cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fachrudin Sembiring
Contact Email
fachrudin.sembiring@atmajaya.ac.id
Phone
+628970100079
Journal Mail Official
natalia.yp@atmajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Gloria Justitia
Published by Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
ISSN : 28094514     EISSN : 28277821     DOI : https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.xxx
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Gloria Justitia adalah jurnal akademik untuk publikasi hasil pemikiran konseptual maupun hasil penelitian di bidang hukum dari akademisi, praktisi maupun mahasiswa hukum. Jurnal ini diterbitkan setahun dua kali Edisi Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 67 Documents
 3   4   5   6   7 
BLOCKCHAIN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGATASI KORUPSI EKSPOR-IMPOR Fitriana, Dwi; Yusdi Putra, Albert Fajar Yuga
Gloria Justitia Vol 4 No 2 (2024): Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.6053

Abstract

Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar dalam sektor ekspor-impor, sering menghadapi tantangan serius terkait korupsi dan penipuan yang menghambat efisiensi dan transparansi. Meskipun terdapat banyak regulasi yang mengatur perdagangan internasional, celah dalam sistem pengawasan dan birokrasi yang kompleks sering kali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi dalam proses ekspor-impor, seperti yang terjadi dalam kasus ekspor nikel dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun, menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi dan reputasi negara. Dalam konteks ini, teknologi blockchain hadir sebagai solusi potensial yang dapat meningkatkan transparansi dan keamanan proses ekspor-impor. Blockchain menawarkan sistem pencatatan data yang terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah, sehingga memungkinkan setiap transaksi dalam proses ekspor-impor dapat diaudit dengan mudah. Teknologi ini juga memungkinkan penerapan smart-contracts yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian ketika syarat tertentu terpenuhi, mengurangi peluang manipulasi data dan penyuapan. Dengan mengadopsi teknologi blockchain, Indonesia dapat memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor-impor dan mencegah praktik korupsi serta penipuan yang merugikan negara. Implementasi blockchain dalam rantai pasok global telah terbukti sukses di beberapa negara, seperti China, yang menggunakan VeChain untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam proses perdagangan.
KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nugroho, Edy; Nugroho, Eddy; Adipradana, Nugroho
Gloria Justitia Vol 4 No 2 (2024): Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.6119

Abstract

Korupsi dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat/rakyat, para pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Namun menjadi persoalan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi terhadap korbannya yaitu negara dan khususnya masyarakat/rakyat. Oleh karena itu perlu ada kebijakan untuk mengurangi penderitaan korban (masyarakat/rakyat) dengan memberikan restitusi atau kompensasi. Pasal 35 United Nations Convention Against Corruption mengatur dapat diberikannya kompensasi, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34, 29 November 1985, yang mengadopsi Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mengatur dapat diberikannya restitusi bagi korban tindak pidana. Restitusi lebih tepat untuk dipilih dibandingkan kompensasi, khususnya tipe monetary-community restitution atau tipe servive-community restitution jika korban tindak pidana korupsi lebih bersifat kolektif, dan tipe monetary-victim restitution jika korbannya tunggal. Apabila kebijakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana korupsi akan diterapkan, maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki landasan hukum jelas.
TINJAUAN PENGENAAN BEA MASUK DAN PAJAK IMPOR BARANG KIRIMAN BELANJA ONLINE Melani, Adeline; Doloksaribu, Eddie I.
Gloria Justitia Vol 4 No 2 (2024): Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.6434

Abstract

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, telah menambah pola transaksi perdagangan di masyarakat, semula hanya kegiatan perdagangan luring (offline) dengan bertransaksi tatap muka secara konvensional yang kemudian bertambah dengan kegiatan perdagangan secara daring (online). Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan daring tidak hanya menyasar pasar dalam negeri, juga menyasar pasar luar negeri. Perkembangan ini membawa konsekuensi hukum bagi pemerintah Indonesia, untuk mulai mengaturnya termasuk menerapkan aturan terkait kepabeanan, cukai, dan pajak impor dan ekspor atas barang kiriman. Pemberlakuan aturan ini dalam praktik, perlu ditelaah lebih lanjut, yaitu apakah penerapannya sudah dilaksanakan sesuai prinsip dan aturan yang berlaku, siapa saja yang bertanggung jawab pada bea masuk yang terutang atas barang impor dan bagaimana jika pada saat dilaksanakannya pemeriksaan barang impor oleh instansi yang berwenang, diketahui ada kekurangan  atau kelebihan dari manifes barang serta perlindungan hukum bagi masyarakat jika terlibat sengketa pajak dan atau bea masuk  tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum primer termasuk menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta pelaksanaan di lapangan. Ketentuan pemerintah yang diberlakukan, tidak dibahas secara rinci karena aturan tersebut telah dibuat dengan tujuan menambah penerimaan negara dan melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat sering kali menimbulkan pemahaman multitafsir yang dapat berujung pada sengketa dan yang memerlukan proses penyelesaian sengketa tersendiri.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENAMBANGAN NIKEL: Masalah Perizinan dan Pelindungan Lingkungan Yudhoprakoso, Paulus Wisnu; Fristikawati, Yanti
Gloria Justitia Vol 4 No 2 (2024): Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.6440

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya termasuk sumber daya mineral seperti Timah, Batubara dan Nikel. di mana saat ini nikel menjadi salah satu sumber daya mineral yang banyak dibutuhkan sebagai bahan untuk pembuatan battery baik untuk kendaraan Listrik maupun keperluan lainnya. Dalam aturan yang ada saat ini izin penambangan nikel dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, di mana sebelumnya izin penambangan skala tertentu dapat dikeluarkan oleh Bupati. Namun walaupun Pemerintah Daerah (PEMDA) tidak mengeluarkan izin, tetapi PEMDA mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan penambangan nikel termasuk menindaklanjuti bila ada laporan dari Masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang merugikan Masyarakat. Masalah yang akan dikaji adalah bagaimana peranan PEMDA terkait penambangan nikel. Masalah izin penambangan akan terkait dengan kewajiban pengusaha untuk menaati aturan yang ada termasuk aturan tentang perlindungan lingkungan. Beberapa aturan yang ada telah mengatur tentang peranan PEMDA baik terkait masalah minerba maupun masalah perlindungan lingkungan, namun pelaksanaannya masih belum maksimal karena ternyata beberapa pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya.
DALUWARSA PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI F.H. Eddy Nugroho Nugroho
Gloria Justitia Vol 6 No 1 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.6872

Abstract

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam menindak pelaku tipikor adalah tentang daluwarsa penuntutan terhadap perkara tipikor jika pelaku bersembunyi atau melarikan diri untuk menghindari proses hukum. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan daluwarsa penuntutan perkara tipikor dalam KUHP (WvS), KUHP Baru, UU PTPK dan UNCAC dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi ?. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui apakah pengaturan tentang daluwarsa penuntutan dalam KUHP (WvS), KUHP Baru, UU PTPK dan UNCAC dapat mendukung upaya pemberantasan tipikor. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa daluwarsa penuntutan perkara tipikor mengikuti pengaturan pada Pasal 78 KUHP (WvS) dan Pasal 136 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), serta tidak diatur secara khusus dalam UU PTPK. Pasal 136 ayat (1) huruf d KUHP Baru mengatur tenggang waktu daluwarsa penuntutan yang lebih lama 6 (enam) tahun jika dibandingkan dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP (WvS). Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP Baru mengatur tenggang waktu daluwarsa penuntutan 2 (dua) tahun lebih lama jika dibandingkan dengan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP (WvS). Sehingga pengaturan daluwarsa penuntutan pada Pasal 136 KUHP Baru lebih memberikan dukungan dalam upaya memberantas tipikor, namun hal tersebut belum ideal menurut UNCAC. Dimana Pasal 29 UNCAC mengamanatkan perlu dilakukan pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan bagi perkara tipikor “yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluwarsa,”. Untuk menindaklanjuti amanat Pasal 29 UNCAC perlu dilakukan pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan bagi perkara tipikor dalam UU PTPK dengan tenggang waktu daluwarsa yang lebih lama daripada yang diatur dalam KUHP dan mengatur tentang penundaan kadaluwarsa, agar upaya pemberantasan tipikor lebih efektif.  
Implementation of Legal Protection for Commercial Sex Workers Experiencing Violence Diva Josephina; Feronica
Gloria Justitia Vol 6 No 1 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7588

Abstract

Prostitution is often referred to as a “victimless crime,” overlooking the various forms of violence that a Commercial Sex Worker (CSW) may experience while performing their work. The social stigma attached to CSWs as “immoral” individuals exacerbates this situation, causing them to frequently receive unfair treatment from law enforcement when they become victims of criminal acts. This study discusses the implementation of legal protection for CSWs in accordance with the laws applicable in Indonesia. Prostitution practices implicitly fulfill elements of employment because they involve the sale of services for income generation. However, this work is considered contrary to the moral norms stipulated in Article 52, paragraph (1), of Law Number 13 of 2003 on Manpower, which results in CSWs not being recognized as workers in an employment relationship. On the other hand, several regions, such as DKI Jakarta, Tangerang City, and Aceh, criminalize prostitution through Regional Regulations, further weakening the legal standing of CSWs.This research employs an empirical juridical method by interviewing two individuals working as CSWs in South Tangerang, supported by secondary data from legislation and relevant literature. Legal protection for CSWs can be found under Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. However, such protection largely depends on the willingness of CSWs to report themselves as victims, which is often hindered by fear of stigma and re-victimization. This condition places CSWs in a legal vacuum, leaving them without effective protection.
Legal Protection in the Fair Implementation of Mortgage Rights Frida Nurrahma Masturi; Normalita Destyarini; Asep Herlan
Gloria Justitia Vol 6 No 1 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7904

Abstract

This research aims to analyze the application of the principles of balance and good faith in the enforcement of mortgage rights, with a particular focus on ensuring proportional legal protection for debtors. Although the Mortgage Law provides legal certainty for creditors, execution practices frequently disadvantage debtors, especially regarding auction pricing, notification mechanisms, and creditor conduct in determining default. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study finds that debtor protection should not merely rely on formal declarations of default, but must also consider factual conditions, including force majeure circumstances and the debtor’s good faith. The implementation of procedural transparency, objective pre-execution mechanisms, and the principle of balance is essential to prevent abuse of rights by creditors and to ensure that execution serves as a last resort. Therefore, harmonizing legal certainty, justice, and utility is indispensable to create a fair legal relationship between creditors and debtors in the execution of mortgage rights.
Conceptualizing Restorative Justice Based on Progressive Law: A Philosophical Contribution Towards Strengthening Human Security Guarantee in the National Legal System Agam Ibnu Asa; Hendri Irawan
Gloria Justitia Vol 6 No 1 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7906

Abstract

This article addresses the rigidity of the positive legal system, which tends to be positivistic and is deemed less adaptive in responding to complex humanitarian issues and concerns regarding Human Security. The primary goal is to analyze and philosophically elaborate the concept of Restorative Justice imbued with the spirit of Progressive Law as a theoretical framework to strengthen the guarantee of Human Security within the national legal system. The method employed is normative-constructive legal philosophy analysis through an in-depth review of Satjipto Rahardjo’s thoughts and Restorative Justice literature. The analysis reveals that Restorative Justice, from the perspective of Progressive Law, transforms from merely an alternative mechanism into a critical paradigm. This paradigm shifts the legal focus from offender punishment (retributive justice) towards restoration of social relations, victim healing, and conflict prevention rooted in humanitarian values. This philosophical contribution provides an essential foundation for criminal justice reform oriented toward substantive justice and fulfillment of human dignity. In conclusion, the implementation of Restorative Justice based on Progressive Law is crucial for transforming the national legal system, not only to ensure order but, fundamentally, to strengthen Human Security by placing restoration and humanity at the core of all law enforcement processes.
Judicial Reform and Human Security in West Africa: Comparative Lessons from Ghana and Sierra Leone Thomas Sheku Marah
Gloria Justitia Vol 6 No 1 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7907

Abstract

This article examines the relationship between judicial reform, access to justice, and human security through a comparative analysis of Sierra Leone and Ghana between 2010 and 2024. Existing scholarship on African judicial reform has largely focused on institutional modernization, legal independence, and governance efficiency, while giving comparatively limited attention to how judicial performance shapes broader human-security outcomes such as public trust, legal protection, and procedural inclusion. Drawing on the Human Security Framework and Access to Justice Theory, the study employs a qualitative comparative methodology based on doctrinal analysis, policy documents, judicial reform strategies, governance reports, and court-performance materials. The findings demonstrate significant divergence in reform outcomes between the two countries. Ghana’s investments in digital case management, procedural transparency, and judicial administration have improved institutional responsiveness and public confidence, although challenges of digital inequality and uneven accessibility remain. By contrast, Sierra Leone continues to face structural constraints linked to limited institutional capacity, weak enforcement mechanisms, underfunding, and low technological integration. The article argues that judicial reform contributes to human security only when institutional modernization is accompanied by accessible, enforceable, and socially inclusive justice systems. It contributes to comparative governance scholarship by linking justice-sector reform to human-security outcomes in post-conflict African democracies.
Women in the Frankincense Value Chain: A Review of Customary Law and Gender Equality in Tapanuli Muhammad Ikhsan Lubis; Asti Inayah; Salman Paris Harahap; Bahar Elfudllatsani; Adhita Pradana
Gloria Justitia Vol 6 No 1 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7908

Abstract

Frankincense is not only an economic commodity but also a cultural entity governed by a strong customary law system in the communities that produce it, such as Tapanuli. In a customary law system that is often patriarchal, the position of women requires deeper examination. This study stems from a contradictory portrait: on one hand, women are actively involved in the frankincense value chain, yet on the other hand, their contributions are often unrecorded and marginalized, and they lack legal recognition and economic compensation. This study used a qualitative approach with a case study method in North Tapanuli. Data were collected through in-depth interviews with key informants (women artisans, customary elders, and female community leaders), participatory observation of the incense processing process, and a study of documents related to local customary rules. Data were analyzed interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The research findings show that women play a central and critical role in the post-harvest and processing stages, which determine the quality and market value of the incense. However, prevailing customary laws tend to position women in the domestic sphere and deny them access to strategic decision-making, tree ownership, and fair distribution of economic benefits. Their contributions are often categorized as 'assistance' or 'domestic obligations' rather than as economically valuable 'work' and thus are not valued equally with men's contributions. There is a significant gap between women's actual economic contributions to the Frankincense value chain and the recognition and protection provided by customary law. To achieve gender justice and women's economic empowerment, a more inclusive reinterpretation or revitalization of customary law is needed, without eroding core cultural values.

Page 6 of 7 | Total Record : 67

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 5 No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 5 No 2 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 4 No 2 (2024): Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 4 No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 2 No 1 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 1 No 2 (2021): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 1 No 1 (2021): JURNAL GLORIA JUSTITIA More Issue