cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
Aspek Legal Administratif dalam Pemberhentian Kepala Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014: Sejarah Pemberhentian Pemimpin Daerah di Indonesia Aisyah Zarah
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.16821

Abstract

Pada hakekatnya syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pengawasan Otoritatif dapat dihubungkan apabila kepala wilayah ditolak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah. Berdasarkan temuan penelusuran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah mengatur substansi strategi pengusiran kepala wilayah. Dengan cara ini, kepala wilayah yang tidak menjabat dapat diberhentikan jika mereka terbukti menyalahgunakan kendali undang-undang. Dengan demikian, ada dua macam pembelaan, yakni berdasarkan watak atau kepandaian kepala wilayah, dan berdasarkan pertimbangan moral, dalam hal kepala wilayah diberhentikan karena melakukan pelanggaran otoritatif atau pidana (UU Kewenangan Negara). ). Apabila suatu tindak pidana terbukti dilakukan berdasarkan bukti dan pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap, maka perkara tersebut dapat dikesampingkan tanpa adanya usulan DPRD. Kata kunci : Pemberhentian, pemerintah daerah, Undang undang No 23 Tahun 2014
Mekanisme Konstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Arian Bagas Prasetyo
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.16934

Abstract

This paper contains a supreme constitutional system that refers to several mechanisms for dismissing constitutional judges that raise several pros and cons to a case. Constitutional judges have very complex powers and duties, therefore a constitutional judge must be able to balance the independence as a judge, a position of judges who cannot be included in a branch of government that has the same position. And then the judge's decision must be final, not to be contested by other political interests. In the 1945 Constitution, several regulations have been listed governing the dismissal of Constitutional Judges, so any case regarding the dismissal of Constitutional Judges must be in accordance with existing regulations.
Menyoal Penerapan Multi Partai dalam Bingkai Sistem Pemerintahan di Indonesia Muh Wildan Al Mu'tashim
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.17077

Abstract

Pada dasarnya dalam sistem pemerintahan terbagi menjadi 2: yakni Parlementer dan Presidensial, di dalam sistem parlementer, kekuasaan tertinggi di sebuah negara terletak pada legislatif sebagai pemegang kedaulatan pemerintahan, sedangkan sistem pemerintahan presidensial eksekutif lah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara, dalam hal ini adalah presiden. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan proporsional terbuka, namun dengan esensi penerapan presidensial muncul sebuah permasalahan dengan adanya konsep multi partai, artinya partai satu dan partai lain saling berinteraksi untuk mendukung pencalonan presiden. Perpaduan sistem presidensial dan sistem multi partai dapat menghasilkan persoalan yang kompleks, terutama ketika disertai dengan tingkat fragmentasi dan dinamika politik yang cukup tinggi. Sistem presidensial dan multi partai bukan hanya kombinasi sulit, tetapi juga dapat membuka kemungkinan terjadinya kebuntuan (deadlock) dalam hubungan eksekutif- legislatif, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan instabilitas dalam sistem demokrasi presidensial.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan`mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang dielaborasi dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial menurunkan independensi presiden sebagai kepala pemerintahan bersebab partai politik acap kali mengintervensi presiden dalam pengambilan kebijakan negara, dan partai politik yang sedang berkoalisi tidak juga selamanya mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh presiden sehingga menimbulkan kebuntuan dalam internal partai koalisi dan presiden. Kata Kunci: Multi Partai, Sistem Presidensial, Koalisi.
Dynamics of Constitutional Change in Indonesia: Challenges and Solutions in the Modern Era: Aspek Politik dan Hukum, Aspek Sosial dan Ekonomi, Peran Lembaga Negara dan Masyarakat dan Sejarah dan Proses Perubahan Konstitusi Hudaifi, Muhammad
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.17100

Abstract

The dynamics of constitutional change in Indonesia has becomean increasingly relevant issue in the modern era, amidst demandsfor reform, globalization and technological progress. The stateconstitution must be able to adapt to rapid socio-political changesin order to remain relevant to the needs of society. This researchaims to analyze the challenges and solutions in the process ofconstitutional change in Indonesia today. The method used in thisresearch is a normative approach with literature study, whichexamines various primary and secondary legal sources related toconstitutional amendments and changes in Indonesia. The findingsshow that the main challenges in changing the constitution inIndonesia include political tensions, resistance from conservativegroups, and amendment procedures that are quite complicated andrequire broad consensus. In addition, the rapid development ofinformation technology and continuously changing socialdynamics are often not reflected in existing constitutionalprovisions. The discussion in this research identifies severalsolutions, such as the need for more flexible reformulation ofamendment procedures, strengthening public participation in thechange process, and the application of technology to accelerate theadaptation of the constitution to changing times. In conclusion,although there are major challenges in changing the constitution inIndonesia, solutions based on openness, community participation,and the use of technology can be the key to achieving a moreresponsive and progressive constitution in the modern era.
The Implementasi Regulasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Ringan Perspektif Restoratif Justice dan Tafsir QS. Al-Maidah: 33-34 : (Studi Putusan Nomor.247/PID.B/2009/PN.PWT Tentang Pencurian Kakao Oleh Nenek Minah) Dina, Salma
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i2.17277

Abstract

On August 2, 2009, in Darmakradenan Village, Ajibarang District, Banyumas, Central Java, Grandma Minah who was farming on her land which was also used as a cocoa plantation by PT RSA, took some cocoa fruits without permission. Grandma Minah's actions were later discovered by a plantation foreman who was on patrol. This research method uses a normative legal research method using the Case Approach which examines cases that occur in society and then examines them from the perspective of laws and regulations. The results of the study showed that there were weaknesses in the regulation of criminal penalties for minor crimes, as well as handling criminal acts using the conventional justice system or restorative justice in Grandma Minah's case and there was a view of Munir's Interpretation of QS Surat Al-Maidah verses 33 & 34 regarding criminal cases that Allah SWT allows them to turn it around before being arrested. However, if the repentance is sincere because of Allah SWT, not just a trick to avoid punishment, then the punishment is dropped.
Penerapan Presidential Threshold dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia Ernawati Huroiroh
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v4i1.17737

Abstract

Konsep negara demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia menuntut adanya jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Ciri khas dari sistem demokrasi adalah proses pemilihan umum yang melibatkan rakyat dalam menentukan nasib masa depan negara, salah satunya melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Saat ini sistem yang digunakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah penerapan Presidential Threshold atau ambang batas yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak semua orang dapat maju menjadi calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini kemudian dianggap bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bukan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. sebab Hak Asasi Manusia yang diterapkan di Indonesia bukanlah Hak Asasi Manusia secara mutlak melainkan terdapat batasan, tujuannya adalah untuk menghasilkan pemimpin yang mendapatkan dukungan mayoritas politik di parlemen untuk memperkuat sistem presidensil sehingga dalam melaksanaan roda pemerintahan tidak mudah tergoyahkan.
Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Independensi Kebebasan Pers Pada Kasus Jurnalis Tempo Wasil Haqqullah, Moh.; Ulfa Safira
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i1.19454

Abstract

Pers merupakan the fourth estate kekuasaan keempat di dalam negara yang menganut sistem demokrasi untuk mengontrol jalannya sistem pemerintahan, di Indonesia jaminan terhadap pers masih jauh dari adopsi sistem demokrasi. Pers secara peraturan perundang-undangan dijamin kebebasannya/independensinya. Namun jaminan tersebut tidak dirasakan oleh Tempo yang pada saat meliput tentang revisi Undang-Undang TNI di intimidasi oleh seseorang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan fenomenologis, adapun pengumpulan sumber data penelitian berupa: buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait, wawancara dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menguraikan tentang implikasi undang-undang Pers terhadap jaminan independensi, peran pemerintah dalam merespon kasus Tempo dan yang terakhir menguraikan tentang perspektif konstitusi terhadap independensi Pers di Indonesia. Kesimpulannya berupa adanya ketidaksesuaian sistem demokrasi yang di anut Indonesia terhadap kekerasan Pers yang terjadi akhir-akhir ini. Kata Kunci: Independen, Pers, Konstitusi.
Korupsi dalam Perspektif Teori Institusional: Antara Legitimasi Formal dan Disfungsi Struktural Minal, Restu
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i1.20761

Abstract

Korupsi merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Masyarakat Indonesia semakin sadar dalam menilai, memberikan saran melalui aspirasi mereka kepada pemerintah. Tetapi pada kenyataannya korupsi masih sangat massif terjadi dan tindakan yang dilakukan sudah merugikan negara, kepastian hukum bagi pelanggar korupsi tidak menimbulkan efek jera, hal ini bertentang dengan makna dari hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik korupsi dalam kerangka teori institusional, dengan menyoroti bagaimana struktur formal organisasi pemerintahan sering kali hanya berfungsi secara simbolik tanpa menginternalisasi nilai-nilai integritas secara substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur dan analisis regulasi anti-korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tetap bertahan karena adanya legitimasi formal yang dibangun secara seremonial melalui regulasi dan kebijakan, namun tidak diimbangi oleh komitmen internal. Temuan ini mendukung pandangan John W. Meyer bahwa organisasi dapat mempertahankan eksistensinya melalui adaptasi terhadap norma institusional, tanpa harus meningkatkan efisiensi atau kejujuran secara nyata.

Page 5 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)