cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunardi
Contact Email
sunardi@iainpalu.ac.id
Phone
+6282296147812
Journal Mail Official
ppi_jurnal@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Published by Institut Agama Islam Negeri Palu
ISSN : 27758079     EISSN : 27756947     DOI : https://doi.org/10.24239/madika
Core Subject : Social,
Social Sciences
Madika: Jurnal Politik dan Governance dipublikasikan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, Editor Madika mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati politik dan pemerintahan untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN DALAM PEMBINAAN PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN KARIMUN (STUDI KASUS KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN) Pragita.S, Janesa
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i1.2147

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam pembinaan promosi dan pemasaran produk IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Karimun Kecamatan Karimun. Produk IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Karimun tidak bisa bertahan lama apabila tidak dibantu oleh pemerintah, karena sebagian besar usaha IKM (Industri Kecil Menengah) menghasilkan barang-barang konsumsi yang tidak mampu bertahan lama dan mereka mempunyai keterbatasan sumber daya dimana produknya tidak bisa menjagkau segmen pasar lebih luas, selain itu diantara para pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) masih ada yang belum memenuhi persyaratan yang di butuhkan untuk memasarkan produk mereka. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Gede Diva, Pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai regulator, dan pemerintah sebagai katalisator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya menganalisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta saran. Penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian di Kabupaten Karimun sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan dalam sektor ekonomi, karena peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor ekonomi yang lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis mengelompokan menjadi tiga macam bentuk peran yaitu, peran pemerintah sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator. Fasilitator berperan dalam penyedian sarana, prasarana dan pembinaan maupun pelatihan, Regulator berperan mengatur kebijakan untuk pemulihan ekonomi, Katalisator berperan untuk mengenalkan para pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) kepada pihak ketiga atau dunia perbankkan, dalam mengakses pinjaman modal untuk para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah). Kata Kunci : Peran, Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian, Pembinaan, IKM, Kabupaten Karimun Abstract This Research was conducted to determine the extent of the role of the department of manpower and industry in the development of promotion and marketing of SME (Small and Medium Enterprises) produucts in Karimun Regency, specifically in Karimun District. SMEs in Karimun Regency cannot sustain themselves without government assistance, as most of these enterprises produce consumer goods that have a limited shelf life, and they have resource limitations that prevent their products from reaching a wider market segment. Additionally, among the SME operators, there are those who do not meet the necessary requirements to market their products. . The theory used in this study is Gede Diva's theory, Government as facilitator, government as regulator, and government as catalyst. The research methodology used in this study was a qualitative descrptive, where data was collected through using sighting, debriefing, and documentation. The collected data has been analyzed through by data abatement and presentment, inference, and reference. The investigation found that role of the government, particularly the Department of Manpower and Industry in Karimun Regency, is crucial for the development and growth of the economic sector. The government’s role and support are instrumental in formulating policies for initial steps to be taken in order to enhance economic development. In this research, the author categorized the government’s role into three forms: facilitator, regulator, and catalyst. The regulator is responsible for policy-making related to economic recovery, while the catalyst introduces SME operators to third parties or the banking sector, facilitating access to capital loans for SME operators. Keywords: Role, Department of Manpower and Industry, Development, SME, KarimunRegency.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 Adira, Tiara Rossa; Nazak, Nazak; Putra, Ardi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i1.2148

Abstract

Fenomena yang terjadi pada tahun 2022 adanya gesekan antara pemerintah kota Tanjungpinang dengan penyelenggara reklame karena mereka mengatakan selalu membayar pajak, papan reklame yang ditertibkan itu sudah ada yang berdiri hampir 10 tahun. Mereka merugi akibat penyegelan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang No 70 Tahun 2021 tersebut. Pengusaha harus menunda bisnis reklame mereka karena, papan reklame disegel. Penertiban reklame yang berdiri tanpa izin disejumlah titik dikota Tanjungpinang, ternyata 244 konstruksi reklame, hanya sekitar 10 persen saja yang memiliki izin mendirikan persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan penyelenggaran Reklame di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaran reklame di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 sebagian besar sudah berjalan dengan baik yang dilakukan sesuai pasal 49 tentang pengawasan tim penyelenggaraan reklame. Pada pelaksanaannya sesuai pasal 18 ayat 3 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Dinas yang menyelenggarakan izin melaksanakan kebijakan penyelenggara izin sesuai dengan tugasnya. Satuan polisi pamong praja juga sebagai petugas penertiban reklame menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan sesuai dengan pasal 51 ayat 4. Temuan dilapangan mengatakan bahwa dalam hal perizinan banyak yang belum mengurus izin konstruksi hanya mengurus izin pemasangan konten dan membayar pajak konten. Penertiban yang terjadi sudah efektif dapat dilihat dari banyaknya reklame yang sudah ditertibkan. Dalam pengurusan izin lebih dimudahkan, dan melibatkan sasaran tujuan atau untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk para pengusaha reklame diharapkan setelah ini mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai peraturan penyelenggaraan reklame yang berlaku.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR TERJUN RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA 2022 maysarah, maysarah
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i1.2149

Abstract

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR TERJUN RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA 2022 Oleh Maysarah NIM. 190565201110 Abstrak Kepulauan Riau mempunyai beberapa objek wisata yang ada didalamnya, salah satunya objek wisata Air Terjun Resun yang terletak di Kabupaten Lingga tepatnya di Desa Resun. Keindahan alam pada objek wisata Air Terjun Resun banyak menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara sehingga kunjungan terus mengalami peningkatan. Namun dalam proses pengembangannya terdapat permasalahan yaitu keterbatasan anggaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang menuntut inovasi, kurangnya promosi wisata yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu dari potensi dan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Resun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 7 (tujuh) orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Iyas Yusuf. Hasil dari penelitian ini, peran yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata sebagai fasilitator pada objek wisata Air Terjun Resun yaitu dengan membangun sarana dan prasarana sebagai penunjang kenyamanan, melakukan promosi wisata melalui media digital maupun konvensional dan melakukan pemeliharaan bangunan pada objek wisata. Peran yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata sebagai regulator diatur dalam Peraturan Bupati Lingga nomor 36 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata. Peran yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata sebagai dinamisator yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata Air Terjun Resun. Kata kunci: Pengembangan, Peran, Objek Wisata. THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF RESUN WATERFALL TOURIST ATTRACTION, NORTH LINGGA DISTRICT, LINGGA REGENCY 2022 By Maysarah NIM. 190565201110 Abstract Riau Islands has several tourist attractions in it, one of which is Resun Waterfall located in Lingga Regency, precisely in Resun Village. The natural beauty of Resun Waterfall attracts many tourists, both local and foreign, so that visits continue to increase. However, in the development process there are problems, namely limited budget in improving facilities and infrastructure that demand innovation, lack of tourism promotion carried out by the government. Therefore, from the existing potentials and problems, this study aims to see the role of local governments through the tourism office in the development of Resun Waterfall tourist attractions. This study used qualitative descriptive methods with 7 (seven) informants and used data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. This research uses role theory according to Iyas Yusuf. The result of this study, the role carried out by the local government through the tourism office as a facilitator at the Resun Waterfall tourist attraction is by building facilities and infrastructure to support comfort, promoting tourism through digital and conventional media and carrying out building maintenance at tourist attractions.The role carried out by local governments through the tourism office as regulators is regulated in Lingga Regent Regulation number 36 of 2020 concerning the position, organizational structure, duties and functions and work procedures of the Tourism Office. The role carried out by the local government through the tourism office as a dynamicator is to collaborate with the community, tourism awareness groups (Pokdarwis), and local governments in the construction and development of Resun Waterfall tourist attractions. keywords: Development, Role, Attraction.
ANALISIS STRATEGI ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK OLEH KOALISI PEREMPUAN INDONESIA SUMATERA BARAT Aprianto, Adi; Annisa Saliha; Alfaridho Setiadji Nugroho; Bagas Islam Mahendra
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i2.2429

Abstract

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan LSM yang memiliki salah satu misi yaitu menjadi kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan. Keberhasilan Koalisi Perempuan Indonesia dalam melakukan advokasi kebijakan baik itu di tingkat nasional maupun daerah tentunya tidak terlepas dari strategi yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan strategi yang dilakukan oleh KPI Sumatera Barat dalam melakukan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bersifat terencana dan sistematis yang memiliki tujuan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak yang menginginkan adanya perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus intrinsik. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustkaan. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa strategi yang digunakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat diantaranya melakukan kajian substansi kebijakan, membentuk jaringan/koalisi advokasi, menerapkan model segitiga koordinasi advokasi, dan memanfaatkan media massa.
STRATEGI PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT Basuki, Muhammad Arief Basuki; Radjikan; Supri Hartono
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i2.2553

Abstract

Salah satu syarat bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, Perluasan Pemenuhan Kelompok Masyarakat merupakan presentasi yang harus dikembangkan lebih lanjut secara konsisten sehingga masyarakat umum dapat mengajukan pertanyaan secara lebih efektif ke Dinas Pekerjaan Umum. Antar Negara Bagian dan Aset Perairan Pemerintahan Sidoarjo. Program yang dikenal dengan nama SIDORESIK ini juga dijalankan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sidoarjo. Untuk pertama kalinya seluruh kecamatan di Sidoarjo ikut serta. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Teknik Bantuan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Aset Air Pemerintahan Sidoarjo dalam Memperluas Pemenuhan Kelompok Masyarakat. Untuk mengetahui variabel-variabel yang menekan dan mendukung Rezim Sidoarjo dalam Memperluas Pemenuhan Kelompok Masyarakat. Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi penyelidikan ini. Observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi terkait penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknik Bantuan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Taman dan Aset Air Pemerintahan Sidoarjo dalam Meningkatkan Pemenuhan Masyarakat telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. bidang. Hal ini harus terlihat dari otoritas publik yang sangat hebat dalam menjalankan sistem otoritatif, teknik program, metodologi pendukung aset, dan prosedur kelembagaan. Guna meningkatkan kepuasan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan meningkatkan kinerja layanan pengaduan. Kemudian secara umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berhasil memenuhi standar dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
KRISIS REKOGNISI KEBUDAYAAN IDENTITAS ETNIS TIONGHOA DALAM PELESTARIAN MAKAM KAPITAN OEY KIAT TJIN DI KOTA TANGERANG Rival Mubarok; Dinda Septiana Putri; Nicholas Matthew; M. Nabil Ijlal; Mahpudin
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i2.2879

Abstract

The Kapitan Oey Kiat Tjin tomb site in Tangerang can be understood as an act of cultural relations in an area that captures social practices in the Kampung Baru housing complex. This site has become a topic of discussion which has an impact on the complexity of group interactions with the background of Chinese cultural heritage given the existence of the tomb. This is designed to classify cultural elements related to social dynamics which include customs, symbols and culture that play a role in building the identity of the Chinese community in the region, especially if we take Charles Taylor's theory of how identity is created by recognition, we can understand how the tomb of Oey Kiat Tjin is a socially constructive form built with heritage as well as cultural values that influence the perception of society in the Tangerang area. Taylor's recognition is not only based on formal formulations or from other institutions but instead emphasizes the values that direct the role and services of the captain. towards local development at that time which decorated the expression of self-identity and subject power by the Chinese community which had existed since the Dutch government to be appreciated and absorbed as a cultural habitus in regional aspects. The analytical results were presented in dialogue efforts and interviews with local sources.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI KAMANG HILIA SUMATERA BARAT SEBAGAI DESA ANTI KORUPSI DI INDONESIA TAHUN 2022 Rizky Fan Surya, Aufa; Alfareski, David; Irawati; Rusta, Andri; Fajri, Mhd.
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v5iNo.2.2909

Abstract

Otonomi daerah sangat penting agar pembangunan dapat merata bahkan sampai di tingkat desa. Namun kenyataannya, otonomi daerah juga berdampak pada praktek korupsi di desa sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi menggaungkan desa anti korupsi sebagai bentuk pencegahan korupsi. Pada tahun 2022, Nagari Kamang Hilia menjadi salah satu Nagari yang terpilih sebagai desa anti korupsi di Indonesia dan menjadi desa/nagari satu-satunya yang terpilih dalam mendapatkan penghargaan ini di Sumatera Barat. Untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka atau literature review. Adapun hasil dan pembahasan menunjukkan bahwasannya, Tata kelola pemerintahan ini didukung dan dilaksanakan dengan lima komponen, diantaranya; penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Diharapkan dengan berhasilnya nagari kamang hilia dalam meraih penghargaan ini dapat menjadi motivasi tersendiri bagi nagari lain yang ada di Sumatera Barat untuk terus berinovasi dan bergerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
ANALISIS GAME THEORY PADA KONFLIK POLITIK LOKAL DI KABUPATEN MENTAWAI PADA TAHUN 1999 Surya, Aufa; Tamrin, Tamrin; Irawati, Irawati
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v5iNo.2.2927

Abstract

Proses desentralisasi di Indonesia telah dilakukan bahkan sejak zaman penjajahan. Otonomi daerah di Indonesia terus mengalami berbagai perubahan dan dampak terhadap konstelasi politik di daerah. Dampak dari adanya otonomi daerah adalah konflik politik yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu daerah yang mengalami konflik politik lokal adalah Kabupaten Mentawai pada tahun 1999. Untuk menjelaskan dan menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik literature study. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus politik lokal di Kabupaten Mentawai dipengaruhi oleh kelas menengah yakni IPMEN dan penggunaan politik identitas untuk mendapatkan posisi strategis di pemerintahan daerah dan DPRD. Kasus di Kabupaten Mentawai dapat dianalisis dengan game theory yaitu zero sum game yang menjelaskan keuntungan atau kemenangan masyarakat Mentawai dalam konflik politik lokal.
PENGARUH KELAS MENENGAH ATAU ELIT LOKAL WAJO YANG BERKUASA SETELAH PEMEKARAN WILAYAH DI SULEWESI SELATAN PADA TAHUN 2000 Wahyu, Rizky; Irawati, Irawati; Tamrin, Tamrin
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v5iNo.2.2932

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan sebuah analisis implementasi kebijakan publik program Kartu Tani di Kota Padang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konflik politik di Kabupaten Wajo dalam teori permainan termasuk persaingan Zero Sum Game. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan data sekunder dan artikel-artikel yang disesuaikan dan terkait dengan penelitian. Konsep situasi persaingan Zero Sum Game ini setiap elit yang bersaing saling menjatuhkan dan berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. Jika dikalkulasikan ke dalam penghitungan jumlah kemenangan kedua pihak sama dengan nol. Maksudnya, adalah bahwa kedua pihak dalam persaingan itu menghadapi kemungkinan hasil yang sama atau pasti. Jika pihak yang satu mendapatkan kemenangan, maka pihak yang lain yang kalah. Sebaliknya, jika pihak yang satu mendapatkan kekalahan, maka pihak yang lain yang menang. Artinya, dalam konflik ini salah satu pihak harus ada yang menang dan kalah untuk mengakhiri konflik tersebut. Dalam politik lokal situasi Zero Sum Game itu digambarkan elit lokal yang menang akan tetap berkuasa dan elit lokal lain yang kalah berakhir kepada kerugian dan kehilangan kekuasaan. Adapun yang terjadi dalam kasus Kabupaten Wajo ini elit lokal yang berpengaruh di Kabupaten Wajo, yakni Puang pasca reformasi kehilangan kekuasaan politiknya di Kabupaten Wajo tersebut. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, pada pemilu april 2004 Golkar kehilangan mayoritasnya di DPRD Wajo Hal ini dibuktikan dengan Golkar kehilangan 9 kursi dari 26 menjadi 17 kursi. Tantangan utama datang dari dua partai islam Indonesia yakni PAN dan PKS. PAN berhasil meraih 5 kursi dan PKS meraih 4 kursi.
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN KOLAKA (STUDI PADA EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI KECAMATAN KOLAKA) Sari, Sherly Puspita; Nursamir, Nursamir; Agusman, Yudi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v5iNo.2.3007

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efisiensi Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Kolaka (Studi Pada Pemungutan Pajak Restoran Dan Rumah Makan Di Kecamatan Kolaka). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan para informan yang berjumlah 9 orang dan hasil pengamatan lapangan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan literatur pendukung. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan reduksi data, display data penyajian dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan pada pemungutan restoran dan Hotel dilihat dari indicator sistem pemungutan yaitu Official assessment system,(Pajak Ditentukan Pejabat) Sistem offisial pajak dihitung dan ditentukan oleh pejabat dan dipungut berdasarkan ketetapan pemerintah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang pajak daerah dikenakan sebesar 10 % untuk setiap rumah makan, restoran dan hotel. pada indikator self assesment sistem ini memberikan tekanan pada kemandirian pajak untuk melapor dan menghitung serta membayar sendiri tetapi untuk kabupaten kolaka menurut keterangan bahwa sistem ini tidak digunakan sepenuhnya hanya beberapa item seperti melaporkan sendiri objek pajak untuk dilaporkan karena banyak masyarakat yang belum faham karena menggunakan mesing elektronik billing. withholding system (Pajak ditangani Pihak Lain)alur pemberian tanggung jawab yang diberikan dari Dispenda, kemudian langsung kepada rumah makan, restoran dan hotel dengan mencetak struk sendiri dan melakukan pelaporan melalui elektronik billing.

Page 5 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Vol. 2 No. 2 (2022): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 2 No. 1 (2022): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 1 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance