cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewi Puspita Rahayu
Contact Email
dewi.rahayu@ub.ac.id
Phone
+6282335606641
Journal Mail Official
bjss@ub.ac.id
Editorial Address
Lantai 3 Gedung A FISIP UB Jalan Veteran, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Brawijaya Journal of Social Science
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 28097068     EISSN : 28097025     DOI : https://doi.org/10.21776/ub.bjss
Core Subject : Social,
Social Sciences
Our journal covers the following areas of study in the current context: Community Development, Education, and Social Transformation Cultural and Postcolonial Studies Democracy, Citizenship, and Civil Society Economy, Organization, and Society Gender and Family Studies Inclusion, Social Justice, and Social Policy Industrial and Labor Relations Peace, Conflict, and Security Studies Rural and Urban Ecology, Disaster Studies, and Environmental Justice Rural and Urban Sociology Science, Technology, and Society Sociology of Crime Sociology of Religion Sociology of Sports
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 100 Documents
 5   6   7   8   9 
Gerakan Sosial Akar Tuli Dalam Mengadvokasi Hak Tuli di Kota Malang Wama Yahya; Ucca Arawindha
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2022.002.01.6

Abstract

ABSTRACT The Malang City in Indonesia, declares itself to be inclusive city, but it turns out that there are still many people with disabilities’ – deafness – rights seem not been fulfilled, one of which become the focus of this research. For deaf people, one of their efforts to seek the fulfillment of their rights is to form a collectivity. For that reason, the Akar Tuli was built, with the motive to bring Deaf youth into a forum which allows them to voice their rights. This study aims to determine, analyze and describe how social action of Akar Tuli as a social movement through advocation for the rights of deaf people in Malang City. This research uses the New Social Movement Theory, namely ‘The Identity-Oriented Theory’ that seek the explanation of how this community carries out social movements to achieve their goals by their identity. As a community, there would be a very strong reason for Akar Tuli to keeps them going to carry out various kinds of movements. That is, the fulfillment of the rights of deaf people to the sign language they use to communicate and also as their identity. Sign language is the strengthen for Akar Tuli to socialization and education about the disability rights by collaborate with government or non-government organization in Malang. Furthermore, accessibility is also a keypoint for them. The conclusion is Akar Tuli take social action as social movement that aims to encourage disability awareness in Malang City. Hopefully, the Deaf people have the same rights as a citizen, even though their communicate in different ways.
Menjamin Kebebasan Individu Pasca Pandemi: Framework Trust Government Untuk Membangun Kepercayaan Publik Aulia Izzah Azmi; Putra Satria
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2022.002.01.4

Abstract

After the COVID-19 pandemic, the government experienced a new challenge, namely restoring public trust in the government due to the reduction of individual freedom of the community on the basis of emergency crisis conditions. This study focuses on explaining (1) the dynamics of public trust in the government in the post-pandemic phase (2) the tendency of the government to take strategic steps on a top-down basis so that it threatens individual freedoms affected by applicable policies and regulations (3) frameworks that can be applied to build public trust so that collaboration between sectors in dealing with the after effects of the pandemic can be achieved. The research method used in this article is a Systematic Literature Review by collecting primary data sourced from accredited journal articles and media news sources. The results of this study reveal that individual freedom in an emergency is limited and this has an impact on the crisis of Indonesian people's confidence in the government and has logical consequences for public stability in responding to policies. At the end of the discussion, the researcher offers a framework to build public trust after the COVID-19 pandemic that is oriented towards citizen engagement. Keywords: civil liberty, citizen engagement, post pandemic, public trust
Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus Sri Wahyuni; Siti Nurbayani; Ilma Kesumaningsih; Dinar Hargono
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2022.002.01.1

Abstract

Kekerasan seksual masih sering terjadi di lingkungan akademik seperti kampus. Isu tersebut banyak diberitakan di internet ataupun pelaporan langsung kepada beberapa pihak yang berwenang. Namun dari pemberitaan dan pelaporan tersebut, tidak sedikit juga pada akhirnya masyarakat cenderung lebih menyalahkan korban. Fenomena victim-blaming terhadap korban kekerasan seksual khususnya mahasiswa yang bergender perempuan menyebabkan mereka merasa kecewa, takut, dan bahkan haknya sebagai korban tidak diperoleh sama sekali. Bentuk atribusi korban kekerasan seksual ini tak jarang memacu munculnya victim mentality bagi korban karena dualisme stigma yang disematkan, sebagai korban sekaligus turut juga andil dalam terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang menimpanya (pelaku). Hal tersebut membuat korban lebih memilih diam daripada mengungkapkan kasus yang tengah dialami karena khawatir akan disalahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena victim-blaming terjadi pada korban kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan kampus agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk perlindungan terhadap korban baik dari pihak organisasi mahasiswa ataupun kampus itu sendiri. Metode deskriptif kualitatif dengan sumber triangulasi sebagai validitas data digunakan sebagai pendekatan penelitian. Data diperoleh melalui dokumentasi, studi pustaka, dan pendalaman wawancara terhadap korban kekerasan seksual maupun praktisi kebijakan dari kampus dengan cara purposive sampling. Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data menggunakan teknik dalam penelitian kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi dan kampus dapat berperan untuk membentuk beberapa upaya preventif terhadap fenomena victim-blaming yang dapat diimplementasikan melalui program atau kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka ataupun menggunakan media online.
Konstruksi Sosial Perempuan Menikah Tanpa Anak (Childfree) Vania Kartika Artanti
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 2 (2023): Environmental and Civil Society
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2023.002.02.5

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas mengenai konstruksi sosial perempuan menikah tanpa anak yang dikaji berdasarkan respon terhadap pembahasan Childfree yang dipopulerkan kembali oleh Gita Savitri di media sosial Instagram. Tujuan dilakukan penelitian ini ialah mengetahui konstruksi sosial yang terbentuk serta prosesnya pada individu yang memberikan respon dari kejadian tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi yang dirasa tepat dan mampu dalam menjelaskan fenomena, juga membantu peneliti untuk memahami sudut pandang individu yang memberikan respon, maka dapat diketahui proses dan latar belakang terbentuknya konstruksi sosial terhadap fenomena yang dibahas. Penelitian ini dilakukan pada orang-orang yang memberikan respon secara langsung terhadap pilihan Childfree yang dilontarkan Gita Savitri di media sosialnya beberapa waktu lalu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Konstruksi sosial yang terbentuk atas Childfree terbagi menjadi dua gagasan utama yakni penerimaan Childfree sebagai sebuah pilihan yang didasari atas hak perempuan untuk memilih, serta penolakan Childfree atas alasan apapun karena menentang nilai yang diyakini pada mayoritas masyarakat saat ini juga budaya dan agama. Dapat disimpulkan bahwa dalam menanggapi fenomena ini, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang kemudian mengarahkan mereka pada respon yang berbeda dalam menanggapi Childfree.   Keywords: Childfree, Women, Social Construction, Culture Abstract This research discusses about the social construction of married women who wish to not having children which was reviewed based on the responses of a discussion initially by Gita Savitri on her Social Media Instagram and gain much popularity since then. The purpose of this study is to find out the social construction of Childfree and the process in individuals who responded to the event. By using qualitative research methods with a phenomenological approach that is able to explain the phenomena, as well as helping writers to understand the point of view of the individual who responds, it can be known all the process and the background of the formation of social constructions to the phenomena discussed. This research was conducted on people who responded directly to Childfree that Gita Savitri made and pointed out on her social media. The data analysis technique used is interactive data analysis by Miles, Huberman, and Saldana which is carried out interactively and lasts continuously until it is complete. The social construction formed by Childfree is divided into two main ideas, namely the acceptance of Childfree as a choice based on women's right to choose, and Childfree rejection for any reason because it opposes the values believed in the majority of today's society as well as culture and religion. It can be concluded that in response to this phenomenon, society is divided into two groups that then lead them to different responses in response to Childfree. Keywords: Childfree, Woman, Social Construction, Culture
Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Organisasi Masyarakat Sipil (PRT): Persoalan Tentang Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia Violetta Lovenika Nur Anwar; Bella Anggie Minata; Andhika Theo Pratama; Genta Mahardhika Rozalinna
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2022.002.01.5

