cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,901 Documents
 287   288   289   290   291 
Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus di Kota Bontang Ardan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5940

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata kelola pemerintahan daerah berbasis good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bontang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya implementasi good governance dalam otonomi daerah serta adanya fluktuasi capaian kualitas pelayanan publik yang menunjukkan ketidakkonsistenan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi pada beberapa OPD yang terkait langsung dengan pelayanan publik. Informan dipilih menggunakan purposive sampling yang terdiri dari aparatur pemerintah, pengguna layanan, dan perwakilan Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di Kota Bontang telah berkembang pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Implementasi masih belum optimal akibat ketimpangan kualitas layanan antar OPD, rendahnya pemanfaatan sistem pengaduan, serta keterbatasan literasi digital masyarakat. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepemimpinan, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi layanan. Faktor penghambat meliputi inkonsistensi layanan, lemahnya pengawasan internal, dan belum optimalnya integrasi pengaduan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan Kota Bontang berada pada kategori berkembang tetapi belum optimal dan memerlukan penguatan standarisasi layanan serta sistem pelayanan yang lebih responsif.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Perekaman Tidak Sah dan Penyebaran Konten Pribadi di Platform Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Salsabilla, Annisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5941

Abstract

Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko pelanggaran privasi, terutama melalui praktik perekaman tidak sah dan penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan. Fenomena ini melanggar hak atas data pribadi serta berdampak pada martabat, kondisi psikologis, dan kehidupan sosial korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta mengevaluasi implementasinya di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum melalui prinsip persetujuan, transparansi, serta sanksi pidana dan administratif. Penerapannya masih menghadapi kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital, belum optimalnya kelembagaan pengawas, serta kompleksitas yurisdiksi dalam kasus lintas negara. Ketiadaan pengaturan teknis yang spesifik terkait perekaman tidak sah turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Perlindungan hukum di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya berorientasi pada korban. Diperlukan penguatan regulasi turunan, pembentukan lembaga pengawas yang efektif, peningkatan kapasitas aparat, serta penerapan model perlindungan yang berfokus pada pemulihan korban melalui bantuan hukum, perlindungan identitas, dan kompensasi. Perlindungan data pribadi di era digital menuntut implementasi yang konkret dan berkeadilan.
Klausul Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja: Kajian Yuridis Berdasarkan KUHPerdata dan Prinsip Perlindungan Hukum FarianAbrar, Dafa; Uswatun Hasanah; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5944

Abstract

Perjanjian kredit modal kerja dalam dunia perbankan umumnya disusun dalam format baku yang menempatkan debitur pada posisi tidak memiliki ruang negosiasi. Penelitian ini mengkaji rumusan klausul wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja yang berlaku di Bank Bengkulu serta mengukur kesesuaiannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan prinsip perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, doktrin, dan perbandingan hukum, dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka dan telaah dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua perjanjian kredit memuat klausul wanprestasi yang secara substansial identik tanpa mengintegrasikan mekanisme somasi secara tersurat sebagaimana dikehendaki Pasal 1238 KUHPerdata. Di samping itu, pemberlakuan akibat hukum secara langsung bertentangan dengan persyaratan prosedural Pasal 1243 KUHPerdata. Ditinjau dari asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan asas keseimbangan, klausul yang ada mencerminkan ketimpangan yang memihak bank. Sementara perlindungan bagi debitur memerlukan reformulasi melalui klausul wanprestasi yang lebih transparan, berjenjang, dan selaras dengan ketentuan KUHPerdata.    
Kelalaian Bank Dalam Menjamin Keamanan Sistem Perbankan Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Nasabah Muhammad Labib Muhadz; Fegita Maharanny; Regita Surya Prameswari; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5951

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan perbankan ke arah sistem elektronik seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan berbagai sarana transaksi digital lainnya. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan sisteim tersebut juga menimbulkan risiko berupa pembobolan rekening, transaksi tidak sah, pencurian data pribadi, dan kerugian finansial nasabah. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum bank serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh nasabah. Peneilitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa bank memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan sistem perbankan elektronik berdasarkan ketentuan hukum perbankan, perlindungan konsumen, serta penyelenggaraan sistem elektronik. Apabila terjadi kelalaian, bank dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada nasabah dan dikenai sanksi administratif oleh regulator. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengaduan internal bank, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maupun gugatan melalui pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem keamanan digital, transparansi penanganan pengaduan, dan penguatan perlindungan hukum nasabah agar kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tetap terjaga.
Ketiadaan Norma Minimum Produktivitas Notaris sebagai Bentuk Lemahnya Profesionalisme Jabatan Menimbulkan Ketidakadilan Bagi Calon Notaris Widodo, Jessica Carolina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5958

Abstract

Profesi notaris adalah pejabat publik yang menjalankan fungsi negara dalam memberikan layanan hukum dan juga profesi hukum yang tunduk pada norma etika profesional. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki wewenang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, terlepas dari peraturan yang ketat dan rinci mengenai batasan dan kondisi jabatan notaris, dalam praktiknya, terdapat masalah serius terkait produktivitas dan profesionalisme, terutama karena tidak adanya norma hukum yang menetapkan batas produktivitas minimum. Meskipun ada batas maksimum 20 akta per hari untuk melindungi persaingan yang sehat, banyak notaris, terutama yang baru, seringkali menyerahkan laporan "nol" selama berbulan-bulan karena faktor-faktor seperti kurangnya pengakuan publik atau lokasi kantor yang strategis. Situasi ini tidak hanya menunjukkan produktivitas yang rendah tetapi juga kesenjangan dalam kesempatan kerja dan berdampak pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola pelatihan notaris. Tidak adanya norma produktivitas minimum ini menciptakan ketidakadilan bagi calon notaris (anggota luar biasa) dan berpotensi mengurangi integritas profesi. Oleh karena itu, pembentukan standar kuantitas minimum yang jelas dan terukur, disertai dengan sanksi yang efektif, diperlukan untuk menjamin profesionalisme, kieadilan, dan kepastian hukum, sejalan dengan teori hukum progresif yang memprioritaskan kesejahteraan manusia dan keadilan.
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian Beralasan Ekonomi Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Bengkulu Ramanisaa Wahyudi, Delia; Uswatun Hasanah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5959

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan suci yang menjadi pondasi terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan mulia tersebut kerap tidak terwujud akibat tekanan ekonomi yang bersumber dari kebiasaan berjudi secara daring, suatu fenomena yang semakin marak seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses hukum perceraian dengan alasan ekonomi akibat judi online di Pengadilan Agama Bengkulu sekaligus menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian atas perkara tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pengadilan, khususnya Panitera Nil Khairi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui telaah putusan dan literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perceraian dilaksanakan sesuai tahapan hukum acara yang berlaku, meliputi pendaftaran perkara, mediasi wajib, pemeriksaan persidangan, hingga pembacaan putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak memposisikan judi online sebagai alasan hukum langsung perceraian, melainkan sebagai faktor kausal yang melahirkan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Dampak ekonomi judi online berupa ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah dan perselisihan yang terus-menerus menjadi alasan hukum perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI. Hakim memadukan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan menerapkan kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih guna melindungi pihak yang dirugikan melalui putusan cerai.  
Krisis Ekologis dalam Konflik Manusia dan Gajah akibat Kebijakan Tata Ruang di Sumatera Selatan Perspektif Habermas Suci Lestary, Noor Annisa; Adinda, Putri; Salma, Aulia; Sununianti, Vieronica Varbi; Istiqomah; Kurniawan, Deni Aries
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5960

Abstract

Konflik manusia dan gajah di Sumatera Selatan meningkat akibat alih fungsi hutan dan kebijakan pembangunan yang kurang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab konflik dari aspek ekologis, sosial, dan kebijakan tata ruang dengan perspektif teori sosial kritis Jürgen Habermas. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap sumber ilmiah dan dokumen kebijakan periode 2015–2025. Hasil menunjukkan bahwa perubahan hutan menjadi kawasan industri, perkebunan, dan infrastruktur menyebabkan fragmentasi habitat dan penyusutan ruang hidup gajah, sehingga mendorong gajah memasuki permukiman dan memicu konflik. Selain itu, lemahnya implementasi kebijakan dan dominasi kepentingan ekonomi memperburuk kondisi. Dalam perspektif Habermas, hal ini mencerminkan dominasi sistem terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan berkelanjutan, perlindungan habitat, dan keterlibatan masyarakat dalam konservasi.
Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor dalam Penertiban Unjuk Rasa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Riswari, Risky; Wahab, Drs. H. Abdul Wahab. SH, MH
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5970

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor (Polres) Konawe dalam penertiban unjuk rasa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sinergitas tersebut. Unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang efektif antara aparat penegak ketertiban dan keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Polres Konawe diwujudkan melalui pengamanan bersama dalam setiap kegiatan unjuk rasa, pembagian tugas berdasarkan tingkat eskalasi situasi, serta koordinasi intensif sebelum dan selama kegiatan berlangsung. Dalam kondisi kondusif, Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban umum dan pengawalan massa, sedangkan Polres mengambil peran utama ketika terjadi peningkatan eskalasi. Selain itu, kedua institusi menerapkan pendekatan persuasif dan humanis melalui negosiasi, pemberian imbauan, serta pemanfaatan kedekatan kultural dengan massa. Sinergitas tersebut didukung oleh komunikasi yang efektif, koordinasi yang terstruktur, serta kesamaan visi dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan demikian, kerja sama antara Satpol PP dan Polres Konawe merupakan langkah strategis dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai
Implementasi Akuntansi Keberlanjutan Dalam Pengungkapan ESG Pada PT Vale Indonesia TBK Mohammad Ramadhan Priatmojo; Willery Setya Labajo; Titiek Rachmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5978

Abstract

Riset berikut bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi keberlanjutan dalam mendukung pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) pada PT Vale Indonesia Tbk. Akuntansi keberlanjutan menjadi isu penting dalam dunia bisnis modern karena perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga dituntut untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Industri pertambangan merupakan sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap isu lingkungan dan sosial, sehingga pengungkapan ESG menjadi aspek penting dalam menjaga legitimasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Riset berikut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen berupa laporan tahunan, sustainability report, laporan ESG perusahaan, serta literatur pendukung lainnya. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengindikasi bahwasanya PT Vale Indonesia Tbk telah menerapkan prinsip akuntansi keberlanjutan melalui pencatatan biaya lingkungan, investasi sosial masyarakat, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta penerapan tata kelola perusahaan yang transparan. Implementasi tersebut mendukung peningkatan kualitas pengungkapan ESG perusahaan melalui laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pengukuran dampak sosial secara kuantitatif dan integrasi data keberlanjutan dengan laporan keuangan perusahaan.
Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak Maria Rosalina; Yuliani Nasution; Amanda Devina; Ahmad Ryandi Nasution; Azra’i Abdus Salam
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5979

Abstract

Dispensasi perkawinan anak masih menjadi fenomena hukum di Indonesia meskipun telah ada pembatasan usia minimal melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dispensasi perkawinan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi persidangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dispensasi perkawinan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan kekhawatiran orang tua. Dampak positif meliputi kepastian hukum dan perlindungan sosial, sedangkan dampak negatif mencakup risiko kesehatan, terhambatnya pendidikan, serta potensi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah perkawinan anak serta menjamin pemenuhan hak anak secara optimal.

Page 290 of 291 | Total Record : 2901

 287   288   289   290   291 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue