cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Novita Mudriani Djaoe
Contact Email
fawaid@iainkendari.ac.id
Phone
+6282229011128
Journal Mail Official
fawaid@iainkendari.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/pages/view/EDITORIAL%20TEAM
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
FAWAID: Sharia Economic Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 28284593     EISSN : 2828576X     DOI : DOI: http://dx.doi.org/10.31332/flr.v5i1.5836
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fawaid: Sharia Economic Law Review is a journal under the auspices of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kendari. Fawaid: Sharia Economic Law Review was formed in 2019 and publishes scientific articles related to economic law issues from the point of view of Sharia (Islamic law). Fawaid Journal: Sharia Economic Law Review focuses on studies of economic problems from the perspective of Sharia law (Islamic Law) and Scope This journal study departs from the problems of Cryptocurrency, Contracts (Agreements), Islamic Civil, Economic Disputes, and Sharia Economic Content Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENETAPAN PENERIMA DANA PKH (studi implementasi permensos no 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di desa sumber jaya, kecamatan lalembuu, kabupaten konawe selatan)
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4385

Abstract

Dalam Pasal 1 angka , Peraturan Mentri Sosial Nomer 1 Tahun 208 tentang Program Keluarga Harapan menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan yang biasa disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang diproses oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahtraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat KPM. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomer 1 tahun 2018, juga untuk mengetahui problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomer 1 tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris normative, yaitu jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif, yaitu mengkaji sebuah kejadian dimasyarakat serta membandingkan dengan peraturan yang terdapat didalam Uundang-undang apakah peraturan yang diterapkan dimasyarakat sudah sesuai dengan Undang-undang atau belum, Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH dapat dilihat pada Petunjuk Teknis PKH, yaitu: Fasilitator musyawarah sosialisasi didesa/kelurahan, pengusulan nama calon KPM, mengeluarkan surat keterangan mampu, lebelisasi. Sedangkan problematika yang terdapat dalam kebijakan pemerintah desa penetapan penetapan penerima dana PKH yaitu: Frekwensi musyawarah desa sangat minim, kurangnya komunikasi, kurangnya pengawasan dari pemerintah desa, kurangnya pemahaman pemerintah desa.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN IBADAH HAJI MELALUI HUTANG SUKU BUGIS (STUDI KASUS DI DESA IWOI MENDORO KECAMATAN BASALA KABUPATEN KONAWE SELATAN)
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v1i2.2849

Abstract

Artikel ini membahas tentang pembiayaan ibadah haji melalui hutang (studi kasus di Desa Iwoi Mendoro). Kajiannya adalah bagaimana fenomena pembiayaan ibadah haji di Desa Iwoi Mendoro dan bagaimana tinjauan h Haji merupakan salah satu rukun Islam yan g wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi beberapa persyaratan berhaji, yakni; merdeka, baliqh, berakal, serta mempunyai istita’ah (kemampuan). Kewajiban tersebut hanya sekali dalam seumur hidup.ukum Islam terhadap pembiayaan ibadah haji melalui hutang di Desa Iwoi Mendoro. Ibadah haji merupakan perjalanan jasmani dan rohani seorang muslim. Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, sedangkan secara ruhani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah SWT.Pembiayaan ibadah haji melalui hutang di Desa Iwoi Mendoro bervariasi diantaranya yaitu warga desa Iwoi Mendoro melaksanakan ibadah haji semata-mata karena perintah Allah, dan menganggap bahwa ibadah haji merupakan ibadah untuk menyempurnakan agama yaitu agama Islam. Adapun diantara mereka beranggapan bahwa melaksanakan ibadah haji dapat menaikan status sosial di dalam lingkungan masyarakat, dengan melaksanakan ibadah haji maka akan lebih dihormati atau dihargai dibanding orang yang belum melaksanakannya. Dalam tinjauan hukum Islam berhaji melalui hutang dibolehkan jika yang berhutang memiliki jaminan untuk melunasi hutangnya, dan jika seseorang yang berhutang untuk melaksanakan ibadah dan tidak memiliki jaminan sama sekali dalam artian kebutuhan sehari-harinya pun tidak tercukupi disertai niat yang hanya untuk pamer (riya) agar mendapatkan pujian dari masyarakat maka hal ini tidak diperbolehkan. Allah tidak menyulitkan hambanya dalam beribadah, maka dalam hal ini ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya baik fisik maupun financial.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penukaran Mata Uang Kartal (Kertas) Rusak Di Pasar Baruga Kota Kendari
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v1i1.2824

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penukaran mata uang kartal (kertas) rusak di pasar Baruga Kendari dalam tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penukaran mata uang kartal (kertas) rusak di pasar Baruga Kendari. Menurut perkembangannya uang memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian, yaitu; sebagai alat pertukaran (medium of exchange), sebagai unit penghitung (unit of account), penyimpan nilai (store of value), dan standar untuk pembayaran ditangguhkan. Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004 yang direvisi menjadi PBO Nomor: 9/10/2006 mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang dijelaskan mengenai layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat. Penukaran dapat dilakukan di kantor pusat Bank Indonesia maupun di kantor perwakilan Bank Indonesia. Praktik penukaran uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga dalam tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena termasuk kategori riba fadhal, hal tersebut dikarenakan praktik penukaran uang kertas rusak di pasar Baruga menggunakan akad jual beli yang dimana obyek yang diperjualbelikan adalah uang kertas yang rusak. Penerapan jasa penukaran mata uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga Kota Kendari terdapat beberapa hal yaitu akad yang digunakan dalam praktiknya adalah akad jual beli, bukan akad sharf (tukar-menukar), penentuan harga ditentukan secara sepihak oleh pemberi jasa penukaran uang rusak, penentuan besaran nominal dalam transaksi penukaran uang rusak adalah 50% dari nilai nominal mata uang rusak yang ditukarkan dan faktor penyebab para pedagang dan masyarakat memilih menukarkan uang rusak di pasar Baruga Kota Kendari, para pedagang dan masyarakat tidak mengetahui bahwa pihak BI (Bank Indonesia) yang telah ditunjuk dapat menerima penukaran mata uang yang rusak atau tidak layak edar.
IMPLEMENTASI PEMAHAMAN MASYARAKAT BAJO PADA TRADISI NIBA PINAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3349

Abstract

Tradisi niba pinah merupakan ajaran dari leluhur masyarakat bajo yang masih dilaksanakan secara turun-temurun oleh generasi mereka sampai saat ini, dalam hal pelaksanaannya masih ada sebagian dari masyarakat Bajo di Desa Mbokita yang mengerjakan tradisi niba pinah. masyarakat memahami bahwa tujuan pelaksanaan tradisi niba pinah sangat membantu mereka untuk mendapat kemudahan baik dari segi ekonomi yang meningkat, terhindarnya dari segala marabahaya, dan kesehatan mereka tidak terganggu. Penelitian ini memfokuskan pada dua hal yaitu: untuk mengetahui praktik tradisi niba pinah masyarakat Mbokita, serta implementasi pemahaman masyarakat bajo pada tradisi niba pinah dalam peningkatan ekonomi di Desa Mbokita Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Penelitian ini menggunakan, jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktik tradisi niba pinah masyarakat harus memnyiapkan buah pinang, tembakau lempe, daun sirih, daun nipa, dan kapur sirih. Adapun implementasi pemahaman masrakat bajo pada tradisi niba pinah, menunjukan bahwa kenyataan yang terjadi dilapangan berbanding terbalik, dari apa yang diharapkan atau yang dipahamami masyarakat dari tujuan pelaksanaan tradisi niba pinah di atas tidak benar-benar terjadi. Dan hasil yang diperoleh masyarakat dalam pelaksanaan niba pinah adalah suatu kebutulan yang berkenaan dengan pelaksanaannya, yang dikaitkan dengan pelaksanaan tradisi niba pinah.Kata Kunci  : tradisi, niba pinah, masyarakat bajo.
Perlindungan Simpanan Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3083

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan setelah mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis data dalam penelitian dalam ini diklasifikasikan menjadi data primer dan data skunder, metode pengumpulan data sendiri terdiri dari Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Dari hasil analisis data yang ditemukan dilapangan bahwa OJK dan LPS sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam pengawasan dan perlindungan simpanan nasabah terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka, upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dilaksanakan dengan maksimal yang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011. Perlidungan hukum yang didapatkan oleh nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka sudah terlaksana dengan baik semua nasabah sudah tergantikan dananya oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan bagi nasabah yang masih mempunyai kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka wajib melanjutkan angsurannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hukum ekonomi syariah perlindungan simpanan nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka termaksud dalam prinsip ta’awun (tolong-menolong) dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 dijelaskan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, Q.S Al-Kahf ayat 95 dijelaskan maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dengan alatnya.
ANALISIS MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.4975

Abstract

Merek merupakan salah satu tanda yang dapat membedakan produk satu dengan yang lain. Merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi keberadaannya oleh Negara. Merek tidak mendapatkan perlindungan oleh Negara apabila tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu di DJKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis merek yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dengan memperhatikan unsur-unsur yang menjadi kriteria utama dalam penolakan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yang memfokuskan kepada aturan-aturan hukum yang menjadi alasan penolakan merek. Teknik pengambilan data yaitu melalui bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Meteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan bahan hukum sekunder yaitu putusan DJKI terhadap merek yang ditolak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan kepustakaan yaitu dengan mengkaji bahan bacaan tertulis serta dokumen putusan DJKI terhadap merek yang ditolak, observasi dengan cara melakukan pengamatan terhadap merek yang ditolak dengan cara membandingkan dengan merek yang diterima, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduktif guna menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan merek. Adapun temuan dari penelitian ini adalah merek yang diajukan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat usulan penolakan oleh DJKI karena terdapat unsur yang dianggap dominan oleh Periksa Merek. Berdasarkan hasil analisis maka peneliti beranggapan bahwa unsur kata dalam pemeriksaan merek merupakan kriteria utama yang dianggap sangat berpengaruh dalam melakukan pemeriksaan merek dalam menentukan menerima ataupun menolak permohonan pendaftaran merek. Apabila ditelaah lebih lanjut unsur yang lain pada pendaftaran merek tidak mencangkup merek yang ditolak namun unsur kata dianggap sangat berpengaruh. Selain itu adanya instrumen khusus dan lanjutan tentang menentukan “persamaan pada pokoknya” didalam aturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menghindari sifat subyektivitas baik dari kalangan Periksa Merek maupun masyarakat terkhusus pada pelaku usaha agar persoalan-persoalan terkait merek khususnya persamaan pada pokoknya tidak terjadi lagi.
PENERAPAN AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE PADA KENDARI MUSLIM STORE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i1.2908

Abstract

Artikel ini  membahas tentang penerapan akad salam dalam jual beli on line pada kendari muslim store ditinjau dari hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah transaksi jual beli dengan akad salam secara online (ecommerce) di Kendari Muslim Store? bagaimanakah tinjaan hukum Islam terhadap akad salam secara online (e-commerce) di Kendari Muslim Store?. Hubungan para pihak didalam perjanjian akad salam secara online (melalui electro commerce) sama saja dengan perjanjian akad salam seperti biasanya. Namun, akad salam dalam electro commerce tidak ada temu-muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Didalam syari'at Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan (surat) dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Sementara pedagang secara konvensional beralih kesistem online. Ini hanyalah salah satu cara mempermudah jalannya transaksi jual beli dimana pelaku akad saling berjauhan tempat dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam satu majelis (tempat). Seperti yang terjadi di Kendari Muslim Store yang awal mulanya merupakan sebuah toko konvensional kemudian beralih ke jual beli dengan sistem online, dimana produknya-produknya diaplikasikan melalui internet sehingga orang-orang yang berminat dengan produk-produknya dapat secara langsung dapat melihatnya disebuah situs internet. Tinjauan hukum Islam terhadap akad salam dengan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad salam dengan sistem online yang dilakukan oleh Kendari Muslim Store belum memnuhi akad salam dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad salam dengan menggunakan pembayaran full diawal. Seharusnya dalam akad salam tidak membayar full, tetapi akad salam hanya membayar uang muka (DP).
EKSISTENSI BISNIS MAKELAR (TANAH) DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA ONEWILA, KECAMATAN RANOMEETO, KABUPATEN KONAWE SELATAN)
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v1i2.2850

Abstract

Artikel ini berkenaan dengan eksistensi bisnis makelar (tanah) ditinjau dari segi hukum Islam. Kajiannya adalah bagaimana eksistensi bisnis makelar tanah di Desa Onewila,Kec.Ranomeeto,Kab.Konawe Selatan, bagaimana praktek makelar dalam proses jual beli tanah di Desa Onewila,Kec.Ranomeeto,Kab.konawe Selatan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bisnis makelar tanah di Desa Onewila,Kec.Ranomeeto,Kab.Konawe Selatan. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Eksistensi bisnis makelar tanah di Desa Onewila berkembang pesat, hal tersebut terbukti dari relasi yang luas, lokasi strategis sehingga Ini menjadi salah satu lahan pertumbuhan bisnis makelar tanah di Desa Onewila. Praktek bisnis makelar di Desa Onewila masih memiliki persolan-persoalan hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran akan hukum, prakek yang tidak prosedural, dan komunikasi yang kurang baik yang berujung pada penipuan. Praktek bisnis makelar di Desa Onewila tidak sesuai dengan hukum Islam, karena banyak mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya, dan juga dijelaskan dalam Alquran sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 29 dan surat Al-Maidah ayat 1. Dalam surat An-Nisa menerangkan kepada kita untuk tidak saling memakan harta dan dalam surat Al-Maidah menerangkan kepada kita untuk menyempurnakan akad-akad atau perjanjian kita, juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah, bahwa seorang muslim itu terkait dengan syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Faktor tidak sesuainya bisnis makelar di Desa Onewila tersebut karena minimnya pengetahuan Agama. ini sangat berpengaruh bagi peradaban di Desa Onewila, sehingga makelar di Desa tersebut juga menjadi tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Sampah Al-Faidzi Di Kota Kendari
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.4176

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, faktor  pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Sampah Al-Faidzi di Kota Kendari, dan dampak positif dan negatif Bank Sampah terhadap ekonomi masyarakat di Kelurahan Puawatu, Kecamatan Puawatu, Kota Kendari. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk mengumpulkan data menggunnakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Bank Sampah Al-Faidzi di Kota Kendari diantaranya memberikan pelatihan pada masyarakat dengan tujuan meningkatkan skill masayarkat dan membantu masyarakat mendapatkan penghasilan baru dari hasil pengolahan sampah. Faktor pendukung dari pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Sampah mendapat respon positif dari masyarakat, pengadaian, pemerintah daerah dan pihak lain dengan memberikan bantuan seperti gerobok motor, karung, dan mesin jahit. Faktor penghambat dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu kesibukan dan jarak yang ditempuh oleh masyarakat ke Bank sampah yang dinilai jauh. Keberadaan Sampah Al-Faidzi di Kota Kendari telah memberikan dampak positif pada masayarakat seperti pekerjaan sampingan yang memberikan penghasilan tambahan, dan untuk dampak negatif belum ditemukan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER ONLINE AKIBAT ORDERAN FIKTIF DI TINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 ( STUDI KASUS PT. MAXIM KOTA KENDARI )
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i2.3298

Abstract

In today's modern era, transportation is a form of implementation of community participation in the era of the industrial revolution 4.0 where in this case the community is spoiled with technology-based applications that provide services to people who will use transportation via smart phones. Through this application, consumers can place orders online, in which the details of the order are listed, such as driver data, pick-up location, destination, distance traveled, price and payment method. However, it turns out that the existence of online transportation can also harm online motorcycle taxi drivers, namely by cases of fictitious orders/false orders made by consumers with bad intentions. This study aims to find out how the form of legal protection for maxim drivers due to fictitious orders, and aims to find out how the legal review of the labor law for maxim drivers who are disadvantaged due to fictitious orders. The type of research used by the researcher is empirical research using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that the company PT. Maxim has provided protection for its drivers even though the form of protection is not in the form of compensation in the form of money, but the company provides protection in the form of preventive protection in the form of preventing the occurrence of fictitious orders by providing explanations and education as an effort to prevent the occurrence of fictitious orders. Meanwhile, repressive protection in the form of case settlement is by blocking accounts that have made fictitious orders so that drivers do not get orders from these accounts anymore. Judging from the labor law, protection for maxim drivers has actually been regulated in the Manpower Act because maxim drivers are workers and maxim are business actors. Keywords: Legal Protection, Maxim, Employment Act 

Page 2 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review More Issue