cover
Contact Name
Fachrudin Sembiring
Contact Email
fachrudin.sembiring@atmajaya.ac.id
Phone
+628970100079
Journal Mail Official
natalia.yp@atmajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Gloria Justitia
ISSN : 28094514     EISSN : 28277821     DOI : https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.xxx
Core Subject : Social,
Jurnal Gloria Justitia adalah jurnal akademik untuk publikasi hasil pemikiran konseptual maupun hasil penelitian di bidang hukum dari akademisi, praktisi maupun mahasiswa hukum. Jurnal ini diterbitkan setahun dua kali Edisi Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 72 Documents
TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TERKAIT PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE Agustinus Prajaka Wahyu Baskara
Gloria Justitia Vol 6 No 2 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v6i2.8410

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara profesi jasa keuangan mengolah data, melakukan pemeriksaan, menyusun dokumen, menilai risiko, dan menghasilkan pendapat profesional. Di pasar modal, perubahan tersebut memiliki arti khusus karena kualitas pekerjaan profesi penunjang pasar modal, dalam hal ini dibatasi pada konsultan hukum, notaris, akuntan publik, dan penilai, berhubungan langsung dengan kualitas informasi dan kepercayaan investor. AI berpeluang meningkatkan efisiensi, akurasi, konsistensi, dan kapasitas analitis, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kerahasiaan data, bias, halusinasi, ketertelusuran, independensi, kompetensi, pengendalian mutu, dan atribusi tanggung jawab apabila luaran AI digunakan dalam pendapat atau laporan profesional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan peraturan pasar modal, regulasi OJK, standar profesi, serta literatur mengenai AI dan profesi hukum, audit, dan valuasi. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu profesional, bukan pengganti tanggung jawab profesional. Optimalisasi AI dapat dilakukan pada fungsi yang repetitif, analitis, dan verifikatif, sedangkan keputusan profesional, penilaian akhir, independensi, dan penandatanganan pendapat tetap harus berada pada profesional yang bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum dibangun berdasarkan prinsip akuntabilitas perorangan, kompetensi profesional, verifikasi yang wajar, kemampuan menjelaskan, jejak audit, tata kelola data, dan kontrol kualitas.
BANK SYARIAH SEBAGAI NAZHIR WAKAF UANG DI INDONESIA: KONSTRUKSI HUKUM DAN TATA KELOLA BERDASARKAN GOOD WAQF GOVERNANCE Rr. Adeline Melani; Dedy Yudhistira; Siradj Okta
Gloria Justitia Vol 6 No 2 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v6i2.8413

Abstract

Perkembangan regulasi wakaf uang memperluas kedudukan Bank Syariah dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menjadi lembaga yang dapat menjalankan fungsi sebagai Nazhir. Perluasan ini menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola karena Bank menjalankan fungsi komersial sekaligus mengelola harta wakaf yang bersifat amanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum Bank Syariah sebagai Nazhir serta penerapan prinsip Good Waqf Governance dalam tata kelola dan pencegahan konflik kepentingan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan fungsi Bank Syariah sebagai Nazhir meningkatkan tanggung jawabnya dalam pengelolaan, pengembangan, perlindungan, dan penyaluran manfaat wakaf, sekaligus menimbulkan potensi konflik antara kepentingan komersial Bank dan kepentingan harta wakaf. Oleh karena itu, penerapan Good Waqf Governance melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan diperlukan untuk memastikan pemisahan aset, rekening, pencatatan, fungsi, serta penguatan pengawasan dan audit. Dengan demikian, penguatan kedudukan Bank Syariah sebagai Nazhir harus disertai tata kelola yang menjamin kepastian hukum, perlindungan harta wakaf, dan kepentingan Mauquf Alaih.