as-Shahifah
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Articles
48 Documents
<![CDATA[Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara ]]>
<![CDATA[Muni, Abd Muni]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7963
<![CDATA[Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dengan mengedepankan suara rakyat, tak pernah lepas dari suksesi kepemimpinan melalui pemilu. Pesta demokrasi di Indonesia dinaungi oleh sebuah lembaga yang bernama BAWASLU (Badan Pengawasan Pemilu). Salah satu kewenangan BAWASLU adalah mengawasi dan menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pemilu. Namun dalam hal ini dapat dimengerti ada dua kewenangan yang dimiliki oleh BAWASLU yakni mengawasi dan juga menyelesaikan sengketa pemilu. Tulisan ini akan membahas tentang dua kewenangan yang dimiliki bawaslu tersebut apakah sudah memenuhi asas-asas penyelenggara pemilu, salah satunya jika dikaitkan dengan asas profesionalitas dan akuntabilitas. Selanjutnya ditinjau dari perspektif ius constituendum ada dua istilah yang harus dipahami lebih lanjut yakni electoral board dan electoral court. KPU dan Bawaslu sendiri pada dasarnya termasuk kedalam electoral board, sementara yang harus dipertegas disini adalah lembaga yang dikhususkan untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu secara akuntabel dan profesional. Electoral Court adalah lembaga baru yang dibuat berjenjang mengikuti jenjang struktur KPU dan Bawaslu. Lembaga Peradilan Khusus Pemilu bertujuan untuk menangani pelanggaran dan sengketa kepemiluan diluar struktur Kekuasaan Kehakiman konvensional.]]>
<![CDATA[Peran Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura ]]>
<![CDATA[Amalia Syahidah, Jihan]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7992
<![CDATA[Madura yang merupakan salah satu pulau yang dikenal kental dengan nilai-nilai islami memberikan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakatnya. Pesantren yang menjamur di Pulau Madura baik dari Kabupaten Bangkalan sampai Kabupaten Sumenep yang tentu tidak dapat dihitung jari jumlahnya seolah menandakan bahwa Pulau Madura sejatinya merupakan Pulau yang bercorak kultur islami.. Dalam corak tradisi dan kultur dari masyarakat Madura Kiai memiliki peran yang besar dalam setiap proses penentuan sikap dan juga perilaku social dalam masyarakat. Dalam masyarakat Madura Kiai atau keaeh merupakan orang yang terhormat dan disegani oleh masyarakat setempat karna setiap tutur kata, sikap, perbuatan serta perilakunya menjadi sebuah contoh bagi masyarakat Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran kiai dalam poros politik local di Madura yang dalam hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena sosok Kiai mulai dilirik untuk memberikan konsultasi bagi berbagai partai politik maupun orang-orang yang ingin masuk ke dalam dunia politik dan bertarung dalam kontestasi pemilu ditingkat lokal. Mereka yang akan maju dalam pemilihan umum terlebih dahulu “sowan” dan meminta restu dari para Kiai serta memohon dukungan agar dapat dengan mulus melaju dalam proses kontestasi pemilihan umum. Permasalahan nya yang muncul adalah bagaimana kemudian para Kiai dapat memposisikan diri mereka dalam menjalankan perannya sebagai kiai yang memiliki bekal pengetahuan agama yang luas ketika dihadapkan pada dinamika politik local di Madura.]]>
<![CDATA[Pembaruan Hukum Perluasan Kewenangan DKPP dalam Penyelengaraan Pemilu di Indonesia ]]>
<![CDATA[Alfarizi, Muchlisin]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.8222
<![CDATA[Jurnal ini membahas tentang “Pembaruan Hukum Kewenangan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”. DKPP merupakan salah satu Lembaga penyelenggara Pemilu. Perihal pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh DKPP masih terjadi problem. Hal ini disebabkan tidak adanya parameter yang cukup jelas untuk dapat digunakan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pada dasarnya penanganan yang terjadi di DKPP berdasarkan keadilan restoratif. Di samping itu, seharusnya putusan DKPP bersifat rekomendasi dan tidak bersifat inal and binding. Karena menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara, serta berpotensi menimbulkan polemik Hukum yang berkepanjangan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Hukum normatif dengan pendekatan statute approach yaitu pendekatan perundang-undangan. Hipotesa singkat dari jurnal ini yaitu DKPP seharusnya diberikan kewenangan yang lebih proporsional dan tidak ada keterkaitan dengan institusi lain sehingga terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil.]]>
<![CDATA[Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi ]]>
<![CDATA[Siti Nurhayati]]>;
<![CDATA[Amalia Firnanda]]>;
<![CDATA[Salsabella Hannisa Fahresy]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.8282
<![CDATA[Pasca reformasi 1998 mulai timbul kesadaran masyarakat agar pemerintah melangsungkan demokrasi berupa pemilihan umum dan Pilkada. Pemilihan umum dan Pilkada sebagai sarana menghilangkan praktik-praktik rekayasa, otoriter dan manipulatif yang menimbulkan ketidak adilan rakyat. Pemilu dan pilkada merupakan wujud demokrasi sehingga menghasilkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pemilu dan Pilkada pasca reformasi dinilai sudah berjalan dengan baik, namun perlu ada peningkatan sistem maupun kualitas dari pemilu, dengan asas “LUBER JURDIL” (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Pembahasan mengenai Undang- Undang mengenai pemilu dan pilkada sudah mempunyai aturan yang jelas yakni Undang-Undang mengenai pemilihan umum tertera pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fase perjalanan demokrasi di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan sekaligus perkembangan mulai dari demokrasi parlementer sampai pada demokrasi Pancasila Era Reformasi yang berjalan sampai saat ini. Di sisi lain, perkembangan dan dinamika demokrasi saat ini adalah memilih pemimpin negara atau daerah dengan sistem pemilihan secara langsung yang dinilai sebagai bukti nyata cerminan dari kedaulatan rakyat yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Repubik Indonesia Tahun 1945. Maka dengan adanya proses demokrasi yakni berupa Pemilu dan Pilkada, rakyat bisa menyalurkan aspirasinya. Implementasi demokrasi dalam proses pemilihan umum masih mengalami beberapa permasalahan yang membutuhkan solusi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan penguatan pendidikan politik bagi masyarakat, di mana setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum. Penguatan ideologi Pancasila harus terus didengungkan agar mampu menangkal paham-paham liberalisme, individualisme, dan anti keragaman. Salah satu ciri negara yang demokratis adalah adanya kesiapan warga masyarakat dalam menyelesaikan setiap konflik yang ada. Setiap warga masyarakat sudah selayaknya saling memanusiakan, melindungi kaum minoritas. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya pemilu tersebut mampu menjadi alat transformasi pada perubahan sosial yang lebih baik sehingga terbentuk pembaharuan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang baik dan berintregritas di masa mendatang.]]>
<![CDATA[Law Enforcement Revitalization In Indonesia ]]>
<![CDATA[Iswandi]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.8296
<![CDATA[Abstract The purpose of this article is to observe and see the law enforcement process and its implications for the state. Law enforcement has shown a negative trend towards indexation of democracy, which is getting worse because law enforcement is not right on target and enforcement does not consider the ethics of law enforcement. This research is normative research. This study only departs from the literature in accordance with the research as a source of information. The results of this study are that law enforcement that its image towards the community does not show the ethics of law enforcement and considers the position of Human Rights (HAM) so that the law enforcement process has implications for non-compliance with applicable norms and codes of ethics. Abstrak Tujuan artikel ini untuk mengamati dan melihat proses penegakan hukumu serta implikasinya terhadap negara. penegakan hukum hingga saat menunjukkan tren negaif terhadap indeksasi demokrasi semakin mundur akibat penegakan hukum tidak tepat sasaran dan penegakan tidak mempertimbangkan etika penegakan hukum. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini hanya bertolak pada literatur sesuai dengan penelitian sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum bahwa citranya terhadap masyarakat tidak memperlihakan mengedapan etik penegakan hukum serta mempertimbangan kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga proses penegakan hukum berimplikasi terhadap ketidakpatuhan pada norma-norma berlaku serta kode etik]]>
<![CDATA[Status Keabsahan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK NO 46/PUU-VIII/2010 ]]>
<![CDATA[Moh. Sa'i Affan]]>;
<![CDATA[Siti Aisyah]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.8308
<![CDATA[Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari hasil hubungan intim antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, dengan adanya pernikahan atau tanpa pernikahan terlebih dahulu. Penelitian ini mengkaji status keabsahan anak luar kawin, beserta keabsahan perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) yang mengatur tentang status anak luar kawin serta keabsahan perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak luar kawin dalam Hukum Positif status keabsahannya menjadi anak tidak sah yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Sedangkan anak luar kawin dalam Hukum Islam merupakan anak hasil zina atau anak mualanah, status nasab hanya kepada ibunya. Dalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dari hasil perkawinan sirri bisa mendapat hubungan perdata dengan ayahnya, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dibuktikan menurut hukum mempunyai hubungan darah antara anak dengan bapak kandungnya. Dalam Hukum Islam anak luar kawin akibat hukumnya tidak mempunyai nasab terhadap bapaknya tidak bisa saling mewarisi.]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Terhadap Hak Korban dalam Upaya Hukum Banding dan Kasasi ditinjau dari Ius Constituendum ]]>
<![CDATA[Agung Fakhruzy]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.8569
<![CDATA[Penelitian ini berpandangan ius constituendum, sehingga bertujuan untuk membentuk hukum yang dicita-citakan. Pada hukum acara pidana saat ini belum ada perlindungan hak bagi korban suatu tindak pidana untuk melakukan upaya hukum banding. Perlindungan hak ini penting apabila dalam putusan hakim tahap pertama korban tidak mendapatkan rasa keadilan serta penuntut umum tidak melakukan upaya banding atas putusan tersebut. Sehingga diperlukan penelitian tipe normatif dengan pendekatan konseptual untuk menemukan konsep atau norma baru yang dapat dimasukkan menjadi hukum acara pidana. Upaya perlindungan hak korban untuk meminta penuntut umum melakukan upaya banding menjadi urgensi agar peradilan benar-benar mencari kebenaran materiil dari suatu perkara. Sebab ada beberapa celah yang harus ditutup agar penuntut umum bermuara pada penegakan hukum yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.]]>
<![CDATA[Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No.7 Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Nadia, Haiza]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v3i1.10019
<![CDATA[Setiap manusia memiliki hak untuk memilih, diantaranya yaitu memilih untuk memilih atau memilih untuk tidak memilih. Memilih tidak memilih atau biasa disebut dengan golongan putih (golput), biasanya dikarenakan kurangnya kesadaran tentang pendidikan politik, kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap calon serta minimnya sosialisasi politik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitis normatif (library research), dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu al-Qur’an, Hadis dan Undang-undang. Rumusan masaah penelitian yaitu 1) bagaimana golongan putih dalam pemilu perspektif hukum Islam, 2) bagaimana golongan putih dalam pemilu perspektif Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) dalam memilih pemimpin yaitu suatu kewajiban bagi setiap manusia, dan perbuatan golput dalam Islam hukumnya ialah haram. Dalam agama Islam memilih pemimpin sebaiknya memenuhi syarat kepemimpinan yang ada pada dalam diri Nabi Muhammad saw, yaitu seperti jujur, terpercaya, bertakwa dan memiliki semangat yang tinggi dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam 2) dalam perspektif Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 atas golongan putih (golput) ialah suatu hak yang murni hak rakyat, dan rakyat memiliki kewenangan atas hak suara, bahwa rakyat boleh menggunakan hak suaranya dan boleh juga meninggalkan hak suaranya. Maka golongan putih (golput) menurut Undang-undang diperbolehkan.]]>
<![CDATA[Implementasi Penyelesaian Sengketa Industrial Dalam Perspektif Bipartit Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ]]>
<![CDATA[Satrya Yudha Prabawa]]>;
<![CDATA[Sulaiman]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.10149
<![CDATA[Abstract In the process of resolving industrial relations disputes, there are two steps that can be taken,namely through litigation and non-litigation (court or out of court), based on Law Number 2 of 2004 concerning industrial relations dispute settlement. It is part of the steps for resolving industrial disputes outside the court (non-litigation) through bipartite negotiations. The bipartite negotiation pathway is an obligation for workers (laborers) and employers to be able to do it when there are disputes or differences of opinion that have the potential to cause impacts and conflicts in industrial relations. Based on the provisions contained in Article 2 of Law Number 2 of 2004, it describes the types of industrial relations disputes including; first; rights dispute, second; conflict of interest, third; layoff disputes, and fourth; disputes between trade unions/labor unions in a particular company. Thus the implementation of the settlement through non-litigation steps with bipartite efforts can be carried out within the period determined by law, namely, no later than 30 (thirty) working days from the start of the bipartite negotiations, then based on Article 6 paragraph 2 of the Law number 2 of 2004 states that every negotiation that takes place must be recorded or the results of bipartite negotiations must be recorded. The approach used in this study uses normative and empirical legal approaches, based on this method researchers can clearly know and study doctrinal laws and the implementation of laws applied in society. thus researchers in providing views or ideas in solving legal problems that occur in society.]]>
<![CDATA[Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Hengki]]>;
<![CDATA[Abd Muni]]>
<![CDATA[ As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.10470
<![CDATA[Abstrak Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah mengenai pelaksanaan putusan PTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Implementasi putusan PTUN cenderung menemui hambatan sehingga merugikan pihak pencari keadilanPada intinya penyebabnya terletak pada peraturan yang mengatur pelaksanaan keputusan yang tidak pasti, sedangkan pada penyebab spesifiknya adalah tidak dipatuhinya hukum oleh instansi pemerintah dan/atau pegawai negeri sipil. Pada hakikatnya, ketentuan pelaksanaan putusan di PTUN yang diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara belum memadai, begitu pula dengan struktur hukum lembaga penegakan hukum. Eksekusi di PTUN adalah hanya dilaksanakan oleh Jurusita dan di bawah pengawasan Ketua PTUN tidak dapat berjalan seperti biasanya, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap undang-undang ini. Berdasarkan konsep teori keadilan John Rawls dalam pemenuhan hak-hak para penggugat yang berkeadilan, tujuan didirikannya PTUN dikaitkan dengan falsafah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga hak dan kepentingan orang terlindungi dan dihormati serta hak masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah diberlakukannya setiap putusan PTUN menjadi tetap. Oleh karena itu, perlu direncanakan pembentukan Lembaga eksekutorial khusus yang didedikasikan untuk melaksanakan putusan yang telah inkracht pada PTUN. Kata Kunci: PTUN, Teori Keadilan, Lembaga Eksekutorial]]>
