cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diana Setiawati
Contact Email
ds170@ums.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lawandjustice@ums.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Law and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 25498282     EISSN : -     DOI : https://www.doi.org/10.23917/laj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law and Justice is a peer-reviewed journal. That is published biannually and managed by Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surakarta, which is intended as a medium of communication, information and legal science development. This journal contains studies in the field of law which are the results of research in the field of law directed to promote transcendental values, nationalism values, democratic values and Pancasila. The scopes of Law and Justice, but not limited to are legal Studies, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection studies with Legal Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 72 Documents
 4   5   6   7   8 
Hukum Penyembelihan Hadyu di Luar Tanah Haram: Perspektif Muhammadiyah dan Relevansinya Bagi Kemaslahatan Umat di Indonesia Lukman Hakim; Alfi Fathullah; Nabila
Law and Justice Vol. 11 No. 1 (2026): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v11i1.18064

Abstract

Tulisan ini membahas fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpandangan bahwa penyembelihan hadyu (dam haji) dapat dilakukan di luar wilayah tanah haram, termasuk di Indonesia, selama memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah menelusuri dalil-dalil yang dipakai, memahami bentuk ijtihad yang digunakan, melalui pendekatan maqasid syariah dan kaidah ushul fiqh, serta membandingkannya dengan fikih klasik serta mengkomparasikannya dengan pendapat lembaga lain seperti MUI dan ormas-ormas yang lain. Penelitian in menggunakan metode kepustakaan atau library research, dengan dokumen-dokumen fatwa, kitab-kitab fikih dan literatur pendukung lainnya. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa Muhammadiyah cenderung melakukan pendekatan kontekstual dengan menitikberatkan pada illat hukum, prinsip kemudahan/taisir, serta fungsi dari hadyu sendiri. Yang berbeda dengan mazhab klasik yang mensyaratkan penyembelihan hadyu di tanah Haram yang cenderung lebih tekstualis. Secara teori penelitian ini bermanfaat bagi kajian fikih kontemporer, secara praktek sebagai panduan jamaah haji Indonesia. Fokus utama dari isu ini adalah mengangkat fatwa Muhammadiyah sebagai kebaruan ijtihad, mengaitkan maqasid syariah terhadap situasi ekonomi Indonesia dan membandingkannya dengan lembaga-lembaga lain, sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tekstual historis, dengan mengedepankan prinsip taisir dan kemaslahatan sebagai pijakan ijtihad terhadap kebutuhan umat di Indonesia. This article discusses a fatwa issued by the Tarjih and Tajdid Council of the Muhammadiyah Central Leadership, which holds the view that the slaughter of hadyu (Hajj sacrifice) may be performed outside the sacred precincts, including in Indonesia, as long as it complies with the established provisions and requirements. The objective is to trace the evidence used, understand the form of ijtihad employed through the approaches of maqasid al-sharia and the principles of usul al-fiqh, and to compare it with classical fiqh as well as the opinions of other institutions such as the MUI and other mass organizations. This study employs a literature review method, utilizing fatwa documents, fiqh texts, and other supporting literature. The findings of this study reveal that Muhammadiyah tends to adopt a contextual approach, emphasizing the legal rationale (illat), the principle of ease (taisir), and the function of the hadyu itself. This differs from classical schools of thought, which require the slaughter of the hadyu within the Haram area and tend to be more textualist. Theoretically, this research contributes to the study of contemporary fiqh; practically, it serves as a guide for Indonesian Hajj pilgrims. The main focus of this issue is to highlight Muhammadiyah’s fatwas as an innovation in ijtihad, to relate the maqasid al-sharia to Indonesia’s economic situation, and to compare them with those of other institutions. This approach differs from previous textual-historical research by prioritizing the principles of taisir and the public interest as the foundation for ijtihad in addressing the needs of the Muslim community in Indonesia.
Corporate Social Responsibility as a Strategic Instrument for Environmental Health in Indonesia: Comparative Lessons From India and the European Union Diana Setiawati; Hary Abdul Hakim; Indah Maulani; Hanifah Febriani; Dewi Novitasari; Lelya Cahya Mufidati; Muhammad Haidar Aufa; Rizki Apriansah
Law and Justice Vol. 11 No. 1 (2026): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v11i1.18866

