cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riki Afrizal
Contact Email
rikiafrizal@law.unand.ac.id
Phone
+6281374824746
Journal Mail Official
delicti@law.unand.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25153
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi
Published by Universitas Andalas
ISSN : 30309360     EISSN : 30259401     DOI : https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.1-10.20
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi is a journal managed by the Department of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Andalas. The Journal is published 2 (two) times a year as a medium of communication and development of Criminal Law and Criminology. This journal provides an opportunity for academics, researchers and practitioners to publish scientific work in the form of articles both research-based and conceptual.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Alya Azhara
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.2.p.68-77.2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Restitusi merupakan hak korban yang bertujuan memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami, baik materiil maupun immateriil. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakefisienan mekanisme, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta minimnya implementasi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap Undang-Undang, literatur hukum, dan analisis putusan pengadilan terkait restitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, PP No. 7 Tahun 2018, dan PERMA No. 1 Tahun 2022. Dalam Putusan No. 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr, hakim menetapkan restitusi kepada korban berdasarkan penilaian LPSK, meskipun hanya mencakup kerugian ekonomi berupa kehilangan penghasilan. Mekanisme restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan melalui korban, penyidik, atau LPSK untuk penilaian kerugian, kemudian diajukan jaksa dalam tuntutan agar dipertimbangkan hakim. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan peran aparat penegak hukum dan LPSK, serta pembentukan dana talangan negara guna menjamin pemulihan korban secara optimal dan mendukung keadilan restoratif yang berpihak pada korban TPPO
Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh: Studi Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh Muhammad Zacky Mahendri; Jefrizal Nurdin; Riki Afrizal
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.2.p.110-117.2025

Abstract

Penelitian ini mengkaji sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina di Mahkamah Syar’iyah Aceh berdasarkan Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh. Penerapan hukum pidana Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kesesuaian antara hukum positif dan prinsip Fiqh Jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat evaluatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 34 Qanun Jinayat, namun dengan sanksi yang berbeda. Putusan pertama menjatuhkan hukuman cambuk 100 kali, sedangkan putusan kedua menambahkan pidana penjara Ta’zir karena adanya faktor pemberat. Dalam perspektif Fiqh Jinayah, sanksi tersebut belum sepenuhnya sesuai, terutama terkait tidak diterapkannya hukuman rajam serta perbedaan dalam sistem pembuktian. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara Qanun Jinayat dan Fiqh Jinayah agar tercapai keadilan substantif dalam penerapan hukum pidana Islam di Aceh
Urgensi Pengaturan Bilik Asmara bagi Narapidana Ditinjau dari Asas Pemasyarakatan dan Hak Narapidana Putri Nadira Ali
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.2.p.97-109.2025

Abstract

Pemenuhan hak narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan Indonesia. Salah satu aspek yang masih diperdebatkan adalah pemenuhan kebutuhan biologis melalui bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Hingga kini, belum ada regulasi eksplisit yang mengaturnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan praktik di lapangan. Penelitian ini mengkaji dua hal: (1) urgensi pengaturan bilik asmara ditinjau dari asas pemasyarakatan dan hak narapidana, serta (2) implikasi pengaturannya terhadap asas dan hak tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bilik asmara memiliki urgensi tinggi karena berkaitan dengan asas kemanusiaan, asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta hak narapidana atas kehidupan keluarga dan kebutuhan biologis. Pengaturan ini juga berimplikasi positif terhadap stabilitas psikologis narapidana, pencegahan penyimpangan seksual, dan terciptanya iklim pembinaan yang lebih humanis. Namun, diperlukan batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dan ketertiban lapas. Disimpulkan bahwa pengaturan bilik asmara perlu dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak narapidana dan tujuan pembinaan
Urgensi Pengaturan Khusus Terhadap LGBT Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Gunawan Apriyaldi
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.4.i.1.p.129-139.2026

Abstract

This study aims to compare it with several countries that reject LGBT, as well as provide an idea of the urgency of establishing special arrangements for LGBT in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with the nature of analytical descriptive research. The results of the study show that the regulation regarding LGBT in Indonesian criminal law has not been specifically regulated and is still partial, so it has not provided legal certainty in its handling. The emergence of the National Criminal Code provides an opportunity for Regional Governments to make their customary rules related to LGBT. Countries that reject LGBT generally base their policies on religious, cultural, moral values of society, and the interests of public order. Based on the facts of Indonesia today, Indonesia should make its own rules related to LGBT, which prohibit LGBT, and make Government Regulations as a bridge in making Regional Regulations in Indonesia so that these LGBT actors can be subject to customary sanctions, because the current practice of Government Regulations related to Regional Government Guidelines to make Customary Regulations does not exist, so that with the existence of customary rules,  community and local governments can handle this LGBT-related case. Then the Central Government, especially the Ministry of Communication and Information, blocked all access related to LGBT on social media
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Drilling Dan Dampak Lingkungannya Di Kabupaten Batanghari Cintria Windy Septiana; Dheny Wahyudhi; Eko Nuriyatman
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.4.i.1.p.118-128.2026

Abstract

Illegal drilling a law enforcement problem involving not only unauthorized oil and gas exploitation but also recurring criminal activities, financier networks, enforcement limitations, and risks to environmental quality and public safety. This study aims to examine criminal law enforcement against illegal drilling in Batanghari Regency, identify factors that hinder its effectiveness, and analyze its environmental and public safety impacts. This research employs a juridical-empirical method with a descriptive-analytical approach, combining statutory, conceptual, and field approaches. The findings demonstrate that law enforcement has been conducted through preventive and repressive measures; however, its effectiveness remains constrained by geographical conditions, limited human resources and facilities, socio-economic factors, inter-agency coordination, and difficulties in identifying financiers and controllers of illegal operations. The recurrence of illegal drilling indicates that enforcement focused primarily on field workers has not sufficiently disrupted the financing structures and networks underlying the activities. Furthermore, illegal drilling poses significant risks of soil and water pollution, vegetation damage, fire, explosion, and threats to public safety. This study proposes an integrated enforcement model based on network disruption, environmental restoration, and social prevention to strengthen deterrence and prevent recurrence
Model Perlindungan Berlapis : Tata Kelola Migrasi Pekerja Migran Sebagai Upaya Dekonstruksi Pencegahan Perdagangan Orang Ni Putu Tya Suindrayani; I Kadek Sudiarsana
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.4.i.1.p.140 - 153.2026

Abstract

This study questions the remittance-focused policy paradigm, where economic interests often overshadow essential protections for migrant workers. The state tends to respond reactively (repatriating victims) after exploitation occurs, rather than adopting preventive measures to stop people from falling prey to human trafficking. Using a qualitative method and a normative juridical approach that is both descriptive and prescriptive, this study identifies significant legal gaps that call for tighter regulation. It emphasizes the urgent need for policy reform, shifting from a model that views "placement as a source of foreign exchange" to a proactive, human rights-based protection framework and suggests a comprehensive protection model covering the entire migrant worker cycle, from prerecruitment to postplacement. The findings expose regulatory gaps related to recruitment crimes, a tendency to criminalize migrant workers who bypass official procedures, and a lack of coherence in criminal justice policies all of which create opportunities for exploitation by transnational syndicates. To break the cycle of modern slavery, this study calls on the state to become a proactive protector that prioritizes human rights above all else. Additionally, it proposes an operational framework a multi-layered protection model covering five key stages: predeparture, transit, destination country, repatriation, and postrepatriation. These efforts must be supported by legal reforms, strong action against corporate offenders, international diplomacy, and grassroots community empowerment, ensuring human dignity is no longer diminished by mere economic commodification
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kota Padang Nadia Nanda Putri; Irzal Rias; Nilma Suryani
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.4.i.1.p.154-162.2026

Abstract

The illegal trade in sea turtle eggs, a protected wildlife species, continues to occur in Padang City despite the existence of legal prohibitions and criminal sanctions governing such activities. This study aims to analyze law enforcement against the criminal offense of sea turtle egg trafficking and to examine the problems that hinder its effective enforcement. The research questions addressed in this study concern the implementation of law enforcement against perpetrators of the criminal offense of trading sea turtle eggs as protected wildlife in Padang City, as well as the problems encountered in enforcing the law against such offenses. This study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach through field observations, interviews, analysis of relevant legislation, and examination of law enforcement data. The results indicate that law enforcement has not been effective. Although the Law on the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems expressly prohibits the trade in sea turtle eggs, law enforcement measures have generally been limited to preventive actions and confiscation, without proceeding to the stages of investigation and prosecution. The obstacles to effective law enforcement include legal factors, weak inter-agency coordination, low public legal awareness, and economic factors. Therefore, strengthening law enforcement, improving inter-agency coordination, enhancing the capacity of law enforcement personnel, and increasing public education are necessary to ensure more effective protection of sea turtles and their eggs
Pembaruan Sistem Pembuktian Pidana Indonesia Berdasarkan KUHAP 2025 Wildan Ambron Ritonga; fanita aditia
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.4.i.1.p.163-175.2026

Abstract

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengubah arsitektur pembuktian yang sebelumnya bertumpu pada katalog alat bukti tertutup. Persoalan hukumnya bukan hanya bertambahnya jenis bukti, tetapi apakah keterbukaan tersebut diikuti mekanisme yang mampu mencegah penggunaan bukti tidak autentik, ilegal, tidak reliabel, atau tidak dapat diuji. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembaruan alat bukti dan mekanisme pembuktian serta menilai kecukupannya dalam menjamin kepastian hukum dan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, komparatif internal-temporal, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 mengakui barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan kategori residual, mewajibkan autentikasi dan legalitas perolehan, serta mengatur eksklusi bukti cacat. Kebaruan penelitian terletak pada konseptualisasi sistem pembuktian terbuka terkendali melalui empat dimensi, keterbukaan jenis dan sumber bukti, gerbang admissibilitas, pengujian kontradiktor, serta penilaian bobot dan penalaran hakim. Model tersebut meningkatkan kepastian kategoris dan memperkuat due process of law, tetapi kepastian prosedural belum lengkap karena belum tegas mengatur independensi sumber, penghitungan ganda, disclosure, beban pembuktian, chain of custody, bukti turunan, batas pengamatan hakim, dan standar pemidanaan. Penelitian menyimpulkan bahwa keterbukaan bukti hanya sah apabila disertai uji penerimaan berjenjang, akses pembelaan yang efektif, dan alasan yudisial yang transparan. Penyempurnaan memerlukan penegasan norma, pedoman Mahkamah Agung, dan standar forensik lintas lembaga.
Main Hakim Sendiri terhadap Terduga Pelaku Pencurian Ayam di Tabanan: Perspektif Hukum dan HAM William G.S. Simangunsong; Ahmad Shadiq Fauzan; Chiko Sulthan Qodria; Aryo Subroto
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.4.i.2.p.176-191.2026

Abstract

Vigilante justice is a law enforcement problem that arises when members of society take over the authority to determine guilt and impose punishment on individuals suspected of committing criminal offences. This problem can be seen in the case of a mob attack against KD, a suspected chicken thief in Tabanan, Bali, who died after being assaulted by a group of residents. This study aims to examine the practice of vigilante justice from the perspective of law and human rights, identify the juridical and social factors underlying its occurrence, and formulate measures to prevent similar incidents. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of legislation, human rights instruments, academic journals, books, and relevant news reports concerning the case. The findings show that the assault against KD constituted an act in which members of society took over the function of law enforcement and was contrary to the right to life, the presumption of innocence, and the principle of due process of law. The occurrence of vigilante justice was also influenced by several interconnected factors, including the suspect's criminal record, public concerns over repeated chicken theft, perceptions of ineffective law enforcement, the use of kulkul bulus as a traditional means of community communication, and the influence of digital spaces. Prevention requires consistent law enforcement, efforts to prevent recidivism, stronger rehabilitation and reintegration mechanisms, and continuous legal and human rights education. Law enforcement agencies should also strengthen pre-emptive, preventive, and repressive measures, while society may participate in maintaining security without assuming the authority to punish suspected offenders.

Page 4 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023)