cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Binov Handitya
Contact Email
library@unw.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
binovhanditya@unw.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro No 186, Ungaran, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50228
Location
Kab. semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Rampai Jurnal Hukum
Published by Universitas Ngudi Waluyo
ISSN : -     EISSN : 29617219     DOI : 10.35473
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Rampai Jurnal Hukum is a journal of law and society published by the Department of Law, Faculty of Economics, Law, and Humaniora, annually in March and December. RJH welcomes any research-based as well as concept-based manuscripts dealing with its focus and scope.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Implementasi Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Wonoyoso Kabupaten Semarang) Dita Yessy Restanti; Binov Handitya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2588

Abstract

Background : Village Land is land originating from the Sultanate and/or Duchy which is managed by the Village Government based on Anggaduh rights, the types of which consist of Village Treasury Land, Pelungguh, Pengarem-Arem, and land for public purposes. In Wonoyoso Village, 14 and 5 of the village treasury lands were not utilized by the community. There are still many people who do not know about the implementation of village treasury land leases in Wonoyoso Village. Efforts made by village officials to utilize village treasury land are by making large fields and planting crops. Research objective: to describe the legal responsibility if one of the parties defaults in the implementation of the village treasury land lease agreement in Wonoyoso Village, Wonoyoso Village, Semarang Regency. Research Methods: This research method uses a qualitative method with a case study approach (case study). Research results: this study shows that in the village treasury land lease agreement that has been carried out by the Wonoyoso Village apparatus, namely in an unwritten (oral) manner, but there are also several village officials who lease their land in writing. This method has been carried out for a long time by the local village community and village officials. In the payment of the cash land lease, it is done in 1x paid off stage and it can also be in 2x stages as long as the agreement is implemented. The proceeds from the land lease are used for village operational funds and village development. If there is a default in the agreement, then both parties will resolve it by means of litigation or family deliberation. Suggestion: the results of this study are expected to provide input to village officials and the community regarding village treasury land lease agreements. Abstrak Latar Belakang : Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Di Desa Wonoyoso dan didapatkan jumlah tanah kas desa yang ada di Desa Wonoyoso sebanyak 14 dan 5 dari tanah kas desa tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang implementasi sewa menyewa tanah kas desa di Desa Wonoyoso. Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memanfaatkan tanah kas desa yaitu dengan cara menjadikan lapangan yang luas dan untuk bercocok tanam. Tujuan Penelitian :mendeskripsikan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Wonoyoso Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Semarang. Metode Penelitian : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil Penelitian : penelitian ini menunjukan bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa yang telah dilakukan oleh perangkat Desa Wonoyoso yaitu dengan cara tidak tertulis (lisan), tetapi ada juga beberapa perangkat desa yang menyewakan tanahnya dengan cara tertulis. Cara tersebut telah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat desa setempat dan perangkat desa. Dalam pembayaran sewa tanah kas tersebut dengan cara tahap 1x lunas dan bisa juga tahap 2x selama perjanjian tersebut dilaksanakan. Hasil dari sewa tanah tersebut untuk dana operasional desa dan pembangunan desa. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut, maka kedua .belah pihak menyelesaikannya dengan cara litigasi atau musyawarah keluarga. Saran : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perangkat desa dan masyarakat tentang perjanjian sewa menyewa tanah kas desa
Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi Arie Febrianto; Didik Nugroho; Suryanti Galuh Pravitasari
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2591