Abstract

ABSTRACT This study examines the legal framework governing corporate social responsibility (CSR) in Indonesia and explores how CSR can be repositioned as a strategic instrument for advancing environmental health. The purposes of this research are to identify the legal foundations of CSR relevant to environmental protection, to assess the contribution of corporate CSR initiatives to environmental health outcomes, and to formulate a regulatory framework that transforms CSR from symbolic compliance into a measurable public health strategy. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by qualitative content analysis of CSR reports and sustainability disclosures published by companies operating in environmentally sensitive sectors between 2021 and 2025. The findings reveal that although Article 74 of Law No. 40 of 2007 makes CSR mandatory, the framework operates as lex imperfecta: it lacks enforceable standards, health-oriented performance indicators, and integration with environmental health regulation, so corporate practice remains dominated by visibility-driven programs whose health impacts cannot be verified. The results provide policymakers with a four-pillar reform framework covering normative standards, health impact assessment, state supervision, and incentives, and offer corporations practical guidance for aligning CSR with national health priorities. The novelty of this study lies in bridging corporate law and environmental health law within a single analytical framework and in drawing comparative lessons from India and the European Union, dimensions that previous Indonesian CSR scholarship has largely examined separately. Keywords: corporate social responsibility; environmental health; legal reform; corporate accountability; environmental justice ABSTRAK Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) di Indonesia serta mengkaji reposisi CSR sebagai instrumen strategis dalam mendukung peningkatan kesehatan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum CSR yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, menganalisis kontribusi implementasi CSR perusahaan terhadap peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, serta merumuskan model regulasi yang mampu mentransformasikan CSR dari sekadar pemenuhan kewajiban normatif menjadi instrumen kebijakan kesehatan masyarakat yang terukur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Analisis didukung oleh analisis isi (content analysis) secara kualitatif terhadap laporan CSR dan laporan keberlanjutan (sustainability reports) yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan selama periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan pelaksanaan CSR, pengaturannya masih bersifat lex imperfecta karena belum dilengkapi dengan standar pelaksanaan yang dapat ditegakkan, indikator kinerja yang berorientasi pada kesehatan lingkungan, maupun integrasi dengan regulasi di bidang kesehatan lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi CSR masih didominasi oleh program-program yang berorientasi pada pencitraan (visibility-driven programs), sementara dampaknya terhadap kesehatan lingkungan belum dapat diukur maupun diverifikasi secara objektif. Penelitian ini menawarkan model reformasi regulasi yang bertumpu pada empat pilar utama, yaitu penguatan standar normatif, penerapan mekanisme penilaian dampak kesehatan (Health Impact Assessment), penguatan fungsi pengawasan oleh negara, serta penyediaan skema insentif bagi perusahaan yang menunjukkan kinerja CSR yang efektif. Selain memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan publik, penelitian ini juga menawarkan pedoman praktis bagi dunia usaha untuk menyelaraskan implementasi CSR dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum perusahaan dan hukum kesehatan lingkungan dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, serta penyajian pembelajaran komparatif dari India dan Uni Eropa sebagai rujukan bagi reformasi regulasi CSR di Indonesia. Kata Kunci: tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; kesehatan lingkungan; reformasi hukum; pertanggungjawaban korporasi; keadilan lingkungan.

Page 8 of 8 | Total Record : 72

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026): Law and Justice Vol. 10 No. 2 (2025): Law and Justice Vol. 10 No. 1 (2025): Law and Justice Vol. 9 No. 2 (2024): Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice Vol. 8 No. 1 (2023): Law and Justice Vol. 7 No. 2 (2022): Law and Justice Vol. 7 No. 1 (2022): Law and Justice