Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah adalah jurnal yang terbit 3 kali setahun pada bulan Maret, Juli, dan November. Jurnal ini merupakan jurnal kajian ilmu agama, tidak hanya mengacu pada satu agama saja, ada 6 agama yang diakui di Indonesia bisa diterima pada jurnal ini. Selain itu jurnal ini juga membahas tentang pengajaran dalam ilmu agama khususnya yang ada di Indonesia. Isu-isu mutakhir yang berkaitan dengan agama dan multikultur budaya juga dibahas dalam jurnal ini. Kami mengundang bagi para akademisi dan praktisi untuk menulis di jurnal ini guna menambah khasanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu agama dan dakwah.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[JARIMAH HUDUD ZINA BAGI PELAKU YANG TELAH MENIKAH DAN BELUM MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Rahil Khalisa]]>;
<![CDATA[Rangga Putrana]]>;
<![CDATA[Renaldy Sundara Salim]]>;
<![CDATA[Shofa Zahira Arrumaisha]]>;
<![CDATA[Deden Najmudin]]>
<![CDATA[ Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1499
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukuman jenis jarimah hudud berupa zina dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur dari sumber-sumber hukum Islam baik Al-Quran, Hadis, maupun pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman zina dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah hudud yang hukumannya telah ditetapkan dalam nash-nash syariah. Hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan zina adalah rajam atau dilempari batu hingga meninggal. Namun hukuman ini hanya dapat diberlakukan dengan syarat adanya empat saksi yang menyaksikan perbuatan zina secara langsung. Jika tidak terpenuhi, maka hukuman tidak dapat dijatuhkan. Hukum Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan hukuman zina untuk menjaga martabat manusia serta mencegah kesalahan dalam penegakan hukum. Kesimpulannya, jarimah zina memerlukan bukti yang sangat kuat dan penerapannya harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM KASUS LGBT ]]>
<![CDATA[Amalia Fakhrana Suhandy]]>;
<![CDATA[Ana Siti Nurjannah]]>;
<![CDATA[Aulia Nisa Alghaida]]>;
<![CDATA[Enrica Nurliz]]>;
<![CDATA[Deden Najmudin]]>
<![CDATA[ Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1504
<![CDATA[Fenomena perilaku LGBT saat ini banyak terjadi di masyarakat. LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, dan mengacu pada jenis penyimpangan seksual selain perzinahan dan pencabulan. Salah satau dampak yang paling menonjol adalah munculnya rasa takut di semua sektor masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Teknik penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan tujuan menyajikan gambaran umum mengenai hukum LGBT adalah penafsiran tulisan-tulisan keagamaan, khususnya Al-Qur’an dan Hadits. Menurut ulama tertentu, Al-Qur’an dan Hadits mengajarkan bahwa pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, dan bahwa homoseksualitas merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama. Asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila mempunyai landasan hukum yang jelas. Konsep legalitas penanganan LGBT di Indonesia mewakili skenario yang cukup rumit. Salah satunya adalah tidak adanya undang-undang federal yang menginzinkan pernikahan sesama jenis. Meskipun daerah tertentu mempunyai undang-undang yang mencegah diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, namun belum ada undang-undang federal yang mengatur hal tersebut.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN MENURUT PASAL 44 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Firdha Adelia Putri]]>;
<![CDATA[Intan Rahayu Kholillah]]>;
<![CDATA[Jhian Nafizha Hamada]]>;
<![CDATA[M. Haikal Gibran]]>;
<![CDATA[Deden Najmudin]]>
<![CDATA[ Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1508
