cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,901 Documents
Efektivitas Kecerdasan Buatan Sebagai Mediator Dalam Sengketa E-Commerce Ratu Sakinatun Najah; Nurul Aini Sofiani; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5886

Abstract

Pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia diiringi dengan meningkatnya jumlah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efisien dan mudah diakses. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tradisional seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan tidak terjangkau oleh banyak pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Kecerdasan Buatan (AI) sebagai mediator dalam sengketa e-commerce, dengan mengkaji potensi keunggulan dan keterbatasannya dalam kerangka hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis regulasi yang relevan termasuk UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mediasi berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa secara signifikan melalui waktu pemrosesan yang lebih cepat, pengurangan biaya, konsistensi dalam pengambilan keputusan, dan ketersediaan layanan selama 24 jam. Namun, mediator AI menghadapi tantangan signifikan termasuk keterbatasan dalam memahami nuansa kontekstual, kurangnya empati, potensi bias algoritmik, dan pertanyaan mengenai akuntabilitas hukum. Hukum Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengakui AI sebagai mediator yang sah, menciptakan kesenjangan regulasi yang perlu mendapat perhatian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AI dapat berfungsi sebagai alat pelengkap mediator manusia dalam sengketa e-commerce, namun kerangka hukum yang komprehensif harus dikembangkan untuk mengatur penggunaannya.
Peran Komunikasi Internal dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Era Kerja Hybrid: A Systematic Literature Review Sukarno, Erik
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5887

Abstract

Perubahan pola kerja pascapandemi Covid-19 mendorong organisasi mengadopsi sistem hybrid work yang mengombinasikan kerja tatap muka dan jarak jauh. Perubahan ini menempatkan komunikasi internal sebagai faktor strategis dalam menjaga efektivitas operasional dan kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran komunikasi internal dalam meningkatkan kinerja karyawan di era kerja hybrid work melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode penelitian menggunakan pedoman PRISMA dengan penelusuran artikel pada basis data Google Scholar, Scopus, Web of Science, dan ProQuest periode 2022 hingga 2026. Dari 305 artikel awal, setelah proses seleksi, penyaringan dan evaluasi kualitas, diperoleh 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal berpengaruh positif terhadap kinerja, efektivitas kerja, keterlibatan, komitmen, dan motivasi karyawan. Dimensi komunikasi yang paling berpengaruh meliputi efektivitas saluran komunikasi digital, komunikasi informal dan berbagi pengetahuan, kepemimpinan komunikatif, serta transparansi arus informasi. Di sisi lain, tantangan utama dalam sistem hybrid work mencakup menurunnya interaksi sosial, lemahnya koordinasi lintas lokasi, kesenjangan persepsi antara manajer dan karyawan, serta risiko isolasi kerja. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa organisasi yang mampu merancang sistem komunikasi internal yang adaptif, inklusif, dan berbasis kepercayaan cenderung lebih berhasil mempertahankan produktivitas dan kinerja karyawan di era kerja hybrid.
Peran Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik Generasi Z: Systematic Literature Review tentang Literasi Digital, Polarisasi, dan Disinformasi Kartika, Neng Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5891

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media sosial terhadap pembentukan opini publik Generasi Z melalui perspektif literasi digital, polarisasi, dan disinformasi. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020. Pencarian literatur dilakukan pada Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan SINTA untuk publikasi tahun 2020 hingga 2026. Dari 125 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 13 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan thematic synthesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial membentuk opini publik Generasi Z melalui empat mekanisme utama, yaitu penyebaran informasi yang cepat, pengaruh konten platform, konstruksi narasi oleh aktor digital seperti buzzer dan influencer, serta predisposisi kognitif pengguna. Hubungan tersebut dimoderasi oleh tingkat literasi digital, karakteristik platform, dan konteks isu yang dikonsumsi. Fenomena filter bubble, echo chamber, dan disinformasi terbukti menjadi ancaman terhadap kualitas opini publik karena mendorong polarisasi, membatasi keberagaman perspektif, serta meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial merupakan ekosistem aktif yang berpengaruh terhadap cara Generasi Z memahami realitas sosial. Penguatan literasi digital, transparansi algoritma, dan pengelolaan platform yang sehat diperlukan untuk menjaga kualitas ruang publik digital.
Dinamika Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga terhadap Identitas Seksual Non-Heteroseksual Juliandari, Kadek
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5893

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi interpersonal dalam keluarga pasca-pengungkapan identitas seksual non-heteroseksual serta proses negosiasi nilai yang terjadi dalam mempertahankan relasi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan lima informan yang memiliki pengalaman interaksi keluarga terkait identitas seksual non-heteroseksual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal dalam keluarga mengalami perubahan dari fase konflik menuju adaptasi relasional. Pada tahap awal, komunikasi didominasi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang memicu penolakan. Seiring waktu, keluarga melakukan negosiasi batas komunikasi melalui pembatasan topik pembicaraan guna menjaga keharmonisan. Selain itu, komunikasi berbasis empati menjadi faktor penting dalam proses penyesuaian hubungan. Struktur kekuasaan dalam keluarga juga bergeser dari pola dominatif menuju pola yang lebih adaptif dan relasional. Temuan ini menegaskan bahwa fleksibilitas komunikasi dan kemampuan negosiasi nilai menjadi kunci dalam mempertahankan keberlangsungan hubungan keluarga.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Melalui Media Sosial Maliki, Moh. Adam; Dali, Muh. Amin; Pakaya, Salahudin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5900

Abstract

Penagihan hutang melalui media sosial yang disertai unggahan konten yang menyerang kehormatan debitur merupakan fenomena hukum kontemporer yang menimbulkan dilema antara hak kreditur dalam menuntut piutang dan hak debitur atas perlindungan kehormatan serta nama baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah penagihan hutang melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang melalui media sosial tidak serta-merta dapat dipidana; pemidanaan baru dapat dilakukan apabila cara, isi, dan muatan informasi yang disampaikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 433-434 KUHP Nasional dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Apabila konten yang diunggah semata menyampaikan fakta yang benar tanpa unsur penghinaan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijerat dengan ketentuan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.
Problematika Batas Antara Pelanggaran Moral Dan Tindak Pidana Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Ruang Privat Mohammad Duta Ramadhan; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5901

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial, termasuk munculnya fenomena percakapan bermuatan seksual dalam ruang privat yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ketidakjelasan batas antara pelanggaran moral dan tindak pidana dalam konteks ini menjadi isu penting dalam hukum pidana modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas tersebut serta mengkaji status korban dan pelaku dalam kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi di ruang privat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan dalam ruang privat tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila belum memenuhi unsur delik dan belum menimbulkan kerugian nyata. Status korban muncul secara dinamis ketika terjadi dampak akibat penyebaran informasi ke ruang publik. Selain itu, pihak yang menyebarkan informasi memiliki pertanggungjawaban pidana yang lebih kuat dibandingkan pihak yang hanya terlibat dalam percakapan privat. Batas antara moral dan pidana ditentukan oleh adanya dampak terhadap kehormatan dan martabat individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana harus diterapkan secara kontekstual agar tidak terjadi overcriminalization sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap korban.
Branding Jajuluk Sebagai Penguatan Identitas Etnis Komering : Studi Kasus Masyarakat Komering Di Kota Palembang Safira, Mei Rida; Yenrizal; Ritonga, Muslimin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5902

