cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
journal@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 29645840     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing ditulis oleh kelompok peneliti yang mempunyai latar belakang di bidang hukum atau ilmu-ilmu yang berkaitan. Dalam bab 1, menjelaskan tentang sengketa yang terjadi di masyarakat pedesaan apabila tidak mampu diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, umumnya mereka (para pihak yang bersengketa) akan melibatkan kepala desa (sebagai pemimpin masyarakat di desa) untuk membantu dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi. Kepala desa sebagai pihak penengah yang tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Konsep yang digunakan oleh kepala desa dalam melakukan penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebagai konsep mediasi dimana kepala desa sebagai mediator. Kepada desa adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelola konflik di masyarakat dan memiliki kewenangan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat menjadi kelebihan dalam paraktik penyelesaian sengketa menggunakan mediasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Perlindungan Hukum Konsumen pada Perjanjian Transaksi E- Commerce terkait Investasi Kripto Ilegal via Media Sosial Muflikh, Alna Aulin Miftakhul; Ramadan, Daud Renata Candra; Silalahi, Bob Ben Salomoan; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan e-commerce dan media sosial telah membuka ruang baru bagi praktik investasi berbasis aset kripto, termasuk yang berjalan secara ilegal dan menimbulkan kerugian besar bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian transaksi e-commerce terkait investasi kripto ilegal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen secara normatif telah tersedia melalui UUPK, UU ITE, serta regulasi Bappebti dan OJK, namun efektivitasnya masih rendah. Perlindungan preventif terhambat oleh asimetri informasi, lemahnya literasi digital, serta kurangnya pengawasan terhadap promosi investasi di media sosial. Sementara itu, perlindungan represif sering tidak optimal karena keterbatasan pelacakan aset, kompleksitas teknologi blockchain dan koordinasi antar lembaga yang belum terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam investasi kripto ilegal masih menghadapi gap antara norma dan praktik. Sebagai kontribusi, penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang lebih adaptif, pengawasan responsif dan mekanisme pemulihan kerugian yang lebih efektif bagi korban.
Jeritan Perempuan Dalam Pemaksaan Ideologi Patriarki yang Menuai Ketimpangan Keadilan Gender Fauzi, Zaky
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memandang bahwa ideologi patriarki terus dipaksakan terhadap perempuan melalui mekanisme yang bekerja secara sistemik dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ruang digital khususnya media sosial yang kini menjadi ruang utama pembentukan makna dan relasi kuasa. Praktik ini pada kenyataannya tidak hanya berdampak pada munculnya ketimpangan dalam ranah sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga turut memperkuat ketidakadilan gender. Kondisi tersebut berlangsung melalui pembiasaan terhadap cara perempuan ditampilkan, serta melalui pembentukan standar sosial yang pada dasarnya telah mengandung keberpihakan tertentu terhadap perempuan. Atas dasar itu, penelitian ini berfokus pada upaya mengkaji secara kritis cara kerja ideologi patriarki dalam kehidupan perempuan, termasuk bagaimana praktik-praktik tersebut terus mereproduksi ketimpangan keadilan gender melalui wacana dan representasi yang beredar di media sosial. Kami juga mengkaji kemungkinan strategi perlawanan yang dapat mereduksi dominasi ideologi patriarki di ruang digital dengan bertumpu pada pendekatan analisis gender dan teori feminis sebagai kerangka berpikir utama. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengombinasikan perspektif doktrinal dan non doktrinal melalui pembacaan kritis atas regulasi yang relevan serta literatur akademik yang berkaitan dengan isu gender dan media digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa media sosial kami posisikan sebagai arena kontestasi ideologis tempat patriarki tidak hanya direproduksi tetapi juga dapat digugat dan dilawan melalui praktik diskursif yang berangkat dari kesadaran gender. Melalui penggunaan analisis gender dan feminisme penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi cara pandang sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan gender yang bersifat substantif di dalam ruang digital.
Perspektif Feminist Legal Theory menurut Catherine MacKinnon terhadap Permasalahan Hukum dalam Kasus Baiq Nuril Rosalinda, Yunita Sarah; Nisrina, Ghina; Hibahtillah, Muhammad Alldo; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kegagalan sistem hukum Indonesia dalam melindungi Baiq Nuril Maknun sebagai korban pelecehan seksual, ketika ia justru dikriminalisasi melalui Pasal 27 ayat (1) UU ITE setelah merekam percakapan bermuatan asusila dari atasannya. Berangkat dari kasus tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 dengan menggunakan perspektif Feminist Legal Theory Catherine MacKinnon, khususnya konsep dominasi maskulin, netralitas semu hukum dan pembungkaman suara perempuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan critical legal studies, melalui analisis isi terhadap putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta dikaitkan dengan literatur feminist jurisprudence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran hukum hakim dalam perkara Baiq Nuril merefleksikan bias patriarki pengalaman korban tidak dijadikan pusat analisis, relasi kuasa antara atasan-laki-laki dan bawahan-perempuan diabaikan dan tindakan defensif korban justru dikonstruksi sebagai tindak pidana. Netralitas hukum yang diklaim ternyata berfungsi sebagai mekanisme untuk menutupi standar maskulin yang dijadikan ukuran objektivitas. Amnesti presiden hanya mengoreksi akibat pidana, tetapi tidak menyentuh akar struktural ketidakadilan gender dalam hukum.
Keadilan Substantif dalam Putusan Kasus Korupsi Harvey Moeis: Analisis Teori Hukum Gustav Radbruch Aimee, Iftina Cahyanda Putri; Cahya, Ginta Amelia; Fahturosa, Annisa Rukhillah Nur; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas penerapan keadilan substantif dalam putusan kasus korupsi Harvey Moeis dengan menggunakan teori hukum Gustav Radbruch sebagai dasar analisis. Melalui metode studi literatur, penelitian menelaah putusan pengadilan, ketentuan UU Tipikor, teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, serta konsep keadilan substantif yang menekankan integrasi antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan belum mencerminkan proporsionalitas terhadap besarnya kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Ketidaksesuaian ini menimbulkan disparitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi besar lainnya, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan efektivitas pemidanaan di Indonesia. Dalam perspektif Radbruch, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi tuntutan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, terutama karena belum memberikan efek jera yang kuat dan belum sepenuhnya memulihkan kepercayaan publik. Studi ini berkontribusi pada wacana reformasi pemidanaan dengan menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih terukur dan konsisten dalam perkara korupsi.
Akses, Kepemilikan dan Pengaruh Norma Lokal terhadap Hak Tanah Perempuan di Desa: Studi Kasus Reforma Agraria Berperspektif Feminisme Hukum Kritis Zahra, Humaerotuz; Putri, Ambar Krisna; Lestari, Dhea Indah; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketimpangan akses dan kepemilikan tanah bagi perempuan di pedesaan Indonesia merupakan persoalan struktural yang berakar pada relasi patriarki dan praktik hukum yang tampak netral namun bias gender. Meskipun UUPA menjamin kesetaraan subjek hak atas tanah, kenyataan menunjukkan bahwa perempuan hanya memiliki sekitar 13–19% hak aman atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma lokal, praktik pewarisan, serta kebijakan Reforma Agraria berkontribusi terhadap marginalisasi perempuan dalam kepemilikan tanah, serta bagaimana teori Feminisme Hukum Kritis Catharine MacKinnon dapat menjelaskan reproduksi dominasi laki-laki dalam sistem Agraria. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif-sosiologis berbasis studi literatur, dengan menelaah hukum Agraria, laporan lembaga negara, dan studi kasus di Kabupaten Klaten. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur sosial di tingkat desa, seperti anggapan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pewaris utama, mempengaruhi pencatatan subjek hak sehingga perempuan jarang dicatat sebagai pemilik tanah meskipun berperan aktif dalam pengelolaan lahan. Kerangka MacKinnon menunjukkan bahwa netralitas hukum justru memfasilitasi ketidaksetaraan karena hukum tidak mengintervensi struktur patriarki yang menjadi dasar pengambilan keputusan Agraria. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan Agraria bagi perempuan memerlukan perubahan regulasi, transformasi norma sosial, serta peningkatan literasi hukum perempuan agar hak mereka dapat diakui secara substansial.

Page 5 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 (2026) Vol. 4 (2025) Vol. 3 (2024) No. 2 (2023) No. 1 (2023)