cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Binov Handitya
Contact Email
library@unw.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
binovhanditya@unw.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro No 186, Ungaran, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50228
Location
Kab. semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Rampai Jurnal Hukum
Published by Universitas Ngudi Waluyo
ISSN : -     EISSN : 29617219     DOI : 10.35473
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Rampai Jurnal Hukum is a journal of law and society published by the Department of Law, Faculty of Economics, Law, and Humaniora, annually in March and December. RJH welcomes any research-based as well as concept-based manuscripts dealing with its focus and scope.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Implementasi Nilai Pancasila sebagai Dasar Hukum Humanis Terhadap Karakter Bangsa Ar Rahiim Innash
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 4 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v4i1.4327

Abstract

If we observe the existing legal system in Indonesia, there is a foundational legal principle that is deeply rooted in the country, namely Bhinneka Tunggal Ika, which means "Unity in Diversity." Within Bhinneka Tunggal Ika lies the emblem of Pancasila as the cornerstone of Indonesia's national legal foundation. The values contained in Pancasila are reflected in its five principles: religious values in the first principle, humanitarian values in the second, unity in the third, democracy in the fourth, and justice in the fifth principle. Thus, society believes that the character of the Indonesian nation is embodied in Pancasila. Thought can be seen as an effort to deeply and seriously reflect on the body of knowledge and the values of Pancasila that have developed in the implementation of education in the era of globalization, which are subsequently formulated into a concept or theory. Education in Indonesia is seen as being less grounded in character education based on Pancasila, and instead tends to prioritize or even boast of an education system that focuses merely on cognitive logical reasoning.   Abstrak Jika memperhatikan hukum yang ada di Indonesia selama ini terdapat dasar hukum yang sangat melekat erat pada Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, Dimana dalam Bhinneka Tunggal Ika terdapat simbol Pancasila sebagai prasasti dasar hukum negara Indonesia. Nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila ada 5 sila. Nilai keagamaan yaitu dalam sila 1, nilai kemanusiaan dalam sila 2, nilai persatuan dalam sila ke 3, nilai kerakyatan dalam sila 4 dan yang terakhir  nilai keadilan dalam sila 5. Dengan demikian Masyarakat menganggap bahwa karakter bangsa Indonesia tercermin melalui Pancasila. Pemikiran dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk melakukan refleksi mendalam dan serius dalam menelaah ilmu pengetahuan serta nilai-nilai Pancasila yang berkembang dalam pelaksanaan pendidikan di era globalisasi, yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah konsep atau teori. Pendidikan di Indonesia dianggap kurang berbasis pada pendidikan karakter Pancasila, melainkan lebih mendominankan atau menyombongkan pendidikan yang takabur pada keunggulan berpikir logika kognitif belaka.
Hubungan Antara Upacara Tedak Siten dan Hukum dalam Masyarakat Jawa Az-Zahra, NAJWA
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 4 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v4i1.4334

