cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,901 Documents
 285   286   287   288   289 
Dinamika Pelaksanaan Tradisi Pengantin Sahur: Pergeseran dari Rutinitas Menjadi Seremonial Rahmat Rifani; Rina Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5860

Abstract

Salah satu tradisi dari Desa Pulau Palas yang masih bertahan hingga saat ini adalah tradisi Pengantin Sahur atau arakan Pengantin Sahur yang bertujuan membangunkan masyarakat untuk sahur. Tradisi Pengantin Sahur tetap dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat Desa Pulau Palas di tengah derasnya arus modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perubahan yang terjadi dalam pelaksanaaan tradisi serta mengkaji makna sosial budaya yang terkandung di dalamnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan melibatkan 7 informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, pelaku tradisi, dan pihak terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Pengantin Sahur mengalami perubahan ketika dikemas dalam bentuk festival atau perlombaan, yang berdampak pada perubahan aktor, alat dan perlengkapan, waktu pelaksanaan, serta bentuk kegiatan. Perubahan ini juga menggeser makna tradisi dari fungsi sosial menjadi sarana hiburan, kreativitas, dan kompetisi antarkelompok masyarakat. Meskipun demikian, tradisi ini tetap mempertahankan nilai kebersamaan, solidaritas, dan identitas budaya masyarakat. Dalam perspektif teori fungsional struktural dengan konsep AGIL Talcott Parsons, perubahan ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi, menetapkan tujuan baru, memperkuat integrasi sosial, serta mempertahankan nilai budaya. Meskipun mengalami transformasi, tradisi ini tetap mengandung nilai kebersamaan, solidaritas, dan identitas budaya masyarakat.
Peran Notaris Dalam Penyetoran Modal Awal Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Dewi, Ni Kadek Prasetya; Mahendrawati, Ni Luh Made; Wesna, Putu Ayu Sriasih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5861

Abstract

Pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran investasi, termasuk penanaman modal asing yang umumnya dilakukan melalui Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Penyetoran modal awal merupakan syarat penting dalam proses pendirian guna menjamin keseriusan pendiri serta memberikan perlindungan bagi pihak ketiga. Namun dalam praktik, penyetoran modal seringkali hanya dibuktikan melalui surat pernyataan tanpa verifikasi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pendirian PT PMA serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap penyetoran modal awal yang tidak sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang memastikan terpenuhinya persyaratan formal pendirian perseroan. Namun, ketidakjelasan norma mengenai bukti penyetoran modal yang sah menyebabkan keterbatasan dalam melakukan verifikasi materiil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak ketiga.
Regulation Prohibiting the Use of Plastic Bags in Sales Transactions in Makassar City A Constitutional Perspective : (Makassar Mayor Regulation No. 21 of 2023) Muh. Iqbal Pratama; Sabri Samin; Dea Larissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5865

Abstract

The increase in plastic waste in Makassar City has caused significant environmental problems, including overcapacity of landfills and environmental degradation. This condition has prompted the local government to implement a policy banning the use of plastic bags, with the aim of protecting the environment and community welfare. This study aims to analyze the causes, impacts, and utilization of plastic bags in supporting environmental cleanliness in Makassar City from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This study uses qualitative methodology, supported by a theological (sharia) and judicial normative framework. Data sources include the Makassar City Government, the Environmental Agency, and the community. Data were collected through various methods, including observation, interviews, documentation, and literature review. The data was then analyzed through a series of stages, including classification, identification, editing, reduction, and verification. The findings show that the ban on plastic bags was triggered by the increasing volume of plastic waste, limited landfill capacity, and environmental degradation. This policy has proven to have a positive impact, including a reduction in plastic waste and increased environmental protection. However, the implementation process posed a number of challenges, especially for traditional market traders and low-income communities. In addition, the continued use of plastic bags, albeit in limited quantities, still provides tangible benefits in terms of maintaining cleanliness, especially in the context of household waste management. From a Siyasah Dusturiyah perspective, this policy is in line with the principles of public interest, justice, and environmental sustainability. The implications of the study emphasize the importance of a balanced policy implementation approach that considers both environmental protection and community needs.
KPBU Viaduct by Gubeng dalam Tata Kelola Kemitraan Berkelanjutan Purwanto, Naflah Hekshala; Az-zahwa, Arnelita Ayu; Zahra, Cahya Amalia; Sabrina, Nasywa Aulia; Kirana, Vaneza Ayu Dwi; Rahaju, Tjitjik; Ardiyansah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5868