Abstract

In carrying out development, it must take place in continuity so that when a change of leadership occurs it can run well, peacefully and be continued by the next president as a result of the election. And every Indonesian as citizens and members of society, every Indonesian has the same rights and obligations. Pancasila as the basis of the State in the fourth Principle of Democracy which is led by the Wisdom of Wisdom in Representative Deliberations through the first point As Citizens and Citizens of the Community, every Indonesian has the same rights and obligations in facing Globalization. Hypothesis of the problem is that the President will intervene in the 2024 Election in order to achieve continuity. Between the previous government and the future government, even though they want to do this, the goals are no longer purely in accordance with this, but there are deviations due to the factor of wanting to prioritize one's own group but with the protection of saying it is for the common interest or the interests of the State. In completing this paper, the author carried out or used a research method through library studies and reading materials from other media with the aim of completing the material or data in preparing this paper. Abstrak Dalam melakukan pembangunan harus berlangsung dengan kesinambungan sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan dapat berjalan dengan baik , damai dan dilanjutkan oleh presiden berikutnya sebagai hasil pemilu. Serta setiap masyarakat Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Pancasila sebagai dasar Negara dalam Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan melalui butir Pertama Sebagai Warga Negara dan Warga Masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama menghadapi Globalisasi Hipotesa terhadap permasalahan yaitu Turut Camput Presiden dalam Pemilu 2024 demi tercapainya kesinambungan Antara pemerintahan terdahulu dengan pemerintahan yang akan dating walau ingin melakukan hal ini namun tujuan sudah tidak murni sesuai dengan hal ini namun terdapat penyimpangan dikarenakan ada factor ingin mementingkan kelopmpok nya sendiri tetapi dengan perlindungan menyebut demi kepentingan bersama atau kepentingan Negara. Dalam menyelesaikan makalah ini, penulis melakukan atau menggunakan metode penelaahan melalui studi pustaka dan bahan bacaan dari media lainnya yang bertujuan untuk melengkapi materi atau data-data dalam penyusunan makalah ini.
Analisis Yuridis Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Mela Herlina; Binov Handitya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2597

Abstract

The study aims to understand analysis trading in influence in the non-criminal corruption in Indonesia. Law Number 7 of 2006 is a form of UNCAC ratification which carries the consequence of an obligation on the government to reconcile this clause with UNCAC so that it can be used and binding as a legal provision in Indonesia. One form of corruption at the convention is trading in influence. The criminal act of corruption is classified as a hard-to-reach crime and has a correlation with trading in influence interdependence. So that the root of the problem that provides a gap point for abuse of authority/power and acts against the law needs to be given greater attention. Researchers use mixed methods research (MMR), which is research that is applied to researchers who have questions that need to be tested for results. As a method, this study provides guidelines for data collection and analysis, combining qualitative and quantitative approaches to obtain valid data and high reliability. The results of the qualitative research show that even though there are no binding written provisions regarding trading in influence as a criminal act of corruption in Indonesia, the interpretation made in finding the construction of the indictment against the perpetrators is possible in an effort to find law in order to achieve legal certainty in adherent countries. this principle of legality. Meanwhile, the results of the quantitative research showed that the respondents stated that they strongly agreed (rating 8.3) that the act of trading in influence included a gap in corruption. Abstrak Studi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Memperdagangkan Pengaruh (trading in influence) dalam tidak pidana korupsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 adalah bentuk ratifikasi UNCAC yang membawa konsekuensi kewajiban pada pemerintah untuk merekonsiliasi klausul ini dengan UNCAC agar dapat digunakan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Salah satu bentuk perbuatan korupsi pada konvensi tersebut adalah trading in influence. Tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai hard-to-reach crime dan memiliki korelasi sifat dengan trading in influence saling menginterpendensi. Sehingga akar permasalahan yang memberikan memberikan titik celah adanya penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan serta perbuatan melawan hukum perlu diberikan perhatian lebih besar. Peneliti menggunakan mixed methods research (MMR) yaitu penelitian yang diterapkan pada peneliti yang memiliki pertanyaan yang perlu diuji hasilnya. Sebagai metode, penelitian ini memberikan pedoman untuk pengumpulan dan analisis data, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan data valid dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian kualitatif menunjukan bahwa meski belum ada ketentuan tertulis yang bersifat mengikat mengenai memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia, namun interpretasi yang dilakukan dalam menemukan kontruksi dakwaan kepada pelaku dimungkinkan dalam upaya penemuan hukum demi tercapainya kepastian hukum di negara penganut asas legalitas ini. Sementara hasil penelitian kuantitatif menunjukan bahwa responden menyatakan sangat setuju (rating 8,3) jika perbuatan memperdagangkan pengaruh termasuk celah masuk perbuatan tindak pidana korupsi.
Kendala Dalam Perjanjian Sewa Kapal TUGBOAT dan BARGE 230 Feet Sebagai Alat Angkut Muatan Batu Boulder Di Perairan Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya Martin Mangunsong; Marthin Loies; Mohammad Wira Utama
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2599

