Garuda - Garba Rujukan Digital

Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Aturan Pelayanan Publik yang Berkeadilan Zulhizah Febriansyah; Surajiman Perkasa
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i2.2242

Legal philosophy in Indonesia has a very large function and role in the formation of positive law in Indonesia. In terms of forming public service regulations, this cannot be separated from the role of legal philosophy which is able to see the need for law in society. Good public service is a right and a desire for every citizen, especially in the concept of a welfare state which prioritizes the realization of social welfare and justice, but currently there are still many maladministrations that cause harm to society. For this reason, the function of legal philosophy is needed in making good public service regulations as a means of realizing justice and social welfare. There are at least three elements that must be met for the realization of good public service, namely 1) openness, 2) supervision, 3) fairness. Transparency is needed so that the public is aware of the government's work plan and supervises it so that irregularities do not occur. Meanwhile, to realize justice, the process of making regulations or policies must be carried out through the following stages: formulation of problems, policy agendas, selection of alternative policies, and determination of policies as a system that must be fulfilled together. It takes cooperation between the government and society to make it happen. Abstrak Filsafat Hukum di Indonesia mempunyai Fungsi dan Peranan yang begitu besar dalam pembentukan hukum positiv di Indonesia. Dalam hal pembentukan aturan Pelayanan pubik itu tidak terlepas dari peranan filsafat hukum yang mampu melihat kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pelayanan public yang baik merupakan hak dan dambaan bagi setiap warga negara, terutama dalam konsep welfare state yang mengutamakan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat, namun saat ini masih banyak terjadi maladministrasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Untuk itu perlunya fungsi dari filsafat hukun dalam pembuatan aturan pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk terwujudnya pelayanan publik yang baik, yaitu 1) keterbukaan, 2) pengawasan, 3) keadilan. Keterbukaan diperlukan agar masyarakat mengetahui rencana kerja pemerintah dan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Sementara itu, untuk mewujudkan keadilan, maka proses pembuatan peraturan atau kebijakan harus dilakukan melalui tahapan: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem yang harus dipenuhi secara bersama. Perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya

Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Eva Oktavia; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i2.2251

Crime is a problem that humans face from time to time. Talking about crime, especially murder, continues to experience development accompanied by very diverse styles and forms, from the simplest to the most sophisticated methods. Sometimes the killings were carried out in heinous ways, such as torture, burning and even mutilation. It becomes an interesting thing because mutilation is murder which is followed by cutting the victim's body into several parts which is done with the aim of destroying evidence. Not only that, in the construction of criminal law in Indonesia there are no definite rules for the perpetrators of the crime of mutilation. Articles that are often used as the legal basis for mutilation offenders are Articles 338 and 340 of the Criminal Code with the maximum penalty being the death penalty, which is sometimes only an alternative to imprisonment. Recently, Semarang Regency was shocked by a murder case accompanied by mutilation where the perpetrator named Imam Sobari was a resident of Tegal Regency, Central Java (Central Java). Meanwhile, the victim was named Kholidatunni'mah, who is also a resident of Tegal Regency who works for a company in Ungaran, Semarang Regency. The purpose of this research is to find out the process of investigation and investigation by the police on murder cases accompanied by mutilation and the obstacles encountered. This research is a qualitative research using descriptive analysis method. In the process of investigation and investigation, the Semarang District Police were constrained by facilities and infrastructure that were not sufficient to support case disclosure, as well as from a regulatory standpoint, they did not specifically contain sanctions for perpetrators of murder by mutilation. Abstrak Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan bentuk yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat canggih. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi. Menjadi suatu hal yang menarik karena mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Tidak hanya itu, masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 338 dan 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. baru baru ini Kabupaten Semarang di hebohkan dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan pelaku bernama Imam Sobari merupakan warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng). Sedangkan, korban bernama Kholidatunni’mah, yang juga warga Kabupaten Tegal yang bekerja di sebuah perusahaan di Ungaran, Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi terhadap kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi beserta kendala-kendala yang dihadapi. Penemlitian ini merupakan penelitian kualitatif dnegan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Polres Kabupaten Semarang tekendala oleh sarana dan prasarana yang belum cukup mendukung terkait pengungkapan kasus, begitupun dari segi peraturan belum memuat secara khusus sanksi untuk pelaku pembunuhan dengan mutilasi.

Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru) Hartanto; Arvita Hastarini; Dista Amelia Sontana
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i1.2253

Households that were initially closed to authorities seem to be open now with the entry of public authorities, it is often people's awareness that even within the family there are many unsolved legal cases. Often witness and victim protection institutions that only protect criminal cases that have gone "viral" or have occurred with the parties are public figures, but every day at the middle and lower levels of society the same conflict problems occur. A patriarchal culture that has a gendered phenomenon has not been significantly reduced due to various cultural, social, economic, or even religious factors. So the problem is how victimology and the new criminal law can provide legal protection for victims of domestic violence, whose perpetrators are family members (close people) of the same house. Furthermore, how compensation/restitution for victims who experience violence is not limited to the physical appearance but more to the heart (spiritual). Abstrak Rumah tangga yang awalnya merupakan otoritas tertutup seolah saat ini terbuka dengan masuknya otoritas publik, sering kesadaran masyarakat bahwa didalam rumah tanggapun banyak menyimpan perkara hukum yang belum terungkap. Kerapkali lembaga perlindungan saksi dan korban yang hanya melindungi perkara pidana yang sudah “viral” atau yang terjadi dengan para pihak adalah tokoh publik, namun keseharian dalam tataran masyarakat menengah kebawahpun terjadi permasalahan konflik yang sama. Budaya patriaki yang berfenomena gender belum dapat terkurangi dengan signifikan karena berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, atau bahkan agama. Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana viktimologi maupun undang-undang hukum pidana yang baru dapat memberi perlindungan hukum terhadap korban dalam kekerasan rumah tangga yang notabene pelakunya adalah anggota keluarga juga (orang dekat) serumah. Lebih lanjut bagaimana ganti rugi/ restitusi bagi korban yang mengalami kekerasan tidak sebatas fisik yang terlihat namun lebih banyak pada batiniah (rohani).

Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Awang Hardian Sadono
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i1.2255

Land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian people's lives. The government's efforts to be serious in minimizing or suppressing land disputes are evidenced by the function of handling land cases at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued a policy related to handling land cases which until its last amendment was through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of Agency National Land Affairs Number 21 of 2020 Concerning Handling and Settlement of Land Cases. The handling of land cases carried out by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency is a new breakthrough in order to avoid the accumulation of cases in the world of justice. This research aims to examine and analyze the process of handling land cases carried out by the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency according to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, and to understand and analyze the form of implementation of the cancellation of legal products in handling land cases. From the results of the research it can be stated that the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Rights Certificates can be carried out through the judiciary and outside the court which contains administrative defects and/or juridical defects. Abstrak Masalah Pertanahan merupakan masalah yang sering kali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Usaha pemerintah untuk serius dalam meminimalkan atau meredam sengketa pertanahan dibuktikan dengan adanya fungsi penanganan kasus pertanahan pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang kemudian dikeluarkan kebijakan terkait penanganan kasus pertanahan yang sampai dengan perubahan terakhirnya melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penanganan kasus pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru dalam rangka untuk menghindari penumpukan perkara di dunia peradilan. Penelelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalis proses penanganan kasus pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan untuk memahami dan menganalisis bentuk pelaksanaan pembatalan produk hukum dalam penanganan kasus pertanahan. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses penanganan kasus pertanahan dalam kaitannya dengan pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah dapat dilakukan melalui Lembaga peradilan dan di luar pengadilan yang mengandung cacat adminitrasi dan/atau cacat yuridis.

Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia Dedi Irwan; Rumainur
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i1.2256

This study analyzes and discusses the role of legal philosophy in Indonesia. Legal philosophy changes the statutory regulations based on TAP XX/MPRS 1966, then the order of statutory regulations based on TAP III/MPR/2000, until finally is the order of laws and regulations based on article 7 of law No. 12 of 2011 in lieu of law no. 10 of 2004, this change is based on legal philosophy in Indonesia based on legal theory, this is that legal philosophy plays a very important role in forming law in a democratic direction, leading to the true needs of society, the change is based on renewal based on the principle of utility and fairness of function. national law is for protection, so the change or formation of law in Indonesia must go through a process of legal philosophy in which it is able to direct and accommodate legal needs in accordance with the level of progress of development in all fields, which is also able to meet the needs of a diverse society at large, which The laws formed are the rules for the game of life. Law is formed as a fulfillment of a sense of justice for the wider community, without distinguishing race, class, ethnicity, party, religion or other distinctions within the framework of Bhinneka Tunggal Ika. Abstrak Penelitian ini menganalisa dan membahas tentang peran filsafat hukum yang ada di Indonesia filsafat hukum mengubah tata aturan peraturan perundang-undangan yang didasari TAP XX/MPRS Tahun 1966, kemudian tata urutan Peraturan perundang-undangan yang di dasari TAP III/MPR/2000, sampai terakhir adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari pasal 7 undang-undang No, 12 tahun 2011 sebagai pengganti undang-undang No. 10 tahun 2004, pengubahan itu atas dasar filsafat hukum di Indonesia ada pada teori hukumnya hal ini bahwa filsafat hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum ke arah yang demokratis, mengarah kepada kebutuhan masyarakat yang hakiki pengubahan itu atas dasar pembaharuan yang didasari pada asas kemanfaatan dan keadilan fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembentukan hukum di Indonesia harus melalaui proses filsafat hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk merupakan rules for the game of life. Hukum di bentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau pembedaan lain dalam kerangka bhinneka tunggal ika.

Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan Muhammadi Alfarabi; Rumainur
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i1.2257

This journal discusses the role of legal philosophy in building a sense of justice. Philosophy of law is a branch of science that studies the basics, objectives, and principles of law. Legal philosophy also considers abstract questions related to human rights, justice, and moral obligations. A sense of justice is a concept that refers to the feeling that all people get equal rights before the law and are given justice according to their deeds. Building a sense of justice is provided through the judge's ruling process. However, judges are often easily intervened by certain parties, resulting in a legal mafia in the judiciary. For example, the practice of the judicial mafia in Indonesia can be seen from cases where judges are intervened by lawyers or other parties to give unfair verdicts. To deal with this problem, the theory of fair law enforcement proposes a research method that focuses on how to enforce laws that are fair and equitable for everyone. This research was conducted by collecting data related to the judicial process, analyzing existing legal policies, and evaluating how legal practice in the field. This research method aims to find solutions to the problems of the legal mafia that occur in the judiciary and build a stronger sense of justice in society. Abstrak Jurnal ini membahas peran filsafat hukum dalam membangun rasa keadilan. Filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari dasar-dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip dari hukum. Filsafat hukum juga mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan abstrak yang terkait dengan hak asasi manusia, keadilan, dan kewajiban moral. Rasa keadilan merupakan suatu konsep yang mengacu pada perasaan bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum dan diberi keadilan sesuai dengan perbuatan mereka. Membangun rasa keadilan diberikan melalui proses putusan hakim. Namun, hakim seringkali mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi mafia hukum di peradilan. Contohnya, praktek mafia peradilan di Indonesia terlihat dari adanya kasus-kasus dimana hakim diintervensi oleh pengacara atau pihak lain untuk memberikan putusan yang tidak adil. Untuk menghadapi permasalahan ini, teori penegakan hukum berkeadilan mengajukan metode penelitian yang memfokuskan pada bagaimana cara menegakkan hukum yang adil dan merata bagi semua orang. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait proses peradilan, menganalisis kebijakan-kebijakan hukum yang ada, serta mengevaluasi bagaimana praktek hukum di lapangan. Metode penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan mafia hukum yang terjadi di peradilan dan membangun rasa keadilan yang lebih kuat di masyarakat.

Keberagaman Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang dalam Perspektif Filsafat Hukum Irwandi; Yusuf Setyadi
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i1.2258

This journal aims to explain the law on marriages for the Kajang people in South Sulawesi, to be precise in Bulukumba Regency, customary law for marriages for the Kajang people, and the prohibition on marriages between the Kajang people and other tribes. The conclusion of this journal is that there is legal pluralism in tribal marriages, namely customary law, religious (Islamic) law, and positive law. However, the interesting thing is that they prioritize customary law in their marriage procession. And those who violate it will be subject to customary sanctions, namely being expelled from the customary area of the Kajang tribal area. Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang hukum dalam perkawinan masyarakat suku kajang di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba, hukum adat pada perkawinan masyarakat suku kajang, dan larangan perkawinan masyarakat suku kajang dengan suku lainnya. Kesimpulan pada jurnal ini adalah, terdapat pluralism hukum pada perkawinan masyarakat suku kajng yakni hukum adat, hukum agama (islam), dan hukum positif. Namun menriknya mereka lebih mengutamakan hukum adat dalam prosesi perkawinannya. Dan yang melanggar akan dikenakan sangsi adat yakni dikeluarkan dari kawasan adat wilayah suku kajang.

Spirit Urbanisasi Masyarakat Samin Modern dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Binov Handitya; Rian Sacipto
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i1.2260

The background for writing this article is to find out the development of the Modern Samin people in Bapangan Village, Blora Regency. The spirit of urbanization carried out by several people in the Samin Modern community has its own characteristics which are very unique to be studied. The main issues raised in this research article include 1) the existence of the Samin tribe in the modern world; 2) The Spirit of Urbanization of the Samin Community in Sustainable Economic Development. The method used in this study is the mixed method combining normative studies which are strengthened by field studies through interviews with several respondents carrying out the urbanization process. In general, the results obtained are that the urbanization process carried out by several people from the Samin Modern tribe in Bapangan Village has positively impacted economic development in the village of origin. The pattern used by the perpetrators of urbanization by participating in developing the village of origin has an indirect influence, namely changing the pattern of the local community to build village infrastructure like in urban areas and stimulating the community to be more advanced economically. Abstrak Latar belakang penulisan artikel ini untuk mengetahui perkembangan masyarakat Suku Samin Modern di Desa Bapangan Kabupaten Blora. Spirit urbanisasi yang dilakukan oleh beberapa orang di masyarakat Samin Modern memiliki karakteristik tersendiri yang sangat unik untuk dikaji. Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel penelitian ini diantaranya: 1) eksistensi suku samin pada dunia modern; 2) Spirit Urbanisasi Masyarakat Samin Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah mix method dengan memadukan kajian secara normative yang diperkuat dengan studi lapangan melalui wawancara kepada beberapa responden yang melakukan proses urbanisasi. Hasil yang diperoleh secara umum proses urbanisasi yang dilakukan oleh bebrapa orang masyarakat suku Samin Modern di Desa Bapangan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di desa asal. Pola yang dipakai para pelaku urbanisasi dengan ikut membangun desa asal memberikan pengaruh secara tidak langsung yakni merubah pola masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur desa seperti diperkotaan dan menstimulus masyarakat untuk lebih maju secara ekonomi.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengiriman Barang Pada Jasa Ekspedisi Darat Di Kabupaten Semarang Riska Amalia Cicik Rustiana; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2586

Consumer legal protection is an effort to guarantee and protect consumers with legal certainty. The purpose of this paper is to determine the legal protection provided to consumers by courier services if consumers experience delays, damage and loss of goods during the shipping process. The problem in this research is how is the form of legal protection for consumers if they experience damage, delays and loss of goods during the delivery process? And how is the process of resolving disputes between consumers and the expedition? The method used in this study uses a qualitative descriptive method using a normative juridical approach. Qualitative descriptive method is a method that utilizes qualitative data and is described descriptively. According to the Code of Trade Law, expeditions are included in companies engaged in the delivery of goods and services that are responsible for the goods they send. Consumer legal protection is regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers are required to obtain compensation from business actors to protect consumer rights in accordance with Article 4 letter h of the Consumer Protection Act, namely consumers are entitled to receive compensation. The conclusion of this study is that consumer legal protection for goods delivery on ground expedition services organized for damage, delays and loss of packages is a preventive legal protection, in which preventive legal protection is legal protection to prevent a dispute occurring as a result from losses and violations of consumer rights committed. Until now there has been no dispute resolution to legal channels, all were resolved amicably. Abstrak Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah upaya untuk menjamin dan melindungi konsumen dengan adanya suatu kepastian hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen oleh jasa ekspedisi apabila konsumen mengalami keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang saat proses pengiriman. Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila mengalami kerusakan, keterlambatan dan kehilangan barang saat proses pengiriman barang. Selanjutnya bagaimana proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pihak ekspedisi. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ekspedisi termasuk kedalam perusahaan yang bergerak pada pengiriman barang dan jasa yang bertanggung jawab terhadap barang yang dikirimnya. Perlindungan hukum konsumen diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen wajib mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha untuk melindungi hak konsumen sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengiriman barang pada jasa ekspedisi darat yang diselenggarakan jasa ekspedisi karena kerusakan, keterlambatan dan kehilangan paket merupakan upaya hukum perlindungan hukum preventif, yang mana perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang terjadinya akibat dari kerugian dan pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hingga saat ini tidak ada penyelesaian sengketa sampai pada jalur hukum, semua diselesaikan secara kekeluargaan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb) Devi Nur Sita Sari; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i2.2587

One of the obligations of parents after marriage is to maintain, protect, educate and care for children until adulthood. The determination of the person who takes care of the child after the divorce is largely determined by the judge's decision. Sometimes child custody is given to the mother and sometimes child custody is given to the father. This study aims to determine the scope of custody of underage children (not yet mumayyiz) and custody of children who are already mumayyiz based on laws and regulations as well as judges' obstacles in making decisions regarding post-divorce child custody. This study uses primary legal material in the form of Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, secondary legal material in the form of judge's decisions and tertiary legal material in the form of legal dictionaries and encyclopedias. Data presentation was carried out descriptively and the data analysis method was qualitative, namely with a case study approach at the Ambarawa Religious Court, where this research could obtain the truth of a problem. The results of the study show that the appointment of a mother or father as a caregiver does not conflict with applicable laws and regulations as long as it guarantees the best interests of the child and both the mother and father have the right to care for the child even though the mother is more entitled to care for it. It is suggested to the judges that in deciding on a babysitter not only pay attention to the sex of the parents, but must guarantee the best interests of the child. It is suggested to policy makers to use this study as a reference in formulating new policies and to parents not to fight over child custody if they are unable to care for them properly. Abstrak Salah satu kewajiban orangtua pasca terjadinya perkawinan adalah memelihara, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa. Penentuan orang yang mengasuh anak pasca perceraian sangat ditentukan oleh putusan hakim. Adakalanya hak asuh anak diberikan kepada ibu dan ada pula hak asuh anak diberikan kepada ayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup hak asuh anak dibawah umur (belum mumayyiz) dan hak asuh anak yang sudah mumayyiz berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hambatan hakim dalam memberikan putusan tentang hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahan hukum sekunder berupa putusan hakim dan bahan hukum tersier berupa kamus dan eksiklopedia hukum. Penyajian data dilakukan secara deskriptif dan metode analisis data secara kualitatif yaitu dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Ambarawa, dimana dengan penelitian ini dapat memperoleh kebenaran dari suatu permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan pengasuh anak tidak hanya memperhatikan jenis kelamin orangtua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan kepada pengambil kebijakan agar menjadi kajian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan baru dan disarankan kepada orangtua agar tidak memperebutkan hak asuh anak jikalau tidak mampu mengasuhnya dengan baik.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Binov Handitya

Contact Email
library@unw.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
binovhanditya@unw.ac.id

Editorial Address
Jalan Diponegoro No 186, Ungaran, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50228

Location
Kab. semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Binov Handitya

Contact Email library@unw.ac.id

Phone -

Journal Mail Official binovhanditya@unw.ac.id

Editorial Address Jalan Diponegoro No 186, Ungaran, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50228

Location Kab. semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Binov Handitya

Contact Email
library@unw.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
binovhanditya@unw.ac.id

Editorial Address
Jalan Diponegoro No 186, Ungaran, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50228

Location
Kab. semarang,

Jawa tengah

INDONESIA