cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 289   290   291   292   293 
Harmonisasi Pengaturan dan Implementasi UU KUHP dan UU ITE dalam Perlindungan Korban Perempuan pada Tindak Pidana Siber Apitta Rahmawati; Yuris Tri Naili
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5981

Abstract

Transformasi digital telah menciptakan berbagai jenis kejahatan siber yang berbasis gender dan berdampak besar pada perempuan, seperti distribusi konten intim tanpa izin, pemerasan seksual digital (sextortion), penargetan secara siber (cyberstalking), dan manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan. Hal ini menghadirkan tantangan bagi sistem hukum pidana di Indonesia karena aturannya tersebar di beberapa rezim hukum, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konfigurasi, mengidentifikasi ketidakharmonisan norma, dan merumuskan rancangan harmonisasi regulasi dalam perlindungan perempuan korban tindak pidana siber. Penelitian ini memanfaatkan metode hukum normatif dengan pendekatan legislasi, yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis serta teleologis. Hasil studi menunjukkan bahwa perbedaan struktur unsur delik antara KUHP dan UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan unsur penghinaan, kesusilaan, dan penyebaran informasi elektronik, mengakibatkan adanya tumpang tindih norma serta ketidakjelasan dalam implementasi penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan harmonisasi normatif dan implementatif yang fokus pada perlindungan korban melalui integrasi perspektif gender, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pemulihan korban di Indonesia.
Implementasi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Samuel Holil
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.3537

Abstract

Anak di bawah umur merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis jangka panjang bagi korban. Meskipun hukum pidana Indonesia telah mengatur tindakan kebiri kimia sebagai sanksi tambahan bagi pelaku pemerkosaan anak, dalam praktik peradilan sanksi tersebut masih jarang diterapkan. Putusan pengadilan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak umumnya menjatuhkan pidana penjara atau pidana mati tanpa disertai tindakan kebiri kimia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak di Indonesia serta mengkaji penerapan tindakan kebiri kimia dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi hak anak, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia belum optimal akibat kendala hukum, etika, dan pelaksanaan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga untuk perlindungan anak yang lebih efektif.
Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akibat Badan Usaha Sebagai Pendiri: Tanggung Jawab Notaris Dan Implikasi Hukum Putri; Thea Farina; Ivans Januardy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.3695

Abstract

Penelitian ini membahas legalitas pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang salah satu pendirinya merupakan badan usaha, bukan badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pendiri PT haruslah subjek hukum berupa orang perseorangan atau badan hukum. Namun, dalam kasus tertentu, terdapat pendirian PT yang mencantumkan badan usaha sebagai pemegang saham, yang menimbulkan konsekuensi yuridis. Studi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji dampak hukum dari kesalahan dalam akta pendirian PT serta tanggung jawab notaris dalam proses pendirian tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencantuman badan usaha sebagai pendiri PT dapat berakibat pada pembatalan akta pendirian dan implikasi hukum lainnya, termasuk tanggung jawab notaris. Oleh karena itu, diperlukan langkah hukum seperti pembatalan akta, revisi melalui berita acara pembetulan, atau bahkan pembubaran PT untuk mengatasi permasalahan ini.
Peran Dominus Litis Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Penghentian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan Bela Adinata; Andika Wijaya; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.3753

Abstract

Sistem peradilan pidana Indonesia diwarnai oleh diferensiasi fungsional antara lembaga kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai Penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Prinsip dominus litis yang menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya terkait kewenangan penghentian perkara pidana yang telah memasuki tahap pra-penuntutan. Beberapa perkara di Indonesia mampu dihentikan oleh pihak kepolisian meski telah masuk pada tahap pra-penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam penghentian perkara pidana umum yang telah masuk tahap pra-penuntutan, serta mengkaji problematika disharmoni kewenangan antara penyidik dan penuntut umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara prinsip dominus litis yang seharusnya memberikan kontrol penuh kepada penuntut umum, dengan praktik penghentian perkara oleh penyidik meskipun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan ke kejaksaan. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, belum adanya pengaturan rinci mengenai batasan kewenangan penghentian perkara dalam tahapan pra-penuntutan memperlemah implementasi asas kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi regulasi yang menegaskan kewenangan dominus litis pada jaksa sekaligus memperkuat koordinasi fungsional antar penegak hukum guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern dan berkeadilan.
Prosedur Penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 Awanda Ayu Az-zahra; Berliana Mustika Rani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4024

Abstract

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut adanya perencanaan yang sistematis agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SPBE di tingkat daerah adalah Peta Rencana SPBE yang disusun melalui prosedur administratif tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis prosedur penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 serta mengidentifikasi aktor yang terlibat beserta peran dan tanggung jawabnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan pendahuluan, dan dokumen perencanaan SPBE Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan perumusan hasil yang tersusun secara sistematis dan terkoordinasi. Dokumen peta rencana disusun dalam delapan domain SPBE, yaitu domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, domain layanan SPBE, domain aplikasi SPBE, domain infrastruktur SPBE, domain keamanan SPBE, domain audit TIK SPBE, dan domain kota cerdas SPBE, dengan pembagian peran yang jelas antar perangkat daerah. Pembahasan menunjukkan bahwa prosedur penyusunan peta rencana telah memenuhi karakteristik prosedur administrasi meliputi efisiensi, efektivitas, kesederhanaan, konsistensi, fleksibilitas, dan keterterimaan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa prosedur administratif yang terstruktur menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas perencanaan SPBE di pemerintah daerah.
Peran Dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Serta Lembaga Sosial Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Dikabupaten Gorontalo Andre Mopili; Dewi Walahe; Yeca S Rahman; Anjelika Karim; Yulianti Datukramat; Ficky Popalia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4460

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Kabupaten Gorontalo dengan prevalensi yang berada di atas rata-rata nasional. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan keterbatasan akses pendidikan yang berdampak pada kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, dan kemiskinan antargenerasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam upaya penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan, laporan Badan Pusat Statistik, publikasi dinas terkait, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk intervensi dan pola kolaborasi antarpemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program, antara lain regulasi pencegahan pernikahan dini, pendidikan wajib 12 tahun, beasiswa bagi perempuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta layanan kesehatan reproduksi remaja. Lembaga sosial berperan melalui advokasi kebijakan, pendekatan keagamaan, pendampingan hukum, dan kampanye publik berbasis komunitas. Sinergi antara pemerintah dan lembaga sosial berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan pernikahan dini, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa norma sosial yang kuat, kondisi kemiskinan, dan keterbatasan akses layanan. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi multipihak berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Gorontalo.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Perspektif Keadilan Substantif dan Kriminologi Septya Yonabe; Andika Wijaya Rizky; Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4499

Abstract

Tindak pidana politik uang merupakan salah satu pelanggaran serius dalam pemilu yang mengancam integritas demokrasi dan keadilan elektoral. Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan dasar hukum tegas untuk menjerat pelaku, namun implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait pemenuhan keadilan substantif bagi pemilih dan peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan untuk mengkaji apakah penerapan ketentuan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau hanya memenuhi aspek keadilan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap politik uang masih cenderung menitikberatkan pada pembuktian formal tanpa menggali secara mendalam dampak substantif terhadap suara pemilih, kebebasan memilih, dan kemurnian hasil pemilu. Terdapat pula ketidaksinkronan antara norma dan praktik, di mana banyak kasus berhenti pada tahap penyidikan atau tidak berlanjut ke pengadilan karena kendala pembuktian, tekanan politik, atau minimnya perlindungan terhadap pelapor. Dengan demikian, penerapan Pasal 187A ayat (2) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 belum sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif, sehingga diperlukan reformulasi pendekatan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak pemilih dan penguatan integritas pemilu.
Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Kompetensi Paedagogik Guru Suhardi; Nur Komariah; Irjus Indrawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Kompetensi Paedagogik Guru. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku teks, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian dan sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian ini adalah; Supervisi akademik merupakan proses pembinaan profesional yang berlandaskan pemahaman etimologis dan konseptual sebagai kegiatan pengawasan yang humanis, kolaboratif, dan konstruktif, dengan tujuan utama meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pembelajaran. Dalam praktik pendidikan, supervisi akademik tidak berorientasi pada pencarian kesalahan, melainkan pada pendampingan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang sistematis serta berbasis kebutuhan nyata guru. Kepala madrasah memegang peran strategis sebagai pemimpin pendidikan sekaligus supervisor akademik yang dituntut memiliki kompetensi profesional, kepribadian yang humanis, serta keterampilan komunikasi yang efektif untuk menciptakan iklim pembinaan yang kondusif. Kompetensi pedagogik guru menjadi inti dari proses supervisi akademik, karena menentukan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Dengan penerapan prinsip supervisi yang demokratis, objektif, komprehensif, dan berkelanjutan, serta dukungan kepemimpinan akademik yang efektif, supervisi akademik berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, dan pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh.
Peran Kepala Sekolah sebagai Leader dalam Meningkatkan Kinerja Guru Busra; Irjus Indrawan; Nurmadiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4709

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peningkatan kinerja guru dalam perspektif kepemimpinan dengan judul Peran Kepala Sekolah sebagai Leader dalam Meningkatkan Kinerja Guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini adalah; Kepemimpinan kepala sekolah berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja guru. Kepala sekolah yang visioner, partisipatif, dan humanis mampu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, memotivasi guru, serta mengembangkan kompetensi guru secara berkelanjutan. Keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah tercermin dari meningkatnya kinerja guru dan tercapainya tujuan pendidikan secara optimal melalui kerja sama seluruh warga sekolah.
Implementasi Nilai-Nilai Integritas Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Mazidaturrahmi; Irjus Indrawan; Asmariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4722

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana Implementasi Nilai-Nilai Integritas Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, tetapi fokus pada analisis teori serta temuan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan refenrensi berupa buku dan jurnal yang berkatan dengan tema artikel ini, selanjutnya penulis menganalisis buku-buku dan jurnal tersebut untuk ditarik kesimpulan yang berkatan dengan tema penelitian. Tekni analisis data dalam artikel ini menggunakan reduksi data, yakni penyederhanaan data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya penyajian data, yakni menyajikan data-data yang telah direduksi sebelumnya, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan tema artikel. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kepala sekolah, integritas diri menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan, keteladanan, dan budaya organisasi yang sehat, sekaligus menjadi faktor strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah yang berintegritas, sehat secara fisik dan mental, cakap secara sosial, serta bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan proses pendidikan akan mampu mengoordinasikan input, proses, dan output pendidikan secara harmonis, sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas, lingkungan sekolah yang kondusif, serta kinerja pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepuasan peserta didik dan masyarakat.

Page 291 of 383 | Total Record : 3823

 289   290   291   292   293 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue