Articles
54 Documents
<![CDATA[ANALISIS KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP (KSP PANDAWA) SEBAGAI KEJAHATAN PIRAMIDA ]]>
<![CDATA[Nugroho Adipradana]]>;
<![CDATA[Eddie Imanuel Doloksaribu]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3895
<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI 1945. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bisa dihindari bahwa kerap kali terjadi kejahatan baik kejahatan biasa maupun kejahatan perekonomian khususnya di bidang perdagangan. Salah satu kejahatan perdagangan yang sering terjadi sekarang ini adalah Skema Piramida dengan kedok investasi. Padahal Skema Piramida adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan Pasal 9 jo Pasal 105 UU Perdagangan. Permasalahan muncul ketika terjadi ketidaktepatan di dalam dakwaan pidana dikarenakan jenis pidana yang dipersangkakan kurang tepat. Seperti contohnya di dalam Kasus KSP Pandawa, skema yang digunakan oleh terdakwa dapat diduga merupakan skema piramida. Namun, Jaksa Penuntut Umum ataupun Majelis Hakim tidak pernah membahas sekalipun terkait dengan dugaan adanya skema piramida yang dilakukan oleh KSP Pandawa. Di dalam penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yaitu mengenai karakteristik maupun peraturan skema piramida dan implementasi skema piramida di dalam kasus KSP Pandawa. Penelitian ini mau menjelaskan bahwa sangat penting bagi JPU maupun Majelis Hakim di dalam kasus KSP Pandawa atau kasus serupa lainnya untuk mempertimbangkan pelanggaran skema piramida. Hal ini semata-mata untuk menjaga kepastian hukum dan langkah preventif supaya masyarakat semakin paham dan sadar akan bahayanya skema piramida. Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif]]>
<![CDATA[INSOLVENSI TES SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tivana Arbiani Candini]]>;
<![CDATA[Reisar Alka]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900
<![CDATA[Dalam undang-undang kepailitan mensyaratkan adanya dua kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan pembuktian sederhana untuk memohonkan pailit debitur. Tidak adanya batasan dalam mengajukan permohonan pailit menyebabkan mudahnya mengajukan permohonan pailit kepada debitur sehingga berdampak kepada debitur yang masih solven tanpa memperhatikan kepailitan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian, penulis merasa pentingnya untuk membahas lebih lanjut mengenai insolvensi tes dalam pranata hukum kepailitan di Indonesia. Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dalam membahas permasalahan hukum yang tersedia. Pengaturan mengenai insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia saat ini hanya terdapat dua kemungkinan yaitu setelah dinyatakan pailit dan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitur dapat dikatakan dalam keadaan insolven apabila perdamaian yang diajukan didalam perdamaian ditolak baik oleh kreditur atau oleh putusan pengadilan. Hal tersebut tentu merugikan debitur yang masih dalam keadaan solven sehingga perlunya dilakukan insolvensi tes sebagai syarat dalam permohonan pailit. Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa dalam system hukum kepailitan Indonesia perlunya menerapkan insolven tes sebagai salah satu syarat permohonan pailit dalam pranata kepailitan di Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (KAJIAN ENAM PUTUSAN) ]]>
<![CDATA[Erica Flora]]>;
<![CDATA[Feronica Feronica]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920
<![CDATA[Pemberian hak restitusi sebagai bentuk ganti rugi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan tengah menjadi persoalan menarik terkait perlindungan anak karena kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan dengan jumlah yang tinggi setiap tahunnya berdasarkan data SIMFONI PPA. Dalam penelitian ini, penulis membuat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: apakah pemberian restitusi wajib diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan dan bagaimana penerapan terhadap pemenuhan pemberian restitusi dalam 6 (enam) putusan. Penelitian ini mengambil 6 (enam) putusan pada tahun 2018-2021 tentang kasus tindak pidana pencabulan yang memposisikan anak sebagai korban sebagai data untuk membandingkan penerapan pemberian restitusi terhadap anak korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan hasil yang deskriptif. Berikut hasil penelitian yang telah penulis temukan: Pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan merupakan hak dari anak korban tindak pidana berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Permohonan restitusi dapat diajukan pada saat sebelum putusan atau setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga pemberian restitusi terhadap anak korban tidak bersifat fundamental. Selanjutnya, penulis menemukan adanya perbedaan pemberian restitusi dalam 6 (enam) putusan. Pada tiga putusan anak korban memperoleh restitusi dan tiga putusan lainnya tidak memberikan sanksi kepada pelaku untuk membayar restitusi karena restitusi baru diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau permohonan restitusi sejak awal tidak diajukan oleh korban. Majelis Hakim memegang prinsip prosedural dan tidak melihat dari aspek perlindungan anak.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PRINSIP PEMBEDAAN DALAM MENANGGULANGI PENCARI SUAKA DAN TENTARA BAYARAN YANG MENJADI PENGUNGSI PASCA AGRESI MILITER RUSIA KE UKRAINA ]]>
<![CDATA[Mariano Celestino Ronaldo Lado]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3923
<![CDATA[Perang Rusia-Ukraina dianggap sebagai salah satu Perang yang menyita perhatian dunia di Abad ke-21 ini. Keberadaan Perang dan dampak yang ditimbulkan nyatanya membuat banyak korban yang harus terkena imbas sebagai akibat rusaknya seluruh lingkungan dan ekosistem di wilayah perang tersebut. Namun nyatanya, masyarakat setempat yang tinggal juga wajib menjadi perhatian karena kehidupan yang sudah tidak nyaman dan aman untuk ditempati sebagai efek domino dari perang. Para pengungsi mencari cara untuk bisa bertahan hidup dan menyelamatkan diri dengan cara migrasi dan berpindah ke Negara lain. Asas Non –Refoulement dan Asas Pembedaan menjadi hal yang patut untuk diperjuangkan mengingat Pengungsi sebagai objek yang tidak terlibat dalam peperangan dan tidak menimbulkan masalah atas sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh Perang dan tidak banyak Negara mau menerima para pengungsi sebagai pendatang di Negara penerima. Penduduk di Negara yang bersangkutan juga harus mau menerima kehadiran para pengungsi dan pencari suaka.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PENGUSAHA UMK ORANG PRIBADI PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Priskila Anggraeni Nakita]]>;
<![CDATA[Adeline Melani]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 1 (2023): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4391
<![CDATA[Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Dalam pengenaan pajak terhadap wajib pajak tidak boleh adanya diskriminasi. Di lapangan timbul kecemburuan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) orang pribadi yang berdagang secara konvensial terhadap Pelaku UMK orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial terkait pengenaan PPh atas usahanya. Mereka melihat bahwa Fiskus atau petugas pajak hanya mengejar mereka yang berdagang secara konvensional tapi tidak dengan yang melakukan perdagangan secara online. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlakuan PPh terhadap penghasilan UMK wajib pajak orang pribadi yang melakukan perdagangannya secara online melalui media sosial dan kendala apa yang dihadapi baik dari sisi Fiskus dan Wajib Pajak untuk terpenuhinya kewajiban pajak UMK orang pribadi ini. Pajak yang dikenakan terhadap para pengusaha mikro dan kecil yang melakukan kegiatan jual-beli secara online melalui media sosial yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final, yang merupakan istilah dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (bagi pengusaha mikro yang mampu dan sudah melakukan pembukuan). Kendala utama Fiskus dalam proses pelaksanaan penagihan pajak tentu sangat membutuhkan aparatur dalam proses pelaksanaannya penagihan kekurangan penegak hukum atau aparatur terutama jurusita dan kurangnya sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga penegak hukum tidak dapat untuk menyerasikan peranannya. Sedangkan kendala wajib pajak adalah penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampaikannya informasi terkait tunggakan pajak serta kurangnya pemahaman para pengusaha UMK terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak dipatuhi kewajiban perpajakannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PERDAGANGAN TELUR AYAM NEGERI YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV) DI TINJAU DARI PERATURAN YANG BERLAKU ]]>
<![CDATA[Keysiah Leonita]]>;
<![CDATA[Bernadetta Tjandra Wulandari]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 1 (2023): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4392
<![CDATA[Protein merupakan suatu unsur yang diperlukan tubuh manusia untuk tumbuh kembang. Protein tersebut dapat diperoleh dari banyak sumber, yang salah satunya adalah dari telur ayam. Di pasaran banyak ditemukan dan beredar beragam jenis telur, namun yang secara umum dikonsumsi masyarakat adalah telur ayam negeri. Seperti halnya komoditas perdagangan yang lain, perdagangan telur ayam negeri juga harus tunduk pada beberapa peraturan yang berlaku serta diawasi oleh lembaga yang diberi wewenang dan bertugas untuk itu. Selain itu dalam hal peredaran dan perdagangan telur ayam negeri di Indonesia, para pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yakni memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Kewajiban tersebut sebagai bentuk kepastian akan kualitas/mutu telur yang diperdagangkan dan juga merupakan bukti jaminan keamanan produk hewan yang sudah memenuhi persyaratan higiene dan sanitas. Keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk barang atau jasa tertentu -termasuk dalam hal ini telur ayam negeri- merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian sekaligus merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan lain yang bersifat sektoral.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS LEGALITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) SERTA PERANNYA DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Marsha Azhar Nadhira]]>;
<![CDATA[Sapto Hermawan]]>;
<![CDATA[Rosita Candrakirana]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 1 (2023): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4393
<![CDATA[Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang dasar hukum dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) serta bagaimana implementasi perannya sebagai salah satu instrumen yang berperan dalam memberikan program perlindungan kepada masyarakat yang memiliki posisi sebagai konsumen di dalam komoditas pasar global. LPKSM termasuk dalam lembaga non-pemerintah yang diakui di bidang perlindungan konsumen dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, sesuai dengan amanat Pasal 44 dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. LPKSM dalam fungsi pengawasannya berdasarkan pada pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Implementasi dari amanat Undang-Undang kepada LPKSM, dalam beberapa tahun terakhir mengalami perbaikan meskipun masih jauh dari kata ideal. Pelaksanaan program penyuluhan mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat telah dilakukan dua pada tahun 2021 yang diikuti oleh 502 orang, dan berbagai bentuk advokasi dan pengaduan kepada stake holder mengenai kasus yang merugikan masyarakat sebagai konsumen sudah dilakukan. Namun, evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan, revisi substansi undang-undang yang masih tidak imbang dan masih menguntungkan bagi pihak pelaku usaha dan peningkatan kualitas SDM pengurus LPKSM harus jadi program prioritas untuk menyelesaikan permasalahan pemberian program perlindungan bagi konsumen di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGARUH DIVERSI DAN REHABILITASI NON-LAPAS PADA HAK ATAS PEKERJAAN DI SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA ]]>
<![CDATA[Susana De Eba]]>;
<![CDATA[Emilianus Tena]]>;
<![CDATA[Siradj Okta]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 1 (2023): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4421
<![CDATA[Former inmates who have completed their sentences and have been declared free, which includes any individual, face significant challenges in securing employment to meet their livelihood needs. The same situation applies to individuals who have undergone non-prison rehabilitation for drug abuse. Parallel to the experiences of former inmates and non-prison rehabilitation, the concept of diversion has been introduced for juvenile offenders who are prospective job applicants. Both diversion and non-prison rehabilitation share the characteristic that the suspected perpetrators of criminal acts do not undergo punishment through the usual criminal justice system. However, these individuals still face stigma and difficulties similar to those encountered by former inmates in general. This study aims to explore the comparative impact of diversion and non-prison rehabilitation in relation to the right to employment. Specifically, the study focuses on a comparison within the private education sector. Using a comparative approach, this research seeks to provide a sharper perspective on diversion and non-prison rehabilitation as features of modern criminal law in Indonesia. The study finds that within the private education sector, diversion and non-prison rehabilitation offer a more favorable framing for the subjects, supported by philosophical factors inherent in private educational institutions. Policies implemented by the private education sector play a crucial role in ensuring the preservation of the right to employment by educational institutions.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM NASIONAL ATAS KEPEMILIKAN TERHADAP ASET DIGITAL NON – FUNGIBLE TOKEN (NFT) ]]>
<![CDATA[Samuel M.P. Hutabarat]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 1 (2023): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4422
<![CDATA[In the world of Metaverse, assets or objects that are almost the same as those in the real world are introduced. Non-Fungible Token or what is often referred to as NFT which is a digital token that is linked to the large Blockchain system, which can be traded. As an object that can be traded, it is necessary to pay close attention to the material nature of the NFT from the perspective of civil law. This is useful for determining the process of transferring ownership of the NFT itself. On the other hand, not all countries already have provisions governing digital assets. The Unidroit Principles on Digital Assets and Private Law provide guidelines for regulating ownership of digital assets from a civil law perspective.]]>
<![CDATA[PANCASILA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mutia Evi Kristhy]]>;
<![CDATA[Alvin Abraham Shallom]]>;
<![CDATA[Nani Murni Perdamaian Zai]]>
<![CDATA[ Gloria Justitia Vol 3 No 1 (2023): JURNAL GLORIA JUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4423
<![CDATA[Pancasila is the source of all sources of Indonesian law, so the values of Pancasila, which are contained in the precepts of Pancasila, must be the basis for making national policies in the context of national legal politics. By referring to the Pancasila values which are interconnected, related and inseparable from each other, Indonesian national legal politics is expected to be able to lead the Indonesian people to the goals of the Indonesian state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this paper, discussed how the existence and position of Pancasila as the basis and reference for national legal politics, Indonesian national legal politics, and how it relates to the goals of the Indonesian state. The research method used is juridical-normative with a statute and a conceptual approach. The results of the research show that the position of Pancasila in national legal politics is the basic foundation in making policies that contain nationalistic, democratic, and social justice values.]]>
