cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 321 Documents
 3   4   5   6   7 
Analisis Dampak Impor Sampah Plastik dari Amerika terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Indonesia Ditinjau dalam Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18 Feriansyah, Willy; Permana, Hadi Jaya; Salim Faqih, Raden Achmad; Ridwan, Muhammad; Lomo, Putra Wildy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2114

Abstract

Impor sampah plastik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain ke Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tersebut dengan menggunakan kerangka hukum Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18/2008 tentang Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari sumber-sumber resmi seperti laporan KLHK, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perlindungan lingkungan hidup, dan berita terkait. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan dampak impor sampah plastik di Indonesia, serta untuk memahami regulasi yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sampah yang melebihi kapasitas pengelolaan berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang ada kurang efektif dalam mencegah masuknya sampah plastik yang merugikan ke Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan impor sampah plastik, seperti penguatan regulasi dan pengawasan, kolaborasi dengan negara asal, pengembangan industri daur ulang lokal, hukuman yang deterrent, dan penguatan keterlibatan pihak terkait. Penelitian ini didasarkan pada data hingga tahun 2022 dan menggunakan pendekatan ketersediaan praktik melalui pengamatan dan aktivitas bekerja lapangan.
Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor) Adillah, Alya Sophia; Ridwan, Muhammad; Lomo, Putra Wildy; Salim Faqih, Raden Achmad; Khairunnida, Tasya
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2115

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan kompleks kenakalan remaja dan keterlibatan pemuda dalam geng kriminal di Kota Bogor, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran hukum dalam menangani masalah ini, dengan menekankan perlunya upaya pencegahan dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai landasan awal untuk memahami kenakalan remaja dan peran hukum dalam menanganinya di Kota Bogor. Temuan utama melibatkan definisi kenakalan remaja yang mencakup perilaku melanggar norma sosial dan hukum, serta peran penting hukum pidana dalam menangani masalah ini melalui sanksi dan mekanisme hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kenakalan remaja, dan mencakup beberapa kasus kenakalan remaja yang relevan, termasuk tawuran antar gangster dan serangan yang berujung pada kematian seorang remaja di Kota Bogor. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan yang dihadapi penegak hukum dan masyarakat dalam menangani masalah ini. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk mengurangi kenakalan remaja dan memerangi geng anak, penting untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat peran keluarga, dan melaksanakan program pembinaan pemuda yang efektif. Penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode survei dan analisis kasus untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang permasalahan kenakalan remaja di Kota Bogor.
Analisis Pencemaran di Laut Timor Akibat Kebocoran Minyak Montara antara Australia dan Indonesia Steybi, Fitria Ade; Azzahra, Najwa Maulida; Cahyani, Gisella Tiara; Amanullah, Daffa; Wijaya, Mustika Mega
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2116

Abstract

Pencemaran laut adalah salah satu masalah yang sangat serius karena dapat merusak lingkungan, alam dan kualitas air. Hal ini dapat terjadi karena masuknya material seperti limbah, bahan kimia, tumpahan minyak, dan lain sebagainya. Jumlah minyak montara yang tumpah per hari diperkirakan sekitar 500.000 barel minyak selama 74 hari Hal ini sangat merugikan negara Indonesia khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seberapa besar pertanggungjawaban Australia terhadap Laut Timor akibat kebocoran minyak Montara dan bagaimana menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Australia mengenai pencemaran di Laut Timor. Metode penelitian normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab negara Australia atas pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara bersifat mutlak atau tanggung jawab mutlak, penyelesaian sengketa saat ini sedang berada di tahap negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dan Australia.
Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial purnomo, bagas trias; Iman, Muh
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2118

Abstract

Digitalisasi dengan bantuan teknologi yang semakin canggih dan akses internet yang ada. Kini, keperluan manusia dapat lebih praktis dan cepat terselesaikan. Hal ini juga terjadi, karena adanya modernitas. Modernitas merupakan sebuah proses perkembangan yang tidak dapat di pungkiri di seluruh negara, tidak terkecuali pada negara berkembang. Kita juga dapat melihat adanya modernitas dengan munculnya penerapan pengetahuan ilmiah pada setiap aspek kehidupan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek hukum penjualan akun Netflix illegal melalui media social. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif artinya penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan dengan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Netflix terhadap penjualan akun Netflix illegal melalui media sosial. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi Netflix terhadap penjualan akun illegal melalui media sosial haruslah seimbang dengan cara dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif.
Bedah Fenomena LGBT Ditinjau Menurut Pendekatan Socio Legal dan Eksistensinya dalam Hukum Positif di Indonesia Devina; Toe Labina, Maria Sesilia; Paparang, Marcelina Fitria; Ristia, Silvi; Febriyanti, Yenny
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2121

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bagi hukum positif dan HAM di Indonesia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normative yang berdasarkan kajian pustaka dan pendekatan empiris melalui kuesioner berbasis online. Di Indonesia, LGBT belum memiliki hukum positif secara mandiri, hanya baru berdasarkan melalui pendekatan hukum yang dianggap berhubungan dengan konteks LGBT. Salah satu hukum positifnya yaitu melalui pendekatan hukum perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, UUD NRI 1945 dan Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Terbaru. Ketidakpastian hukum terhadap perilaku LGBT, menimbulkan diskriminasi karena keresahan masyarakat, apakah perilaku LGBT sebagai suatu pelanggaran dan layak mendapatkan suatu hukuman ataukah perilaku LGBT benar memang adanya suatu hak individu untuk memilih orientasi seksualnya dan dilindungi atas nama Hak Asasi Manusia. Masyarakat Indonesia berharap pemerintah bergegas menanggulangi fenomena ini agar Indonesia tidak tercemari oleh pesta LGBT. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa eksistensi LGBT di Indonesia belumlah diterima sepenuhnya oleh masyarakat, karena dianggap sangat bertentangan dengan norma, agama serta mengingat bahwa secara filosofis Indonesia memiliki pondasi negara yang kuat yaitu Pancasila, menurut nilai-nilai yang berlaku, perilaku LGBT tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat.
Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin Sugiarto, Dido Oksi; sulistiyono
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2122

Abstract

Rumusan masalah: Bagaimana efektivitas Pasal 7 UU 16/2019 tentang Perubahan UU 1/1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin Tujuan penelitian: Mengetahui efektivitas Pasal 7 UU 16/2019 tentang Perubahan UU 1/1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan dokumen-dokumen hukum yang terkumpul akan dilakukan analisis, khususnya deskripsi, penafsiran, dan sistematisasi. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perlu direvisi dan ditambahkan dalam hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu direvisi agar sesuai dengan kondisi dan permasalahan saat ini, terutama terkait perkawinan siri yang sering dilakukan masyarakat Indonesia tanpa perlu mendaftar ke KUA. Perlu aturan tegas untuk cegah perkawinan siri. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh undang-undang, petunjuk, infrastruktur, kebutuhan masyarakat, dan kebudayaan. Dalam UU No. 16 Tahun 2019, rentang usia perkawinan adalah lulus SMA. Jenjang Perguruan Tinggi (S1) biasanya pada usia 21-22 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa usia minimum untuk masuk perguruan tinggi adalah 19 tahun setelah menyelesaikan SMA. Pemalsuan ketentuan usia akan dikenakan sanksi.
Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia) Devina; Khairani, Nisya Hamidah; Sari, Ameliya Ratna; Toe Labina, Maria Sesilia; Rahmandika, Surya Afif; Wijaya, Mustika Mega
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2123

Abstract

Berawal dari gugatan IKEA Swedia kepada IKEA PT. Ratania Khatulistiwa Indonesia, dimana gugatan tersebut atas dasar bahwa terdapat kesamaan nama merek, selain itu penggugat beralasan bahwa tergugat dipandang tidak beritikad baik karena terdapat motif tergugat meniru dan mengambil keuntungan dari popularitas merek “IKEA”. Namun dalam perlawanan tergugat membuktikan bahwa merek IKEA Swedia sudah 3 tahun tidak digunakan, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan penyelesaian sengketa ini dilakukan di Indonesia dan kompetensi hakim dalam menentukan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan Hukum Perdata Internasional. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif dan yuridis yang berdasarkan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa dalam perdagangan harus memperhatikan perkembangan mereknya sendiri baik masih digunakan atau tidak agar tidak terjadi perebutan merek karena ada undang-undang yang mengatur bahwa jika merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut maka dapat dihapuskan secara hukum dari badan pendaftaran merek umum.
Protes Mahasiswa Terhadap UU Cipta Kerja Azura, Azalia Zalfa; Sa’di, Dianti Ramadhani; Laila, Ibtisamah; Oktaviani Sidauruk, Titta Sara; Fakhriani, Rakhmah; Nugraha, Dadi Mulyadi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2125

Abstract

Ide terbaru dalam proses legislatif Indonesia adalahhukum omnibus. Hukum omnibus, yang menggabungkan beberapa hukum menjadi satuperaturan, disebut sebagai "universum broom." Hukum Omnibus melayani tujuan yang berguna dalammenyederhanakan peraturan yang dianggap rumit, tidak jelas, dan tidak efektif. Ketidaksetujuan publikterhadap perubahan ini tidak disebabkan oleh batas waktu 100 hari Presiden Jokowi atau kurangnyapartisipasi dari banyak pihak dalam proses; sebaliknya, itu adalah hasil dari faktor-faktor pentingyang harus diperhitungkan karena mereka adalah salah satu kekhawatiran utama dari rancangan undang-undang. Berikut adalah analisis dan hasil yang didapatdari penelitian iniUndang-Undang Cipta Kerjamenimbulkan berbagai gejolak pada saat disahkankarena menimbulkan kerancuan dan kebingungan bagisemua pihak baik dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menolakpengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti oleh berbagai macamelemen, salah satunya masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini terdiri dari beberapa gerakan, yaitu gerakandari non pemerintah seperti serikat buruh, aliansimahasiswa serta elemen masyarakat lainnya. Aksi inijuga didukung oleh FRI (Fraksi Rakyat Indonesia) yang menyatukan 40 organisasi ke dalam aliansi untukmenolak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja.
Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara Alvandi, Agung; Putri, Nasya Aliyyah; Sadiah, Yusabbihu Zafarina; Yohanes; Dienullah, Muhammad Dhava
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2132

Abstract

Perceraian merupakan sebuah kenyataan dalam pernikahan antar ras meskipun tujuan menikah adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, Namun karena suami dan istri mempunyai adat istiadat, praktik budaya dan hukum yang berbeda, maka pertengkaran yang berujung pada perceraian sangat mungkin terjadi. Akibat hukum perceraian antara lain sengketa hak asuh anak, sengketa hak mantan istri dan suami, bahkan sengketa harta perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum hak asuh anak. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui tinjauan pustaka sehingga digunakan sebagai data sekunder yang bersumber dari hukum. Sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk naratif. Penelitian ini menggunakan teori hukum perdata Internasional yang didalamnya mengandung fakta yang relevan baik dalam aspek territorial maupun aspek subjek hukum, serta teori perlindungan hukum yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban serta jaminan kebebasan dan hak yang tidak terbatas. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika anak- anak lahir diluar perkawinan dan perkawinan tersebut kemudian putus, pengadilan akan memberikan hak asuh atas anak-anak dibawah umur tersebut kepada ibu nya. Tunjangan anak bagi anak di bawah umur di bayar oleh ayah dan ibu sampai anak tersebut cukup umur untuk menghidupi diri nya sendiri atau sampai ia menikah. Selain itu, status kewarganegaraan anak dapat dilihat dari keturunan lahir dari pernikahan campuran maka anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan ganda sampai dengan umur 18 Tahun, setelah itu anak bebas memilih sendiri kewarganegaraanya.
Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban Coorporate Social Responsibility: (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.53/PUU-VI/2008 tentang Judicial Review pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) Yahya, Michael Gerarrldino; Reykasari, Yunita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2136

Abstract

Perusahaan yang merupakan badan usaha dan berada di tengah masyarakat harus memperhatikan kondisi lingkungan maupun masyarakat yang terdapat disekitarnya sehingga yang tidak merusak ataupun berdampak merugikan, setidaknya tentang menghilangkan atau mengurangi dari dampak negatif dari pendirian serta kegiatan produksi perusahaan. Untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi PT yang tidak melakukan kewajiban Coorporate Social Responsibility berdasarkan studi dari Putusan MK RI No. 53/PUU-VI/2008 tentang Judicial Review Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Pendekatan yang dilaksanakan melalui cara melangsungkan telaah terhadap seluruh undang-undang maupun peraturan yang mempunyai keterkaitan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi. Hendaknya pemerintah selaku pembuat undang-undang lebih ditegaskan lagi perarturan tentang sanksi dari pelanggaran Coorporate Social Responsibility di pasal yang sudah dijelaskan agar tidak menimbulkan kekaburan norma. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR berdasarkan studi dari putusan Mahkamah Konstitusi RI No.53/PUU-VI/2008 tentang judicial review  pasal 74 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang PT.

Page 5 of 33 | Total Record : 321

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September