Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
The Journal of Constitunional Law Siyasah provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal, which can be examined empirically. The journal publishes research articles covering aspects of Islamic Constitutional Law, constitutional Law, Politics of Law and Islamic Law. The breadth of coverage of the Islamic Family Law context published by this journal not only covers local and regional dimensions but includes national to international dimensions.
Articles
66 Documents
<![CDATA[PROSES PERUBAHAN MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA DAN PASCA AMANDEMEN ]]>
<![CDATA[Azmi Siradjuddin]]>;
<![CDATA[Muhammad kholil]]>;
<![CDATA[Nimas Ade L.]]>;
<![CDATA[Cici F.]]>
<![CDATA[ Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di dalam sistem norma hukum di Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma yang sangat fundamental dan merupakan norma hukum tertinggi dan kemudian dibawahnya terdapat UUD 1945. Sebagai salah satu norma dasar Republik Indonesia, beberapa kali sempat terjadi perdebatan ketika suatu konstitusi yang dalam hal ini adalah UUD 1945 apakah dapat mengalami perubahan atau tidak dapat mengalami perbuahan. Tulisan ini akan membahas bagaimana proses dan apa-apa saja perubahan mendasar yang dialami oleh konstitusi Indonesia paca amandemen. Hasil analisis dan penjelasan diketahui bahwa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Proses sejarah, telah melalui 4 tahapan perubahan yakni adalah: Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam proses perubahan konstitusi pasca kembalinya ke UUD 1945, Indonesia telah melakukan setidaknya empat kali amandemen. Jika melihat pada proses perubahan Konstitusi dari sejarahnya, beberapa kali kekuatan politik dipergunakan untuk mentafsirkan konstitusi. Penulis berkesimpulan bahwa politik tidak mungkin dapat dilepaskan dari sistem hukum. Begitu juga dengan hukum, tidak mungkin dapat dilepaskan dari sistem perpolitikan. Keduanya saling bersinergi satu sama lainnya sehingga menciptakan suatu sitstem pemerintahan yang diharapkan menajadi pemerintahan yang baik dan mendatangkan manfaat bagi seluruh rakyat. Akan tetapi penulis berpandangan kerap kali hukum dijadikan alat berpolitik untuk memuluskan keinginan segelintir orang.]]>
<![CDATA[Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Siyasah Syariyyah ]]>
<![CDATA[ , Taufid Hidayat Nazar]]>;
<![CDATA[Hermawati, Nety]]>;
<![CDATA[Rosalia, Mira]]>
<![CDATA[ Siyasah Vol. 2 No. 2 (2022): Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/siyasah.v2i2.6225
<![CDATA[Pemilihan kepala desa yang diadakan oleh pemerintah tidak dipungkiri adanya pemberian berupa harta ataupun berupa janji yang diberikan pada masyarakat tertentu melalui para tim sukses, begitulah cara yang telah dilakukan oleh para calon untuk bisa menarik simpati para pemilih. Namun, dalam Islam sudah mengajarkan untuk memperoleh kekuasaan dengan tidak curang dalam membeli suara apalagi memanipulasinya maka dari itu dalam menjalankan amanah dan melaksanakan kekuasaan diperlukan juga memelihara harta. Di bolehka n mengambi l pemberia n selama pemberia n yang diberika n karena Alla h SWT. Pemberia n hadia h murni tanpa imbala n. Buka n untu k maksud yang lai n. Namu n, jika dala m pemberia n hadia h tersebut memiliki tujua n tertentu maka ha l tersebut tida k diperbolehka n. Menurut Perspektif Huku m Isla m tindaka n pemberia n hadia h sama denga n sua p menyua p atau risywa h. Sedangka n mengenai perbuata n sua p menyua p ini, larangannya tela h diturunka n seja k awa l kenabia n Muhammad Saw. Pengatura n mengenai laranga n untu k melakuka n perbuata n sua p menyua p itu sendiri diturunka n Alla h Swt.]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Sajali, Munawir]]>
<![CDATA[ Siyasah Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.7077
<![CDATA[Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur tentang korupsi material dan keuangan. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi penyelenggara negara dalam perspektif hukum Islam dilaksanakan karena sesuai dan sejalan dengan maqasid al-tasyri’ dalam artian tetap mempertimbangkan kepentingan umum yang berorientasi pada kemaslahatan dan menolak segala kemungkaran. Oleh karena itu, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam dan HAM. Teori hukum pidana Islam yaitu mengenai pembagian dan operasionalisasi jinayah atau jarimah serta penerapan sanksi-sanksinya. Bertujuan untuk mengetahui pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik jika ditinjau dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui kesesuaian antara putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA ANTARA INDONESIA DENGAN FILIPINA ]]>
<![CDATA[Nety Hermawati]]>;
<![CDATA[Desta Lia]]>;
<![CDATA[Nency Octora]]>
<![CDATA[ Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/siyasah.v2i1.5118
