cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fachrudin Sembiring
Contact Email
fachrudin.sembiring@atmajaya.ac.id
Phone
+628970100079
Journal Mail Official
natalia.yp@atmajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Gloria Justitia
Published by Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
ISSN : 28094514     EISSN : 28277821     DOI : https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.xxx
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Gloria Justitia adalah jurnal akademik untuk publikasi hasil pemikiran konseptual maupun hasil penelitian di bidang hukum dari akademisi, praktisi maupun mahasiswa hukum. Jurnal ini diterbitkan setahun dua kali Edisi Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 67 Documents
 3   4   5   6   7 
Reintegrasi Sosial dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Tisa Windayani
Gloria Justitia Vol 6 No 1 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v6i1.7916

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan kesesuaian pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan aturan pelaksananya, yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian reintegrasi sosial bagi narapidana, dengan beberapa indikator dari UNODC Social Rentegration-toolkit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait) dan bahan hukum sekunder. Indikator yang digunakan adalah yang termasuk dalam aspek “prison and reintegration” dalam dokumen UNODC Social Rentegration-toolkit, yang merepresentasikan 3 hal esensial dalam upaya reintegrasi sosial yaitu pemeliharaan relasi keluarga, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan kesehatan. Pemilihan indikator didasarkan pada sifatnya yang dapat dianalisis dengan kajian perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa serangkaian ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksananya telah mendukung 3 faktor esensial untuk reintegrasi sosial yang sejalan dengan indikator dalam UNODC Social Reintegration-toolkit yang digunakan dalam penelitian ini, walaupun terdapat beberapa hal yang tidak ditemukan pengaturannya. Berdasarkan hasil studi ini, disarankan kepada pembentuk undahg-undang untuk melakukan kajian mengenai urgensi pembuatan aturan, batasan pengaturan dan potensi penerapannya terkait beberapa hal yang belum sejalan dengan UNODC Social Rentegration-toolkit. Kajian tersebut dimaksudkan agar pembuatan kebijakan terkait hal-hal tersebut kontekstual dengan kondisi yang ada.
RELEVANSI DAN TANTANGAN PERSONA PHYSICA DAN PERSONA IURIDICA DALAM HUKUM GEREJA DI ERA MODERN(Analisis Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik): (Analisis Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik) Fransesco Agnes Ranubaya; Reginald; Yohanes Endi
Gloria Justitia Vol 5 No 2 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.6693

Abstract

Status hukum Persona Physica dan Persona Iuridica dalam Kitab Hukum Kanonik memiliki peran penting dalam kehidupan menggereja, terutama dalam aspek administrasi, pastoral, dan hubungan Gereja dengan hukum sipil. Persona Physica merujuk pada individu yang dibaptis dalam Gereja Katolik, sedangkan Persona Iuridica adalah entitas yang diberikan status hukum oleh otoritas gerejawi untuk bertindak atas nama Gereja. Perbedaan dan persamaan di antara keduanya membawa implikasi yang luas terhadap hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan misi Gereja. Penelitian ini membahas karakteristik, hak, kewajiban, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum kanonik di era modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan menganalisis teks Kitab Hukum Kanonik, dokumen Gerejawi, serta kajian akademik lainnya. Studi pustaka juga dilakukan untuk memperkaya pemahaman tentang regulasi hukum Gereja dan relevansinya dalam konteks sosial-kultural saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Gereja telah menetapkan kerangka yang jelas mengenai status hukum kedua entitas ini, tantangan tetap muncul dalam interaksi dengan hukum sipil di berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi hukum yang tetap berpegang pada prinsip kanonik demi efektivitas peran Gereja dalam masyarakat.
EFEKTIVITAS JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN PENSIUN DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA Pandu Wichaksono; Kristianto P.H. Silalahi
Gloria Justitia Vol 5 No 2 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.6981

Abstract

Program Pensiun merupakan elemen penting bagi suatu negara untuk mempersiapkan penduduknya menghadapi masa tua. Indonesia memiliki Program Pensiun melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu Jaminan Hari Tua ("JHT") dan Jaminan Pensiun ("JP"). Berdasarkan informasi terkini (Februari 2025), tingkat kepesertaan Program Pensiun hanya sekitar 10% dan Jaminan Hari Tua sekitar 13% dari total angkatan kerja, di mana 30% dari total angkatan kerja berusia di atas 50 tahun. Pelaksanaan program pensiun belum efektif, hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat kepesertaan.Jika kita melihat tantangan bonus demografi kependudukan yang akan segera dihadapi Indonesia, di mana jumlah tenaga kerja produktif lebih besar daripada tenaga kerja non-produktif, dampak selanjutnya dari bonus demografi ini tentu saja adalah meningkatnya jumlah lansia di masa mendatang. Pemerintah perlu menerapkan peraturan pensiun yang lebih efektif di masa mendatang, yang dapat mendukung masyarakat dalam menghadapi masa pensiun agar lebih mandiri secara ekonomi. Sehingga, Pemerintah dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas penduduk lansia tanpa memikirkan permasalahan ekonomi yang akan dihadapi penduduk lansia di masa mendatang.
PELAKSANAAN DIVERSI OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESARMEDAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANAKEKERASAN Dinda Stevani Regar; Nurmalawaty; Mahmud Mulyadi
Gloria Justitia Vol 5 No 2 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.7019

