cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aziza Aziz Rahmaningsih
Contact Email
azizaazizrahmaningsih@metrouniv.ac.id
Phone
+6282185078209
Journal Mail Official
siyasah@metrouniv.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal IAIN Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kota Metro, Lampung, Indonesia 34112
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : 29885299     DOI : https://doi.org/10.32332/siyasah
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The Journal of Constitunional Law Siyasah provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal, which can be examined empirically. The journal publishes research articles covering aspects of Islamic Constitutional Law, constitutional Law, Politics of Law and Islamic Law. The breadth of coverage of the Islamic Family Law context published by this journal not only covers local and regional dimensions but includes national to international dimensions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 59 Documents
 1   2   3   4   5 
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN THAILAND TERKAIT LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Rizky Aulia; Aziza Aziz Rahmaningsih
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v2i1.5117

Abstract

In Indonesia, LGBT itself is still considered a very taboo subject. In the positive law of the Criminal Code, there is no LGBT legality. Indonesia is a country based on law, meaning that every action taken must be based on the law that regulates it. In the Criminal Code, it regulates material criminal acts in Indonesia. Criminal law is a whole set of rules that determine what actions are prohibited and included in criminal acts. Criminal rules related to same-sex relationships are regulated in Article 292 of the Criminal Code in the form of a threat of 5 years in prison and there is no legal regulation that explicitly regulates LGBT. Unlike the case with Thailand. Thailand is one of the countries that legalize same-sex marriage. The existence of the LGBT group in the country has received a response and tolerance from the community.
MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MENEGAKKAN HUKUM KONSTITUSI Maida Kartika; Elya Wulan S.; Riki Aldiansyah
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai hukum dasar tertulis , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) secara tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia sebagaimana diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Upaya mewujudkan konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi akan hak-hak dasar manusia, konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah (historical change), sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup (living constitution). Hanya permasalahannya kinerja pemerintah sebagai pelaksana konstitusi (eksekutif, legislatif dan yudikatif) masih belum memberikan keadilan dan kepuasan bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya penguatan kesadaran berkonstitusi merupakan keniscayaan dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dalam konstitusi itu sendiri.
Ancaman Perang Modern dalam Perspektif Hukum Humaniter Ningsih, Rahmah; Nurbaiti, Nurbaiti
Siyasah Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.7124

Abstract

Fenomena perang modern yang muncul sebagai kekuatan baru seiring berkembangnya teknologi informasi tidak hanya berbentuk serangan bersenjata melainkan perang pemikiran dan pembangunan opini. Perang yang berbentuk infiltrasi ke dalam suatu negara melalui berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya, agama, hukum dan pertahanan keamanan. Ancaman perang modern lebih dahsyat jika dibandingkan perang konvensional karena memiliki spektrum yang luas, dominasi koalisi global, melibatkan aktor negara dan aktor bukan negara untuk melemahkan kemampuan negara, mengancam potensi dan melemahkan kedaulatan. Negara harus siap dengan strategi untuk memperkuat pondasi keutuhan negara dengan penguasaan teknologi dan regulasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi Oktora, Nency Dela
Siyasah Vol. 3 No. 2 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i2.8182

Abstract

: Peran penting hukum lingkungan dalam mengendalikan tindakan manusia terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perilaku manusia, terutama terkait dengan pengelolaan sampah dan aktivitas pasar, menjadi perhatian utama. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menjaga dan melestarikan lingkungan melalui instrumen hukum administrasi, seperti perizinan. Penegakan hukum administrasi lingkungan berfokus pada pencegahan pencemaran dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sampah. Penegakan hukum administrasi lingkungan memiliki manfaat strategis, seperti efisiensi keuangan dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, penegakan hukum administrasi adalah langkah penting dalam membatasi kerusakan lingkungan dan memelihara keindahan lingkungan hidup.
Menimbang Pelaksanaan Pemilu 2024 Tanpa Protokol Kesehatan ‎ ‎, Harmono; Khoiriyah, Fatikhul; Syarifudin, Ahmad; Farida
Siyasah Vol. 2 No. 2 (2022): Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v2i2.6224

Abstract

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Meskipun tahapan verifikasi partai politik telah dimulai dan menetapkan 24 partai politik lolos administrasi, namun pelaksanaannya dengan atau tanpa protokol kesehatan belum terdapat keputusan. Bila pelaksanaan Pemilu 2024 masih menggunakan protokol kesehatan, maka dapat dipastikan pelaksanaannya akan relatif sama dengan gelaran Pilkada Serentak 2020 yang menimbulkan banyak persoalan karena didesain di tengah kondisi pandemi covid-19. Artikel ini mengkaji tentang pertimbangan pelaksanaan Pemilu 2024 tanpa protokol kesehatan dan menyimpulkan bahwa saat ini masyarakat telah hidup normal dengan menerapkan protokol kesehatannya secara individu. Disamping kasus covid-19 yang relatif kecil dan pelonggaran terhadap kebijakan baik pembatasan sosial maupun penggunaan masker. Efisiensi anggaran akan sangat berpengaruh bila didistribusikan pada bidang lain dalam rangka pemulihan ekonomi dibandingkan dengan membeli pembersih tangan, membuat TPS baru, dan lain sebagainya.
Penerpaan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Anggrainy, Rae -; Safitri, Khansa Kamila
Siyasah Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.7374

Abstract

Masalah lingkungan hidup menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain. Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisisPenegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Penerapan sanksi yang pertama dilakukan seharusnya adalah sanksi administratif, yang dapat meliputi: (1) pemberian teguran keras (2) pembayaran uang paksaan (dwangsom) (3) penangguhan berlakunya izin (4) pencabutan izin. Undang Undang PPLH menerapkan sistem penerapan sanksi administratif sebagai langkah awal penegakan hukum lingkunganDalam penerapannya, sangat dibutuhkan partisipasi atau peran serta dari masyarakat kita dalam mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup, partisipasi dari pejabat yang berwenang melalui aturan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada, perlu lebih tegas lagi dan penerapan sanksi yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup harus lebuh ditegakkan.
STUDY KOMPARASI IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL ANTARA NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN NEGARA INDONESIA Toto Andri Puspito; Desta Adinda Rahmadhani
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v2i1.5119

Abstract

After the stipulation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the 4th Amendment, the Indonesian state has declared itself to be consistent in implementing the presidential system of government as the basis for the implementation of its government. The presidential system of government or also known as the congressional system is a system of government in a country in the form of a republic in which executive power is elected through general elections and is separated from legislative power. With the complexity of this system, not many countries that implement it fail to pass the test of democratic stability. It can be stated that only the United States of America is capable of becoming the best practice of implementing a successful, effective and efficient presidential system. Therefore, many other countries use the United States as a role model in building an effective and efficient form of presidentialism system as has been done by Indonesia.
KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAM DALAM KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN Lady M.A; Rizky Anugrah I.B; Monalisa .; Wahyu A.J
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine (1) the implementation of the protection of the constitutional rights of citizens, (2) the position of Komnas HAM in the Indonesian constitutional framework, (3) the authority of Komnas HAM in investigating human rights violations. Research Methods: This type of normative legal research uses a statutory approach and a conceptual approach. Research findings: (1) Law enforcement cannot be fully blamed for the legal setback experienced by the Indonesian people, because the current legal decline is the result of the incompleteness of various components in the legal system (legal structure, legal materials, legal culture) and a large part of the importance of each law. aspects of community life, (2) The position (status) of the National Human Rights Commission (Komnas HAM) in the structure of the Indonesian administration is in the institutions that form it, namely the President and DPR because in carrying out its functions, duties and authorities this commission must provide reports to the President and DPR . And the position of Komnas HAM as an independent state commission in the constitutional structure of the Republic of Indonesia is still positioned under the high state institutions as an additional or supporting state institution. (3) Komnas HAM has the authority to investigate human rights violations in carrying out its supervisory function. This is a form of deviation from the perspective of formal criminal law, because the authority to carry out investigations generally belongs to the Police, but in relation to gross human rights violations, the authority to carry out investigations is given to Komnas HAM. Komnas HAM only has the authority to carry out investigations, while investigations are carried out by the Attorney General.
Penerapan sIstem Khalifah di Indonesia Tinjauan Resolusi Konflik Rizqi, Retanisa; Safitri, Khansa Kamila; Muntaha, Muslih Al
Siyasah Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.6427

Abstract

Abstract:If implemented in Indonesia, the caliphate system uses a conflict resolution perspective. This study uses the library research method. The caliphate system differs from other forms of government, such as monarchy, republic, or federation. The caliphate system cannot be implemented through violence but through lawful methods or by asking for help from Ahl al-Nusrah, synonymous with Ahlul Quwwah. In Indonesia, there are hundreds of different tribes, customs, and beliefs, all of which live side by side in peace. This nation was created with a spirit of tolerance and diversity. Therefore, the founding leaders of this nation instilled Pancasila and the 1945 Constitution with this spirit of diversity and tolerance. The Indonesian state has many different religions, so the Islamic Sharia system or caliphate cannot be applied. Pancasila, which exists today, has become the right ideology to be applied in Indonesia.
Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Tinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia Hanum, Roro Hanum; Murdiana, Elfa; Bahari, Raha
Siyasah Vol. 3 No. 2 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i2.8090

Abstract

Abstrak : In the context of law and regulations in Indonesia, the concept of hierarchy is vital for ensuring control over regulations that could potentially harm society both materially and non-materially. This concept is rooted in Hans Kelsen's theory of legal norms, which posits that legal norms have hierarchical levels, with grundnorms at the top. These norms are interrelated and form a coherent legal order. However, the application of this hierarchy is influenced by political factors that shape the constitutional system.One significant legal instrument reflecting this hierarchy in Indonesia is the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu), which holds an equivalent position to regular laws in the Indonesian presidential system. It is essential to clearly define the term "compelling urgency" as the basis for issuing a Perppu to ensure that the President's actions remain within objective limits. Understanding and reviewing this legal hierarchy is crucial for maintaining the quality and enforcement of regulations in Indonesia. In this framework, legal comprehension revolves around official laws, and all aspects of law, norms, rules, and legal actions must align with the applicable laws. The evolution of legislation impacts various aspects of society, and a precise understanding of hierarchy and the concept of judicial review is indispensable for upholding the quality of law and justice in Indonesia.

Page 2 of 6 | Total Record : 59

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2022): Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara