Articles
54 Documents
<![CDATA[PENGATURAN TENTANG PEMANFAATAN LAHAN SEKITAR SUNGAI CILIWUNG DI BOGOR TERKAIT PENANGGULANGAN BANJIR ]]>
<![CDATA[Candini, Tivana Arbiani]]>;
<![CDATA[Sembiring, Fachrudin]]>;
<![CDATA[Fristikawati, Yanti]]>;
<![CDATA[Delarosa, Stella]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.4970
<![CDATA[Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah akibat meluapnya sungai baik itu karena banyaknya sampah, atau terjadinya pendangkalan sungai. Jakarta merupakan salah satu kota di Jawa yang mempunyai masalah terjadinya banjir pada musim hujan. Banjir yang terjadi di Jakarta antara lain akibat meluapnya Sungai Ciliwung yang mengalir dari Bogor. Perlindungan daerah aliran Sungai atau DAS, dilakukan antara lain dengan melarang pendirian bangunan di sepanjang Sungai agar tidak terjadi longsor atau abrasi serta mengatur kegiatan di sekitar Sungai. Selain itu larangan pembuangan sampah ke sungai merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi sungai agar tidak terjadi pendangkalan dan mengakibatkan air yang meluap. Terkait dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan masalah bagaimana pengaturan perlindungan sungai khususnya di Bogor untuk melindungi Sungai Ciliwung agar tidak terjadi banjir. Metode penelitian dilakukan secara normatif yaitu mengkaji berbagai aturan tentang perlindungan lingkungan Sungai baik aturan tingkat nasional, maupun tingkat daerah Kotamadya Bogor. Dari kajian terhadap aturan yang ada, disimpulkan bahwa aturan tersebut antara lain UU No. 38 tahun 2011 tentang Sungai, UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah dapat melindungi Sungai, dan dapat dilaksanakan agar tidak terjadi luapan Sungai yang mengakibatkan banjir.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN PRINSIP EKOLOGI INTERGRAL DALAM DOKUMEN LAUDATO SI : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 162/PID.B/2013/PN.MAB ]]>
<![CDATA[Siddarta, Reginald]]>;
<![CDATA[Purba Kencana, Julio]]>;
<![CDATA[Pan, Alpinus]]>;
<![CDATA[Deva Hexanno, Sirilus Anantha]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.4971
<![CDATA[Fokus utama dalam penulisan ini adalah agar dapat memahami putusan hakim pengadilan negeri Muara Bungo tentang tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip ekologi integral dalam dokumen Laudato Si. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative yaitu studi kepustakaan mengenai perundang-undangan dan dokumen laudato Si. Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Muara Bungo No 162/PID.B /2013/PN.Mab ini mengkaji mengenai beberapa pelaku yang melakukan penambangan emas tanpa ijin. Penambangan yang dilakukan tanpa ijin dapat mempengaruhi aspek ekologi integral yaitu rusaknya lingkungan dan berkurangnya hasil tambang di masa yang akan datang. Penambangan tanpa ijin melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Selain itu Laudato Si sebagai pedoman dalam Gereja Katolik juga mengajarkan tentang pentingnya menerapkan prinsip lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) DALAM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERKAIT COVID-19: STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS/2020/PN BJR DAN PUTUSAN NOMOR 216/PID.SUS/2020/PN SKW ]]>
<![CDATA[Angelina, Michelle]]>;
<![CDATA[Adipradana, Nugroho]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.4972
<![CDATA[Covid-19 merupakan sebuah virus baru yang dikonfirmasi oleh World Health Organization (WHO) sebagai darurat kesehatan global atau pandemi. Semenjak pandemi berlangsung, banyak orang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak pidana mayantara (cyber crime) dengan menyebarkan informasi palsu (hoax) atau berita bohong ke media sosial dengan sengaja mengangkat pembahasan terkait Covid-19 sehingga masyarakat menjadi resah dan panik. Penelitian ini akan membahas mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana bersyarat terhadap pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) dengan menggunakan Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr dan Putusan No.216/Pid.Sus/2020/PN Skw sebagai contoh kasusnya. Penerapan pidana bersyarat bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax), telah melalui pertimbangan dari adanya keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman, dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Adanya penjatuhan pidana bersyarat, maka ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat yang diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia dapat terwujud. Penerapan pidana bersyarat menjadikan Hukum dipandang sebagai alat pengendali sosial dalam masyarakat, yang berperan untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana agar masyarakat dapat melihat bahwa suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum akan mendapat sanksi, sehingga masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan perbuatan pidana.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK PADA KASUS KEKERASAN DENGAN KORBAN BERUSIA DI BAWAH 18 TAHUN DAN PERNAH TERIKAT PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Bonita Pattiwael, Novanca]]>;
<![CDATA[Feronica]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.4973
<![CDATA[Dalam jurnal ini peneliti membahas apakah Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan terhadap anak korban yang pernah terikat perkawinan. Dalam Putusan No. 67/Pid.Sus/2014/PN.KBR jaksa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai dakwaan. Namun, hakim menyatakan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang digunakan karena korban pernah terikat perkawinan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Data diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan pakar HAM, peneliti, dan akademisi hukum. Dari pembahasan, Peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap anak korban yang pernah terikat perkawinan.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI ]]>
<![CDATA[P H, Kristianto]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.4974
<![CDATA[Artikel ini membahas perkembangan pengaturan tanggung jawab korporasi khususnya terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan di Indonesia, dengan fokus pada transisi pemikiran dari pemegang saham ke pemangku kepentingan. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dipaparkan secara deskriptif untuk membantu memahami perkembangan pengaturan dari konsep pemikiran korporasi yang hanya ditujukan untuk memperoleh laba bagi para pemegang sahamnya kepada pemikiran yang lebih luas dari peran korporasi. Kajian ini secara umum membandingkan pengaturan Perseroan Terbatas dalam UU No. 1 Tahun 1995 dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikaitkan dengan pengaturan tanggung jawab Korporasi di India yang mengatur hal yang sama sebagai studi perbandingan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami kelebihan dan kekurangan pengaturan tanggung jawab korporasi dalam suatu ketentuan perundang-undangan bagi pemberdayaan korporasi untuk manfaat yang lebih besar. Perkembangan tanggung jawab korporasi menjadi suatu kebutuhan bagi korporasi modern khususnya yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik karena perintah peraturan perundang-undangan maupun karena perkembangan tuntutan pasar yang semakin kritis.]]>
<![CDATA[PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KRISIS KESEHATAN: TANTANGAN, RESPONS ANGGOTA WTO DAN PROSPEK PENGUATAN SISTEM PERDAGANGAN MULTILATERAL ]]>
<![CDATA[Silaban, Devi Widyasari]]>;
<![CDATA[sembiring, fachrudin]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i2.5037
<![CDATA[Trade is a sustainable process that occurs regularly. If sudden health issues emerge, such as Covid-19, it will affect the trade of goods supply chain, but never postpone entirely. WTO members responsively and temporarily impose measures that somehow barriers trade. As time goes by, unilateral measures can be taken regarding members' obligation to open market access as a core principle within WTO. This paper will discuss how members comply with their obligation during Covid-19 by imposing measures; and how unilateral measures can reinforce the multilateral trading system and create trade liberation later. This paper will be written according to normative-juridical methods with a historical approach as the main idea of the analysis process. This paper will accommodate conceptual ideas upon Rules and re-forecasting phenomenon in further economic scale to maintaining ongoing trade. Afterward, members may respond appropriately to health issues relating to the goods supply chain by imposing measures that can be acknowledged to members collectively.]]>
<![CDATA[ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR J OLEH FERDI SAMBO (Dalam Tinjauan Hukum, Norma Moral Obyektif & Subyektif): Indonesia ]]>
<![CDATA[Ranubaya, Fransesco Agnes]]>;
<![CDATA[Siddarta, Reginald]]>;
<![CDATA[Endi, Yohanes]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 4 No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5430
<![CDATA[Pembunuhan berencana merupakan tindakan kriminal yang sangat keji karena menghilangkan nyawa seseorang dan direncanakan sedemikian rupa baik secara pribadi maupun kelompok. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J menarik untuk dianalisis dari sudut pandang filsafat karena melibatkan pertimbangan mendalam mengenai moralitas, nilai-nilai kemanusiaan, dan kebebasan individu. Analisis filosofis ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi etis dan normatif dari tindakan tersebut, serta bagaimana tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan moralitas. Fokus penulisan ini ditujukan untuk menganalisa serta memahami kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J dari sudut pandang hukum dan moral. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J tidak dibenarkan secara hukum dan moral sehingga sanksi yang diberikan sangat tegas. Metode penulisan ini menggunakan analisis kasus secara kualitatif menggunakan pendekatan hukum, moral, dan literasi. Temuan dari penulisan ini antara lain bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo tidak dibenarkan secara moral, norma obyektif, maupun norma subyektif. Alasannya karena pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, apalagi membunuh dengan direncanakan adalah suatu kekejian. Membunuh dengan melibatkan orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya dan juga bertentangan dengan hati nurani yang benar. Relevansi norma obyektif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J dalam pandangan moral menunjukkan bahwa perilaku yang didasarkan pada kebebasan individu cenderung mengarah pada hal negatif.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SELAKU KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Grace, Andrea Anastasya]]>;
