cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Novita Mudriani Djaoe
Contact Email
fawaid@iainkendari.ac.id
Phone
+6282229011128
Journal Mail Official
fawaid@iainkendari.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/pages/view/EDITORIAL%20TEAM
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
FAWAID: Sharia Economic Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 28284593     EISSN : 2828576X     DOI : DOI: http://dx.doi.org/10.31332/flr.v5i1.5836
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fawaid: Sharia Economic Law Review is a journal under the auspices of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kendari. Fawaid: Sharia Economic Law Review was formed in 2019 and publishes scientific articles related to economic law issues from the point of view of Sharia (Islamic law). Fawaid Journal: Sharia Economic Law Review focuses on studies of economic problems from the perspective of Sharia law (Islamic Law) and Scope This journal study departs from the problems of Cryptocurrency, Contracts (Agreements), Islamic Civil, Economic Disputes, and Sharia Economic Content Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 135 Documents
 6   7   8   9   10 
Tinjauan Hukum Ekonomi IslamPada Transaksi Jual Beli Online Mystery Box Di Brand Pingu Chambali, Rezky Handayani
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 2 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i2.6135

Abstract

Praktik jual beli online mystery box telah menjadi fenomena populer dalam beberapa tahun terakhir, karena daya tarik misteriusnya dan menarik banyak penggemar. Namun, pada kenyataannya, beberapa orang merasa kecewa dengan konsep jual beli online mystery box karena beberapa produk bisa mengecewakan. Tujuan hukum ekonomi Islam terhadap konsep jual beli online mystery box diperlukan untuk menentukan apakah hal tersebut diperbolehkan dalam hukum Syariah atau tidak. Penelitian ini berfokus pada jual beli online mystery box di merek Pingu. Penelitian ini juga akan membahas: 1) bagaimana praktik jual beli online mystery box di merek Pingu dilakukan, dan 2) bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli online mystery box di merek Pingu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap apakah terdapat gharar (ketidakpastian) dalam praktik jual beli online mystery box di merek Pingu. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gharar dalam praktik jual beli online mystery box di merek Pingu. Hal ini disebabkan oleh beberapa fakta yang terkait dengan ketidakpuasan konsumen terhadap hasil jual beli online mystery box di merek Pingu. Selain itu, gharar dalam praktik jual beli online mystery box di merek Pingu terletak pada ketidakjelasan objek yang dijual. Penulis juga memberikan masukan tentang perlunya evaluasi dan perbaikan yang dilakukan oleh merek Pingu untuk meminimalkan gharar dalam jual beli online mystery box di merek Pingu
Perjanjian Kerja Pekerja Kontrak Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Oheo, Yunas Yusran
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 2 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i2.6143

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak pekerja kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian hak-hak pekerja kontrak di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi berupa foto kegiatan visual. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa hak-hak pekerja yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari tidak sesuai karena upah/gaji pekerja yang tidak sesuai dengan resiko pekerjaan yang ada dilapangan dan di sisi lain Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari mengikutsertakan para pekerja dalam jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam kerja sama tersebut Dinas Pemadam Kebakaran hanya mengikutsertakan pekerjanya sebanyak 173 orang saja sedangkan pekerja kontrak berjumlah 189 orang. Hal ini berarti adanya ketidak sesuaian pemberian hak-hak terhadap pekerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Adapun hambatan yang timbul dalam pemberian hak-hak pekerja kontrak pada Dinasi Pemadam Kebakaran Kota Kendari adalah bahwa tidak semua pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan yang memutuskan Pemerintah Kota serta Pemadam Kebakaran Kota Kendari harus mengikuti peraturan Walikota Kendari dalam hal ini Pemerintah Tingkat III atau Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kota Kendari.
Fenomena Pertamini Ilegal di Kota Kendari : Studi Hukum Perlindungan Konsumen Fadly, Muh. Rahmad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 6 No 1 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v6i1.6165

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks Pertamini ilegal di Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji dua aspek utama: perlindungan hak konsumen dan pengawasan pemerintah terhadap praktik jual beli BBM Pertamini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan hak konsumen seperti keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebagian besar Pertamini tidak dilengkapi dengan fasilitas keamanan standar seperti pemadam kebakaran dan detektor asap. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa belum ada pengawasan yang efektif dari Pemerintah Kota Kendari, terutama karena ketiadaan peraturan khusus yang mengatur operasional Pertamini. Penelitian ini menyarankan perlunya regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan praktik usaha yang adil dan aman. Kata kunci: Pertamini Ilegal, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Zakat Profesi Selebgram Kota Kendari Perspektif Hukum Islam Harman, Zilmi Zeninta
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 2 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i2.6211

Abstract

Selebgram kota kendari memiliki pendapatan dari instagram sekaligus dari  pekerjaannya yang lain sehingga sudah selayaknya mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan syari’at islam. Namun apakah mereka sadar akan zakat profesi bahkan mungkin tidak paham atau tidak tahu apa itu zakat profesi. Dari penjelasan tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Selebgram Kota Kendari mendapatkan penghasilan dari Instagram, bagaimana pemahaman dan pelaksanaan zakat profesi selebgram di Kota Kendari dana bagaimana Zakat Profesi Selebgram Kota Kendari perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukan bahwaSelebgram mendapatkan penghasilan dari aplikasi Instagram dengan menggunakan jasa endorsment termasuk juga selebgram kota kendari. Beberapa selebgram kota kendari yang tidak mengetahui tentang zakat profesi padahal mereka sudah wajib mengeluarkan zakat profesi karena sudah mencapai nisabdan ada selebgram yang sudah paham dan rutin mengeluarkan zakat profesi sesuai kadarnya 2.5%. Menurut pihak baznas mengatakan selebgrammengikuti cara pengeluaran zakat profesi menurut ASN yaitu zakat profesi diatur sebesar 2.5% dari pendapatan yang diqiyaskan ke zakat pertanian sesuai SK Wali Kota yang dijadikan dasar oleh baznas kota kendari dalam pengeluaran zakat pernghasilan.
Tanggung Jawab Pemborong Bangunan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Fitri, Nur
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 6 No 1 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v6i1.6212

Abstract

Mendirikan sebuah bangunan pada umumnya dikerjakan oleh pemborong bangunan. Hal ini terkadang menimbulkan masalah karena terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjiakn sebelumnya. Yang harus menjadi perhatian adalah tanggung jawab pemborong terhadap pembuatan rumah secara borongan dan analisis tanggung jawab melalui asas yang ada dalam hukum ekonomi syariah. Penulis menggunakan jenis penelitian jenis penelitian normatif empiris penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif adapun teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terkait teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari  penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pemborong disepakati oleh kedua pihak  untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Adapun asas-asas hukum ekonomi syariah yang berjumlah 8 dimana asas yang terpenuhi  meliputi asas suka rela,  asas saling menguntungkan, asas kemudahan, asas I’tikad baik, asas sebab yang halal, dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi meliputi asas amanah (menepati janji) dan asas ketidak hati-hatian. Pada kasus ini pemborong tidak memenuhi beberapa asas dan hal ini tidak dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah karena berdampak memberikan kemudharatan pada konsumen. Kata Kunci: Pemborong, Tanggung Jawab, Hukum Ekonomi Syariah
Problematika Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH Restiana, Yuniarti
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 5 No 2 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v5i2.7806

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018, juga untuk mengetahui problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris normatife, yaitu jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif, yaitu mengkaji sebuah kejadian di masyarakat serta membandingkan dengan peraturan yang terdapat di dalam Undang-undang apakah peraturan yang diterapkan di masyarakat sudah sesuai dengan Undang-undang atau belum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Graduasi PKH, yaitu: Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/kelurahan, Pengusulan Nama Calon KPM, Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu dan Labelisasi. Sedangkan problematika yang terdapat dalam kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH yaitu: Frekuensi Musyawarah Desa Sangat Minim, Tidak Maksimalnya Komunikasi Antar Aparat Pemerintah Desa, Kurangnya Pengawasan Dari Pemerintah Desa Dan Kurangnya Pemahaman Pemerintah Desa
Praktek Jual Beli Kayu di Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Handayani, Nur Fitri
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 6 No 1 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v6i1.8911

Abstract

Praktek jual beli kayu yang didapatkan masyarakat dari kawasan hutan lindung telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa lambo tua. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bangaimana praktek jual beli kayu kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat desa lambo tua dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli kayu kawasan hutan lindung di desa lambo tua. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan hukum islam. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, obsesvasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli kayu di kawasan hutan lindung terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti praktek adil dan jujur dalam jual beli kayu, penggunaan hasil jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah serta pemenuhan hak-hak yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dan pengaturan praktek jual beli kayu di kawasan hutan lindung, selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menjalankan praktek jual beli kayu yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan hutan lindung dan lingkungan di Desa Lambotua.Kata Kunci: Hukum konomi Sayariah, Hutan Lindung, Jual Beli
Pembayaran Zakat Rumput Laut dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dermanto, La Ode
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 6 No 1 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v6i1.9006

Abstract

Masyarakat Desa Liya Togo penduduknya merupakan petani rumput laut. Sistem pertaniannya dilakukan di tambak dengan pengairan menggunakan air laut dan hujan, sehingga modal yang dikeluarkan para petani relatif sedikit dan hasil yang mereka peroleh . Jika dilihat berdasarkan zakat pertanian, hal ini telah mencapai 1 nisab artinya wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan analisis lebih mendalam terkait pemahaman petani rumput laut dalam melaksanakan pembayaran zakat rumput laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman petani tentang pembayaran zakat rumput laut. Serta menganalisis perspektif sosiologi hukum islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu di analisis menggunakan analasis data seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan kemudian digunakan pengujian keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi metode, trianggulasi waktu dan trianggulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa pemahaman petani tentang pembayaran zakat rumput laut masih kurang. Hal ini disebabkan hampir seluruh petani rumput laut tidak faham dengan konsep zakat rumput laut dan bahkan ada beberapa petani yang mengeluarkan zakatnya dengan bersedekah setiap panennya. Pandangan sosiologi hukum islam terhadap pemahaman petani tentang pembayaran zakat rumput laut masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, zakat rumput laut lebih tepat jika menggunakan zakat pertanian, karena rumput laut merupakan jenis tanaman yang ditanam yang memiliki sifat di timbang, tetap dan kering, seperti gandum, padi dan jagung. Sehingga wajib zakat yang dikeluarkan dari hasil panen.Kata Kunci: Zakat , Rumput Laut, Sosiologi Hukum Islam. 
Efektivitas Penyaluran LPG 3 Kg dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Kecamatan Ranomeeto Berdasarkan Konsep Maslahah Mursalah febriantono alwi, muh abdillah tri; Kartini
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 7 No 2 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v7i2.11848

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the 3-kg LPG distribution in fulfilling community needs in Ranomeeto District using the maslahah mursalah perspective within Islamic economic law. Employing a qualitative field research approach, data were gathered through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving agents, official distribution points, household consumers, and local authorities. The findings reveal that the distribution system remains ineffective due to mistargeted subsidies, weak oversight, and misuse by ineligible commercial actors. Such practices contradict the principle of maslahah, which promotes public benefit and protection of vulnerable groups. The study highlights the need for structural reform in subsidy distribution, including real-time population databases, digital verification systems, and enhanced public literacy regarding subsidy rights. This research contributes conceptually to developing equitable, justice-oriented energy policies within the framework of Islamic economics. The study is limited by its geographic scope and lack of quantitative data. Future research should integrate quantitative and comparative approaches across regions to enhance generalizability.   Keywords:, maslahah mursalah, energy subsidy, distributive justice
Peran Merek Dagang dalam Strategi Manajemen Pemasaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Rasyid, St. Cheriah; Pikahulan, Rustam Magun; Hasniati; Rasdiyanah
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 7 No 2 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v7i2.12327

Abstract

Registered trademarks provide exclusive rights to their owners to protect their products or services from imitation and unfair competition. However, many MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) owners still do not understand the importance of trademark registration, perceiving that trademarks are only relevant for large companies and feeling that the registration process is complicated and costly. This research employs a qualitative method with a case study approach, conducting in-depth interviews with MSME owners in Parepare City and analyzing documents related to trademark registration. The research findings show the crucial role of trademarks in supporting product differentiation, enhancing competitiveness, and building consumer trust in MSME products. In addition, this article also examines the application of the principles of Islamic economic law in trademark protection, emphasizing the values of justice, transparency, and honesty in business. This study suggests that the government and related institutions should improve education and simplify the trademark registration process to support the development of MSMEs in Parepare City. By doing so, MSMEs are expected to more easily protect their trademarks, strengthen their product image, and increase their competitiveness in an increasingly competitive market. Keywords: Trademark Protection, MSMEs, Parepare City, Islamic Economic Law, Product Differentiation

Page 8 of 14 | Total Record : 135

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 7 No 1 (2025): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 2 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 6 No 1 (2024): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5 No 2 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5 No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 5, No 1 (2023): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 4, No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3 No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 2 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3, No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2, No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 2 No 1 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1 No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 2 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1, No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review Vol 1 No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review More Issue