cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aziza Aziz Rahmaningsih
Contact Email
azizaazizrahmaningsih@metrouniv.ac.id
Phone
+6282185078209
Journal Mail Official
siyasah@metrouniv.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal IAIN Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kota Metro, Lampung, Indonesia 34112
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : 29885299     DOI : https://doi.org/10.32332/siyasah
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The Journal of Constitunional Law Siyasah provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal, which can be examined empirically. The journal publishes research articles covering aspects of Islamic Constitutional Law, constitutional Law, Politics of Law and Islamic Law. The breadth of coverage of the Islamic Family Law context published by this journal not only covers local and regional dimensions but includes national to international dimensions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia Rahmawaty, Farah; Rahmaningsih, Aziza Aziz
Siyasah Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v4i1.9067

Abstract

Pelanggaran disiplin ASN dapat menghambat kualitas dan efesiensi pelayanan publik. perilaku ASN negative seperti, kehilangan kepercayaan masyarakat, dengan begitu masyarakat berasumsi terhadap integritas dan kinerja pemerintah yang buruk. Yang menjadi factor utama menyebkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap ASN adalah penyalahgunaan wewenang, pelayanan publik yang buruk masih adanya nepotisme dan klientelisme sehingga terkesan kurangnya tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap ASN. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode yuridis normative dan Sosiologis yaitu penelitian tentang prosedur dan mekanisme yang implementatif suatu peraturan perundang-undnagagn dalam pengawasan lembaga pemerintah dalam mengawasi kinerja ASN. data yang dipakai merupakan penelitian kepustakaan atau melalui pemikiran -pemikiran secarackonseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaah penulisan ini.Peran Krusial yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam rangka menjaga integritas dan kinerja ASN maka diperlukan pengawasan, pengelolaan, dan penegakan disiplin yang efektif. KASN merupakan lemmbaga penting dalam menjaga kedisiplinan pegawai. adanya lembaga ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan integritas. pada hakikatnya pengawasan terhadap ASN sangatlah diperlukan, karena dengan adanya pengawasan dapat mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan, dimana hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang. Selain itu pengawasan juga merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
Analisis Yuridis Kewenangan Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Sari, Yuli Nurmala; Huroiroh, Ernawati
Siyasah Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v4i1.9105

Abstract

Upaya penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berperan, salah satunya lembaga Kejaksaan yang berperan sebagai institusi tertinggi yang berwenang melakukan tahapan pra-penuntutan dan tahapan penuntutan di bidang hukum. Adapun peran utama dari Kejaksaan adalah untuk mewujudkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan pemenuhan tujuan hukum atas adanya limitasi atau pembatasan kewenangan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tidak dapat dicapai secara bersamaan karena bahkan Jaksa Penuntut Umum (dalam naungan Kejaksaan) yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih memiliki limitasi kewenangan dalam hal penegakan keadilan. Yang mana seluruh rangkaian upaya hukum seharusnya dapat dilakukan oleh setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya penegakan hukum yang dapat memenuhi ke-3 (tiga) tujuan hukum, yakni Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Lingkungan dalam Kearifan Lokal Rahmadian, Isna; Oktora, Nency Dela; Ardliansyah, Moelki Fahmi
Siyasah Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v4i1.9228

Abstract

Kearifan lokal ini dijadikan suatu asas atau dasar ketika melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan kearifan lokal dalam UU PPLH ini mengandung dua prinsip dasar, yaitu, pertama, negara berkewajiban mengakui keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kedua, kearifan lokal merupakan asas dan unsur penting pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sitematis terkait dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganilis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dikaji. pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuanPemberdayaan masyarakat dalam pelestarian Hutan Mangrove merupakan bentuk dari pelestarian lingkungan pesisir pantai. dengan tujuan menjaga lingkungan hidup dengan melestarikan kearifan lokal dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan yang dilakukan. Harmonisasi yang selama ini berkembang di Pulau Pahawang merupakan satu bentuk kearifan lokal, dimana telah tercipta keselarasan antara alam dengan masyarakat setempat. kearifan lokal yang terjadi di Pulau Pahawang menjadi salah satu contoh keberhasilan penyelamatan hutan mangrove di Lampung. Desa Pulau Pahawang memiliki Peraturan Desa (Perdes) Penyelamatan Mangrove yang berisi tentang larangan dan sanksi bagi warga desa dan pendatang yang menebang pohon mangrove. Perdes dijadikan warga bukan semata-mata karena keberhasilan kampanye lingkungan LSM, tetapi karena kearifan lokal yang muncul kembali.
Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Angkasa, Nawa; Istiqoma; Tarmidzi
Siyasah Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v4i1.9318

Abstract

Masalah pada media social maka peran generasi milenial dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak lah mudah. Kendala dalam kesadaran hukum pada milenial karena kurangnya pengawasan pada petugas penegakan hukum, system Pendidikan yang kurang menanamkan tentang kesadaran hukum. kesadaran hukum pada generasi milenial yang merupakan salsh satu nilai yang hidup dalam bentuk pemahaman dan kepatuhan masyarakat milenial terhadap norma hukum Jenis penelitian yuridis normative yaitu penelitian secara sistematika, d Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual . Dan menggunakan pendekatan filosofis, yaitu dimaksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak dari peranan generasi milenial dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukumdari pemberlakuan suatu aturan hukum.peran kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam membentuk perilaku generasi muda, khususnya dalam era digital yang berkembang pesat. Kesadaran hukum mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai hukum, pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku yang mengacu pada aturan hukum. Faktor internal dan eksternal, seperti pendidikan, tanggung jawab, dan pola pikir, memengaruhi rendahnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum memiliki peran yang krusial dalam membentuk perilaku dan sikap positif generasi muda, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat saat ini.upaya membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda membentuk dasar bagi terciptanya ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum merupakan fondasi yang penting bagi pembangunan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka Sainul; Oktavia, Ayu; Angkasa, Nitaria
Siyasah Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/w0wsa066

Abstract

In social dynamics, societal heterogeneity is evident in various dimensions, including culture, ethnicity, religion, and race. This diversity affects behaviors, thinking patterns, and knowledge. Addressing these differences is crucial to fostering a shared understanding of common needs, as it prevents potential conflicts and ensures social cohesion. This study focuses on how social changes impact legal reforms within an open legal system framework. The research employs a qualitative, normative juridical method, emphasizing doctrinal research and library research to analyze how legal systems adapt to social changes. Results indicate that for legal changes to be effective, they must align with local wisdom and accommodate modernization, ensuring the legal system remains dynamic and responsive. The study concludes that an open legal system is essential for aligning legal reforms with Indonesian values and societal needs.
Pengaruh Politik Identitas dalam Kestabilan Ketatanegaraan di Indonesia Syahdan, Muhammad Saddam
Siyasah Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/0tjv3a81

Abstract

Identity politics is a rapidly growing phenomenon in the dynamics of Indonesian politics, where social identities such as religion, ethnicity, and race are used to gain support in elections. This phenomenon has the potential to cause polarization, division, and threats to national unity.This research focuses on analyzing the impact of identity politics on intergroup social relations, as well as how it can threaten national unity and political stability. The research method used is a literature review by analyzing sources such as books, journals, media articles, and regulations related to identity politics. This research also involves interviews with individuals directly involved to understand the impact of identity politics in society. The research results show that excessive identity politics can threaten diversity and exacerbate social tensions. Therefore, it is important to emphasize the values of tolerance and togetherness, and to encourage leaders to focus on vision and ideas rather than group identity.
Peran Politik Islam Dalam Dinamika Pemerintahan Perspektif Dalam Negeri dan Luar Negeri: Bahasa Indonesia Haikal, Muhammad Husen
Siyasah Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/yqjcf265

Abstract

This study discusses the role of Islamic politics in government dynamics, with a focus on domestic and foreign perspectives. Islamic politics is a key factor influencing political policies and processes in many countries with a majority Muslim population. The aim of this research is to analyze how political Islam plays an important role in shaping government systems and public policies, both domestically and at the international level. This research uses a qualitative approach by combining literature analysis and case studies from several countries that represent differences within the country and abroad. The analysis was carried out by considering aspects such as Islamic political participation, the influence of Islamic politics on policy changes, and the impact of Islamic politics in international relations. The research results show that Islamic politics has a significant role in the dynamics of government in the country. Islamic political participation, through Islamic-based political parties or social movements, can influence the policy-making process and change the political orientation of the country. Factors such as religious identity, social justice, and the aspirations of Muslims often form the basis of Islamic politics in taking positions in government. At the international level, political Islam also plays an important role. Countries with a majority Muslim population often use Islamic politics as a tool to maintain their sovereignty and fight for their interests in the international arena. This can be seen in relations between Muslim countries and Western countries and in issues such as Palestine and the role of Islam in global affairs.
Tanggungjawab Hukum Pelaku Pendistribusian Konten Pornografi Melalui Media Sosial ( Studi Kejaksaan Sukoharjo) Lestari, Tri Indah; Agus Santoso, Aris Prio
Siyasah Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/e6ebak68

Abstract

  Advances in information and communication technology have given birth to many things, one of which is social media, using mobile phones or devices that can access the internet. This convenience has positive and negative impacts where everything is made easier with consequences including negative things that become easier and give birth to new types of crime as time goes by and which is very close and often becomes a topic of debate, namely pornographic content on the internet, including social media today. Misuse of the function of electronic media has become a rapid medium causing the spread of content containing decency to increase day by day. This research aims to determine the legal responsibility of perpetrators of distributing pornographic content via social media (Sukoharjo Prosecutor's Study) as well as the form of legal protection for victims resulting from the distribution of pornographic content via social media (Sukoharjo Prosecutor's Study). This research will use normative juridical research methods which are descriptive analytical in nature using secondary data in the form of legal materials. The result of the discussion is that the sentence is punishable by a maximum imprisonment of 6 years and/or a fine of Rp. 1,000,000. and the authorities provide legal protection and rehabilitation for victims.
Pengaruh Hukum Dalam Mendorong Efektivitas Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi Putri, Shelly Nasya; Marcellina, Della
Siyasah Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/4bq9nx30

Abstract

Anti-corruption education can prevent corruption and foster an anti-corruption culture by educating individuals to have awareness of the law and implement an anti-corruption culture. This anti-corruption character building has great challenges, but it is very important to do to foster an anti-corruption culture in the future. The anti-corruption character education program has attracted the attention of the education world. Character education is important in shaping human resilience and integrity in the millennium era. The younger generation can be effective agents in the fight against corruption through education. Educational institutions have an important role to play in the fight against corruption. They have knowledge that can enlighten misconceptions about corruption. In addition, educational institutions have a strong network throughout the country, so that efforts to eradicate corruption can become a mass movement. The movement to prevent corruption through education is expected to create a young generation that is reliable, disciplined and has an anti-corruption mentality. Planting this mindset not only in one generation, but also in the next generations so that this nation is free from corruption.
Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 LampungPilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 LampungPilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 LampungPilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung Irawan, Hendra; Habiburrahman; Wulandia, Selsa; Ravika, Reza
Siyasah Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/rs7w5y11

Abstract

Fenomena Kotak Kosong merupakan arus yang tengah ramai dibicarakan menjelang Pilkada tahun 2024 ini, yang tentunya tidak terlepas dari demokrasi. Kotak Kosong digadang-gadang menjadi solusi sekaligus inkonsistensi yang mengikis nilai-nilai demokrasi. Di Lampung sendiri terdapat dua daerah yang akan melawan Kotak Kosong pada Pilkada 27 November tahun 2024 mendatang, yang mana hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang salah satunya dominasi politik. Pemahaman eksistensi Kotak Kosong penting terutama untuk pemahaman bersama dan menghindari miskonsepsi. Artikel ini berfokus pada bagaimana kehadiran Kotak Kosong dalam konsepsi demokrasi dan empirisme masyarakat untuk menyalurkan ketidaksetujuannya pada Paslon Tunggal. Penelitian ini menggunakan metode Library Research, studi literatur dengan pendekatan deskriptif dan komparatif untuk menguraikan data ke dalam kalimat yang lugas, rinci dan jelas sehingga memudahkan untuk dipahami. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kotak Kosong dalam konsep demokrasi adalah solusi, namun juga persoalan baru, khususnya di daerah Lampung yang terdapat praktik dominasi politik.

Page 5 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2022): Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara