuk melakukan kajian mendalam pada muatan materinya. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan dan menganalisis bagaimana bentuk aktivitas bisnis dan pengaturannya dalam kerajaan Majapahit. Penelitian ini dibangung di atas desain kualitiatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bertumpu pada sumber data sekunder dengan bahan hukum primernya adalah kitab Kutaramanawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas bisnis dalam kerajaan Majapahit meliputi tiga sektor yaitu jual beli, gadai, dan utang piutang. Pengaturan jual beli mengandung tiga poin penting yaitu aturan tentang akibat hukum akad jual beli, pembayaran uang tanda jadi, dan transparansi objek jual beli. Poin penting dalam pengaturan praktik gadai terdiri dari aturan larangan wanprestasi, tuntutan untuk bersikap amanah, pemanfaatan barang gadai, dan status kepemilikan anak dalam kandungan hewan yang digadaikan (khusus gadai hewan ternak). Adapun pengaturan tentang utang piutang menekankan aturan tentang larangan mengambil bunga yang berlebihan (tidak sesuai dengan kemampuan orang yang berutang), aturan mengenai besaran bungan yang diperbolehkan, larangan menagih utang sebelum jatuh tempo pembayaran, dan kewajiban pemberi utang untuk memusnahkan surat piutang ketika piutang telah dilunasi.]]>
