cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Etika Khairina
Contact Email
etika@puterabatam.ac.id
Phone
+6281229117951
Journal Mail Official
dialektikapublik.adn@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Administrasi Negara-Universitas Putera Batam Jl. R. Soeprapto – Tembesi – Batam – Kepulauan Riau
Location
,
INDONESIA
Jurnal Dialektika Publik
Published by Universitas Putera Batam
ISSN : 25283332     EISSN : 26212218     DOI : https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v7i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Dialektika Publik merupakan jurnal yang bergerak dibidang administrasi negara yang bertujuan menyebarluaskan hasil penelitian dan gagasan ilmiah untuk pengabdian menyeluruh kepada Masyarakat. Jurnal Dialektika menerbitkan artikel penelitian asli, artikel review dari kontributor yang terkait dengan Ilmu Sosial. Jurnal dialektika memiliki scope kajian diantaranya, KebijakanPublik, Manajemen Pelayanan Publik, Desentralisasidan Otonomi Daerah, E-government, Keuangan Negara danDaerah, Administrasi Birokrasi, Manajemen PerusahaanPublik, Hukum Administasi Negara & Kajian Sosial Kemasyarakatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
Strategi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dalam Peningkatan Minat Literasi Di Kota Batam. Gultom, Deby; Dompak, Timbul
Dialektika Publik Vol. 8 No. 2 (2024): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v8i2.9482

Abstract

Penelitian ini menggambarkan bahwa kunjungan perpustakaan ke Perpustakaan Umum Daerah Kota Batam terus menurun dan minat masyarakat terhadap kebutuhan literasi juga semakin menurun. Metode pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam telah mengambil langkah dan strategi yang baik namun belum maksimal dalam penerapannya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dapat memperkuat strateginya dan mengoptimalkan upayanya dalam meningkatkan minat literasi masyarakat. Perlu diingat bahwa strategi yang komprehensif dan terintegrasi akan membantu menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam membangun budaya literasi yang kuat di Kota Batam.
Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Batam Hutahaen, Rosa; Dompak, Timbul
Dialektika Publik Vol. 8 No. 2 (2024): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v8i2.9483

Abstract

Penelitian ini meneliti peran penting pemerintah, khususnya Dinas Bina Marga Kota Batam, dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan kota. Panjang jalan di Kota Batam mencapai 917,20 km, dengan sebagian masih rusak, yang menyebabkan kesulitan dan kecelakaan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparatur di Dinas Bina Marga membutuhkan keahlian khusus di bidang jalan dan menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEK BATAM) untuk evaluasi kinerja. Kelembagaan pemeliharaan jalan melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dinas Bina Marga dilengkapi dengan sarana, prasarana, teknologi yang memadai, serta dukungan finansial yang cukup
Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Perdagangan Narkoba Dengan Memanfaatkan Teknologi. Askarmin; Timbul Dompak
Dialektika Publik Vol. 8 No. 2 (2024): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v8i2.9501

Abstract

Drug trafficking is a serious problem that continues to threaten public security and health. The government is required to develop a more effective strategy in overcoming this problem, one of which is by utilizing technology. This research aims to evaluate the role of the BOSS (BNN One Stop Service) application as a tool to help the government in reducing drug trafficking. The research methods used include collecting primary and secondary data through literature studies, searching for various related information, as well as analyzing drug case data obtained from the BOSS application. The research results show that the BOSS application is able to increase the effectiveness of monitoring and preventing drug trafficking through integrated data collection and analysis. This application not only enables early detection of suspicious activity, but also increases public participation in anonymous reporting, thereby expanding the scope of surveillance. These findings indicate that the use of technology in the BOSS application has great potential to strengthen government efforts to tackle drug trafficking and create a safer environment.
PERBANDINGAN PENDIDIKAN MESIR INDONESIA Siregar, Torang
Dialektika Publik Vol. 9 No. 1 (2025): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v9i1.9937