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan program rumah padat karya Viaduct by Gubeng Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian SDGs Tujuan 17 mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan. Masalah utama yang diteliti adalah koordinasi antar aktor yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kemitraan dalam program tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta indikator keberhasilan Public Private Partnership yaitu kinerja waktu kinerja biaya transfer risiko dan value of money. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan telah terlaksana namun belum berjalan maksimal karena ketidakseimbangan peran serta lemahnya koordinasi pemerintah dan swasta. Program memberikan manfaat awal berupa pembukaan lapangan kerja dan pemanfaatan aset publik tetapi dampaknya belum berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan KPBU tidak hanya bergantung pada desain kebijakan tetapi juga kualitas pengelolaan implementasi lapangan serta evaluasi berkala guna memperkuat sinergi program bagi masyarakat kota secara berkelanjutan inklusif adaptif responsif efisien transparan akuntabel melalui kolaborasi lintassektor yang konsisten dan terukur bersama berkesinambungan.
Kajian Viktimologi Kontemporer Kasus Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta Novita Putri Bulan; Tamza, Fristia Berdian; Dewi, Erna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5873

Abstract

Perlindungan anak menjadi isu penting karena kasus kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga di lembaga pengasuhan seperti daycare. Penelitian ini mengkaji kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta yang mencerminkan lemahnya pengawasan institusi dan sistem perlindungan anak, dengan tujuan untuk menganalisis kasus tersebut dalam perspektif viktimologi kontemporer serta menilai bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, menggunakan bahan hukum, literatur ilmiah, serta sumber berita yang relevan untuk memahami hubungan antara korban, pelaku, dan faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban anak mengalami dampak multidimensi yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial, sementara ketimpangan relasi kuasa dan lemahnya pengawasan institusi menjadi faktor utama viktimisasi, serta adanya potensi secondary victimization akibat penanganan yang kurang sensitif; meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih perlu diperkuat.
Perlindungan Hak Terhadap Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Pendahuluan Di Polres Bengkulu Selatan Wilpriandi Pandiangan; Marlinah; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5874

Abstract

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan hak tersangka menjadi isu yang semakin penting, terutama dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Proses ini merupakan tahap awal yang krusial dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hak tersangka tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan yang setara di hadapan hukum. Proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya di Polres Bengkulu Selatan, menjadi titik awal yang krusial dalam menentukan arah penyelidikan dan perlakuan terhadap tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hak-hak tersangka diterapkan selama proses pemeriksaan pendahuluan, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan Jenis penelitian Social-legal atau Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan hak terhadap tersangka pada proses pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik di Polres Bengkulu Selatan, yaitu  melakukan pendekatan yang humanis sebelum dimintai keterangan dengan menanyakan terlebih dahulu keadaan tersangka termasuk juga menanyakan kepada tersangka apakah didampingi oleh penasihat hukum apa tidak. Apabila tersangka tidak memiliki Penasihat Hukum, maka penyidik menawarkan terlebih dahulu penasihat hukum dari kepolisian. Hasil kesimpulan yang didapat bahwa Kehadiran UU No. 20 Tahun 2025 menandai transformasi besar dalam perlindungan hak tersangka di tingkat Polres. Dengan adanya standar pembuktian yang lebih ketat, alasan penahanan yang objektif, penguatan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan, serta mekanisme plea bargain dan keadilan restoratif, diharapkan praktik-praktik penyidikan yang represif dapat diminimalisir.
Pekerjaan Layak dalam Praktik: Evaluasi Program Ketenagakerjaan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tahun 2026 Rahmah, Annisa Aulia; Naflah Hekshala Purwanto; Vaneza Ayu Dwi Kirana; Amanda Adzkiyah; Mahesa Prawira; Tauran; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5875

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi program ketenagakerjaan di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dalam mendukung pencapaian SDGs Tujuan 8 mengenai pekerjaan layak pada tahun 2026. Masalah utama yang diteliti adalah tingginya angka penduduk yang tidak bekerja (39.636 jiwa) serta adanya pengangguran struktural akibat ketidaksiapan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas implementasi kebijakan dengan menempatkan kesiapan sosial sebagai variabel kunci. Metode yang digunakan adalah evaluasi formal dan on-going dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun desain program melalui aplikasi padat karya, pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor (BAZNAS) sudah sistematis, namun implementasinya belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya motivasi masyarakat, keterbatasan pendidikan, serta preferensi untuk bertahan di zona nyaman sektor informal yang subsisten. Hasil ini penting sebagai dasar transformasi kebijakan yang lebih humanis dan adaptif dalam menjembatani kesenjangan antara kompetensi warga dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
Perkembangan Hukum Pidana Internasional Dalam Penanganan Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Era Globalisasi Irfan Arif; Dhea Syah Fitri; Anggi Ardila Ariaga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5879

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM) merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang memiliki dampak serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan sering dikategorikan sebagai bentuk perbudakan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dalam penanggulangan TPPM melalui perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Protokol Palermo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat harmonisasi yang kuat antara kedua instrumen hukum tersebut, terutama dalam perumusan definisi perdagangan orang yang mencakup unsur tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi, serta dalam pendekatan penanggulangan yang mengedepankan prinsip pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku. Di sisi lain, terdapat perbedaan mendasar dalam tingkat pengaturan, di mana Protokol Palermo berfungsi sebagai kerangka normatif global, sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan pengaturan yang lebih rinci, operasional, dan mengikat dalam konteks nasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun secara normatif telah terjadi keselarasan, tantangan utama dalam pemberantasan TPPM terletak pada aspek implementasi, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kompleksitas jaringan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat internasional guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menjamin perlindungan korban secara komprehensif. Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Harmonisasi Hukum, Protokol Palermo, Hukum Nasional, Kejahatan Transnasional
Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pasien Radhiya Febrina Tri Annisa Zuhra; Ida Nadirah; Ismail Koto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5880

Abstract

Krisis pengungsian global menempatkan pengungsi dalam situasi rentan, di mana kondisi limbo berkepanjangan mendorong sebagian pengungsi menggunakan dokumen kewarganegaraan tidak sah sebagai strategi bertahan hidup. Di Indonesia, pengungsi berstatus UNHCR yang memalsukan dokumen kewarganegaraan dihadapkan pada penerapan hukum pidana yang tidak membedakan mereka dari pelaku pemalsuan bermotif kriminal murni, akibat ketiadaan klausul perlindungan khusus setingkat undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengungsi pelaku pemalsuan dokumen status kewarganegaraan, mengkaji sinkronisasi regulasi nasional dan internasional, serta merumuskan kerangka penanganan yang berkeadilan substantif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa status pengungsi tidak mengeliminasi yurisdiksi pidana negara, namun penilaian mens rea wajib mempertimbangkan kondisi limbo struktural sebagai elemen substantif. Hambatan utama adalah lemahnya kedudukan hierarkis Perpres No. 125 Tahun 2016 di bawah UU Keimigrasian yang mengancam prinsip non-refoulement berdasarkan CAT dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Keimigrasian, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung sebagai panduan teknis bagi hakim, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan UNHCR Indonesia. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Dokumen, Pengungsi, Hukum Internasional, Keimigrasian, Non-refoulement, Hak Asasi Manusia
Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Status Kewarganegaraan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Balqish Az-Zahra Shahnaz; Triono Eddy; Tengku Erwinsyahbana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5881

Abstract

Krisis pengungsian global menempatkan pengungsi dalam situasi rentan, di mana kondisi limbo berkepanjangan mendorong sebagian pengungsi menggunakan dokumen kewarganegaraan tidak sah sebagai strategi bertahan hidup. Di Indonesia, pengungsi berstatus UNHCR yang memalsukan dokumen kewarganegaraan dihadapkan pada penerapan hukum pidana yang tidak membedakan mereka dari pelaku pemalsuan bermotif kriminal murni, akibat ketiadaan klausul perlindungan khusus setingkat undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengungsi pelaku pemalsuan dokumen status kewarganegaraan, mengkaji sinkronisasi regulasi nasional dan internasional, serta merumuskan kerangka penanganan yang berkeadilan substantif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa status pengungsi tidak mengeliminasi yurisdiksi pidana negara, namun penilaian mens rea wajib mempertimbangkan kondisi limbo struktural sebagai elemen substantif. Hambatan utama adalah lemahnya kedudukan hierarkis Perpres No. 125 Tahun 2016 di bawah UU Keimigrasian yang mengancam prinsip non-refoulement berdasarkan CAT dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Keimigrasian, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung sebagai panduan teknis bagi hakim, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan UNHCR Indonesia.

Page 287 of 291 | Total Record : 2901

 285   286   287   288   289 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue