cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aziza Aziz Rahmaningsih
Contact Email
azizaazizrahmaningsih@metrouniv.ac.id
Phone
+6282185078209
Journal Mail Official
siyasah@metrouniv.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal IAIN Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kota Metro, Lampung, Indonesia 34112
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : 29885299     DOI : https://doi.org/10.32332/siyasah
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The Journal of Constitunional Law Siyasah provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal, which can be examined empirically. The journal publishes research articles covering aspects of Islamic Constitutional Law, constitutional Law, Politics of Law and Islamic Law. The breadth of coverage of the Islamic Family Law context published by this journal not only covers local and regional dimensions but includes national to international dimensions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 66 Documents
 3   4   5   6   7 
Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Konstitusional: Tinjauan terhadap Praktik Penanganan Aksi Demonstrasi Arafat, Muhammad; Mulyaningsih, Rizki
Siyasah Vol. 5 No. 2 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/8d8xc120

Abstract

Ketegangan inheren antara kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban umum merupakan tantangan utama di negara demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur demonstrasi di Indonesia serta faktor-faktor sistemik yang berkontribusi pada dilema yang dihadapi aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, analisis ini mengungkap adanya kesenjangan signifikan (das sein vs. das sollen) antara kerangka hukum yang canggih dan protektif terhadap hak (UUD 1945, UU No. 9/1998, Perkap No. 7/2012) dengan implementasinya di lapangan yang sering kali diwarnai oleh tindakan represif yang mengabaikan asas proporsionalitas dan nesesitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan doktrin keseimbangan kepentingan dan proporsionalitas sebagai lensa analisis utama untuk mendekonstruksi "dilema" aparat, dengan membingkainya kembali sebagai kegagalan penerapan hukum alih-alih sebuah paradoks yang tak terpecahkan. Kesimpulannya, dilema aparat diperparah oleh isu sistemik, termasuk budaya impunitas dan akuntabilitas yang lemah, yang secara kolektif melanggengkan siklus kekerasan dalam aksi demonstrasi.
Konsep Musyawarah dalam Bernegara Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy Hsb, Mara Ongku; Mara Ongku; Sembiring, Nurpelita
Siyasah Vol. 5 No. 2 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/108nzv91

Abstract

Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari kecil sampai yang besar didalam Pancasila tepatnya sila keempat disebutkan, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan literatur review  dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, majalah, media online dan yang terkait dengan pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy terutama sumber primernya Islam dan Politik Bernegara yang ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddieqy. Hasil penelitian konsep musyawarah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy pertama berdasarkan al-Qur’an adalah wajib, kedua fleksibel tidak semua masalah agama yang harus dimusyawarahkan tetapi ketika tidak ada nashnya dalam al-Qur’an maka bermusyawarahlah karena dapat menyelesaikan persoalan dan menyenangkan diri manusia. 
Interpretasi al-Imāmah al-‘Uzmā terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia Retanisa Rizqi; Devia Dwi Natasha
Siyasah Vol. 5 No. 2 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/3v30kv21

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025 tentang syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif teori al-Imāmah al-‘Uzmā karya al-Māwardī. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana ketentuan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) dalam putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang menekankan aspek keilmuan (‘ilm), keadilan (‘adl), kompetensi (kifāyah), dan amanah (integritas moral). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur klasik dan kontemporer tentang kepemimpinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan MK tersebut memang menjaga asas keadilan politik dan inklusivitas demokrasi, namun belum sepenuhnya menjamin dimensi kualitas intelektual dan kompetensial yang menjadi dasar legitimasi kepemimpinan dalam Islam. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan aspek keilmuan dan moralitas dalam desain hukum nasional terkait kualifikasi calon pemimpin. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori al-Imāmah al-‘Uzmā sebagai instrumen analisis normatif terhadap regulasi konstitusional modern di Indonesia, yang menghubungkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam klasik dengan praktik demokrasi kontemporer.
Deepfake Dalam Komunikasi Politik: Tantangan Etika dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence Indah Librianti, Eka Octalia
Siyasah Vol. 5 No. 2 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/qwgf6t34

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan fenomena deepfake sebagai salah satu inovasi digital yang paling disruptif dalam komunikasi politik. Deepfake, yakni manipulasi audio-visual berbasis algoritma deep learning dan Generative Adversarial Networks (GANs), memiliki kemampuan menghasilkan konten yang sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari materi asli. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena deepfake dalam komunikasi politik Indonesia, menguraikan tantangan etika yang ditimbulkannya, serta mengevaluasi aspek hukum yang mengatur penggunaannya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan analisis wacana, penelitian ini memadukan studi literatur, analisis regulasi, dan penelaahan kasus nasional maupun global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deepfake berpotensi mengganggu integritas pemilu, memperkuat disinformasi, memanipulasi perilaku pemilih, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik dan media. Dari sisi etika, deepfake melanggar prinsip kejujuran, transparansi, dan integritas politik, sehingga mengancam kualitas diskursus publik. Analisis hukum memperlihatkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait deepfake; penegakan hukum masih bertumpu pada pasal-pasal umum dalam UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga menimbulkan celah hukum dan ketidakpastian normatif. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, Indonesia tertinggal dalam pengaturan khusus deepfake, baik dalam konteks pemilu maupun perlindungan data. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi, mekanisme verifikasi konten digital, dan penguatan literasi digital publik guna mencegah penyalahgunaan deepfake di ruang politik Indonesia. 
Politik Hukum Terhadap Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Penggelapan Subasa, Kevin; Kevin; Asri, Dewi; Rahmasari, Betha
Siyasah Vol. 5 No. 2 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/pa954215

Abstract

Paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia selama ini lebih menekankan pada pendekatan retributif yang berorientasi pada pemidanaan. Akan tetapi, perkembangan hukum modern menuntut adanya pembaharuan melalui pendekatan Restorative Justice (RJ) yang lebih menekankan pemulihan keadaan, perdamaian, dan keseimbangan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum implementasi Restorative Justice dalam kasus tindak pidana penggelapan, dengan studi kasus pada perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Metro terhadap tersangka AD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan pendekatan empiris, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penerapan Restorative Justice dalam kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan melalui Restorative Justice dalam perkara penggelapan dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yakni pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, adanya perdamaian dengan korban, serta adanya penggantian kerugian. Implementasi Restorative Justice pada kasus ini menggambarkan politik hukum progresif yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial dibandingkan sekadar kepastian hukum formal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana penggelapan tidak hanya bermanfaat bagi korban dan pelaku, tetapi juga membantu meringankan beban sistem peradilan pidana serta mencegah over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, penerapan Restorative Justice harus tetap dilakukan secara selektif, diawasi dengan ketat, dan mengutamakan kepentingan korban agar tidak disalahgunakan serta tetap menjaga keadilan masyarakat luas
Implementasi Syura dalam Sistem Demokrasi Indonesia Oktora, Nency Dela; Nency Dela; Anjani, Kusifa; Hermawati, Nety
Siyasah Vol. 5 No. 2 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/1ahmpf04

Abstract

Implementasi syura’ dalam demokrasi mencerminkan integrasi nilai-nilai musyawarah untuk mufakat yang terkandung dalam prinsip Pancasila. Syura’ berasal dari tradisi Islam menekankan pada proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan pasrtisipasi aktif semua pihak untuk mancapai kesepakatan bersama. Dalam konteks Indonesia, nilai syura’ ini diadaptasi dalam struktur perwakilan rakyat, terutama dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang berfungsi untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang melalui proses musyawarah. Dalam system ini pengambilan keputusan lebih mengutamakan musyawarah daripada pemungutan suara, pemungutan suara hanya dilakukan apabila terjadi kebuntuan. Meskipun Indonesia mengadopsi sistem demokrasi modern, prinsip syura tetap dijunjung  tinggi sebagai dasar pengambilan keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat. Artikel ini membaha stentang implementasi syura’ dalam proses legislasi Indonesia dan bagaimana konsep ini beradaptasi dengan praktik pemerintahan modern, yang mengadopsi elemen-elemen seperti checks and balance untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah potensi kepemimpinan otoriter. Melalui penerapan prinsip syura’, diharapkan proses poliyik di Indonesia dapat lebih inklusif, transparan, dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.

Page 7 of 7 | Total Record : 66

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 1 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2022): Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara