cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riki Afrizal
Contact Email
rikiafrizal@law.unand.ac.id
Phone
+6281374824746
Journal Mail Official
delicti@law.unand.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25153
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi
Published by Universitas Andalas
ISSN : 30309360     EISSN : 30259401     DOI : https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.1-10.20
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi is a journal managed by the Department of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Andalas. The Journal is published 2 (two) times a year as a medium of communication and development of Criminal Law and Criminology. This journal provides an opportunity for academics, researchers and practitioners to publish scientific work in the form of articles both research-based and conceptual.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 3 no. 2 (2025)" : 5 Documents clear
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Ilegal Di Kota Batam Wahyu Pradipa Putra Pratama; Yandriza; Iwan Kurniawan
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.2.p.88-96.2025

Abstract

Perdagangan dan impor pakaian bekas dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan karena menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, kesehatan masyarakat, serta lingkungan. Kota Batam sebagai wilayah perbatasan dan jalur strategis perdagangan internasional menjadi daerah rawan masuknya barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor, yang praktik peredarannya masih banyak ditemukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor oleh Bea Cukai dan Kepolisian di Kota Batam serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat Bea Cukai dan Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan efektif. Bea Cukai telah melakukan pengawasan dan penindakan rutin terhadap masuknya barang ilegal, namun masih terdapat hambatan dalam pengawasan di wilayah perbatasan. Sementara itu, Kepolisian Kota Batam belum melakukan penindakan langsung terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor. Kendala utama meliputi tingginya permintaan masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan di pintu masuk perdagangan, peningkatan kerja sama antarinstansi, dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menekan peredaran pakaian bekas impor
Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan di Bawah Sanksi Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan: (Studi Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.Lh/2021) rafif Irfansyah; Nani Mulyati; Edita Elda
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.2.p.78-87.2025

Abstract

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Studi ini menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk, Putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK, dan Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 bulan, lebih rendah dari ketentuan atau sanksi minimum khusus 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU PPPH. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan wawancara hakim sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan motif terdakwa yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan posisinya sebagai orang suruhan, sehingga tetap dijatuhi pidana sebagai efek jera meskipun di bawah minimum khusus. Namun, putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian, putusan tetap sah dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan KUHAP
Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Alya Azhara
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.2.p.68-77.2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Restitusi merupakan hak korban yang bertujuan memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami, baik materiil maupun immateriil. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakefisienan mekanisme, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta minimnya implementasi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap Undang-Undang, literatur hukum, dan analisis putusan pengadilan terkait restitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, PP No. 7 Tahun 2018, dan PERMA No. 1 Tahun 2022. Dalam Putusan No. 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr, hakim menetapkan restitusi kepada korban berdasarkan penilaian LPSK, meskipun hanya mencakup kerugian ekonomi berupa kehilangan penghasilan. Mekanisme restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan melalui korban, penyidik, atau LPSK untuk penilaian kerugian, kemudian diajukan jaksa dalam tuntutan agar dipertimbangkan hakim. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan peran aparat penegak hukum dan LPSK, serta pembentukan dana talangan negara guna menjamin pemulihan korban secara optimal dan mendukung keadilan restoratif yang berpihak pada korban TPPO
Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh: Studi Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh Muhammad Zacky Mahendri; Jefrizal Nurdin; Riki Afrizal
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.2.p.110-117.2025

Abstract

Penelitian ini mengkaji sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina di Mahkamah Syar’iyah Aceh berdasarkan Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh. Penerapan hukum pidana Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kesesuaian antara hukum positif dan prinsip Fiqh Jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat evaluatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 34 Qanun Jinayat, namun dengan sanksi yang berbeda. Putusan pertama menjatuhkan hukuman cambuk 100 kali, sedangkan putusan kedua menambahkan pidana penjara Ta’zir karena adanya faktor pemberat. Dalam perspektif Fiqh Jinayah, sanksi tersebut belum sepenuhnya sesuai, terutama terkait tidak diterapkannya hukuman rajam serta perbedaan dalam sistem pembuktian. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara Qanun Jinayat dan Fiqh Jinayah agar tercapai keadilan substantif dalam penerapan hukum pidana Islam di Aceh
Urgensi Pengaturan Bilik Asmara bagi Narapidana Ditinjau dari Asas Pemasyarakatan dan Hak Narapidana Putri Nadira Ali
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.2.p.97-109.2025

Abstract

Pemenuhan hak narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan Indonesia. Salah satu aspek yang masih diperdebatkan adalah pemenuhan kebutuhan biologis melalui bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Hingga kini, belum ada regulasi eksplisit yang mengaturnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan praktik di lapangan. Penelitian ini mengkaji dua hal: (1) urgensi pengaturan bilik asmara ditinjau dari asas pemasyarakatan dan hak narapidana, serta (2) implikasi pengaturannya terhadap asas dan hak tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bilik asmara memiliki urgensi tinggi karena berkaitan dengan asas kemanusiaan, asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta hak narapidana atas kehidupan keluarga dan kebutuhan biologis. Pengaturan ini juga berimplikasi positif terhadap stabilitas psikologis narapidana, pencegahan penyimpangan seksual, dan terciptanya iklim pembinaan yang lebih humanis. Namun, diperlukan batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan ketertiban lapas. Disimpulkan bahwa pengaturan bilik asmara perlu dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak narapidana dan tujuan pembinaan

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023)