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Diversi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak. Diversi merupakan salah satu pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur formal peradilan ke bentuk penyelesaian non-penal, melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini berangkat dari meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang tidak hanya menjadikan anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku, serta masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep diversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Polrestabes Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti sikap masyarakat yang mendukung pemberian hukuman yang bersifat menghukum atau balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, ketidaksepahaman antara korban dan pelaku, serta keterbatasan pemahaman para pihak mengenai upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polrestabes Medan telah melakukan upaya seperti sosialisasi hukum kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi publik, serta evaluasi berkala atas kegagalan diversi sebagai upaya strategis mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih manusiawi dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
PREFENTIAL TRADE AGREEMENT SEBAGAI JALUR DIPLOMASI ALTERNATIF ATAS KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PASCA PUTUSAN WTO bill manuel marolop hutagalung; Natalia Yeti Puspita
Gloria Justitia Vol 5 No 2 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.7031

Abstract

Putusan World Trade Organization (WTO) atas sengketa DS-592 antara Uni Eropa dan Indonesia menyatakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia bertentangan dengan ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum terhadap keberlanjutan kebijakan hilirisasi nikel nasional. Ketidakpastian ini memunculkan dilema antara kepatuhan terhadap komitmen internasional dan perlindungan kedaulatan atas pengelolaan sumber daya alam. Sebagai respons atas dilema tersebut, strategi diplomasi ekonomi melalui skema Preferential Trade Agreement (PTA) dapat dijadikan sebagai jalur alternatif yang strategis. PTA memungkinkan Indonesia menjalin kerja sama dagang bilateral atau regional dengan memberikan preferensi tarif, tanpa secara langsung melanggar prinsip-prinsip dasar WTO. Artikel ini menganalisis bagaimana PTA dapat menjadi solusi diplomatik atas sengketa kebijakan hilirisasi nikel, dengan memanfaatkan potensi perjanjian seperti Indonesia–Pakistan PTA dan Indonesia–Mozambik PTA. Artikel ini menunjukkan bahwa PTA tidak hanya mampu memperkuat kerja sama perdagangan, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus menjaga komitmen dalam sistem perdagangan global yang adil dan berkelanjutan.
LEGALITAS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA DENGAN SOMALILAND Ariawan Parsada Rohansyah; V. Selvie Sinaga
Gloria Justitia Vol 5 No 2 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.7342

Abstract

Pada 1 Januari 2024, Perdana Menteri Republik Demotratik Federal Ethiopia (RDFE) Abiy Ahmed menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Somaliland, wilayah separatis yang tidak diakui di Republik Federal Somalia. Pelaksanaan MoU antara RDFE dengan Republik Somaliland, kekuatan mengikat dari perjanjian MoU ntara RDFE dan Somaliland berhubungan dengan prinsip yang sangat fundamental, yakni pacta sunt servanda. Masalah yang diteliti adalah apakah MoU yang dibuat antara RDFE dan Somaliland legal menurut hukum internasional dan bagaimana jalannya pelaksanaan MoU antara RDFE dan Somaliland  Penelitian ini menyimpulkan, mengenai  legalitas MoU antara RDFE dan Somaliland menurut hukum internasional, MoU tersebut dianggap tidak sah atau tidak legal karena Somaliland bukanlah ternasuk salah satu subyek hukum internasional yang diakui hak-haknya dalam membuat perjanjian internasional bagi negara yang tidak mengakuinya. Namun, dalam hubungannya dengan RDFE, MoU ini dianggap sah atau legal karena RDFE telah melakukan pengakuan secara de facto atau diam-diam terhadap Somaliland dan MoU ini mengikat berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya,   terjadi pertikaian diplomatik dan hasil Memorandum of Understanding yang menunjukkan  konfigurasi ulang aliansi politik di wilayah Laut Merah dan sekitarnya.
MEKANISME ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN: STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA: (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia) Ratih Nuke Prasanti; Asmin Fransiska
Gloria Justitia Vol 5 No 2 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v5i2.7704

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara penyedia tenaga kerja migran terbesar di kawasan ASEAN, dengan Malaysia sebagai tujuan utama. Dari total 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, 1,1 juta merupakan pekerja non-reguler yang kerap menghadapi kondisi kerja tidak layak di sektor rumah tangga, konstruksi, dan pertanian. Perlindungan pekerja migran menjadi tantangan serius, meskipun ASEAN telah memiliki kerangka hukum seperti Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran tahun 2017 serta Piagam ASEAN. Konsensus ini bertujuan melindungi hak pekerja migran dan keluarganya, serta mengatur kewajiban negara pengirim dan penerima. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif. Contoh nyata adalah kasus Mariance Kabu, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Indonesia, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran di Malaysia. Penelitian ini mengkaji peran mekanisme ASEAN dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada hambatan implementasi dan rekomendasi untuk perbaikan kerangka perlindungan di tingkat ASEAN dan nasional.

Page 7 of 7 | Total Record : 67

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 5 No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 5 No 2 (2025): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 4 No 2 (2024): Vol. 4 No. 2 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 4 No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 (2024): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 3 No 2 (2023): Gloria Justitia 3(2) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 2 No 1 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 1 No 2 (2021): JURNAL GLORIA JUSTITIA Vol 1 No 1 (2021): JURNAL GLORIA JUSTITIA More Issue