Abstract

ABSTRAK Pekerja rumah tangga atau yang sering dikenal dengan asisten rumah tangga atau bahkan pembantu rumah tangga sudah tidak asing lagi keberadaannya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pekerja rumah tangga atau yang disingkat PRT merupakan sebuah pekerjaan dimana pekerjanya menawarkan jasa kepada pemberi kerja untuk mengerjakan berbagai urusan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, dan pekerjaan rumah lainnya. Keberadaan PRT sebagai pekerja informal atau pekerja domestik di dalam rumah tangga belum dibarengi dengan aturan hukum yang jelas dan konkrit untuk mengakui dan melindungi PRT dalam pekerjaannya, sehingga seringkali PRT menjadi subyek yang diabaikan dan disepelekan dari sebagai status yang marginal dan tidak eksis, bahkan tidak jarang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang merugikan PRT, seperti tindakan pelanggaran hak, pelecehan seksual, hingga penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan pemberi kerja kepada PRT. Berlatar belakang dari kasus-kasus pelanggaran hak PRT, PRT mulai memberanikan diri untuk mengupayakan hak-hak nya agar dilindungi oleh negara. Usaha untuk mengupayakan kerja layak bagi PRT telah tertuang dalam RUU PPRT serta adanya Konvensi ILO No.189. Namun hingga saat ini pemerintah negara Indonesia belum juga mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PRT. Oleh karena dibutuhkan peran serta dari seluruh elemen negara termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. Melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), diharapkan dapat menjadi jembatan aspirasi dan suara masyarakat untuk mendorong pengesahan RUU PPRT. Selain itu sebagai negara demokrasi, OMS juga dibutuhkan untuk mengklaim sebutan negara demokrasi bagi Indonesia agar kebebasan sipil dapat ditegakkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Utamanya bagi kaum marginal seperti PRT. Kata Kunci: Kebebasan Sipil, Kesejahteraan, OMS, PRT ABSTRACT Domestic workers or often known as household assistants or even domestic helpers are no stranger to their existence in the lives of Indonesian people, both in rural and urban areas. Domestic worker or abbreviated as PRT is a job where the worker offers services to the employer to do various household chores, such as washing, cooking, cleaning the house, caring for children, and other household chores. The existence of domestic workers as informal workers or domestic workers in the household has not been accompanied by clear and concrete legal rules to recognize and protect domestic workers in their work, so that domestic workers often become subjects that are ignored and underestimated, from a status that is marginal and does not exist, not even rare. Receiving treatment that is detrimental to domestic workers, such as violations of rights, sexual harassment, to torture or violence perpetrated by employers against domestic workers. Against the backdrop of cases of violations of domestic workers' rights, domestic workers have begun to have the courage to strive for their rights to be protected by the state. Efforts to seek decent work for domestic workers have been contained in the Domestic Workers Bill and the existence of ILO Convention No.189. However, until now the Indonesian state government has not ratified the Domestic Workers Bill to become the Domestic Workers Law. Therefore it requires the participation of all elements of the state including the government and civil society. Through Civil Society Organizations (CSOs), it is hoped that they can become a bridge for people's aspirations and voices to push for the ratification of the PPRT Bill. Apart from that, as a democratic country, CSOs are also needed to claim the title of a democratic country for Indonesia so that civic freedoms can be upheld for the sake of achieving people's welfare. Especially for marginalized people like domestic workers. Keywords: CSO, Civic Freedom, Domestic Worker, Welfare
Perilaku Tidak Memilih Anggota Persatuan Istri Tentara (Persit) Pada Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2020 Nofia Mutmainah; Wawan Sobari
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2022.002.01.2

Abstract

Perilaku tidak memilih (non voting behavior) di Indonesia mengalami peningkatan, termasuk pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Malang pada tahun 2020. Pada salah satu tempat pemungutan suara (TPS) jumlah pemilih yang tidak memilih mencapai 82 % dari total daftar pemilih tetap . Diketahui bahwa pemilih yang terdaftar pada TPS tersebut adalah istri dari prajurit TNI atau Persit (Persatuan istri tentara). Anggota Persit tetap memiliki hak pilih seperti warga sipil lainnya, berbeda dengan TNI yang tidak diperbolehkan ikut pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi penyebab perilaku tidak memilih pada kalangan Anggota Persit dan apakah kedudukan suami sebagai TNI turut memengaruhi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dari Robert K Yin. Berdasarkan konsep perilaku tidak memilih yang dikemukakan oleh Rusk dan Regsadale (1993), terdapat Empat pendekatan perilaku tidak memilih yakni: pendekatan demografis, pendekatan psikologi, pendekatan struktural dan pendekatan rasional. Pada kasus ini, faktor psikologi yang diidentifikasi sebagai faktor pendorong dominan terjadinya perilaku tidak memilih. Tidak ada ketertarikan terhadap urusan politik pemerintahan, karena bertempat tinggal di dalam asrama muncul anggapan lalu persoalan pemerintahan daerah tidak memberikan manfaat yang berarti. Sehingga tidak ada inisiatif untuk mencari tau informasi tentang pemilu yang akan berlangsung, kemudian terjadilah ketidaktahuan tentang kandidat calon yang berujung pada keputusan tidak memilih. Selain itu status kapasitas suami sebagai TNI juga menjadi sebab lain dari perilaku tidak memilih anggota persit. Maka perlunya ada upaya nyata dari pemerintah khususnya Komisi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya partisipasi dalam pemilu, diantaranya melalui sosialisasi dan kerja sama. Kata kunci: Perilaku tidak memilih, Hak Pilih, Persit.
Melihat Sisi Pengusaha Sosial Dengan ‘Bottle Refill Station’ Sebagai Solusi Pengendalian Kemasan Sekali Pakai Untuk Kelestarian Lingkungan Fadhil, Muhammad Irsyad; Kumalasari, Bedari; Adibah, Regina Della; Mansiz, Ilhan
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 2 (2023): Environmental and Civil Society
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2023.002.02.4

Abstract

Kemasan plastik sekali pakai menjadi masalah global yang terus dibahas karena kemasan sekali pakai memberikan dampak yang sangat besar dalam kelestarian lingkungan hidup. Usaha dan pengusaha sosial turut berkontribusi dalam pengurangan sampah plastik sekali pakai dengan melahirkan banyak inovasi. Salah satunya adalah water refill station yakni sebuah stasiun air isi ulang air minum, dengan lahirnya water refill station dapat mengurangi frekuensi sampah plastik botol sekali pakai. Pengusaha sosial dalam menciptakan sebuah usaha sosial seperti water refill station harus dibarengi dengan motivasi sosial, identifikasi peluang, modal, dan pihak yang terkait. Selain itu, usaha sosial sebagai wadah ruang aspirasi oleh masyarakat memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi literatur atau biasa disebut sebagai studi kepustakaan merupakan metode dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder.
Peran Masyarakat Akar Rumput dalam Menangani Permasalahan Sampah Galon Sekali Pakai Ni Komang Oktrisia Jayanti; Nisrina Kamiliya Meyrandari; Luthfi Firmansyah,
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 2 (2023): Environmental and Civil Society
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2023.002.02.2

