cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aziza Aziz Rahmaningsih
Contact Email
azizaazizrahmaningsih@metrouniv.ac.id
Phone
+6282185078209
Journal Mail Official
siyasah@metrouniv.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal IAIN Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kota Metro, Lampung, Indonesia 34112
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : 29885299     DOI : https://doi.org/10.32332/siyasah
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The Journal of Constitunional Law Siyasah provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal, which can be examined empirically. The journal publishes research articles covering aspects of Islamic Constitutional Law, constitutional Law, Politics of Law and Islamic Law. The breadth of coverage of the Islamic Family Law context published by this journal not only covers local and regional dimensions but includes national to international dimensions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
Penerapan Hukuman Mati oleh Negara Maju dan Berkembang Rahma ningsih; Moelki Fahmi Ardliansyah
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v2i1.5630

Abstract

Hukum Mati adalah Hukuman yang di berikan atau yang di jatuhkan kepada pelaku kejahatan pidana yang merupakan sangsi berat. Indonesia merupakan negara hukum yang mana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum,”di mana indonesia sendiri menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Hukuman mati sudah ada sejak zaman dahulu di mulai sejak kerjasaan Babilonia di Mesopotamia. Sampai saat ini masih banyak negara yang menggunakan hukum mati guna menghukum pelaku kejahatan pidana,ada juga Negara yang sudah mulai menghapuskan hukuman mati dalam peraturan negara mereka, ada jugayang berpendapat hukuman mati tidak efektif melihat dari segi proses sebelum dan saat eksekusinya yang dianggap sama sekali tidak manusiawi.
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP MARAKNYA MONOPOLI BISNIS Desta Adinda Rahmadhani; Sakirman .
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v2i1.5114

Abstract

In every company, consumer trust is a top priority. The Consumer Protection Law is one of the important things that must be known, so that in the future we will not be deceived or feel harmed by an item or thing that is purchased and consumed. To protect consumers from fraudulent competition, consumers need to get legal protection. Legal protection that can be provided are: preventive legal protection and repressive legal protection. The purpose of this paper is to determine the form of legal protection for consumers due to unfair competition. The conclusion obtained is that the form of preventive legal protection has been established by the government, namely with the establishment of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and forms of repressive legal protection, carried out by litigation and non-litigation. Litigation settlement is carried out in court and non-litigation with the National Consumer Protection Agency, Non-Governmental Consumer Protection Agency, and Consumer Dispute Settlement Agency.
Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Studi Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan Fathoni, Muhammad Nur; Salim, Choirul; Hermawaty, Nety
Siyasah Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i1.6972

Abstract

This study aims to complement previous research data to analyze and examine the legal process for violating the POLRI code of ethics carried out by Adjunct Police Chief Commissioner (AKBP) Achiruddin Hasibuan as a basis for carrying out his duties, knowing and analyzing accountability if POLRI commits a violation of the code of ethics, and must responsible for violating the code of ethics, the code of ethics is made based on the professional standards of members, the code of ethics in carrying out their duties. In Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia No. 14 of 2011 concerning the Polri Professional Code of Ethics in Article 1 explains the KEPP explanation, as follows: "POLRI Professional Code of Ethics, hereinafter abbreviated as KEPP, is a norm or rule which constitutes a unified ethical or philosophical basis relating to actions or speech related to things that are obligatory, prohibited, proper or inappropriate to be done by members of the Police in carrying out their duties. and job responsibilities”.
Konstruksi Hukum dalam Cybercrime Pelaku Kejahatan Teknologi Informasi Riyani, Windy; ., Firmansyah
Siyasah Vol. 3 No. 2 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v3i2.8183

Abstract

Kejahatan maya atau cybercrime berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, menghadirkan dampak positif dan negatif. Dampak positif mencakup perkembangan media sosial, e-mail, dan internet banking. Namun, kejahatan seperti peretasan data (hacking) juga muncul, terutama dalam sistem perbankan dengan penggunaan alat khusus pada ATM untuk menduplikat data nasabah. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji aspek hukum terkait, dengan fokus pada hukum tertulis dan pendekatan perundang-undangan yang mengatur informasi dan teknologi. Data dianalisis secara deskriptif melalui pengumpulan bahan hukum dari literatur dan regulasi terkait. Hasilnya menunjukkan perlunya tindakan formal pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, dalam pemblokiran nomor yang digunakan oleh pelaku penipuan. Pendekatan sosial juga diusulkan sebagai alternatif untuk mengurangi risiko kejahatan ini. Oleh karena itu, pencegahan cybercrime memerlukan peran pemerintah dan pendekatan sosial dengan totalitas
ALASAN DILAKUKANNYA 4 KALI AMANDEMEN UUD 1945 TUJUAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN Firmansyah .; Diki Saputra; Fira Kumala; Yoga Firmansyah
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

: Dalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme.ahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Penelitian ini membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945.Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya berupa data sekunder, analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif Siyasah Syar'iyyah ‎ ‎, Aziza Aziz Rahmaningsih; Murdiana, Elfa; Selviana, Umniyatus
Siyasah Vol. 2 No. 2 (2022): Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v2i2.6227

Abstract

Perempuan menjadi isu yang sering menjadi perbincangan publik. Peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat bukan hanya sebagai proses pembangunan, tetapi juga sebagai fondasi berstruktur kuat,Pemimpin adalah seorang yang memimpin sebuah Wilayah. Di dalam memimpin Wilayah seorang pemimpin harus mempunyai ilmu kepemimpinan. Hasil dari Penelitian menunjukan peran kepemimpina n perempuan di Kecamata n Metro Pusat adalah memberika n pelayana n da n Kebijaka n yang bai k kepada masyarakat sesuai denga n visi-misi Kecamata n Metro Pusat terutama tentang E-service yang memberika n pelayana n secara elektroni k dala m artia n bahwa kecamata n Metro Pusat suda h dapat memberika n pelayana n yang bebas berbasis elektroni k sehingga memudahka n masyarakat untu k mendapatka n pelayana n yang cepat da n tepat yaitu sesuai dengan tujuan Siyasa h syar’iyya h yaitu kepemimpina n yang menuju pada kemaslahata n bai k dunia maupu n di akhirat.
peran media sosial bagi advokat muda Hanum, Roro; Midia, Fredy Ghandi; Putri, Amelia Jaya; Farhan, Shandra Fadia
Siyasah Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v4i1.8867

Abstract

In the utilization of social media, there are notable advantages and disadvantages associated with the dissemination of legal information. Unreliable online news platforms have the potential to propagate misinformation, posing harm to society. Nonetheless, legal practitioners can leverage social media as a conduit for dependable legal information by implementing strategic measures. The evolution of information and communication technology, particularly the internet, has transformed communication into a digital format. The ubiquity of smartphones allows for diverse forms of communication, including engagement through social media. Applications like TikTok, favored among the younger demographic, serve as tools for legal professionals to construct information networks and convey legal knowledge in innovative ways. It is crucial to bear in mind that social media can have adverse effects concerning the spread of inaccurate legal information. Advocates can mitigate this impact by utilizing reputable platforms, delivering pertinent information, and collaborating with fellow legal experts to generate informative and reliable content. In the execution of their responsibilities, advocates are obligated to uphold the integrity and esteem of the profession, exercise prudence and ethical conduct in using social media to cultivate a professional image, and disseminate precise and beneficial legal information.
Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Hukum Islam Rizqi, Retanisa; Wati, Sela Saras
Siyasah Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v4i1.8932

Abstract

Any verbal or written conduct that breaches the law is considered to be a defamatory act, which spreads false information to the public and assaults a person's honor by disseminating the information to the general public, which can injure the party in question and harm the person's good name or reputation. Last but not least, according to Fiqh Jinayah, the unlawful act of defamation falls within the category of ta'zir punishment, which the court determines as bearing legitimacy in the context of sentencing. Defamation on social media is a crime because it is not covered by Islamic criminal law and is not addressed in the Qur'an or hadith. It is included in the ta'zir finger category. Ta'zir punishment is intended to prevent or delay the arrival of a disaster, with the authority of the ruler or judge over the administration of punishment for the general public.
Kewenangan Pengawasan Kepala Dusun Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Rayhan, Ahmad; Farhan, Muhammad Ikhlasul; Fasyehhudin, Mohamad
Siyasah Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v4i1.9020

Abstract

Various aspects of social change planned through development are realized through the village government. In villages, hamlets or other names can be formed that are adapted to the origins, customs and socio-cultural values ​​of the community. A hamlet is a part of the area within a village where the work environment of village government is implemented. The hamlet head has the authority to supervise the implementation of development in his area. The implementation of development in the hamlet area in Bawang Village is directly supervised by the village head. In his daily life, the hamlet head in Bawang Village carries out delegative tasks given by the village head. Based on this, the identification of the problem in this research is regarding the supervisory authority of the hamlet head of Bawang Village, Bawang District, Batang Regency in implementing development in his area, as well as the constraints and obstacles in supervising the implementation of development in Bawang Village, Bawang District, Batang Regency. The method used in this research is an empirical juridical approach, with the research specifications used being analytical descriptive. The data sources used in this research are secondary data sources and primary data sources. The supervisory authority of the hamlet head in the implementation of development has been implemented. This authority has not been implemented optimally so more structured coordination is needed within the Bawang Village government. The obstacles in implementing development include lack of knowledge of employees in carrying out work, budget allocation, unpredictable weather, and lack of maximum community participation in implementing development.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair dalam Sistem Peradilan suwarno, asmawati; ., Asmawati
Siyasah Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v4i1.9021

Abstract

Dalam konsep Fair Trial negara semestinya memberikan perhatian khusus dikarenakan hal tersebut merupakan pemenuhan hak dasar yaitu Hak Asasi Manusia jika hak tersebut tidak dilindungi dan dilanggar oleh lembaga yang memahami tentang hukum dan persamaan hak dasar yaitu Hak Asasi Manusia hal ini merupakan masalah pelik dan segara diseriuskan dalam bentuk perlindungan sehingga pelanggaran terhadap Fair Trial dapat diminimalisir sehingga konsep persamaan hak dan hukum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan tujuan awalnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bagaimanapun hak yang ada di dalam fair trial harus dan terjamin kepastian dan perlindungannya tidak ada lagi adanya penyiksaan dan merendahkan martabat, tidak ada lagi penangkapan yang sewenang-wenang tanpa adaya bukti yang kuat sehingga akan merampas kebebasannya, dan tidak lagi mendapatkan tuduhan tindak pidana dari suatu kasus tanpa dia sadari melakukannya. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah memberikan pemahaman terkait hak fair trial dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Page 4 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 1 (2023): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2022): Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara