cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ina Heliani
Contact Email
jurnalhukumumt@gmail.com
Phone
+6281316352225
Journal Mail Official
jurnalhukumumt@gmail.com
Editorial Address
Jl. Cipinang Besar No.2, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Jatinegara, Kota Jakarta Timur,13410
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Yure Humano
Published by Universitas Mpu Tantular
ISSN : -     EISSN : 3026751X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Yure Humano : merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular . Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya (fokus dan ruang lingkup Jurnal Yure Humano terletak pada bidang Hukum) Jurnal Yure Humano merupakan hasil penelitian berupa tulisan baik dari kalangan civitas akademika Universitas Mpu Tantular . Jurnal ini merupakan hasil sumbangsih Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Mpu Tantular. Jurnal tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa/i, masyarakat, para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum. Jurnal Yure Humano ini telah diregistrasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 74 Documents
 1   2   3   4   5 
TENAGA KERJA OUTSOURCING EDY SUPRIYANTO
YURE HUMANO Vol 3 No 1 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian iniu memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing lama di Indonesia Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja outsourcing PT Six Ems Indonesia di Karawang Metode penelitian Dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui problematika outsourching dan juga penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil studi pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Pada prakteknya perusahaan memberlakukan peraturan di luar apa yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Suatu ketentuan yang memberikan perlindungan efektif berkenaan dengan kedudukan pekerja waktu tertentu di mana berada, terdapat pekerja Outsourcing dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Pengadilan, Jakarta : Penerbit PT. Ha Grafindo Parsada, 2004 : 33 ) yang Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan, "Bilamana ketentuan yang diuraikan tentang sifat pekerjaan waktu tertentu sesekali selesai, paling lama 3 tiga ) tahun. musiman, berhubungan dengan produk baru, bukan bersifat tetap, perpanjangan satu kali, pembaharuan satu kali, maka pekerja itu demi hukum menjadi pekerjaan untuk waktu tidak tertentu atau dapat dikatakan sebagai pekerjaan tetap. Kata Kunci: Outsorcing, Tenaga Kerja, Undang-Undang.
UPAYA HUKUM DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG HOTMAN SITORUS
YURE HUMANO Vol 3 No 1 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan lokasi yang strategis Saluran korban perdagangan orang untuk berbagai tujuan seperti diperdagangkan untuk menjadi prostat. tentara, atau tidak dalam pekerjaan yang dibayar. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana masalah perdagangan orang secara luas Metode penelitian ini adalah penelitian normatif penelitian urgensi kelahiran undang-undang yang khusus menangani hal ini sebagai akibat dari maraknya nerwork dan kartu kriminal terorganisir yang tidak terorganisir baik antar negara, maupun di dalam negara, negara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk mengupas persoalan perdagangan orang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak Pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur (Pasal 297 KUHP) telah mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan di anak di bawah umur, ini dianggap tida efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah trafficking terorganisir. Dengan demikian, urgensi dilahirkannya Undang-Undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir baik yang bersifat antar-negara, maupun dalam negeri sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak azasi manusia. Kata Kunci: Human, Traficking, Perdagangan Orang, Tindak Pidana.
HAK SUARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MANDUS MARPAUNG
YURE HUMANO Vol 3 No 1 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menentukan kuorum dan persetujuan RUPS harus diperhitungkan dalam setiap saham tanpa hak suara yang ditentukan dalam anggaran dasar dan perundang-undangan perseroan Saham dengan hak suara yang tidak diperhitungkan dalam menentukan kuorum dan juga tidak diperhitungkan dalam keputusan yang diatur dalam pasal 84 ayat 2 peraturan perundang-undangan perseroan terbatas yang meliputi 1. Saham perseroan sendiri yang dimiliki perseroan : 2. Saham induk perseroan yang dimiliki anak perusahaan secara langsung dan tidak langsung. Setiap notaris dalam suatu akta atau akta pernyataan keputusan rapat rapat harus secara cermat dan teliti memperjelas dan memverifikasi dokumen-dokumen perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan undang-undang. Ketentuan atau peraturan dan penjelasan mengenai klasifikasi saham Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tanpa suara tercantum di dalam Pasal 53 hal itu dirumuskan untuk menghindarkan adanya hubungan khusus antara Induk Perseroan dengan anak Perseroan. Kepentingan pemegang saham di dalam Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan maksud dan tujuan investasinya di dalam Perseroan Terbatas apabila kepemilikan saham diklasifikasikan tanpa suara. Kata Kunci: Hak Suara, Pemegang Saham, RUPS, Perseroan Terbatas .
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN MENGENAI PERBEDAAN LUAS DAN KETERLAMBATAN PENYERAHAN SATUAN RUMAH SUSUN PURBANDARI
YURE HUMANO Vol 3 No 1 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhir-akhir ini banyak menawarkan unit rumah susun dengan penjualan unit rumah susun jual pra proyek. Sehingga pada sistem penjualan tersebut diterapkan sistem pemesanan yang kemudian akan dituangkan ke dalam Perjanjian Jual Beli (PKS) yang sering dibuat dengan klausula baku yang antara lain memuat klausul tentang selisih yang sangat besar antara unit yang tercantum dalam SPA dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik rumah susun dan klausul tentang keterlambatan penyerahan proyek perumahan unit. Sering kali klausula baku merugikan pembeli karena dengan adanya klausula tersebut, pembeli tidak dapat menuntut ganti rugi. Padahal tidak jarang luas bangunan berbeda sangat signifikan. Penulisan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan sifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pengumpul data berupa studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pencantuman klausula baku dalam PPJB rumah susun dibolehkan sepanjang PPJB dengan klausula baku tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, asas kepatutan dan asas keadilan dan memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sehingga PPJB tersebut tetap sah. Akan tetapi karena klausula baku mengenai perbedaan luas dan keterlambatan penyerahan unit satuan rumah susun cenderung merugikan pembeli dan bertentangan dengan undang undang sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen, maka klausula baku yang demikian dapat dituntut pembatalannya. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli yang apabila terjadi perbedaan luas unit satuan rumah susun maupun yang mengalami keterlambatan penerimaan unit satuan rumah susun adalah mendapat perlindungan hukum dari UU Perlindungan Konsumen Pasal 19,Pasal 1239 dan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pembeli dapat menuntut ganti kerugian dengan cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri atau penyelesaian melalui Arbitrase BANI. Kata Kunci: Perjanjian, Klausula Baku, Keterlambatan, Rumah Susun .
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MEREK DAGANG WIWIK SRI WIDIARTI
YURE HUMANO Vol 3 No 1 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, khususnya bagi pengguna merek produk yang beredar di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna merek yang mutunya dan mutunya diragukan. Banyaknya pelanggaran HAKI pada merek produk yang ternyata lebih murah dan berkualitas serta kuliatasnya lebih rendah, sehingga dapat merugikan konsumen sebagai pengguna barang dengan kualitas di bawah standar yang lebih rendah dari nilai harga yang dibayarkan. pendekatan yang menitikberatkan pada data sekunder, kemudian menggunakan metode studi kepustakaan, dan didukung oleh data primer dari penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk merek adalah penting, karena banyaknya kasus-kasus pelanggaran merek yang ditemukan di masyarakat Penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan dan sanksi bagi konsumen yang dirugikan haknya. oleh produsen sebagai pemilik merek yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Diferensiasi pada tanda, warna merek suatu produk dengan produk sejenis lainnya dapat dilihat dan dirasakan oleh konsumen yang sudah terbiasa dan terikat menggunakan merek tertentu. Kata Kunci: Perlindunganh, Konsumen, Merek, Merek Dagang.