<![CDATA[Feronica]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 4 No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5630
<![CDATA[Jurnal ini pada dasarnya membahas mengenai bagaimana kesaksian dari seorang anak dengan disabilitas intelektual yang merupakan korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Kejahatan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, terlebih apabila dilakukan terhadap seseorang yang lebih rentan untuk dijadikan sasaran akibat keterbatasannya, seperti anak penyandang disabilitas intelektual. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang baik terhadap korban kejahatan seksual yang merupakan anak dengan disabilitas intelektual. Terutama pada saat persidangan karena masih terdapat penegak hukum yang meragukan keterangan korban oleh karena keterbatasan dan juga umurnya, hal tersebut juga berdampak pada keyakinan hakim. Kemudian diciptakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang membentuk ketentuan bahwa keterangan saksi korban anak dengan disabilitas intelektual kekuatan pembuktiannya tetap setara dengan keterangan korban lainnya karena dalam hal ini korban akan dibantu oleh Pendamping yang ahli dan memahami korban serta sudah disumpah, dan tentunya ditambahkan juga dengan satu alat bukti lainnya yang sah serta keyakinan hakim sebagaimana diaturkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait ketentuan minimum alat bukti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dari peraturan perundangan, buku, dan lainnya, serta memperoleh data dari studi kepustakaan, teori hukum, dan data wawancara dari narasumber terpercaya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) LIDO DITINJAU DARI HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hotria Togatorop, Vanessa Christine]]>;
<![CDATA[Melanie, Adeline]]>;
<![CDATA[Melanie, M]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 4 No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5631
<![CDATA[Kawasan Ekonomi Khusus atau selanjutnya disebut KEK dibentuk untuk meningkatkan perkembangan ekonomi nasional Indonesia. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”). Dalam wilayah KEK, investor diberikan beberapa fasilitas dan kemudahan. Namun, dalam pelaksanaannya pemberian fasilitas dan kemudahan di KEK terdapat beberapa permasalahan hukum seperti ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan peraturan daerah, kekosongan hukum yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam mengatur mekanisme pemberian fasilitas dan kemudahan tersebut. Penulisan ini akan membahas mengenai pentingnya peran pemerintah dalam menetapkan peraturan mengenai mekanisme pemberian fasilitas fiskal di daerah Bogor untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor. Mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antara investor dengan pemerintah di wilayah KEK Lido dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui tahap diskusi terbuka. Serta apabila investor melanggar peraturan dan menyalahgunakan fasilitas fiskal yang diberikan di wilayah KEK Lido, maka investor dapat dikenakan sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum meskipun tidak diatur dalam regulasi yang ada di wilayah KEK Lido. Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan mengumpulkan data baik melalui studi kepustakaan maupun melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis unutk mendapatkan penjelasan dan penyelesaian atas permasalahan hukum yang diteliti.]]>
<![CDATA[REFLEKSI FILSAFAT KEADILAN HUKUM ALAM DAN POSITIVISME HUKUM MELALUI KISAH LES MISÉRABLES ]]>
<![CDATA[Delarosa, Stella]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 4 No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v4i1.5633
<![CDATA[Les Misérables adalah karya Victor Hugo yang mengandung nilai-nilai filosofis untuk menjadi bahan refleksi filsafat hukum. Kisah ini menceritakan Jean Valjean, seorang mantan narapidana yang hidup di Perancis pada abad ke-19. Kisah ini diceritakan dalam periode waktu mulai dari pembebasan Valjean dari penjara dan reformasinya sebagai seorang industrialis. Selama periode waktu tersebut, Jean Valjean terus-menerus dikejar oleh inspektur Javert. Tulisan ini menitikberatkan pada adaptasi film Les Misérables tahun 1978 dan 1998 dimana nilai-nilai filosofis keadilan hukum alam dan positivisme hukum tercermin dari karakter Jean Valjean dan Javert. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berasal dari studi kepustakaan (library research) dimana hasil dari penelitian kepustakaan tersebut digunakan sebagai bahan analisis filsafat hukum. Karya ini memberikan suatu refleksi bahwa dalam penegakan hukum, positivisme hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum idealnya tidak terlepas dari keadilan dan moralitas.]]>
