cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
journal@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 29645840     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing ditulis oleh kelompok peneliti yang mempunyai latar belakang di bidang hukum atau ilmu-ilmu yang berkaitan. Dalam bab 1, menjelaskan tentang sengketa yang terjadi di masyarakat pedesaan apabila tidak mampu diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, umumnya mereka (para pihak yang bersengketa) akan melibatkan kepala desa (sebagai pemimpin masyarakat di desa) untuk membantu dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi. Kepala desa sebagai pihak penengah yang tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Konsep yang digunakan oleh kepala desa dalam melakukan penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebagai konsep mediasi dimana kepala desa sebagai mediator. Kepada desa adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelola konflik di masyarakat dan memiliki kewenangan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat menjadi kelebihan dalam paraktik penyelesaian sengketa menggunakan mediasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan Herlambang, Pratama Herry; Muhtada, Dani; Yudhanti, Ristina; Pratama, Nugroho Wahyu; Wiguna, Candra Aditya; Santalia, Miftah; Suwinda, Suwinda; Safarin, Muhammad Habiby Abil Fida
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.216

Abstract

Peraturan hukum di Indonesia tidak hanya mengatur warga negara pada umumnya, tetapi pejabat negara juga ikut masuk dalam peraturan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah bentuk negara hukum yang di anut oleh para the founding fathers dan mothers Republik Indonesia. Pejabat Tata Usaha Negara atau sering kali disebut dengan Pejabat TUN, tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum bilamana pejabat TUN melaksankan kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur terdapat dua jenis eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yang dalam doktrin biasa dikenal sebagai eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis. Dalam eksekusi hierarkis maka dibutuhkan kesadaran hukum dari pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Seringkali pejabat pemerintahan tidak bisa atau tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan yang membuat seolah-olah peradilan tata usaha negara tidak memiliki wibawa untuk memaksa pemerintah melaksanakan putusannya.
Meredam Konflik Struktural Dengan Menyediakan Ruang Partisipasi Publik Pada Perencanaan Kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur Putra, Muhammad Reza Wahyu Artura; Nugraheni, Prasasti Dyah; Aryanda, Avilla Deva; Prameswari, Larasati; Fidiyani, Rini; Sastroatmodjo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.261

Abstract

Candi Borobudur menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Dibangun pada zaman Dinasti Syailendra, Candi Borobudur menjadi simbol kejayaan masa lampau Kerajaan Mataram Kuno, tempat perayaan budaya, dan ibadah masyarakat beragama Budha. Candi Borobudur juga menjadi tempat daya tarik para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai tempat wisata, masyarakat asli Borobudur juga mengambil manfaat untuk dapat mencari pendapatan dengan cara mengasong jualan makanan dan minuman, jualan cinderamata dari kerajinan, dan banyak lainnya. Pemerintah Indonesia pada zaman presiden Joko Widodo melakukan pemugaran dan renovasi Candi Borobudur dengan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Tujuannya adalah memperelok kawasan Candi Borobudur untuk menambah daya tarik wisatawan. Namun kebijakan pembangunan KSPN Borobudur oleh pemerintah ternyata menimbulkan dampak bagi masyarakat. Terjadi konflik struktural antara pemerintah dan masyarakat atas relokasi pedagang sampai pengklaiman tanah masyarakat. Hal ini menjadi catatan kurang elok di balik megahnya wisata Candi Borobudur yang ternyata menyimpan cerita duka masyarakat sekitar. Kiranya perlu dilihat apakah kebijakan pembangunan KSPN Borobudur minim partisipasi publik dan banyak melakukan pelanggaran atas hak masyarakat.
Etika dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas dalam Pengelolaan Keuangan Retnani, Diyah Satya; Muna, Khozainul; Fauzan, Moh. Mustakim; Wardhani, Putri Kusuma; Fidiyani, Rini; Sastroatmodjo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.262