<![CDATA[Hak untuk mempertahankan nyawa, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda, serta nyawa orang disekitarnya, adalah milik setiap manusia. tindakan tersebut adalah tindakan yang disebut Pembelaan terpaksa (Noodweer). Perbuatan menyerang atau membunuh adalah tindak pidana, namun diatur dalam Pasal 49 KUHP perbuatan penyerangan hingga pembunuhan tersebut dengan tujuan pembelaan terpaksa tidak dijatuhi pidana. Sedangkan pembunuhan oleh pelaku yang terganggu jiwanya atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari perspektif hukum pidana Islam masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Dalam hukum pidana seharusnya seorang Hakim wajib memperhatikan dari setiap faktor dan kondisi pelaku sebelum memutus perkaranya dan Hakim juga harus bisa mengetahui peristiwa- peristiwa terkait, semisal mengoreksi kebenaran dan memperkirakan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan jika pelaku merupakan pengidap gangguan kejiwaan. Fokus permasalahan dari penelitian ini 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan dalam pasal 44 Kuhp ? 2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan sumber primer dan sekunder, data penelitian dihimpun dengan pembacaan, dan kajian teks (teks reading) dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode content analysis. Penelitian ini menghasilkan Kesimpulan akhir sebagai berikut : Pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (oDgJ) dapat dikenakan hukuman. Namun untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut pelaku haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Pertanggungjawaban antara pidana pembunuhan bagi pengidap gangguan jiwa menurut hukum positif dengan hukum pidana Islam adalah relevan karena keduanya menghapuskan pertanggungjawaban bagi pengidap gangguan jiwa dikarenakan tidak mampunya pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pengecualian kepada proses pengadilan bagi si pelaku.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH ZINA ]]>
<![CDATA[Aghnat ‘Aliyah]]>;
<![CDATA[Alvira Manindara Salampessy]]>;
<![CDATA[Candra Maulana Mochamad Yusuf]]>;
<![CDATA[Deden Najmudin]]>
<![CDATA[ Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1514
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana perzinahan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek pembuktian dalam tindak pidana perzinahan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Sebagai suatu perbuatan yang melibatkan norma-norma moral dan agama, perzinahan menjadi perhatian khusus dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menggali proses pembuktian dalam kasus perzinahan dengan merinci hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur pembuktian dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat bagaimana defenisi, sanksi dan alat bukti zina dalam Qanun jinayat. Dalam Qonun Jinayat tidak mengkategorikan zina sebagai perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan saja melainkan turut mengkategorikan sebagai perbuatan yang tercela yang merusak moral dan garis keturunan seorang manusia. Oleh karena itu yang dikenakan hukuman adalah bagi pelaku yang telah terikat dengan ikatan perkawinan, sedangkan dalam pandangan Qanun Jinayat pelaku yang telah menikah maupun belum tetap sama-sama di hukum, bedanya yang menikah lebih berat hukumannya dari pada yang belum menikah, hal ini dikarenakan pelaku yang sudah menikah sudah pernah melakukan jima’ yang sah.]]>
<![CDATA[ANALISIS JARIMAH QISHAS TERHADAP PELAKU TERORISME DI INDONESIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Deden Najmudin]]>;
<![CDATA[Ahnaf Nur Fauzan Romadhon]]>;
<![CDATA[Aulia Alzahra Radian]]>;
<![CDATA[Diyah Khalida]]>;
<![CDATA[Lailatul Andini]]>
<![CDATA[ Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1525