Abstract

Abstract The need for bottled drinking water (AMDK) in society is a new problem related to plastic waste in Indonesia. Bottled drinking water (AMDK) in the form of disposable gallons is an innovation that has become a polemic among the public. The use of disposable gallons is a new problem for the grassroots community and also the environment. The presence of disposable gallons will actually provide new waste and is contrary to the government's efforts to be aggressive and vocal so that people can reduce the use of plastic. This paper aims to analyze the role of the grassroots community in handling the issue of single-use gallons, the problems encountered, as well as grassroots community networks in cases of single-use gallons. Methods of data collection using literature studies or literature review. The literature used is written sources or other people's research such as journals, proceedings, reliable news articles, and other available publication reading materials with intervals of the last 5 years. The result is that the grassroots community has a positive character the number is more widespread, this is utilized by the gallon producer company disposables targeting the grassroots community as top consumers the product. However, the problem is this one-time use packaging harmful to health because the microplastic content can contaminate it for the consumer. The grassroots community is aware that gallons are disposable not environmentally friendly because it can have implications for increasing the amount existing trash. Ways that can be done to voice aspiration related to this problem is through the use of public space, such as creation of petitions and empowerment to make more efficient use of plastic. BesidesIn addition, grassroots communities can use networks such as communities that are work on environmental issues. Keywords: single-use gallons, grassroots communities, plastic waste. Abstrak Kebutuhan air minum dalam kemasan (AMDK) dalam masyarakat menjadi permasalahan baru terkait sampah plastik di Indonesia. Air minum dalam kemasan (AMDK) dalam bentuk galon sekali pakai merupakan inovasi yang menjadi polemik di kalangan masyarakat. Penggunaan galon sekali pakai ini menjadi permasalahan baru bagi masyarakat akar rumput dan juga lingkungan. Hadirnya galon sekali pakai justru akan memberikan sampah baru dan bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk gencar dan menyuarakan agar masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat akar rumput dalam penanganan isu galon sekali pakai, masalah yang dihadapi, serta jejaring masyarakat akar rumput dalam kasus penggunaan galon sekali pakai. Metode pengambilan data menggunakan studi literatur atau literatur review. Adapun literatur yang digunakan adalah sumber-sumber tertulis atau penelitian orang lain seperti jurnal, prosiding, artikel berita yang terpercaya, dan bahan bacaan publikasi yang tersedia lainnya dengan interval 5 tahun terakhir. Hasilnya adalah masyarakat akar rumput memiliki sifat yang jumlahnya lebih meluas, hal ini dimanfaatkan perusahaan produsen dari galon sekali pakai menargetkan masyarakat akar rumput sebagai konsumen atas produknya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah kemasan sekali pakai ini membahayakan bagi Kesehatan karena kandungan mikroplastik dapat mengontaminasi bagi pengonsumsinya. Masyarakat akar rumput sadar bahwa galon sekali pakai ini tidak ramah lingkungan karena dapat memberikan implikasi terhadap penambahan jumlah sampah yang ada. Cara yang bisa dilakukan untuk menyuarakan aspirasi terkait permasalahan ini adalah melalui pemanfaatan ruang publik, seperti pembuatan petisi dan pemberdayaan agar lebih mendayagunakan plastik. Selain itu, masyarakat akar rumput dapat menggunakan jejaring seperti komunitas yang bergerak di isu lingkungan. Kata Kunci: galon sekali pakai, masyarakat akar rumput, sampah plastik.
Pengalaman Perempuan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan selama Masa Pandemi COVID-19 di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Hutaminingsih, Ika
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 2 (2023): Environmental and Civil Society
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2023.002.02.6

Abstract

Penelitian ini berupaya menjelaskan aksesibilitas perempuan dalam pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 meliputi tahap pengalaman pada awal kehamilan, kehamilan, persalinan dan perawatan pasca persalinan, dan kontrol pasca persalinan. Negara melakukan berbagai pembatasan kegiatan di masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 karena dapat beresiko pada kesakitan dan kematian. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor kesehatan. Hal ini berdampak pada ibu dengan keluhan awal kehamilan, kehamilan, bersalin, dan kontrol pasca salin yang perlu memeriksakan kondisi kesehatan sewaktu-waktu di fasilitas kesehatan. Pandemi berbahaya bagi ibu karena ibu hamil, bersalin, dan pasca persalinan mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang virus. Jika ibu tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan maka akan beresiko mengalami kesakitan bahkan kematian. Penelitian ini menggunakan teori Feminis Epidemiologi dan Health Belief Model sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan perilaku kesehatan ibu dalam mengakses pelayanan kesehatan dan alasan ibu untuk tetap mengakses pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Informan dipilih secara purposive sesuai kriteria yang ditetapkan peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi dalam perspektif Maurice Marleau-Ponty. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 karena tenaga medis tetap menyediakan pelayanan kesehatan tetapi ibu tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kehamilan dan COVID-19. Ibu tetap mengunjungi fasilitas kesehatan pada awal kehamilan, kehamilan, dan kontrol pasca persalinan karena keluhan yang dirasakan pada tubuh ibu serta anjuran dari tenaga medis. Ibu bergantung kepada tenaga medis karena tenaga medis memiliki pengetahuan atas kesehatan sehingga ibu menyerahkan otoritas tubuhnya kepada medis. Namun, dalam beberapa kesempatan ibu tetap memiliki kemampuan untuk memutuskan tidak mengikuti anjuran medis. Ibu melakukan protokol kesehatan pada setiap tahapan mengunjungi fasilitas kesehatan. Opini dan rentang waktu turut mempengaruhi perilaku kesehatan ibu pada masa pandemi COVID-19. Kata kunci: pandemi, aksesibilitas, pengalaman ibu, tenaga medis.
Penerapan Tata Kelola Lingkungan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo Yhoga Hardy Wiratama; Wawan Sobari; Ali Mashuri
Brawijaya Journal of Social Science Vol. 2 No. 2 (2023): Environmental and Civil Society
Publisher : Sociology Department, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.bjss.2023.002.02.3

Abstract

Public awareness arises by building green open spaces (RTH) which are used as facilities to improve environmental quality. Effective environmental governance involves awareness, empowerment, coordination and enforcement between government, communities and the private sector. In this study researchers used qualitative methods. The use of qualitative methods is used to understand the phenomena that occur in research. By using qualitative methods, you can explore data in depth so that data collection and data analysis produce accurate data for drawing conclusions. This qualitative case study aims to explore the workings of implementing environmental governance in the management of green open spaces. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the use of the concept of environmental governance in this study is in the management of green open spaces in Ponorogo seen from the theory of awareness, empowerment, coordination and enforcement which expands on the theory from previous studies. The management of green open space which involves many public actors, namely the government, non-governmental organizations, the private sector and the community will certainly assist the local government in managing it. In this case the effectiveness of environmental governance in the efforts of the Ponorogo Regency Government has been implemented well because it has given awareness to the community of green open spaces provided and the public cares about green open spaces as lungs that can be preserved.

Page 7 of 10 | Total Record : 100

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Social Transformation, Resilience, and Governance in Contemporary Societies Vol. 4 No. 2 (2025): Quo Vadis Sustainability: The Future and The Present Vol. 4 No. 1 (2024): Sociology of Everyday Things Vol. 3 No. 2 (2024): Gender Equality and Democratic Governance Vol. 3 No. 1 (2023): Opportunities and Challenges of Industrial Society 4.0 Vol. 2 No. 2 (2023): Environmental and Civil Society Vol. 1 No. 2 (2022): Social Problems and COVID-19 Pandemic Vol. 2 No. 1 (2022): Civil Liberties Vol. 1 No. 1 (2021): COVID-19 and Resilience Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of Vol. 3 No. 1 (2019): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya (JKRSB) is continued as Brawijaya Journal of More Issue