Abstract

Pendidikan memegang peran krusial dalam kemajuan suatu negara, termasuk di Mesir dan Indonesia. Mesir, sebagai negara di Timur Tengah, telah mengembangkan sistem pendidikan terbesar di kawasannya sejak 1990-an, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan integrasi teknologi informasi (ICT) di semua jenjang pendidikan. Meskipun menempati peringkat 116 dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Mesir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya melalui bantuan internasional. Di sisi lain, Indonesia juga berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan, dengan wajib belajar 9 tahun yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, tantangan seperti kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah masih menjadi masalah utama. Perbandingan sistem pendidikan Mesir dan Indonesia menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan. Di Mesir, sistem pendidikan terbagi menjadi tiga tahap: Pendidikan Dasar (primer dan persiapan), Pendidikan Menengah, dan Pasca Pendidikan Menengah. Pendidikan dasar di Mesir berlangsung selama 8 tahun, berbeda dengan Indonesia yang menerapkan 9 tahun. Selain itu, Mesir memiliki sistem pendidikan dualistik, yaitu pendidikan sekuler dan pendidikan keagamaan Al-Azhar, sementara Indonesia lebih menekankan pada pendidikan umum dan kejuruan. Pendidikan tinggi di Mesir juga lebih terpusat, dengan 17 universitas negeri dan sejumlah lembaga swasta. Kedua negara memiliki tantangan dalam pemerataan pendidikan, terutama dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi. Mesir berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar, sementara Indonesia lebih menekankan pada perluasan pendidikan vokasi dan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan dalam struktur dan penekanan, baik Mesir maupun Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan generasi yang kompetitif di tingkat global.
A Study on Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Pernikahan Dini di Kota Tanjungpinang: Tinjauan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Dini Sukmawati, Lilis
Dialektika Publik Vol. 9 No. 1 (2025): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v9i1.10313

Abstract

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Tanjungpinang. Praktik ini berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, psikologi, serta kondisi sosial ekonomi anak, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Tanjungpinang dalam upaya pencegahan pernikahan dini, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan utama di lingkungan DP3A. Teori peran dari Soerjono Soekanto digunakan untuk memahami bentuk dan implementasi peran lembaga dalam konteks sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DP3A telah menjalankan berbagai program preventif, seperti edukasi hukum, pembentukan forum anak, dan kerja sama lintas sektor. Namun, terdapat hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, serta minimnya sumber daya manusia. Secara umum, DP3A dinilai cukup optimal dalam menjalankan peran normatif dan aktualnya. Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Tanjungpinang. Praktik ini berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, psikologi, serta kondisi sosial ekonomi anak, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Tanjungpinang dalam upaya pencegahan pernikahan dini, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan utama di lingkungan DP3A. Teori peran dari Soerjono Soekanto digunakan untuk memahami bentuk dan implementasi peran lembaga dalam konteks sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DP3A telah menjalankan berbagai program preventif, seperti edukasi hukum, pembentukan forum anak, dan kerja sama lintas sektor. Namun, terdapat hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, serta minimnya sumber daya manusia. Secara umum, DP3A dinilai cukup optimal dalam menjalankan peran normatif dan aktualnya.
Meningkatkan Komunikasi Pemerintah Melalui Digitalisasi Strategis di Indonesia: Peta Jalan untuk Peningkatan Keterlibatan Publik dan Penyampaian Layanan Pratama Firmansyah, Helmi; Jibrael Rorong, Michael
Dialektika Publik Vol. 9 No. 1 (2025): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v9i1.10715

Abstract

This study aims to analyze the role of strategic digitalization in enhancing government communication in Indonesia, with a focus on improving public engagement and service delivery. Using a descriptive qualitative approach through literature analysis and policy review, the study maps out key strategies such as the optimization of social media, the development of public service portals, the utilization of e-participation platforms, and the provision of interactive and user-friendly digital content. The findings indicate that digital tools, including official government accounts, chatbots, and identity-based service applications, not only accelerate the flow of information but also strengthen transparency and accessibility of public services. Furthermore, online forums, feedback mechanisms, and crowdsourcing initiatives foster greater public participation in the policymaking process. The study concludes that strategic digitalization not only improves government–citizen communication but also provides a roadmap toward responsive, inclusive, and transparent governance in the digital era.
Transformasi Digital Layanan Publik di Kota Batam: Tantangan dan Peluang Menuju Tata Kelola Berkelanjutan Rifqi Mei Redha, Moch; Agus Sumarno, Dwi; Alimudin, Aidil
Dialektika Publik Vol. 9 No. 1 (2025): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v9i1.10766

Abstract

This study explores the dynamics of digital transformation in Batam’s public service delivery, with a focus on four key dimensions: robust digital infrastructure, data-driven decision-making, enhanced cybersecurity, and citizen-centric service design. Using a qualitative descriptive approach supported by policy analysis and empirical data from government reports, media sources, and international studies, the research highlights both opportunities and challenges in realizing sustainable governance. The findings reveal significant progress, including the implementation of the Matrix Cable System, the development of the Online Single Submission (OSS) system, and the integration of more than 400 services in the Batam Public Service Mall (MPP). However, challenges persist, such as limited cross-sectoral collaboration in infrastructure development, low data literacy among civil servants, high cybersecurity risks, and uneven digital literacy within society. The study concludes that sustainable digital governance in Batam requires not only technological investment but also institutional strengthening, human capital development, and active citizen engagement. These insights contribute to the broader discourse on how local governments in developing countries can balance innovation and inclusivity in digital transformation pathways
Konservasi Ekosistem Mangrove melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kota Batam Ahdarrijal, Yujitia; Badrudin, Muhammad; Batubara, Ebenezer
Dialektika Publik Vol. 9 No. 1 (2025): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v9i1.10822

Abstract

This research explores the conservation of mangrove ecosystems through the development of community-based ecotourism in Batam City, Indonesia. Mangroves play a vital role in maintaining coastal resilience, supporting biodiversity, and mitigating climate change, yet in Batam, they face significant pressures from rapid urbanization, land conversion, and industrial expansion. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving local communities, government representatives, ecotourism managers, and non-governmental organizations. The findings reveal that community-based ecotourism initiatives, such as those in Kampung Tua Bakau Serip, contribute not only to environmental conservation but also to improving local livelihoods and strengthening social cohesion. However, challenges remain, including limited infrastructure, inconsistent policy implementation, and varying levels of community participation. The study underscores the importance of multi-stakeholder collaboration, integrating conservation efforts with local economic development, and aligning ecotourism practices with the principles of sustainable development. By emphasizing community empowerment and adaptive governance, this research contributes to the broader discourse on sustainable coastal management and offers policy recommendations to strengthen mangrove conservation in Batam and similar urban coastal areas.
Overview Hubungan Industrial : Study Case Penyelesaian Konflik Kerja Pada PT Swakarya Indah Busana Tanjungpinang. Topo Yudhoyono Harsyahputra; Salsabila, Lubna
Dialektika Publik Vol. 8 No. 2 (2024): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v8i2.9409

Abstract

The aim of this research is to analyze dispute resolution and work strike actions at pt swakarya indah busana tanjungpinang. Actions for arrears in wages carried out by PT. Swakrya Indah Busana which cannot afford to pay lasts for three months, especially in July, August and September. This caused employees to go on strike. The use of the method applied in this scientific work is descriptive qualitative method. The results of this research are that the company's inability to pay is in the case of buyers who are in arrears in payment, but the company's responsibility for workers' rights is still being pursued. The company's agreement to pay unpaid wages and remaining allowances so that workers return to work as before.

Page 7 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 2 (2024): Dialektika Publik : Pelayanan Publik dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 1 (2024): Kajian Kebijakan Publik dan Penerapannya. Vol. 7 No. 2 (2023): Dialektika Publik : Pelayanan Publik Dan Kebijakan Publik Vol. 7 No. 1 (2023): Dialektika Publik Vol. 6 No. 2 (2022): Dialektika Publik Vol. 6 No. 1 (2022): Dialektika Publik Vol. 5 No. 1 (2020): Dialektika Publik Vol. 4 No. 1 (2019): Dialektika Publik Vol. 3 No. 2 (2019): Dialektika Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Dialektika Publik Vol. 2 No. 1 (2017): DIALEKTIKA PUBLIK More Issue