Abstract

Pengelolaan keuangan desa adalah elemen penting dalam pembangunan masyarakat lokal. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan. Untuk itu, pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan sangat diperlukan guna memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukan. Kepala desa memegang peran strategis, tidak hanya secara administratif tetapi juga moral, dalam mengelola sumber daya keuangan desa. Integritas kepala desa menjadi faktor kunci dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya etika dan hukum dalam kepemimpinan desa, yang menjadi panduan moral dan kerangka hukum untuk memastikan akuntabilitas. Etika membangun kepercayaan masyarakat, sementara hukum menjadi instrumen untuk menegakkan peraturan dan mencegah pelanggaran. Kendati demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, termasuk lemahnya pemahaman hukum, keterbatasan pengawasan, dan budaya lokal yang menghambat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi dalam meningkatkan integritas kepala desa. Penegakan etika dan hukum yang kuat diharapkan dapat memastikan pemanfaatan dana desa yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Dualisme Viktimisasi dalam Konflik Bersenjata dan Repatriasi Korban: Studi Kasus Konflik antara Militer Myanmar dan Masyarakat Sipil Myanmar dalam Perspektif Viktimologi Alkhair, Rayyan; Musafa, Alief Qurratul Ain; Mukti, Wisnu Ali; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Viktimisasi merupakan konstruksi yang menjelaskan bagaimana seorang korban tercipta dari sebuah tindak pidana. Dalam viktimologi, para korban yang muncul karena sebuah tindak pidana memiliki klasifikasi atau yang dikenal dengan istilah tipologi korban. Dalam perkembangan viktimologi, konsep-konsep humanis seperti hak asasi manusia ikut terlibat dan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan hukuman saja tetapi juga mulai memiliki dimensi repatriasi atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Akan tetapi, terdapat permasalahan dualisme dalam menentukan korban, apakah pelaku tindak pidana tersebut merupakan korban atau bukan. Hal seperti ini dapat ditemukan dalam situasi konflik seperti peperangan. Hal ini akan berimplikasi pada penegakan hukum pidana dan repatriasi hak. Artikel ini membahas tentang viktimisasi, tipologi korban, dualisme viktimisasi dalam perang, dan repatriasi hak korban kejahatan perang dalam kasus kudeta militer Myanmar.
Penegakan Hukum Kritis terhadap Aparat yang Melakukan Extrajudicial Killing di Indonesia Musafa’, Alief Qurratul Ain; Alkhair, Rayyan; Mukti, Wisnu Ali; Fidiyani, Rini; Sastroatmojo, Sudijono
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, yaitu hak asasi manusia (HAM). Regulasi terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api, diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan perizinan senjata api. Senjata api hanya boleh digunakan dalam keadaan tertentu, seperti ancaman terhadap nyawa manusia, dan disertai langkah peringatan yang jelas. Namun, penerapan norma ini tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Kasus-kasus penggunaan senjata api secara eksesif, termasuk pembunuhan siswa SMK di Semarang oleh seorang anggota polisi. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, yang melanggar prinsip negara hukum dan mencederai harkat martabat manusia. Dalam konteks negara hukum, aparat kepolisian harus tunduk pada supremasi hukum untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berdampak negatif secara sosiologis, termasuk merusak citra institusi kepolisian, dan menimbulkan urgensi penegakan hukum yang lebih kritis terhadap aparat yang melakukan pelanggaran ini. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan kekuasaan aparat kepolisian dan penegakan hukum kritisnya dalam kasus extrajudicial killing. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan jenis penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan sumber data tersier. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan extrajudicial killing dapat diatasi dengan penegakan hukum kritis yang dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran hukum.
JUDICIAL REVIEW SEBAGAI KEWENANGAN LEGISLASI MAHKAMAH KONSTITUSI Sunarto, Sunarto; Lestari, Puji; Saputro, Iwan Hardi; Ruhadi, Ruhadi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi menjadi relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika prinsip supremasi MPR itu telah mengalami pergeseran di mana MPR bukan lagi lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat. Dengan tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara perlu adanya lembaga baru yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antarlembaga negara, termasuk melakukan pengujian terhadap produk lembaga legislatif berupa Undang-Undang, ketika diduga isinya bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Metode penulisan ini menggunakan studi literatur. Hasil yang diperoleh yaitu keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan judicial review, membawa peranan yang penting dalam mewujudkan prinsip checks and balances. Melalui kewenangan tersebut norma dalam Undang-Undang sebagai produk DPR bersama pemerintah dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dengan adanya kewenangan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai legislator. Namun pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi adalah legislator negatif (negative legislature), yaitu legislator yang hanya menyatakan bahwa norma tertentu bertentangan dengan Undang-Undang dasar. Sedangkan perumusan norma baru sebagai gantinya merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang yaitu DPR bersama Pemerintah.
Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Upaya Solutif dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil terhadap Aparat Kepolisian Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi; Sukma, Mayzura Kamila; Maulana, Mochammad Rizky; Ardiyansyah, A’an Ilham
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena aksi anarkis dalam demonstrasi di Indonesia menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam relasi antara masyarakat sipil dan aparat kepolisian. Aksi demonstrasi yang secara konstitusional dijamin sebagai hak menyampaikan pendapat kerap berujung pada bentrokan akibat penanganan yang tidak proporsional serta minimnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan aksi anarkis masyarakat sipil terhadap aparat kepolisian melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta studi kasus demonstrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi anarkis dipicu oleh ketidakseimbangan sistem hukum, yang tercermin dari lemahnya mekanisme pengawasan aparat, ambiguitas regulasi terkait kebebasan berpendapat dan penggunaan kekuatan, serta rendahnya budaya hukum baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang komprehensif melalui penguatan akuntabilitas aparat, penegasan regulasi yang berorientasi pada hak asasi manusia dan pembentukan budaya hukum yang mengedepankan dialog serta de-eskalasi konflik. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan analisis sistemik penanganan aksi anarkis berbasis teori Friedman sebagai pendekatan preventif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Implementasi Kebijakan Buku Murah pada Pemenuhan Hak Literasi Publik di Kota Semarang Nurseha, Sabina Syaharani; Laeliyah, Dini Sofia; Mayaka, Raphael Bertrand; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan buku murah dalam pemenuhan hak literasi publik di Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan teori utilitarianisme John Stuart Mill sebagai landasan analisis. Melalui survei dan analisis regulasi, ditemukan bahwa keterjangkauan buku masih menjadi hambatan utama bagi mahasiswa dan pelajar, meskipun minat baca masyarakat tergolong tinggi. Kebijakan Indonesia seperti Buku Sekolah Elektronik (BSE) belum mampu menghadirkan pemerataan akses literasi secara berkelanjutan. Sebaliknya, praktik India melalui NCERT, NBT dan mekanisme Low Price Edition menunjukkan model kebijakan yang lebih sistematis dan berdampak luas, termasuk penurunan harga sekitar 20% dan distribusi hingga 150 juta eksemplar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya harga buku menciptakan ketimpangan akses terhadap literatur berkualitas dan mendorong strategi alternatif seperti: pinjam, membeli buku bekas, atau mengakses versi ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan skema kebijakan "60:40" sebagai solusi, yaitu pemerintah membeli 60% hak ekonomi buku untuk dicetak dalam versi murah, sementara penerbit tetap memproduksi 40% edisi premium. Skema ini dinilai sejalan dengan prinsip utilitarianisme yang menempatkan kebahagiaan intelektual sebagai kesenangan bermutu tinggi, sekaligus mewujudkan amanat UU Sistem Perbukuan untuk menyediakan buku yang bermutu, murah dan merata.
Tuntutan Ganti Rugi Keluarga Korban Pembunuhan: Penerapan Onrechtmatige Daad dan Keadilan Aristoteles dalam Hukum Perdata Indonesia Kristant, Lisa; Hidayah, Fenty Nur; Faliha, Nafiza Salsabila; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya mengakibatkan konsekuensi pidana bagi pelaku, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban perdata yang memungkinkan keluarga korban untuk menuntut ganti rugi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pasal 1370 KUHPerdata berlaku bagi tuntutan ganti rugi keluarga korban pembunuhan. Studi ini menggunakan teori onrechtmatige daad L.C. Hoffman dan teori keadilan Aristoteles sebagai kerangka teoretis. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan mengklasifikasikan jenis penelitian sebagai hukum normatif dengan melakukan kajian pustaka terhadap sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keluarga pihak yang dirugikan memiliki landasan hukum yang kokoh untuk meminta kompensasi sesuai dengan Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep onrechtmatige daad, yang mencakup komponen tindakan melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal, membentuk struktur hukum dari pasal ini. Dalam menentukan proporsionalitas ganti rugi berdasarkan kemampuan ekonomi pelaku dan kebutuhan pemulihan korban, teori keadilan Aristoteles memberikan dimensi filosofis. Studi ini memberikan panduan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek hukum formal, konsep tanggung jawab perdata dan prinsip keadilan untuk menawarkan perlindungan hukum yang signifikan kepada keluarga korban pembunuhan di dalam sistem hukum perdata di Indonesia.
Analisis Kebijakan Pembangunan Food Estate di Indonesia dalam Bingkai Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja Muhammad, Raihan; Pebriyani, Aulia; Fithriyatirrizqoh, Fithriyatirrizqoh; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 4 (2025)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pembangunan food estate di Indonesia dipromosikan sebagai strategi percepatan ketahanan pangan melalui perluasan areal tanam, intensifikasi produksi dan konsolidasi tata kelola pangan berbasis kawasan. Namun, berbagai temuan lapangan menunjukkan adanya kegagalan panen, lahan terbengkalai, tumpang tindih penguasaan tanah, hingga konflik sosial–ekologis yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen hukum yang mengatur kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis food estate dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja, yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan menekankan pentingnya ketertiban substantif sebagai prasyarat pembangunan. Dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kerangka regulasi food estate cenderung menghasilkan “ketertiban administratif” melalui orientasi percepatan proyek strategis nasional, sehingga abai terhadap kepastian hak atas tanah, partisipasi bermakna (termasuk FPIC), kehati-hatian ekologis, serta mekanisme pengawasan dan pemulihan. Kesimpulannya, kegagalan food estate bersifat struktural, bukan insidental, karena hukum lebih difungsikan sebagai legitimasi pembangunan daripada sarana pembaharuan yang adil dan berkelanjutan. Novelti penelitian ini terletak pada penilaian bahwa ukuran keberhasilan pembangunan pangan harus berbasis ketertiban substantif yang melindungi hak, ekologi dan subjek pembangunan.

Page 4 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 (2026) Vol. 4 (2025) Vol. 3 (2024) No. 2 (2023) No. 1 (2023)