Abstract

One of the sea transportations that is really needed is transport ships, both from domestic and overseas routes. The mechanism for using ship transportation via rental or charter routes will carry out an agreement that is outlined in concrete form in the form of a charter agreement. The formulation of the problem discussed is the obstacles in the rental agreement for the 230 feet Tugboat and Barge as a means of transporting boulders and legal efforts to overcome obstacles in the rental agreement for the 230 feet Tugboat and Barge as a means of transporting boulders. The conclusion in this research, regarding the obstacles in the 230 feet Tugboat and Barge rental agreement as a means of transporting boulders, is the lack of legal awareness of the second party in understanding the contents of the agreement clauses, especially Articles III and Notary regarding the contents of the agreement clauses, resulting in disputes for the parties in the agreed agreement. Legal efforts to overcome obstacles in the 230 feet Tugboat and Barge rental agreement as a means of transporting boulders in Indonesian waters by applying good faith in carrying out achievements (rights and obligations) and writing the rental agreement into an authentic deed before a Notary.  Abstrak Mekanisme penggunaan transportasi kapal melalui jalur sewa atau charter, akan melakukan perikatan yang dituangkan di dalam bentuk konkrit berupa surat perjanjian sewa. Rumusan masalah yang dibahas yaitu kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder dan upaya hukum dalam mengatasi kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder. Kesimpulan dalam penelitian ini, mengenai kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder yaitu kurangnya kesadaran hukum pihak kedua dalam memahami isi klausul perjanjian khususnya Pasal III dan X dan tidak menuangkan ke dalam akta otentik sehingga tidak mendapat penjelasan dari Notaris mengenai isi-isi dari klausul perjanjian, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa bagi para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati. Upaya hukum mengatasi kendala dalam perjanjian sewa kapal Tugboat dan Barge 230 feet sebagai alat angkut muatan batu boulder di wilayah perairan Indonesia dengan menerapkan itikad baik dalam melaksanakan prestasi (hak dan kewajiban) dan menuangkan perjanjian sewa menyewa tersebut ke dalam akta otentik dihadapan Notaris.
Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Deri Ardiansyah; Muhammad Adiaat; Aditya Indah Cahyani; Nurlaili Rahmawati
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i1.3005

