cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 321 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa Rahmatullah, Adin; Muh. Iman, Muh. Iman
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2040

Abstract

Regulations governing consumer rights should be able to protect consumers from abuse by business actors. Information for consumers is very important, because if inadequate information is conveyed to consumers, it is also a product defect known as defective instructions or inadequate information in order to avoid losses due to errors in consuming existing products. This right can also be linked to the right to comfort, security and safety for consumers of goods or services, especially regarding expired packaged food products. Information which is one of the consumer's rights is related to several things, including the benefits of using the product, side effects of using the product, expiry date, the contents of the product, and the identity of the manufacturer of the product. This information can be conveyed verbally or in writing, either by including it on the label attached to the product packaging, or through advertisements delivered by the manufacturer, both through print and electronic media.
Urgensi Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Safitri, Nur Dwi; Fauziyah, Fauziyah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2041

Abstract

The Health Social Security Implementation Agency (BPJS) is a legal entity formed to administer the Health Insurance program and is directly responsible to the president who has the task of administering National Health Insurance for all Indonesian people. In Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the National Health Insurance Program there is a regulation that authorizes the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency to ensure that every applicant for the transfer of land rights due to buying and selling is an active participant in the Health Insurance Program National (JKN) which is the government's effort to monitor the health conditions of the Indonesian people evenly. The aim of this research is to find out whether the Presidential Instruction is in accordance with Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. The method used in this research is Normative Juridical which examines various formal legal rules such as Laws, using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). In essence, Presidential Instruction No.1 of 2022 is in accordance with Law No.24 of 2011 concerning BPJS and does not violate the main rules in the BPJS Law, however, because the position of the Presidential Instruction is a policy regulation and there are no strict sanctions in it, the Instruction The president may not be implemented because there are no sanctions.
Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Naysila, Novita; Purwanto, Djoko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2042

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimana saja, pelecehan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pekerjaan. Menurut Permendikbud Ristek menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reprodukksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan naman dan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum empiris bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan cara mewawancarai kepada narasumber yaitu pimpinan, pegawai, dan mahasiswa Uni-versitas Muhammadiyah Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Universitas Muhammadiyah Jember telah melaksanakan kebijakan dalam Penerapan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pe-nanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yaitu membentuk Peraturan Rektor no-mor/2679/PRN/II.3.AU/REKTORAT/F/2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.
Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Udara Kawasan Geotermal Kawah Wurung Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup Aditiawarman, Muhammad Rizal; Fitri, Icha Cahyaning
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2043

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami tentang kebijakan pemerintah daerah Bondowoso dalam menangani masalah pencemaran udara beracun yang disebabkan oleh aktifitas penambangan panas bumi atau geotermal di kawasan Kawah Wurung Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan bahan hukum berupa pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan bahan sekunder berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bondowoso cenderung belum memiliki cara yang tepat dalam membuat kebijakan terhadap pengendalian lingkungan hidup terhadap adanya pencemaran udara kawasan geotermal Kawah Wurung Bondowoso dan tidak ditemukan satu hukum berupa Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mengatur hal tersebut, dikarenakan fakta lapangan bahwa kondisi fisik wilayah Kecamatan Sempol memiliki topografi yang dominan curam, berpotensi terjadinya tanah longsor dan juga banjir. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait permasalahan yang terjadi di tambang geothermal Kawah Wurung masih jauh dari prinsip-prinsip dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik dan cenderung hanya sebagai kebijakan politis.
Penuntutan Terhadap Debt Collector yang Bersifat Melawan Hukum Ramadhan, Wahyu Akbar Dwi; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2044

Abstract

Uang bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar. Kredit juga bisa disebut dengan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya seteah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Keberadaan Debt Collector berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah leasing yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para. Debt Collector bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.
Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Nurhalim, Nurhalim; Fitri, Icha Cahyaning
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2045

Abstract

Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan salah satu sarana pengisian jabatan diluar proses pemilihan secara periodik. Mekanisme ini merupakan alat kontrol partai politik terhadap anggotanya yang menjabat dalam parlemen. Penggantian Antar waktu (PAW) menurut Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dengan cara menkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal dan analisis kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Undang - Undang Pemilu terbatas hanya mengatur PAW Calon Anggota DPR dalam tahapan Pemilu. Dalam pemberhentian antar waktu anggota DPR ini masih terlihat partai politik hanya mementingkan kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan anggota, masyarakat dan Negara.
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya SALSADILA, NURANNISA; Efritadewi, Ayu; Widiyani, Heni
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2048

Abstract

In Indonesia, corruption is a big problem that endangers many aspects of national, state and social life. Corruption has harmed the internal and external environment of the perpetrators and resulted in material losses. Harmonious laws, international cooperation, integrated law enforcement, and active community participation are needed to resolve this problem. Apart from that, challenges in eradicating corruption must be overcome, such as by increasing training and education and implementing moral values. The aim of this research is to understand the characteristics of normative legal knowledge, understand, explain and apply legal regulations and the principles that guide them. The method used is a normative juridical approach, namely a type of legal research carried out by analyzing secondary data or raw materials. Corrupt practices must be actively avoided, and corruption courts must play a proactive role in eradicating corruption. The results of this research are firm law enforcement, eradicating gratification, increasing transparency and accountability, as well as increasing public legal and ethical awareness. Cooperation is needed from various parties, including the government, law enforcement agencies and the community, to jointly overcome this corruption problem. It is hoped that with extensive efforts, the negative impacts of corruption can be reduced and a transparent and clean government can be created.
Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online Taufiek, Hikmal Khalis; Ulhaq, Dias Dhiya; Ramadhan, Takbir; Ilham, Muhammad; Rahmadini, Laura; Siswajanthy, Farahdinny
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2051

Abstract

Online transactions are a form of information technology development that provides convenience and benefits for businesses and consumers. However, online transactions also raise various legal issues, especially related to consumer protection. This research aims to examine the economic law review of consumer protection in online transactions in Indonesia. The research method used is descriptive analytical method with normative juridical approach. The data used is secondary data obtained from various sources of information on the internet, such as laws, regulations, journals, articles, and reports. The results show that consumer protection in online transactions in Indonesia is still not optimal, because there are still legal gaps, discrepancies between law and reality, and low legal awareness and responsibility of business actors and consumers. This research recommends the need to improve the quality and quantity of regulations, effective law enforcement, as well as education and advocacy for businesses and consumers in online transactions.
Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia dalam Era Globalisasi Putri, Diva Safna; Faizal, Imam Afif; Estafania, Sella; Sapela, Annisa; Arasyidi, Umar; Siswajanthy, Farahdinny
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2052

Abstract

International economic law is a branch of international law that regulates economic relations between countries. In the era of globalization, international economic law faces various challenges and opportunities that affect Indonesia as a developing country. The purpose of this article is to analyze the challenges and opportunities of international economic law for Indonesia, as well as to provide suggestions for developing a fairer and more inclusive international economic law. The method used is a literature study by reviewing various sources of information, such as journals, books, and reports. The results show that the challenges of international economic law for Indonesia include increased economic competition, the emergence of new trends in the global economy, and the existence of power imbalances between countries. The opportunities of international economic law for Indonesia include the great potential in the tourism sector, increased international cooperation, and the utilization of digital technology. The conclusion that can be drawn is that Indonesia needs to continue to adapt to the development of international economic law, as well as play an active role in contributing ideas and solutions to create a fairer and more inclusive international economic law.
Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia Aryani, Katrin; Masturah, Dienna; Latifa W, Asisha; Dilaga, Irsyan Satria; Ilmiyawan, Khairul Rizal; Siswajanthy, Farahdinny
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2053

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is an economic sector that plays an important role in improving the welfare of the people in Indonesia. However, MSMEs still face various obstacles, one of which is the legal aspect. This research aims to examine the role of Islamic economic law in improving the welfare of MSMEs in Indonesia. The research method used is qualitative, using literature studies and interviews with several Islamic MSME actors. The results show that Islamic economic law has a positive role in improving the welfare of MSMEs, both in terms of economic, social, and spiritual aspects. Islamic economic law provides principles that are in accordance with Islamic values, such as justice, balance, transparency, accountability, and social responsibility. Islamic economic law also provides legal protection for MSMEs, both in terms of licensing, agreements, and dispute resolution. Thus, Islamic economic law can be one of the solutions to overcome the problems of MSMEs and improve the welfare of the people in Indonesia.

Page 3 of 33 | Total Record : 321

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September