Abstract

Customary law can serve as a reflection of a nation's or country's character, and even embody the spirit and soul of the relevant nation as an element of national identity. One example is the Tedhak Siten tradition. Tedhak Siten is a series of traditional rituals from the Javanese life cycle that is increasingly rare nowadays. The term 'Tedhak Siten' comes from 'Tedhak', which means 'to descend' (to step), and 'Siten' or 'Siti', which means 'earth', so Tedhak Siten is a tradition where a child steps on the ground for the first time. 1) It is therefore necessary to examine the meaning and function of the Tedhak Siten ceremony in the context of Javanese legal culture, and 2) the Tedhak Siten ceremony from the perspective of modern law, using the Descriptive Method and then the Resulst is. 1) The Tedhak Siten ceremony is not merely a cultural ritual, but also an integral part of Javanese customary legal culture that regulates both social and spiritual relationships in society. Its main functions are as a symbol of respect for nature, the development of a child's character, and the strengthening of binding social norms within the Javanese community while also serving as a cultural identity passed down through generations. 2) However, in modern times the ceremony is often overlooked as modern society tends to prioritize practicality, resulting in the Tedhak Siten tradition still being performed but with reduced materials, simpler procedures, and fewer ritual accessories.   Abstrak Hukum adat ini dapat menjadi cerminan kepribadian suatu bangsa atau negara, bahkan mewadahi jiwa dan bangsa yang bersangkutan sebagai bagian dari unsur jati diri bangsa atau unsur identitas nasional. Salah satu contohnya adat atau Tradisi Tedhak Siten. Tedhak Siten merupakan rangkaian prosesi adat tradisi daur hidup masyarakat jawa yang mulai jarang dilaksanakan. Tedhak Siten berasal dari kata Tedhak berarti turun (menapakkan kaki) dan Siten atau Siti yang artinya tanah, sehingga Tedhak Siten merupakan tradisi menginjakkan atau menapakkan kaki ke tanah bagi seorang anak. 1) Maka perlu makna dan fungsi upacara Tedak Siten dalam konteks budaya hukum masyarakat Jawa serta 2) upacara Tedak Siten dalam perspektif hukum modern dengan menggunakan Metode Deskriptif lalu menghasilkan hasil 1) Upacara Tedak Siten bukan hanya ritual budaya, tetapi juga bagian integral dari budaya hukum adat Jawa yang mengatur hubungan sosial dan spiritual masyarakat. Fungsi utamanya adalah sebagai simbol penghormatan kepada alam, pembentukan karakter anak, dan penguatan norma sosial yang mengikat dalam komunitas Jawa, sekaligus menjadi identitas budaya yang diwariskan turun-temurun 2) hal ini dipandang sebelah mata karena masyarakat kaum modern hanya lebih mengarah kepada kepraktisan, sehingga budaya hukum tedak siten tetap dilakukan namun mengalami pengurangan dalam material, pelaksanaan upacara maupun perlengkapan upacara.
Nilai Tradisi dalam Kebudayaan Hukum Mengenai Upacara Adat Nyanggring di Lamongan Affandi, AIA
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 4 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v4i1.4335

Abstract

Indonesia is one of the countries with considerable diversity that attracts global attention. Culture is the product of the ongoing life of a nation's society. The implementation of culture visible in community life is also very diverse, with local traditions still preserved by the people. Tradition is one form of culture that is continuously inherited. For example, the Nyanggring customary ceremony found in the village of Lamongan. This study uses the Descriptive Method.The formulation of the problem is 1)The Nyanggring Customary Ceremony in Lamongan represents the customary law system and social control mechanisms within the Tlemang Village community. 2) The implications of this coexistence on local cultural preservation and law enforcement at the community level using the Descriptive Method, where the researcher describes the detailed characteristics of a phenomenon. The results obtained are 1)The Nyanggring Customary Ceremony not only functions as a religious or cultural ritual but also serves as a significant social control mechanism and a manifestation of customary law within the Tlemang Village community. 2)The relationship between customary law as manifested in the Nyanggring Ceremony and state law in Indonesia shows a harmonious pattern of coexistence, especially after the formal recognition of this tradition.   Abstrak Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai keberagaman yang cukup menyita perhatian dunia. Kebudayaan merupakan hasil dari keberlangsungan hidup masyarakat bangsa. Implementasi dari kebudayaan yang terlihat di kehidupan masyarakat juga sangat beragam dimana tradisi lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Tradisi menjadi salah satu wujud kebudayaan yang diwariskan secara terus-menerus. Seperti dengan upacara adat nyanggring yang terdapata di desa Lamongan. Penelitian ini menggunakan. Lalu rumusan 1) Upacara Adat Nyanggring di Lamongan merepresentasikan sistem hukum adat dan mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat Desa Tlemang 2) mplikasi dari koeksistensi ini terhadap pelestarian budaya lokal dan penegakan hukum di tingkat masyarakat dengan Metode Deskriptif, dimana peneliti menggambarkan karakteristik suatu fenomena secara detail. Maka diperoleh 1) dengan adanya Upacara Adat Nyanggring tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan atau budaya semata, tetapi juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang signifikan dan manifestasi hukum adat dalam masyarakat Desa Tlemang 2) Hubungan antara hukum adat yang termanifestasi dalam Upacara Nyanggring dan hukum negara di Indonesia menunjukkan pola koeksistensi yang harmonis, terutama setelah pengakuan formal terhadap tradisi ini.
Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Suku Baduy di Banten Purwanti
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 4 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v4i1.4336

Abstract

This study examines the vital role of the customary law of the Baduy Tribe in efforts to preserve their traditions and natural order. The Baduy customary law is deeply rooted in the Sunda Wiwitan belief and the principle of "pikukuh karuhun," which emphasizes harmony with nature and maintaining ecological balance. This principle is reflected in nature conservation practices, such as protecting forests and refraining from damaging valleys, as well as in regulating social and economic life that prioritizes simplicity and honesty. Despite facing the challenges of modernization, the Baduy community continues to strive to sustain their customary law by internalizing traditional values to safeguard cultural identity and environmental preservation. The research questions are 1) What are the structure, values, and role of the Baduy Tribe’s customary law? 2) How is the synergy between the indigenous community and the government in preserving traditions? Using qualitative methods to gain a deep and comprehensive understanding of the role and participation in this phenomenon, with a case study on the Baduy community in Banten, the study finds that 1) The core values of Baduy customary law are simplicity, honesty, mutual cooperation (gotong royong), and harmony with nature, serving as a system for cultural control. 2) The government plays a very important and strategic role in supporting the preservation of the Baduy community’s customary laws and traditions. Holding regulatory and administrative authority, the government can formulate policies that support indigenous communities and protect cultural existence from external threats.   Abstrak Penelitian ini mengkaji peran vital hukum adat Suku Baduy dalam upaya pelestarian tradisi dan tatanan alam mereka. Hukum adat Baduy berakar kuat pada kepercayaan Sunda Wiwitan dan prinsip "pikukuh karuhun," yang menekankan keselarasan dengan alam dan menjaga keseimbangan ekologi. Prinsip ini diwujudkan dalam konservasi alam, seperti menjaga hutan dan tidak merusak lembah, serta dalam pengaturan kehidupan sosial dan ekonomi yang mengutamakan kesederhanaan dan kejujuran. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, masyarakat Baduy terus berupaya mempertahankan keberlangsungan hukum adat mereka dengan menginternalisasi nilai-nilai tradisional untuk menjaga identitas budaya dan pelestarian lingkungan. Lalu 1) Seperti apa struktur, nilai-nilai, serta peran hukum adat Suku Baduy 2) Sinergi antara Masyarakat adat dan pemerintah dalam pelestarian tradisi dengan menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mendapatkan pemahman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena peran serta dengan studi kasus pada Masyarakat di suku Baduy Banten lalu menghasilkan 1) Nilai utama hukum adat Baduy adalah kesederhanaan, kejujuran, gotong royong, dan harmoni dengan alam serta sebagai sistem pengendali budaya 2) Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membantu pelestarian hukum adat dan tradisi masyarakat Suku Baduy memiliki kekuasaan regulatif dan administratif, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat serta melindungi eksistensi budaya dari ancaman eksternal
Dinamika Pengaturan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi Terhadap Polemik Mengenai Bendera One Piece Rosid, Ibnu
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 4 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v4i1.4351

Abstract

Independence Day is an event that should be celebrated, especially in Indonesia. Many activities are conducted, such as flag-raising ceremonies and lively competitions, but the most common way is by flying the red-and-white flag, both at home and in every institution, which is required to do so in commemoration of Independence Day. However, what if there emerges a new symbolic gesture from society where people start raising flags from the anime series One Piece as a symbol of freedom of expression in response to the weakening of law in the country? This would naturally generate various reactions from political figures, some opposing while others consider it mere creativity. This study employs a case study method, which has become prominent ahead of Indonesia's 80th Independence Day, exploring aspects of positive law, human rights, and the political legal implications in Indonesia. It also highlights past events with similar cases, finding that the raising of flags or other symbols is permitted as long as it does not intend to insult Indonesia's sovereignty or establish its own sovereignty. Furthermore, the symbol or flag must not be flown at the same level as the Indonesian flag.   Abstrak Hari kemerdekaan adalah hal yang sudah semestinya dirayakan terutama di Indonesia, banyak hal yang dilakukan seperti melakukan upacara bendera, merayakan dengan lomba yang meriah, namun yang paling umum adalah dengan mengibarkan bendera merah-putih baik itu di rumah bahkan hingga setiap instansi diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah-putih demi memperingati hari kemerdekaan. Namun bagaimanakah jika muncul simbolik baru dari masyarakat yang mulai mengibarkan bendera dari serial anime one piece sebagai simbol untuk kebebasan berekspresi terhadap negara yang hukumnya sedang melemah?. Hal ini pastinya memunculkan banyak reaksi dari tokoh-tokoh politik entah itu menentang atau hanya menganggap hal itu hanyalah kreativitas belaka. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang kini ramai menjelang kemerdekaan ke-80 Indonesia. Dengan kajian terhadap hukum positif dan hak asasi manusia serta implikasi politik hukum di Indonesia. Serta mengangkat kejadian pada masa lalu dengan kasus yang sama dengan hasil bahwa pengibaran bendera atau simbolik lainnya diperbolehkan saja asalkan tidak memiliki maksud untuk menghina kedaulatan Indonesia dan tidak dengan maksud untuk mendirikan kedaulatannya sendiri dan pastinya dengan syarat bahwa simbol atau bendera tersebut tidak sejajar dengan bendera Indonesia.
Analisis Mengenai Kebijakan Ecourt dalam Sistem Pelayanan Publik Soimah, Rodhiyatun; Yuliawan, Indra
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3759

Abstract

In the development of the technological era, the field of legal science has added a new policy, namely registering judicial cases via e-Court or electronic justice system which can become one of the legal services in digital form. This development adds convenience for several departments to achieve performance in easy resolution, shortens time and costs less. This research analyzes the impact of the new electronic case resolution policy for advocates and registered users, as well as its implementation in several cities in the Courts. This research is a legal study that uses normative legal research methods and a problem approach in the form of an approach, namely the laws and regulations that apply in Indonesia. By analyzing e-Court system policies for legal purposes over the last few years, it can be used to evaluate service policies. Several benefits of this service will be explained in this research related to future analysis as well as forms of legal protection in law that need to be reviewed further regarding electronic policies and supervision of ecourt socialization in several regions in Central Java.   Abstrak Dalam perkembangan zaman teknologi, bidang ilmu hukum menambahkan sebuah kebijakan baru yaitu mendaftarkan perkara peradilan melalui e- Court atau elektronik justice system yang dapat menjadi salah satu pelayanan hukum dalam bentuk digital, perkembangan ini menambah kemudahan bagi beberapa bagian untuk mencapai kinerja dalam penyelesaian yang mudah, menyingkat waktu dan ringan biaya. Penelitian ini menganalisis tentang dampak adanya kebijakan penyelesaian perkara melalui elektronik yang baru bagi advokat dan pengguna terdaftar, serta penerapannya pada beberapa kota di Pengadilan. Penelitian ini merupakan kajian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan masalah berupa pendekatan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan menganalisis mengenai kebijakan sistem e-Court dalam kepentingan hukum selama beberapa tahun terakhir dapat menjadikan evaluasi bagi kebijakan pelayanan. Beberapa manfaat dari pelayanan tersebut akan dijabarkan pada penelitian ini terkait dengan analisa mendatang serta bentuk perlindungan hukum dalam undang-undang yang perlu untuk ditinjau lebih lanjut mengenai kebijakan elektronik dan pengawasan sosisalisasi e-Court di beberapa wilayah di Jawa Tengah.
Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar Pupung Hermawan; Hani Irhamdessetya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3765

Abstract

According to Article 1 of Law No. 15 of 2001 on Trademarks, which meant brand is a sign in the form of images, names, words, letters numbers, color composition, or a combination of these elements, having distinguishing features and used in world trade in goods or services. No brand trademarks and service marks. The average collective brand is a brand used on goods or services with the same characteristics that are traded by several persons or legal entities together to distinguish the goods or services the like. In the last term, the brand license is permission given by the owner of the registered mark to a person or persons jointly or a legal entity to use the mark, for goods or services. In the world of trading often occurs trademark infringement. Brand infringement is essentially carried out by the Parties faith not good for gain, which can harm the legitimate brand owners. Based violation indication Law No. 15 of 2001 on Trademarks, there are several classifications of the counterfeit brand that is using the same brand as a whole, using the same brand, in essence, using the same sign, using the same sign in principle with the geographical indication. There was also the falsification of the registered mark. Through a registered trademark must be protected by the State through legislation Brand. Case in Brand, namely the Honda brand infringement. Abstrak Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai etikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Indikasi pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Padahal merek terdaftar harus dilindungi oleh Negara melalui undang-undang Merek. Contoh kasus Merek, yaitu pelanggaran merek Honda yang dilakukan oleh PT. Tossa Motor terhadap PT. Astra Honda Motor.  
Pendekatan Holistik dalam Pengelolaan Hukum Lingkungan: Tantangan dan Solusi di Era Globalisasi Jastis Gaho; Arista Candra Irawati
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3766

Abstract

A holistic approach to environmental law is a crucial paradigm to address complex global challenges such as climate change, deforestation, and transboundary pollution. This article explores environmental law in its broad aspects, including the interconnected ecological, social, and economic dimensions. Through an analysis of international policies, national regulations, and local implementation, this study highlights the importance of cross-sector and cross-country collaboration. The findings reveal that the success of environmental law heavily relies on the synergy between policies, community participation, and science-based approaches. This article recommends strengthening adaptive legal frameworks to meet the dynamics of global environmental challenges.   Abstrak Pendekatan holistik dalam hukum lingkungan merupakan paradigma penting untuk mengatasi tantangan global yang kompleks, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran lintas batas. Artikel ini membahas konsep hukum lingkungan dalam aspek yang luas, termasuk dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi, yang saling terkait. Melalui analisis kebijakan internasional, regulasi nasional, dan implementasi lokal, penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan negara. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan hukum lingkungan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, partisipasi masyarakat, dan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum yang adaptif untuk menghadapi dinamika lingkungan global.
Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia Yuliana Dewi Purnama Sari; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3767

Abstract

It is very important to resolve problems that arise as a result of giving an inheritance that violates the rules and requirements as well as the legitime portie of the legitimate heir. By studying how inheritance arrangements must be in accordance with applicable provisions, namely the Civil Code, it is an effort to minimize the occurrence of problems and the rights of other people are not harmed; legal force of will; and the legal impact of wills on legitimate inheritance rights according to the Civil Code. In the Civil Code, Legitime portie is the minimum portion of inheritance that must be given to certain heirs. This provision limits a person's freedom in making a will so that they cannot ignore the rights of the heirs who are entitled to legitimate inheritance. This article aims to analyze the legal position of legitime portie, its influence on the freedom to make a will, and how this arrangement protects the rights of heirs. The method used in this research is a normative juridical method with an approach to law, doctrine and relevant cases. The research results show that the legal portie arrangement aims to maintain a balance between the right to freedom of will and the moral obligation to fulfill the rights of certain heirs.   Abstrak Sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagai hasil dari pemberian warisan yang melanggar peraturan dan persyaratan serta legitime portie ahli waris legitimaris. Dengan cara mempelajari bagaimana pengaturan pewarisan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu KUHPerdata merupakan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dan hak orang lain tidak dirugikan; kekuatan hukum surat wasiat; dan dampak hukum surat wasiat pada hak waris legitimaris menurut KUHPerdata. Dalam KUHPerdata, Legitime portie adalah porsi minimum warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Ketentuan tersebut memberi batasan kebebasan seseorang dalam membuat surat wasiat sehingga tidak dapat mengabaikan hak para ahli waris yang berhak atas legitime portie. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaiman kedudukan hukum legitime portie, pengaruhnya terhadap kebebasan membuat surat wasiat, serta bagaimana pengaturan tersebut melindungi hak ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, doktrin, dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan legitime portie bertujuan menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berwasiat dan kewajiban moral untuk memenuhi hak-hak ahli waris tertentu.
Analisis Teori Keadilan Mengenai Pencabutan Presidential Threshold di Indonesia Bagus Bagus Abdulloh Asidiq; Hani Irhamdessetya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3769

Abstract

Presidential threshold is a minimum vote limit that must be achieved by a presidential candidate to be elected as president. This study aims to analyze the fairness influenced by the revocation of the presidential threshold in Indonesia. Through an in-depth study of election regulations and post-revocation political dynamics, this research finds that the abolition of the party threshold in nominating presidential candidates has opened up space for more inclusive political participation. The research method used is a qualitative  method  with data  collection techniques  through  analysis of  legal  norms,  legal  theory, legislation, and documents. The results of the study indicate that the revocation of the Presidential. Threshold has an influence on the fairness of executive elections in Indonesia.  Abstrak  Presidential threshold adalah batasan minimal suara yang harus diraih oleh calon presiden untuk dapat dipilih sebagai presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan yang dipengaruhi oleh pencabutan presidential threshold di Indonesia. Melalui kajian mendalam terhadap regulasi pemilu dan dinamika politik pasca pencabutan, penelitian ini menemukan bahwa  pencabutan  ambang  batas  partai  politik  dalam  mengajukan  calon  presiden  telah membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis norma hukum,teori hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan Presidential Threshold berpengaruh pada keadilan pemilihan umum eksekutif di Indonesia.         

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Maret Vol. 3 No. 2 (2024): September Vol. 3 No. 1 (2024): Maret Vol. 2 No. 2 (2023): September Vol. 2 No. 1 (2023): Maret Vol. 1 No. 2 (2022): September Vol. 1 No. 1 (2022): Maret