Articles
54 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP KELUARGA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Diana Ayu, Zeqwelin Ebestina]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 4 No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5634
<![CDATA[Perempuan dan Anak merupakan insan yang memerlukan perlindungan khusus karena lebih rentan terkena dampak kejahatan mengingat mereka adalah makhluk yang dianggap lemah dalam melakukan perlawanan terhadap kejahatan. Akhir-akhir ini, kejahatan terhadap anak dan perempuan meningkat khususnya dalam lingkup keluarga. Keluarga yang merupakan tempat pertama pertumbuhan bagi anak seharusnya memberikan jaminan perlindungan bukan malah menjadi tempat pertama yang memberikan trauma dan pengalaman buruk akibat kekerasan seksual. Banyak aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak dan perempuan namun apakah peraturan yang dibuat sudah cukup untuk menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak?. Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga merupakan hal yang perlu disorot, untuk itu hukum harus terus menerus meningkatkan perannya dalam membasmi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TERKAIT KEMISKINAN ]]>
<![CDATA[Fristikawati, Yanti]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 4 No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5673
<![CDATA[Salah satu hak yang dimiliki manusia adalah hak untuk hidup, di mana hal ini terkait juga dengan Upaya penghapusan kemiskinan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus dilindungi dari berbagai ancaman termasuk ancaman dari kemiskinan yang merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDG’s) di mana setiap manusia atau individu harus dijamin oleh negara agar tidak menderita kemiskinan. Tujuan yang pertama dari SDG’s adalah Menghapuskan Kemiskinan, namun di sebagai belahan bumi, masih terdapat kemiskinan sehingga mengancam kehidupan mereka, di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk akses kesehatan, nutrisi buruk bagi anak-anak dan pendidikan yang baik. Salah satu penyebab kemiskinan adalah menurunnya kualitas lingkungan, terutama untuk mereka yang mengandalkan alam untuk kehidupan sehari-hari seperti nelayan dan petani, di mana bila lingkungan rusak, maka hasil tangkapan berkurang dan hasil panen pun menurun. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang perlindungan lingkungan khususnya yang terkait dengan lingkungan laut dan lahan serta peran negara agar tidak dapat mengurangi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yaitu kajian Pustaka baik dari buku, jurnal, dan aturan di Indonesia. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menjaga atau melindungi lingkungan agar tidak tercemar atau tidak terjadi penurunan kualitasnya. Pengaturan tentang perlindungan lingkungan dan juga peran atau tanggung jawab negara diperlukan sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Aturan di Indonesia sudah cukup untuk melindungi lingkungan. Indonesia juga telah ikut serta dalam pembahasan mengenai tujuan Pembangunan berkelanjutan ini yang menghasilkan suatu Deklarasi SDG’s pada tahun 2015. Komitmen internasional ini menjadi tanggung jawab masing-masing negara agar dapat dilaksanakan di negaranya. Diharapkan agar aturan yang ada tentang perlindungan lingkungan dapat diterapkan termasuk pula adanya peran serta negara atau pemerintah, sehingga lingkungan tetap terlindungi dan kemiskinan dapat ditanggulangi.]]>
<![CDATA[PUBLIC INTEREST, PRIVATE ACTIONS: CHALLENGES IN ADOPTING THE BANGLADESH ACCORD IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Elnindy Maria Teresa]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 5 No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6493
<![CDATA[Pada tahun 2013, tragedi runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai lebih dari 2.500 lainnya mendorong perhatian global terhadap keselamatan pekerja dalam rantai pasokan. Sebagai tanggapan, Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Bangladesh Accord) dibentuk untuk melibatkan sekitar 200 merek internasional dalam menjamin keselamatan pekerja di industri garmen. Accord ini menjadi terobosan dalam menciptakan perjanjian internasional antara perusahaan global dan serikat pekerja untuk melindungi pekerja lokal dalam rantai pasokan global. Namun, isu keadilan di rantai pasokan global masih meluas, mencakup diskriminasi, pekerja anak, upah minimum, pembatasan hak berorganisasi, dan keselamatan kerja. Penelitian ini menggunakan Indonesia sebagai studi kasus untuk mengkaji tantangan hukum dalam menangani isu-isu ini, dengan pendekatan proses hukum transnasional. Analisis dilakukan terhadap hukum yang berlaku lintas yurisdiksi untuk memahami dampak peraturan domestik, proses hukum, dan aktor yang terlibat dalam penerapan kesepakatan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor domestik dan kebijakan nasional memberikan pengaruh signifikan dalam implementasi perjanjian internasional. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memetakan dan membandingkan penerapan kesepakatan ini di tingkat regional, guna memperkuat perlindungan pekerja dalam rantai pasokan global.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Desa Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Berbasis Teori Medebewind ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Annisa Intan]]>;
<![CDATA[Djatmiko, Agoes]]>;
<![CDATA[Wardana , Haris Kusuma]]>;
<![CDATA[Puwendah, Elly Kristiani]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 5 No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6623
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan pengelolaan mangrove berkelanjutan berbasis Masyarakat dan Peraturan Desa sebagai peraturan implementasi konservasi mangrove berbasis komunitas Kelompok Tani Krida Wana Lestari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris. Dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes), asas tugas pembantuan berperan penting dalam memberikan kerangka kerja bagi pengelolaan sumber daya alam, termasuk ekosistem mangrove. Tugas Pembantuan (Medebewind) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan Metode empiris diperoleh dari hasil observasi, kuesioner dan wawancara dengan Kelompok Tani Krida Wana Lestari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan peraturan undang-undang dan data sekunder dengan menggunakan buku, jurnal dan artikel. Dianalisis dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan riset (research approach).]]>
<![CDATA[LEGAL DESIGN DAN HUKUM PUBLIK: IMPLEMENTASI DESIGN THINKING DALAM DIALOG RASIONAL PROSES PENYUSUNAN REGULASI ]]>
<![CDATA[Okta, Siradj]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 5 No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6694
<![CDATA[Legal design adalah pendekatan inovatif yang menggabungkan prinsip desain dengan hukum, bertujuan untuk menjadikan hukum lebih mudah dipahami, inklusif, dan efektif. Pada konteks hukum publik, pendekatan ini semakin relevan untuk menjawab tantangan regulasi yang kompleks dan sulit diakses oleh masyarakat. Artikel ini mengkaji bagaimana metode design thinking—melalui tahapan empati, perumusan masalah, ideasi, prototipe, dan pengujian—dapat diintegrasikan dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi kasus penerapan legal design oleh Pemerintah Finlandia. Berdasarkan kerangka teori hukum sebagai proses (legal process theory), tulisan ini menekankan pentingnya partisipasi publik, keterbacaan, dan uji coba regulatif sebagai bagian dari proses hukum yang deliberatif. Legal design dapat meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas hukum publik dengan menempatkan warga negara sebagai pengguna utama regulasi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENAAN PAJAK ATAS BARANG BAWAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ATURAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rosa Putra, Arsenius Gerhant]]>;
<![CDATA[Melanie, Adeline]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 5 No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6805
<![CDATA[Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan negara antara lain adalah Pajak. Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas barang bawaan penumpang yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan Indonesia, mengenai permasalahan yang timbul dari hasil perbandingan regulasi dengan praktik pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang. Terdapat ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap wajib pajak serta aparatur perpajakan dan kepabeanan hingga menimbulkan sengketa yang menyebabkan pelanggaran terkait hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut. Maka dari itu dibutuhkannya suatu pembenahan untuk mengatasi kompleksitas di dalam regulasi maupun praktik pemungutan pajak dan kepabeanan. Perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan, transparansi dan upaya hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang sekaligus menjadi suatu kesimpulan dalam penulisan hukum ini. Penelitian ini menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya seperti buku, artikel dan jurnal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum atas hak dan kewajiban dalam proses pemungutan pajak dan kepabeanan atas barang bawaan penumpang akibat ketidaksesuaian regulasi dengan praktik yang terjadi. Dengan demikian, negara harus mampu menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak yang dilakukan melalui upaya hukum baik secara musyawarah mufakat, upaya administratif dan mekanisme pengadilan yang terdiri dari gugatan, banding dan peninjauan kembali.]]>
<![CDATA[PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN INVESTOR MELALUI TRADING HALT DI BURSA EFEK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wahyu Baskara, Agustinus Prajaka]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 5 No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6806