Abstract

This research aims to discuss the existence of the death penalty in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and look at the advantages and disadvantages of the death penalty in Article 100 of the National Criminal Code. This research is normative juridical research using a statutory approach, case approach and concept approach. The results of this research are that Article 100 paragraph (1) of the National Criminal Code listed that, executing criminal dead determined by delaying criminal death for 10 (10) years taking into account two conditions namely, a feeling of regret and wanting to repent for it repair self as well as role defendant criminal dead in follow criminal. The death penalty in the National Criminal Code has advantages and disadvantages, the advantages are punishment dead arranged as a criminal alternative and existence delays the execution of criminal dead, so it can become a road middle between the pros and cons views of criminal punishment. In fact, the punishment dead is the most severe punishment, because of its implementation The death penalty is only given to perpetrators of serious crimes such as premeditated murder, so the death penalty is responsible for their actions and will have a deterrent effect. Meanwhile, the weakness of the regulation of the death penalty in Article 110 paragraph (1) of the National Criminal Code is that there is no legal certainty regarding when the death penalty is carried out, which has an impact on the execution of people waiting for the trial period. This makes criminal cases too long, the judicial process is uncertain what verdict will be received, and the deadline for issuing a presidential decision by obtaining the consideration of the Supreme Court is not clearly regulated. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang eksistensi hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta melihat kekurangan dan kelebihan dari pidana mati dalam Pasal 100 KUHP nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan mau bertaubat untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Pidana Mati dalam KUHP Nasional mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihannya adalah hukuman mati diatur sebagai pidana alternatif dan adanya penundaan eksekusi pidana mati, sehingga dapat menjadi jalan tengah antara pandangan pro dan kontra terhadap pidana hukuman mati. Faktanya, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat, karena penerapannya vonis hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana kelas berat seperti pembunuhan berencana, sehingga hukuman mati merupakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan akan menimbulkan efek jera. Sedangkan kelemahan pengaturan hukuman mati dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP Nasional ini adalah tidak ada kepastian hukum mengenai kapan dilaksanakannya hukuman mati berdampak pada pelaksanaan eksekusi mati yang menunggu masa percobaan. Hal ini membuat perkara pidana terlalu lama, proses peradilan tidak ada kepastian putusan apa yang akan diterimanya, dan batas waktu dikeluarkannya putusan Presiden dengan mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung tidak diatur secara jelas.
Penegakan Hukum Pidana Dalam Perbuatan Klitih Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Semarang Tariska Dewi Kundari; Arista Candra Irawati
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i1.3074

Abstract

This research examines and answers problems regarding criminal law enforcement in criminal law enforcement in acts of child abuse in the Semarang Regency area. This research uses normative juridical research, namely legal research that places law as a norm building system. The main idea used in this research is to understand how criminal law enforcement is in dealing with criminal acts which refer to social conflict and violence by children. Obstacles and how to solve them in enforcing criminal law in enforcing criminal law in criminal acts by children in the problem area of Semarang Regency. The results of the research concluded that acts of klitih can damage the morale of the next generation and cause disruption. Therefore, klitih is a crime of violence. Abstrak Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang. Penelitian ini mengunakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pemikiran utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penegakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang mengacu pada konflik sosial dan kekerasan oleh anak. Hambatan dan bagaimana pemecahan masalah tersebut dalam rangka penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana dalam perbuatan klitih oleh anak di wilayah Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menyimpulkan Perbuatan klitih dapat merusak moral generasi penerus dan mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, klitih masuk ke dalam tindak pidana kekerasan.
Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nella Maria Ulfa; Binov Handitya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i1.3075

Abstract

In the process of investigating narcotics crimes, confiscation has a very important role because the purpose of confiscation is to take over and/or keep under its control narcotics evidence for evidentiary purposes in investigations, prosecutions and trials. Therefore, the author is interested in discussing the implementation of the confiscation of narcotics evidence by Semarang Police investigators. The problems in this research are: 1) How is the confiscation of narcotics evidence carried out by Indonesian National Police investigators in the jurisdiction of the Semarang Police; 2) What are the consequences if drug evidence is damaged or lost. This research includes descriptive research to provide an overview of the normative provisions for narcotics crimes and the implementation of confiscation of evidence in narcotics cases at the investigation level at the Semarang Police. Based on the research results, it can be concluded that (1) The confiscation of evidence in drug cases during the investigation process at the Semarang Police is carried out according to procedures by showing a confiscation permit from the Head of the District Court, showing or displaying identification, showing the objects to be confiscated, making an official report. confiscation, conveying confiscation minutes and wrapping confiscated objects. (2) The risks and responsibilities for confiscation of damaged or lost evidence confiscated by Semarang Police investigators are: (a) Repairing it so that the evidence returns to its original condition at personal expense. (b) Replace lost evidence with the same or similar items. (c) In addition to compensation, administrative action and physical action are given, such as detention in a detention cell because he was negligent in lending evidence based on the results of the examination and trial for legal reasons. Abstrak Dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika penyitaan memiliki peranan yang sangat penting karena tujuan dilakukannya penyitaan adalah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya barang bukti narkotika untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh penyidik Polresta Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polresta Semarang; 2) Bagaimana akibat apabila barang bukti narkoba terjadi kerusakan ataupun hilang.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran tentang ketentuan normatif tindak pidana Narkotika dan pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika pada tingkat penyidikan di Polres Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkoba dalam proses penyidikan di Polres Semarang, dilakukan sesuai prosedur dengan menunjukkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita, membuat berita acara penyitaan, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan membungkus benda sitaan. (2) Resiko dan tanggung jawab penyitaan terhadap rusak atau hilangnya barang bukti yang disita oleh penyidik Polres Semarang, adalah : (a) Memperbaiki sehingga barang bukti tersebut kembali sesuai semula dengan biaya pribadi. (b) Mengganti barang bukti yang hilang dengan barang yang sama atau mirip. (c) Selain mengganti diberi tindakan administratif dan tindakan fisik seperti penahanan dalam sel tahanan karena telah lalai dalam meminjamkan barang bukti dengan berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang oleh alasan hukum.
Analisis Putusan Perselisihan Hubungan Industrial Atas Pelanggaran Berat Bowie Syabrowie; Binov Handitya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i1.3076

Abstract

The problem that the author wants to examine in this research is whether electronic evidence can be accepted in industrial relations disputes, then what are the industrial relations court judges' considerations in decision number: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PNSMG and the legal implications following decision, the purpose of this problem formulation is to find out the legal evidence in industrial relations dispute cases and to know the considerations of the Industrial Relations Court judges in Decision Number: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG as well as the legal implications after the decision. This research uses an analytical approach by analyzing court decisions and in-depth interviews to answer truths that are still tentatively suspected using descriptive analysis techniques. The result of this analysis is that the evidence submitted by the plaintiff before the court is not based on statutory regulations so that the judge cannot determine which lawsuit will be considered because it has different implications and will violate formal legal rules and have a negative impact on the quality of the decision. Abstrak permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini yakni, apakah alat bukti elektronik dapat diterima dalam sengketa perselisihan hubungan industrial kemudian bagaimana pertimbangan hakim pengadilan hubungan industrial dalam putusan nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG serta implikasi hukum setelah putusan, adapun tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk Mengetahui alat bukti yang sah dalam perkara sengketa hubungan industrial serta mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG serta implikasi hukum setelah putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dengan menganalisis putusan pengadilan serta wawancara mendalam untuk menjawab kebenaran yang masih menjadi dugaan sementara dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari analisis ini adalah Alat bukti yang diajukan oleh penggugat dimuka pengadilan tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan sehingga hakim tidak dapat menentukan gugatan mana yang akan dipertimbangkan sebab memiliki implikasi yang berbeda dan akan menciderai kaidah hukum secara formil serta berdampak buruk dalam putusan secara kualitas
Perlindungan Hukum Distributor Dalam Transaksi Jual Beli Barang Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Distributor Gerai Khanifah) Laily Khanifah; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i1.3077

Abstract

In line with the increase in companies marketing goods and services from producers to consumers, this is the main factor for the emergence of many distributors in Indonesia. With this phenomenon, the authors are interested in discussing more deeply related to distributor protection by raising the problem formulation How is legal protection for distributors in buying and selling activities of goods and how to resolve if there is a discrepancy with demand. This research uses normative research methods by analyzing related regulations and conducting interviews with the Semarang Regency Trade Office and Gerai Khanifah to deepen the results of the research. From the research conducted, it is known that the government has provided legal protection for distributors in the Minister of Trade Regulation Number 24 of 2021 concerning Agreements for the Distribution of Goods by Distributors or Agents to regulate goods distribution activities. In practice, it is common to find defective products received by manufacturers causing losses. Article 1504 of the Civil Code gives the meaning that a product is said to have hidden defects if the product sold by the manufacturer has defects so that its use is no longer suitable for its intended purpose. With this loss, the producer has an obligation to be responsible for not fulfilling its obligations. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has regulated the responsibility that can be borne by producers if they commit defaults resulting in losses for distributors. Abstrak Sejalan dengan meningkatnya perusahaan yang pemasaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen menjadi faktor utama munculnya banyak distributor di Indonesia. Adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait dengan perlindunagn distributor dengan mengangkat rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap distributor dalam kegiatan jual beli barang dan bagaimana upaya penyelesaian apabila terdapat ketidaksesuaian dengan permintaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan yang terkait dan melakukan wawancara dengan Dinas Perdagaan Kabupaten Semarang serta Gerai Khanifah untuk memperdalam hasil penelitian. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi distributor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen guna mengatur kegiatan pendistribusian barang. Dalam praktiknya sering dijumpai produk cacat yang diterima oleh produsen sehingga menyebabkan kerugian. Pasal 1504 KUH Perdata memberikan makna bahwa suatu produk dikatakan cacat tersembunyi apabila produk yang dijual oleh produsen memiliki cacat sehingga penggunaannya tidak sesuai lagi dengan tujuan yang semestinya. Dengan adanya kerugian ini pihak produsen memiliki kewajiban untuk bertangung jawab karena telah tidak memenuhi kewajibannya. Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur terkait dengan pertangungjawaban yang dapat dibebankan kepada produsen apabila melaksanakan wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak distributor.
Kebijakan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tri Mulyani; Mohammad Hidayatulloh; Dyah Ayu Sulistyarini
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i1.3078

Abstract

he purpose of writing this article is to find out the implementation of the policy for issuing Business Identification Numbers (NIB) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Semarang City, along with its problems. The approach method used in this research is sociological juridical, descriptive analysis specifications. The data used is primary data supported by secondary data, then analyzed using qualitative analytical methods. The research results show that the NIB issuance policy for MSME business actors in Semarang City is based on Semarang Mayor Regulation Number 43 of 2022. Implementation is carried out online via the OSS website, starting with creating an account, after the account is verified the applicant can log in and make a permit application. business and complete the requirements such as personal data, business address, type of business, business photo, telephone number, business name, then after all these processes have been carried out, the NIB can be issued on the same day. The problems include 3 things, namely: First, the data input process is hampered by NIB applicants who do not have emails and data that does not match the latest; Second, lack of comprehensive socialization, which is caused by a lack of Semarang City government apparatus; and Third, the OSS system tends to be weak, so it cannot be accessed all the time, and system errors often occur Abstrak Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang, beserta problematikanya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penerbitan NIB Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022. Pelaksanaannya dilakukan secara online melalui website OSS, diawali dengan cara pembuatan akun, setelah akun terverifikasi maka pemohon bisa login dan membuat permohonan pengajuan perizin usaha beserta melengkapi persyaratan seperti data diri, alamat usaha, jenis usaha, foto usahsa, nomor telepon, nama usaha, kemudian setelah semua proses tersebut telah dilakukan maka NIB bisa terbit pada hari itu juga. Adapun problematikanya meliputi 3 hal yaitu: Pertama, proses penginputan data yang terkendala pemohon NIB yang tidak memiliki email dan data yang tidak sesuai dengan yang terbaru; Kedua, sosialisasi yang kurang menyuluruh, yang disebabkan kurangnya perangkat aparatur pemerintah Kota Semarang; dan Ketiga, Sistem masih OSS cenderung lemah, sehingga tidak dapat diakses setiap waktu, dan sering terjadi error sistem.

Page 3 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Maret Vol. 3 No. 2 (2024): September Vol. 3 No. 1 (2024): Maret Vol. 2 No. 2 (2023): September Vol. 2 No. 1 (2023): Maret Vol. 1 No. 2 (2022): September Vol. 1 No. 1 (2022): Maret