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberitahu kepada pembaca bagaimana Indonesia menerapkan konsep jarimah qisas kepada para pelaku terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan hukum islam normatif yakni klinis hukum atau legal research. Lalu sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Penerapan Jarimah Qishash dalam Konteks Terorisme di NKRI mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di negara ini. Penerapan hukuman ini dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keadilan dan keabsahan hukum. Namun penerapan Jarimah Qishash tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses peradilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di NKRI. Jika di implementasikan maka hukuman yang sesuai dengan kasus tindak pidana terorisme yaitu hukuman mati karena sudah menghilangkan nyawa orang lain dan didalam jarimah qishah diatur sesuai dengan Semua fuqaha sepakat bahwa pembunuhan merupakan hal yang haram dilakukan dan memiliki implikasi di dunia dan akhirat.]]>
<![CDATA[TRADISI MASYARAKAT BANJAR ZIARAH KE KUBAH HABIB BASIRIH (HABIB HAMID BIN ABBAS BAHASYIM) ]]>
<![CDATA[RIKA]]>;
<![CDATA[KHASYI'IN, NURIL]]>
<![CDATA[ Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1529
<![CDATA[Ziarah kubur dalam tradisi Islam merupakan perjalanan spiritual untuk memetik sumber barokah yaitu dengan berkunjung ke makam para wali atau ulama yang dianggap memiliki kharisma atau karomah. Adapun bagi mayarakat Banjar, ziarah kubur sudah menjadi tradisi yang turun temurun, biasanya tempat yang sering diziarahi diantaranya adalah Makam Keramat Kubah Babib Basirih. Tradisi berziarah ke Kubah Habib Basirih ini lengkap dengan berbagai macam fenomena kepercayaan, tujuan, hingga motif masyarakat untuk berziarah yaitu antara lain melaksanakan nazar, ingin mendapat kesembuhan dari penyakit, ingin mendapat berkah, ingin mendapat rezeki yang lebih baik, ingin mendapat jodoh, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena masyarakat Banjar mengenal Habib Basirih adalah ulama Banjar yang merupakan dzuriat Rasulullah SAW dan seorang wali Allah yang masyhur dan majdzub, yaitu diangkat Allah SWT akal basyariyyah (akal kemanusiaan) diganti dengan akal rubbaniyyah (ketuhanan). Sang Habib sangat terkenal dengan karomahnya sehingga banyak masyarakat yang datang untuk berziarah. Tidak hanya masyarakat kota Banjarmasin yang mengetahui popularitas Habib Basirih, melainkan juga orang-orang dari luar kota Banjarmasin. Bahkan mereka yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Selatan seperti Kalimantan Tengah, hingga Pulau Jawa. Oleh karena itu, tradisi ziarah ke Kubah Habib Basirih inipun sarat akan nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak. Dari ketiga nilai tersebut maka dapat membuat masyarakat semakin semangat dalam berziarah dan menambah rasa kecintaan masyarakat kepada Habib Basirih.]]>
<![CDATA[SYUBHAT DALAM PELAKSANAAN HUDUD MENURUT MUHAMMAD ABU ZAHRAH ]]>
<![CDATA[Deden Najmudin]]>;
<![CDATA[Januar Hukmawa Janatino]]>;
<![CDATA[Meisa Sobariah]]>;
<![CDATA[Ihsan Maulana]]>;
<![CDATA[Imam Al Hafiz]]>;
<![CDATA[Elsya Alfirani]]>
<![CDATA[ Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1530
<![CDATA[Dalam hukum Islam, "jinayah" dan "jarimah" merujuk pada tindak pidana. Ada perbedaan pandangan terutama terkait dengan pidana hudud dan qishash. Dalam teori syubhat, kesamaran atau ketidakjelasan bisa terjadi dalam kasus pidana. Artikel ini menjelajahi pandangan Muhammad Abu Zahrah terhadap syubhat dalam pelaksanaan hudud, dengan harapan memberikan wawasan kritis terhadap permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang sedang berlangsung. Studi pustaka digunakan sebagai pendekatan penelitian. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam hukum Islam, konsep syubhat (keraguan) mengacu pada ketidakpastian atau keraguan yang muncul dalam pembuktian suatu tindakan kriminal. Dalam konteks hukum pidana Islam, pembuktian harus memenuhi standar kepastian yang tinggi. Syubhat dapat muncul ketika bukti tidak cukup jelas atau ada keraguan dalam proses pembuktian. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batas waktu untuk menyajikan bukti dan menerapkan hukuman hudud dalam kasus syubhat. Beberapa ulama berpendapat bahwa batas waktu untuk menyajikan bukti adalah sampai saat hukuman dijatuhkan, sementara yang lain berpendapat bahwa batas waktu itu berakhir sebelum hukuman dijatuhkan. Meskipun ada perbedaan pendapat, prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam menetapkan hukuman tetap menjadi fokus utama.]]>
<![CDATA[STUDI KOMPARATIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM KASUS PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ]]>
<![CDATA[Abraar Arrahmaan]]>;
<![CDATA[Andriani Saputri Lukman]]>;
<![CDATA[Basmah Ahmad Masykur]]>;
<![CDATA[De Riziq Thayyib]]>;
<![CDATA[Deden Najmudin]]>
<![CDATA[ Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1533
<![CDATA[Penelitian ini mempunyai tujuan agar memahami persamaan dan perbedaan, pengaturan percobaan tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan peneliti bersifat penelitian yuridis normatif. Kemudian peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Kesimpulannya adalah Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dasar pembentukan peraturan hukum pidana di Indonesia terkait dengan upaya pencurian. Fokus penelitian difokuskan pada menganalisis perspektif hukum pidana Islam terhadap percobaan pencurian dan membandingkan Ketentuan Umum Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum pidana Islam terkait upaya pencurian. Dokumen tersebut memberikan gambaran ringkas tentang pencurian dan cara pengklasifikasikannya sebagai tindak pidana. Juga dibahas mengenai peraturan hukum mengenai percobaan pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam. Analisis ini menyimpulkan bahwa perbandingan antara KUHP dan hukum pidana Islam dapat menjadi panduan untuk merumuskan KUHP yang lebih baik, seperti menghapus elemen kesengajaan yang sulit dibuktikan atau memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau upaya sesuai dengan keinginan pelaku.]]>
<![CDATA[FILSAFAT ILMU: IDE, GAGASAN, PENALARAN DAN LOGIKA SEBAGAI DASAR PENGETAHUAN ]]>
<![CDATA[Fadila Afni]]>;
<![CDATA[Elvida Rosif]]>;
<![CDATA[Lou Fatahilla]]>;
<![CDATA[Muhammad Iqbal Baihaqi]]>
<![CDATA[ Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1587
<![CDATA[Logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar, juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Logika dapat disistematisasikan menjadi beberapa golongan hal tersebut tergantung dari perspektif mana kita melihatnya dilihat dari kualitasnya, logika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu logika naturalis (logika alamiah) dan logikaartifisialis (logika ilmiah). Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap dan bertindak. Sikap dan tindakannya yang bersumber pada pengetahuan yang didapatkan melalui kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi penalaran merupakan suatu proses berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik kesimpulan mendapatkan pengetahuan baru.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PENGAKUAN SAKSI SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN JARIMAH ]]>
<![CDATA[Salsabilla Firmanda]]>;
<![CDATA[Siti Hanifa Oktavia]]>;
<![CDATA[Deden Najmudin]]>
<![CDATA[ Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 3 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.4236/tashdiq.v2i1.1617
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki proses pembuktian suatu perbuatan jarimah (tindak pidana) dalam konteks hukum pidana Islam. Pidana Islam merupakan sistem hukum yang memiliki landasan utama pada hukum syariah, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pidana dan pembuktian suatu tindak pidana. Pembuktian dalam hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip khusus yang harus diikuti. Artikel ini mengeksplorasi berbagai metode dan persyaratan yang diterapkan dalam pembuktian suatu perbuatan jarimah. Prinsip utama melibatkan konsep syahadah (saksi), ikrar (pengakuan), dan dalil (bukti) yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan dan kontroversi yang mungkin muncul dalam proses pembuktian suatu tindak pidana dalam pidana Islam. Dengan menggali lebih dalam pada aspek-aspek pembuktian suatu perbuatan jarimah dalam pidana Islam, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam mengatasi masalah pembuktian dalam konteks keadilan pidana.]]>