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP LIBERALISASI PERDAGANGAN DIBIDANG JASA OLEH NEGARA-NEGARA ASEAN MELALUI AFAS ANDRE MANUPUTI
YURE HUMANO Vol 3 No 2 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana negara-negara anggota memberlakukan negara-negara AFAS dalam lingkup GATS dan bagaimana implikasinya, serta bagaimana penerapannya secara efektif kepada negara-negara peserta AFAS, di negara-negara Asean ini dan untuk mengetahui AFAS dapat mempengaruhi sejauh mana jasa industri di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan teknik library research atau penelitian kepustakaan (studi bahan bacaan seperti buku, perjanjian internasional. Datadata yang diperoleh selama penelitian kemudian, baik data primer, maupun data sekunder yang telah diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis, penulis akan menganalisis data kualitatif yang diperoleh untuk menyajikan hasilnya secara deskriptif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut 1). Aturan perdagangan jasa regional yang dilakukan dengan bertabrakan dengan prinsip-prinsip umum yang umum berlaku di WTO, prinsip non-diskriminasi dan sebagai perlakuan nasional. Namun aturan yang dibuat dalam GATS adalah payung komersial atau bisnis jasa yang dibuat dengan kemudahan penegakan prinsip-prinsip tersebut, 2) yang dengan sendirinya menerapkan prinsip MFN AFAS (Most Favored Nation), Non diskriminatif. Transparansi. Sebuah mekanisme pelaksanaan Liberalisasi Progresif dana digariskan dalam AFAS. Mekanisme AFAS dilaksanakan dengan melakukan serangkaian negosiasi di bawah ASEAN Cordinating Committee on Services (CCS), yang mengkoordinir kelompok kerja 6 sektor jasa, yaitu bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata, dan teknologi serta informasi telekomunikasi 3) . Industri jasa Indonesia berkembang sangat pesat dibawah AFAS A dengan nilai kontribusi sektor jasa 2007a terhadapa PDB Indonesia mencapai kurang lebih 43%. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa sektor perdagangan jasa di Indonesia tumbuh cukup pesat dan mempengaruhi perekonomian domestik. Oleh karena itu, penulis kemudian memberikan saran. 1) perlu mengakomodir negara-negara ASEAN yang berada di luar konteks ASEAN, dengan memperbanyak kerjasama antar negara mitra ASEAN di luar ASEAN (External Cooperation) 2) Negara-negara. Kata Kunci:Kajian Hukum, Liberalisasi Perdagangan, Asean, Afas .
KAJIAN PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA WIDIYANTO P
YURE HUMANO Vol 3 No 2 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi Non-Pemerintah didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan oleh individu atau sekelompok individu, yang secara sukarela nirlaba memberikan layanan kepada orangorang biasa. Dalam konsep masyarakat sipil, LSM yang bercirikan kemandirian bantuan pemerintah berperan penting dalam memperkuat proses gerakan demokrasi dengan memberdayakan masyarakat sipil melalui kegiatan pendampingan, dan pendampingan. Dari statusnya yang menonjol, LSM harus mampu berperan memperbaiki kondisi saat ini guna mewujudkan masyarakat madani yang kuat dan mandiri melalui advokasi publik pemberdayaan masyarakat, serta pemantauan kebijakan daerah. Keberadaan dan peran LSM di Indonesia telah memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat sipil yang lebih kuat. Namun, tidak semuanya menunjukkan niat yang baik karena beberapa LSM masih melenceng dari fungsi dasarnya. Kajian tentang peran LSM di Indonesia menghasilkan beberapa distorsi peran yang tidak disengaja dari organisasi dalam melaksanakan tugasnya, seperti motif berorientasi keuntungan, kurangnya sumber daya dan profesionalisme, latar belakang profesional yang bervariasi dari para aktivis yang terlibat, konsep ideologis yang tidak jelas dan kelonggaran. regulasi yang membatasi organisasi. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya yang perlu diperhatikan agar peran LSM-LSM tersebut pada jalur yang diharapkan, sebagai playmaker masyarakat sipil. Upaya tersebut dapat berupa reposisi, baik secara internal maupun eksternal. Kata Kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Sipil, Kajian Hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM PERSAINGAN CURANG DALAM PENGGUNAAN MEREK PURBANDARI
YURE HUMANO Vol 3 No 2 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasar. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial Merek sering kali banyak sehingga suatu perusahaan dengan aset bernilai daripada perusahaan yang sebenarnya Pengusaha biasanya mencoba untuk mencegah orang lain menggunakan merek mereka Jadi pentingnya penggunaan merek maka perlindungan hukum untuk merek menjadi suatu hal yang harus diperoleh mengingat persaingan dunia usaha yang curang dalam penggunaan suatu merek sangat sering terjadi Peniruan suatu merek tindakan yang sudah dikenal masyarakat luas hingga tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan/persaingan curang tidak berdasar dengan itikad baik Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif penelitian deskriptif dengan sifat yang dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan terseir, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No.15 Tahun 2001 terhadap pelanggaran berupa persaingan curang dalam penggunaan Merek adalah bertujuan untuk menjamin suatu bisnis dilakukan dengan praktik jujur oleh para pesaing dalam perdagangan. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap Merek terdaftar. Oleh karenanya diharapkan setiap pemilik Merek agar mendaftarkan Mereknya ke Dirjen HAKI agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap Mereknya. Kata Kunci: Merek, Perlindungan Merek, Persaingan Curang.
HAKIM TIDAK TERIKAT TERHADAP KETERANGAN AHLI HOTMAN SITORUS
YURE HUMANO Vol 3 No 2 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Para ahli hukum pidana memberikan pendapat hukum dan penjelasan hukum dari para ahli untuk menangani suatu perkara pidana, sehingga penjelasan para ahli pidana rendah tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sah yang akan menentukan keyakinan hakim dengan terpenuhinya suatu alat bukti hukum yang harus mendukung. satu atau beberapa alat bukti lain agar kekuatan pembuktiannya lebih sempurna. Permasalahan tentang bagaimana peran identitas kerabat dalam proses persidangan dan pengaruhnya terhadap putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian identitas kerabat adalah penjelasan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan khusus dalam kaitannya dengan suatu perkara pidana untuk memperjelas suatu penyidikan. Ini merupakan bukti materil dalam pasal 184/KUHP, dan tuntutan untuk menjadi kerabat dalam memberikan pendapat hukum dan identitas hukum pidana kerabat dari agen polisi, penasihat pengadilan untuk didengar dan diminta di pengadilan umum. Hal ini belum diakui di depan umum karena aparat hukum masih mencari kerabat secara pribadi. Kata Kunci: Keteranganh Ahli, Hamim, Pembuktian.
TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALUR TRANSJAKARTA SAMBUNGAN SIBARANI
YURE HUMANO Vol 3 No 2 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan Kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk kejahatan yang mengadopsi bentuk kesalahan dalam bentuk kelalaian memiliki masalah baru dengan keberadaan moda transportasi Transjakarta. Kasus ini berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi di jalur khusus bus transjakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan bentuk kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakarta Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah yuridis normatif dengan menggali lebih dalam dengan konsep omission. Kasus ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu bentuk kelalaian oleh teori-teori lain yang terkait dengan penelitian ini yang bertipe deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini penulis berafiliasi dalam satu bidang ilmu, yaitu ilmu hukum. Data penelitian merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan data tambahan yang telah dilakukan, hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan penerapan konsep kelalaian dalam kecelakaan di jalur TransJakarta kecelakaan secara umum . Selain itu, hal yang sangat berbeda antara penerapan pertanggungjawaban pidana di kereta api dengan jalur khusus TransJakarta. Hal ini, dapat disimpulkan bahawa suatu kecelakaan di jalur TransJakarta tidak berbeda dengan kecelakaan lalu lintas pada umumnya dan bukan kecelakaan khusus yang memiliki pertanggungjawaban pidana khusus pula. Kata Kunci : Tindak Pidana Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas, Busway.

Page 3 of 8 | Total Record : 74

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2024): YURE HUMANO JOURNAL Vol 7 No 2 (2023): YURE HUMANO JOURNAL Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL Vol 5 No 1 (2021): YURE HUMANO JOURNAL Vol 4 No 2 (2020): YURE HUMANO JOURNAL Vol 4 No 1 (2020): YURE HUMANO JOURNAL Vol 3 No 2 (2019): YURE HUMANO JOURNAL Vol 3 No 1 (2019): YURE HUMANO JOURNAL Vol 2 No 2 (2018): YURE HUMANO JOURNAL Vol 2 No 1 (2018): YURE HUMANO JOURNAL Vol 1 No 2 (2017): YURE HUMANO JOURNAL Vol 1 No 1 (2017): YURE HUMANO JOURNAL More Issue