Abstract

Penelitian ini mengkaji proses branding budaya tradisi Jajuluk (pemberian gelar adat pascapernikahan) sebagai strategi penguatan identitas etnis Komering di wilayah urban multikultural Kota Palembang. Di tengah arus modernisasi yang berpotensi mereduksi tradisi menjadi sekadar formalitas, pendekatan branding atau komunikasi pemasaran sosial menawarkan kebaruan perspektif dalam menjelaskan fenomena pelestarian budaya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tahapan branding Jajuluk dan mengidentifikasi hambatan yang mengiringinya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan Teori Interaksi Simbolik George Herbert Mead. Hasil kajian mengungkap bahwa branding Jajuluk dikonstruksi melalui empat tahapan sistematis: pembentukan identitas berbasis konsensus keluarga, penggunaan aktif dalam komunikasi harian, penyebaran sosial melalui institusi dan media digital, serta pemertahanan melalui kesadaran kolektif. Meski demikian, proses ini terhambat oleh faktor internal, yakni degradasi pemahaman filosofis generasi muda dan minimnya regenerasi pemangku adat, serta faktor eksternal berupa tingginya mobilitas sosial urban. Kesimpulannya, Jajuluk mengalami pergeseran makna dari instrumen kedewasaan sosial yang sakral menjadi label identitas selektif. Diperlukan sinergi strategis antara lembaga adat, pemerintah, dan akademisi untuk merancang strategi komunikasi budaya yang lebih adaptif bagi masyarakat modern.
Persepsi Guru terhadap Program BUBI (Buku Bicara) pada Layanan Anak di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Mhd Raihan Rizal; Rini Asmara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5904

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru terhadap kualitas layanan Program BUBI (Buku Bicara) pada Layanan Anak di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 responden guru. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner berbasis lima dimensi kualitas layanan (SERVQUAL), yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator berada pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,55. Indikator assurance memperoleh skor tertinggi, sedangkan empathy memiliki skor terendah meskipun tetap dalam kategori sangat baik. Program BUBI dinilai mampu meningkatkan minat baca, literasi anak, serta menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Secara keseluruhan, Program BUBI dinilai efektif sebagai inovasi layanan literasi anak di perpustakaan.
Pengaruh Pengawasan dan Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja pada Pegawai Kantor Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Komang Dinny Fransisca Matratilova Robet; Komang Krisna Heryanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5907

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengawasan dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja pegawai pada Kantor Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal untuk menguji hubungan sebab akibat antarvariabel. Subjek penelitian adalah seluruh pegawai sebanyak 62 orang dengan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 26.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja, demikian pula lingkungan kerja. Secara simultan, kedua variabel juga berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja pegawai. Berdasarkan temuan tersebut, instansi disarankan meningkatkan kualitas pengawasan melalui evaluasi berkala, arahan yang jelas, serta penegakan aturan yang tegas dan adil. Selain itu, perlu diciptakan lingkungan kerja yang nyaman, didukung fasilitas memadai, hubungan kerja harmonis, dan suasana yang kondusif guna meningkatkan kedisiplinan, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum pada Praktik Sewa Menyewa Ruko Berdasarkan Perjanjian Lisan Kadek Wijak Widyatama; Komang Febrinayanti Dantes; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5911

Abstract

Perkembangan pesat di bidang usaha dan perdagangan di Indonesia telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan ruang usaha yang sekaligus dapat difungsikan sebagai tempat tinggal, yang dikenal dengan istilah rumah toko (ruko). Fenomena ini melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum antara pemilik dan penyewa ruko, terutama melalui kata sepakat perjanjian pada saat melakukan sewa-menyewa. Meskipun suatu perjanjian dalam sewa-menyewa ruko bisa melalui cara tertulis ataupun lisan, praktik di masyarakat menunjukkan bahwa perjanjian lisan masih sangat umum digunakan karena dianggap praktis dan sederhana. Namun, kebiasaan ini justru menimbulkan potensi masalah hukum, terutama terkait perlindungan hak-hak para pihak dan mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi perselisihan. Penelitian ini dengan untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan akan regulasi terhadap  para pihak dalam perjanjian lisan sewa-menyewa ruko berdasarkan hukum perdata Indonesia. Kajian difokuskan pada penerapan dari beberapa asas hukum perjanjian, sebagai contoh halnya  asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, serta asas itikad baik, yang menjadi fondasi sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini serta  juga menyoroti terkait peranan dari  alat bukti dalam hukum acara perdata, khususnya kesaksian serta pengakuan, dalam membuktikan keberadaan dan isi perjanjian lisan di pengadilan ketika terjadi sengketa.