<![CDATA[In a democratic country, it must have a system or constitutional order and there is a separation of powers. This relates to the institutions that exist in a sovereign country, namely the Indonesian state and the Philippines. Bearing in mind that the states of Indonesia and the Philippines are countries based on democratic law, the existence of a representative institution can be an alternative as well as a liaison between the state and its people or community aspirators in order to achieve a sovereign society. The method in this study uses a comparative research method, namely comparing an object with other objects in this case discussing state institutions between Indonesia and the Philippines.]]>
<![CDATA[PEMIKIRAN AGAMA DAN NEGARA MOHAMMAD NATSIR ]]>
<![CDATA[Rizky Aulia]]>;
<![CDATA[Retanisa Rizqi]]>
<![CDATA[ Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/siyasah.v2i1.5113
<![CDATA[Mohammad Natsir is an intellectual figure who is well-known as one of the figures who voiced that Islam can be used as the basis of the state. Mohammad Natsir tried to unite Islam and the State in Indonesia. The purpose of this study is to examine the thoughts of Mohammad Natsir about the relationship between Islam and the state, using the library search method. The relationship between Islam and the State in Mohammad Natsir's view is an integrated relationship between politics, economics and a way of life that does not recognize the separation between religion and politics. Mohammad Natsir said that the state is not the ultimate goal of Islam but it is to become a tool in implementing Islamic rules contained in the Qur'an and Sunnah.]]>
<![CDATA[Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[,, Firmansyah]]>;
<![CDATA[Riyani, Windy]]>;
<![CDATA[Putri, Nyimas Lidya]]>
<![CDATA[ Siyasah Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.7209
<![CDATA[Syura atau musyawarah, khususnya antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam dari kelima prinsip lainnya, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan dan prinsip pertanggungjawaban. Dimana musyawarah juga digunakan dalam demokrasi karena di dalam demokrasi, pemimpin tidak dapat memutuskan suatu keputusan secara sepihak dan harus melibatkan rakyat karena dalam demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi.Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisissyura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. Syura merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha menyatakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila menjadi suatu aturan yang terlahir oleh orang-orang yang memang ingin melepas dari nilai keagamaan, dan suara mayoritas merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Demokrasi pancasila yang dikembangkan di Indonesia juga menggunakan aspek nilai hukum agama masyarakat, seperti yang tergambar dalam sila keempat, di mana disebutkan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.]]>
<![CDATA[Reformulasi Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah sebagai Upaya Penguat Sistem Demokrasi ]]>
<![CDATA[Fajri, Pujangga Candrawijayaning]]>
<![CDATA[ Siyasah Vol. 3 No. 2 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/siyasah.v3i2.7879
<![CDATA[Indonesia is a unitary state that adopts a system of regional autonomy in terms of the maintenance of its country, which has the consequences of the existence of official Heads of District in each region. The head of the district is democratically elected every five years through an electoral mechanism. However, with the 2024 simultaneous elections being held, there is a vacancy in the office of the head of district due to the expiration of the term of the previous head of area, so the mechanism used to fill the vacancies is the appointment of the District Chief Officer who will be appointed on Permendagri No. 4 of 2023. It raises legal issues because Permendagri a quo is deemed to harm the notion of democracy by amputating the rights of the people to participating in the decision-making of the District Chief. The study aims to provide a contribution to the thinking of reformulating the mechanism of appointment of the District Chief in order to run more democratically. So this kind of research is normative jurisprudence using a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach by relying on the legal material of the library. The result of this study is that given that the District Chief Officer is a strategic position and given that Indonesia is a democratic state, there is a need for a mechanism for the appointment of the District Head Officer based on the principles of openness in the process, transparency of information, and the presence of public participation, which is practically carried out by: (1) announcing the names of the candidates for the Regional Chief of Staff proposed by the Councillor and Governor. (2) The DPRD which is the regional legislative body should absorb the aspirations of the public through public hearings so that the criteria for the candidate for the District chief of staff to be proposed are in accordance with the needs of the region. (3) conducting a public test so that each proposed District Chiefs of Staff candidate knows his capacity before finally being determined by a final assessment team to become a District Head of Staff.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN JUDICIAL REVIEW SEBAGAI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nety Hermawati]]>;
<![CDATA[Ananda Ganda Pratama]]>;
<![CDATA[Nabila D.N]]>;
<![CDATA[Tulus P]]>
<![CDATA[ Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum ataupun pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan Negara Hukum (Rechtsstaat atau The Rule of Law) juga tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja, ataupun hanya dengan melihat salah satu elemen atau aspek saja dari keseluruhan sistem hukum. Semua lembaga atau institusi hukum yang ada hendaklah dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang perlu dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum itu, bangsa Indonesia perlu menyusun suatu blue-print, suatu desainmakro tentang Negara Hukum dan Sistem Hukum Indonesia yang hendak kita bangun dan tegakkan di masa depan. Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi. Asas tersebut dinamakan asas konstitusionalitas hukum (konstitusionalitas hukum) - yang merupakan persyaratan atau elemen utama negara memahami hukum dan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu harus ada mekanisme hukum yang menjamin hukum dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Inilah akhirnya membuat mekanisme uji materi terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar.]]>
<![CDATA[Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Rizki, Retanisa]]>;
<![CDATA[Firmansyah]]>;
<![CDATA[Handayani, Fitri]]>
<![CDATA[ Siyasah Vol. 2 No. 2 (2022): Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/siyasah.v2i2.6226
<![CDATA[Peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (studi di desa Tanjung Jaya) Penelitian ini dialksanakan bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dan BPD Tanjung Jaya dalam proses perancangan peraturan desa dengan perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel snawball sampling dan menggunakan metode pengumpulan data wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan peran kepala desa dan BPD belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dalam teknis perancangan peraturan desa belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. faktor penghambat dalam perancangan peraturan desa di desa Tanjung Jaya yakni kurangnya komunikasi dan kordinasi kepala desa dan BPD dalam proses menampung aspirasi masyarakat, kurang pahamnnya anggota BPD akan tugas dan fungsinya dan masyarakat yang kurang paham akan perannya menyampaikan aspirasi melalui BPD serta kurang pengetahuannya masyarakat akan tugas dan fungsi BPD untuk menampung aspirasi masyarakat.kurang efektifnya peran kepala desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Jaya dalam menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat dalam perancangan peraturan desa dan belum sesuainya perancangan peraturan desa di desa Tanjung Jaya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknik peraturan di desa.]]>
<![CDATA[Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset ]]>
<![CDATA[Azkia, Ashfa]]>
<![CDATA[ Siyasah Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.7231
<![CDATA[Permasalahan tentang korupsi memang harus dibahas secara mendalam. Pelaku korupsi yang dirasa tidak jera dengan perbuatannya, menimbulkan gagasan untuk merampas aset yang dimiliiikinya untuk mengganti kerugian negara. Di Indonesia, sudah ada peraturan tentang perampasan aset, namun masih meninggalkan beberapa permasalahan yang harus segera ditanggulangi. Penelitian ini akan membahas mengenai problematika pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui mekanisme perampasan aset guna mengembalikan uang Negara yang dikorupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendenkatan undang-undang. Objek penelitian ini adalah peraturan yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset dan teori kerugian negara dalam hukum administrasi negara. Analisis bahan bahan hukum pada penelitian ini disajikan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hukum yang berlaku saat ini dalam melaksanakan mekanisme perampasan aset, masih belum maksimal. Karena proses pelaksanaan perampasan aset harus menunggu putusan yang incracht, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hukuman bagi tidak pidana korupsi yang menyababkan kerugian negara, belum sepenuhnya fokus terhadap pengembalian kerugian negara. Ranah hukum administrasi negara, memberi gambaran bahwa dalam hal perbuatan yang mengkibatkan kerugian negara, maka hukumannya fokus terhadap pengembalian kerugian negara yang disebabkan perbuatan tersebut. RUU perampasan aset hasil tindak pidana harus segera disahkan menjadi undang-undang, sebagai jawaban dari problematika yang ada.]]>