<![CDATA[Trading halt adalah penghentian sementara perdagangan suatu saham atau seluruh perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dilakukan untuk menjaga keteraturan, kewajaran, dan efisiensi pasar. Penghentian sementara ini juga harus dimengerti dalam konteks memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki landasan hukum yang berlaku dan memberikan pelindungan yang memadai bagi investor. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait bagaimana peran negara dalam trading halt di Bursa Efek Indonesia dan bagaimana pelindungan terhadap investor ketika terjadi trading halt di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan kebijakan dan mekanisme penghentian perdagangan sementara dan pelindungan investor ketika terjadi penghentian sementara perdagangan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran negara dalam trading halt di Bursa Efek Indonesia terwujud dengan dibuatnya beberapa regulasi yaitu Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tentang Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa dalam Kondisi Darurat, Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025. Pelindungan terhadap investor ketika terjadi trading halt dilakukan dengan memberikan waktu jeda agar investor dapat mencerna informasi secara rasional dan menghindari panic selling.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM KASUS SERANGAN SIBER YANG MENGAKIBATKAN KEBOCORAN DATA PRIBADI PUSAT DATA NASIONAL SEMENTARA 2 (PDNS2) ]]>
<![CDATA[Sembiring, Fachrudin]]>;
<![CDATA[Pattihahuan, Figo Mandela]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 5 No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i1.6807
<![CDATA[Perkembangan teknologi menjadi semakin masif di kehidupan manusia. Teknologi membawa begitu banyak kemanfaatan yang dapat manusia rasakan dan gunakan. Akan tetapi, teknologi juga datang dengan hal-hal negatif. Pada tanggal 20 Juni 2024, server PDNS2 yang berada di Surabaya, mengalami serangan siber yang diidentifikasi sebagai serangan siber ransomware buatan kelompok peretas Brain Cipher. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dari kasus tersebut. Pertama, adanya tidak jelasan mengenai siapa lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap insiden siber ini. Kedua, adanya ego-sektoral terhadap penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia. Ketiga, terdapat kekosongan hukum terkait keamanan siber yang menyeluruh termasuk pengaturan teknis mengenai pengelolaan PDNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya permasalahan sinergitas, kekosongan hukum serta kejelasan tanggung jawab yang berimplikasi pada lemahnya praktik pengamanan di bidang siber di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI wajib untuk bersama-sama melakukan pengamanan siber secara bersama-sama guna memenuhi hak privasi warga negaranya.]]>
<![CDATA[URGENSI PERJANJIAN PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE DI TINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Soares, Delfin]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 4 No 2 (2024): Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.5855
<![CDATA[Pemerintah Indonesia dan Timor Leste Mendesak agar membuat perjanjian batas laut sesuai dengan UNCLOS 1982 dan sampai saat ini permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Timor-Leste belum ada kesepakatan yang jelas maka Berdasarkan UNCLOS 1982 apabila batas maritim masuk ke dalam wilayah kedaulatan negara, maka prinsip yang dipergunakan adalah prinsip sama jarak (equidistance). Kedua, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini terutama dari sisi stabilitas keamanan belum kondusif. Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS kedua negara mempunyai hak atas lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil diukur dari garis pangkal, apabila tidak saling tumpang tindih wilayah laut teritorialnya. Hak penerapan garis pangkal yang berbeda antara kedua negara. Perbedaannya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan berhak menerapkan garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dan garis pangkal lurus kepulauan, sedangkan Timor Leste sebagai negara pantai tidak berhak menerapkan garis pangkal kepulauan melainkan hanya dapat menerapkan garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Perjanjian yang mendesak antara Indonesia dan Timor Leste segera membuat perjanjian batas laut antara kedua Negara.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR MANOKWARI ]]>
<![CDATA[Ganggas Naraputraka, Anselmus]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 4 No 2 (2024): Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i2.5934
<![CDATA[Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan kebutuhan dasar manusia, karena tanpa kesehatan, kehidupan menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan akses kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ini juga berlaku bagi tersangka tindak pidana narkotika yang harus mendapatkan hak atas kesehatan yang memadai. Penelitian ini secara khusus membahas tentang implementasi hak atas kesehatan bagi tersangka tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi di Kepolisian Resor Manokwari dan wawancara dengan Kapolres, Kasat Narkoba, dan Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Satahti) Polres Manokwari. Penerapan pemenuhan hak atas kesehatan bagi tersangka tindak pidana narkotika di Polres Manokwari sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala seperti terbatasnya jumlah personel kesehatan dan belum memadainya sarana prasarana kesehatan.]]>
