cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunardi
Contact Email
sunardi@iainpalu.ac.id
Phone
+6282296147812
Journal Mail Official
ppi_jurnal@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Published by Institut Agama Islam Negeri Palu
ISSN : 27758079     EISSN : 27756947     DOI : https://doi.org/10.24239/madika
Core Subject : Social,
Social Sciences
Madika: Jurnal Politik dan Governance dipublikasikan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, Editor Madika mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati politik dan pemerintahan untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM TEORI EMANASI MENURUT AL FARABI DAN IBNU SINA Karmawati, Karmawati; Santalia, Indo; Kamridah, Kamridah
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i1.3018

Abstract

Pemikiran Al Farabi dan Ibnu Sina terhadap teori emanasi, membahas masalah tentang bagaimana teori emanasi menurut pandangan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Teori emanasi merupakan teori yang membahas tentang permulaan penciptaan alam. Al Farabi dan Ibnu Sina merupakan tokoh filsafat Islam yang mencoba megembangkan teori emanasi yang diadopsi dari teori Plato dan Neo Paltonisme. Teori emanasi menurut al-Farabi bahwa hanya Tuhan saja yang ada dengan sendiri-Nya tanpa sebab dari luar diri-Nya, dari satu akal keluarlah satu akal pula dan satu planet beserta jiwanya, kemudian dari akal kesepuluh sesuai dengan dua seginya yaitu wajib al-wujud karena Tuhan maka keluarlah manusia beserta jiwanya dan dari segi dirinya yang merupakan wujudnya keluarlah unsur empat (api, air, tanah dan udara) dengan perantaraan benda-benda langit. Sedangkan Teori emanasi Ibnu Sina adalah dari ta’aqqul Tuhan terhadap dirinya memancarkan akal Pertama, dari akal Pertama memancar akal kedua dan langit pertama begitu selanjutnya sampai akal kesepuluh dan bumi. Dari akal kesepuluh inilah memancar kembali yang menghasilkan empat unsur yaitu: Api, air, tanah dan udara. Konsep wajib al wujud menjadi bukti adanya Tuhan dan mungkin al-wujud bi zatihi atau wajib al-wujud bi ghairihi adalah menjadi bukti adanya alam jagad raya.
REFORMASI HUKUM DAN DEMOKRASI PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Wahyuni
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i2.3412

Abstract

Pasca pemilihan umum tahun 2024 harusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk kembali mereformasi hukum dan demokrasi sistem pemilihan umum di Indonesia. Hal ini diperlukan karena fakta dilapangan yang menunjukkan adanya ketidakpuasan pihak-pihak atas keputusan KPU tentang hasil perolehan suara yang diselingi kecurangan dalam prosesnya. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum-empiris yakni penelitian yang bertujuan untuk menarasikan secara sistematis fakta dilapangan dan menganilisnya dengan ketentuan pemilihan umum di Indonesia untuk mengurai masalah isu hukum terkait serta solusi dari masalah yang dihadapi tersebut. Reformasi hukum dan pemilihan umum ini bertujuan untuk dalam rangka mewujudkan keadilan, meningkatkan transparansi, medorong partisipasi masyarakat, demokrasi yang berkualitas, mengurangi korupsi dan praktik buruk dalam politik serta mengadopsi teknologi baru untuk efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pasca pemilihan umum tahun 2024, pemerintah Indonesia perlu mereformasi kembali regulasi sistem kepemiluan di Indonesia terkait dengan pembenaan hukum pemilihan umum yang mengembalikan sistem sesuai sila ke empat Pancasila dalam hal “keterwakilan”, ketentuan ambang batas dan Pendidikan moralitas bangsa.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL (GCE) Andi Muh. Dakhalan; Dedi Kuswandi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i2.3413

Abstract

Dalam konteks dunia yang semakin saling terhubung, tantangan global seperti kesenjangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kemiskinan mengancam perdamaian dan kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCE) menjadi fokus penting, diidentifikasi sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Artikel ini menganalisis evolusi konsep GCE dalam konteks kebijakan internasional, khususnya dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dengan metode kajian kepustakaan, penelitian ini menggali akar konsep GCE dalam Konstitusi UNESCO dan pengaruhnya pada pendidikan global. Sementara GCE mengemuka sebagai prioritas kebijakan global, interpretasinya bervariasi secara nasional, memerlukan adaptasi terhadap dimensi kewarganegaraan regional dan global. Pembahasan mencakup poin-poin utama, seperti identitas nasional versus multikultural, perdebatan konseptual, dan tantangan implementasi. Penelitian ini juga mencermati kurangnya ketepatan indikator global dalam menilai pencapaian GCE, dengan fokus pada target SDG 4.7. Selain itu, terdapat perdebatan tentang integrasi GCE dalam kurikulum nasional, pendidikan guru, dan penilaian siswa. Muncul pula isu identitas kewarganegaraan dunia dalam masyarakat yang semakin terhubung. Pentingnya memahami peran kewarganegaraan global dalam konteks kompleks ini menuntut pendekatan kritis, mengatasi ketidaksetaraan dan merangkul keadilan sosial global. Artikel ini mengakhiri dengan menyoroti perlunya perspektif baru dan dukungan lebih lanjut untuk menjembatani kesenjangan dan memajukan implementasi GCE dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.
FRAGMENTASI POLITIK ISLAM PASCA-PILPRES 2024: DINAMIKA DUKUNGAN POLITIK NU DAN MUHAMMADIYAH Munandar, Aris; Susanti, Endang; Faiqoh, Fadhilah
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v5iNo.2.3972

Abstract

Pemilihan Presiden 2024 menjadi titik krusial dalam peta politik Islam di Indonesia, di mana organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kembali menjadi sorotan utama dalam dinamika kontestasi pemilu. Penelitian ini membahas fragmentasi politik Islam pasca-Pilpres 2024, dengan fokus pada peran strategi dua organisasi Islam terbesar tersebut dalam membentuk lanskap sosial-politik nasional. Secara kelembagaan, NU dan Muhammadiyah memang menyatakan netral dalam pemilu, namun kenyataannya menunjukkan tidak adanya keterlibatan aktif para anggotanya dalam partai politik tertentu. Fragmentasi ini ditandai dengan polarisasi ideologi antara kelompok moderat dan konservatif, serta tidak adanya konsolidasi suara Islam dalam struktur kekuasaan nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library study) dengan pendekatan analisis konten dan komparatif-historis untuk memahami dinamika politik Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi menyebabkan melemahnya posisi politik Islam tawar dalam mempengaruhi kebijakan publik, serta membuka ruang bagi kelompok pragmatis dan sekuler untuk mendominasi kekuasaan. Namun demikian, terdapat peluang rekonsolidasi melalui dialog lintas organisasi dan penguatan peran sosial-keagamaan NU dan Muhammadiyah. Kontribusi mereka dalam memperkuat demokrasi, baik melalui pendidikan politik warga maupun peran sebagai penyeimbang kekuasaan, sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan inklusivitas demokrasi Indonesia. Studi ini merekomendasikan pendekatan kolaboratif antarorganisasi Islam untuk mengatasi fragmentasi dan membangun basis politik Islam yang progresif dan adaptif terhadap demokrasi modern.

Page 6 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Vol. 2 No. 2 (2022): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 2 No. 1 (2022): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 1 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance