cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diana Setiawati
Contact Email
ds170@ums.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lawandjustice@ums.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Law and Justice
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 25498282     EISSN : -     DOI : https://www.doi.org/10.23917/laj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Law and Justice is a peer-reviewed journal. That is published biannually and managed by Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surakarta, which is intended as a medium of communication, information and legal science development. This journal contains studies in the field of law which are the results of research in the field of law directed to promote transcendental values, nationalism values, democratic values and Pancasila. The scopes of Law and Justice, but not limited to are legal Studies, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection studies with Legal Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 63 Documents
 2   3   4   5   6 
Legal Analysis on the Use of Deepfake Technology: Threats to Indonesian Banking Institutions Gunawan, Indra Jaya; Janisriwati, Sylvia
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.2513

Abstract

Rencana transformasi digital yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam industri perbankan telah memberikan dampak nyata dalam mempercepat evolusi perbankan Indonesia menuju basis teknologi informasi. Digitalisasi di sektor perbankan dengan mengadopsi penggunaan teknologi untuk setiap produk dan layanan terus dikembangkan untuk meningkatkan daya saing di antara para pelaku bisnis. Sementara itu, ada ancaman potensial yang dibawa oleh penggunaan teknologi yang disebut "Deepfake". Deepfake merupakan implementasi kecerdasan buatan (AI) untuk mereplikasi dan menghasilkan gambar palsu, suara, pola, dan/atau kombinasi dari mereka pada suatu subjek tertentu sehingga terlihat seperti aslinya. Teknologi ini berkembang tanpa disadari oleh sebagian besar orang mengenai potensi pencurian dan pemalsuan data identitas yang dapat dilakukan olehnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ancaman potensial dari penyalahgunaan teknologi Deepfake di lembaga keuangan dan kesiapan regulasi serta lembaga keuangan untuk menghadapinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu memiliki kerangka regulasi yang komprehensif dan implementasi yang akurat dari langkah-langkah pencegahan oleh lembaga keuangan terkait penggunaan teknologi dalam operasional bisnis mereka untuk menghindari bahaya penyalahgunaan teknologi. Penelitian ini dimaksudkan agar penyalahgunaan Deepfake dalam industri perbankan dapat diantisipasi dan dicegah sebelum muncul lebih banyak masalah hukum yang dapat merugikan bisnis dan pengguna.     The digital transformation plan carried out by Otoritas Jasa Keuangan in banking industry has made real impact on accelerating the evolution of Indonesian banking towards an information-technology-basis. Digitalization on banking sector by adapting the use of technology to each line of products and services continues to be developed to increase competitiveness among business actors. At the same time, there is a potential threat brought by the use of technology called “Deepfake”. Deepfake is an implementation of artificial intelligence (AI) to replicate and produce fake images, sounds, patterns, and/or combination of them on a particular subject so that it looks like the original. This technology evolved without being realized by most people regarding the potential for identity data theft and fabrication that can be carried out by it. This research conducted to find out the potential threat of Deepfake technology misuses in financial institutions and the readiness of regulations and financial institutions to deal with it. This study is juridical-normative research using statutory and conceptual approach. The results show that Indonesia needs to have a comprehensive regulatory framework and accurate implementation of preventive measures by financial institutions regarding the use of technology in their business operations to avoid the dangers of technology misuse. This study intended so that the misuse of Deepfake in the banking industry can be anticipated and prevented before more legal issues that can harm businesses and users arise.
The Dilemma of Fulfilling Informal Sector Workers' Rights in the Indonesian Welfare State Concept Daffa Adi Praditama; Retno Rusdjijati; Hary Abdul Hakim; Ming-Hsi, Sung; Muhammad Prasetyo Wicaksono; Yogi Satria Nugraha
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.2600

Abstract

Konsep negara kesejahteraan berkaitan erat dengan pembatasan kemiskinan (poverty threshold) dan standar minimum kesejahteraan masyarakat. Bahkan, jauh sebelum Goodin, Ass Brigss (1961) menyatakan kewajiban negara kesejahteraan yaitu melakukan peningkatan kesejahteraan warganya, yang dimulai dari fase awal (origins) menuju negara berkembang (development) sehingga bermuara kepada welfare state. Dengan demikian, negara kesejahteraan merupakan negara yang menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi rakyatnya.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pemenuhan hak atas tenaga kerja sektor informal ditinjau dari konsep welfare state. Penelitian ini adalah terkait bagaimana bentuk pemenuhan hak pekerja sektor informal di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peneltian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang memuat bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur review yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian lebih lanjut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja belum memberikan kesejahteraan yang sepadan terhadap pekerja sektor informal di Indonesia. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam sistem jaminan sosial nasional guna mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera dalam hal sosial, sehingga perlu diatur terkait pengaturan hal tersebut.       The concept of a welfare state is closely related to poverty thresholds and minimum standards of public welfare. In fact, long before Goodin, Ass Brigss (1961) stated that the obligation of the welfare state is to improve the welfare of its citizens, which starts from the initial phase (origins) to the developing state (development) so that it leads to the welfare state. Thus, a welfare state is a state that exercises power to achieve goals that lead to the realisation of welfare for its people.The purpose of this research is to analyse the fulfilment of the rights of informal sector workers in terms of the concept of welfare state. This research is related to how the form of fulfilment of the rights of informal sector workers in Indonesia is regulated through Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which is enhanced by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Provider Agency. Normative legal research with a statutory and conceptual approach is used as a method in this research. The data used is secondary data containing primary and secondary legal materials. The data collection technique used is a literature review study which is then analysed using a qualitative descriptive method. The results of this research show that the Manpower Law which is then further regulated in the provisions of the Job Creation Law has not provided commensurate welfare to informal sector workers in Indonesia. This is certainly contrary to the provisions stipulated in the national social security system in order to realise a prosperous and socially prosperous country, so it is necessary to regulate this matter.
Corporate Investment Fraud: Exploring Criminal Liability and the Legal Framework in Indonesian Context Rizaldy Anggriawan; Muh. Endriyo Susila
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.2885

Abstract

Salah satu bentuk aktivitas penipuan yang umum terjadi dalam dunia bisnis adalah penipuan investasi, yang seringkali merugikan masyarakat. Penipuan investasi terjadi ketika individu atau entitas mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa izin dari otorisasi yang berkaitan. Penelitian ini akan membahas tentang pendirian sistem tanggung jawab pidana korporasi untuk kejahatan ekonomi, khususnya yang terkait dengan investasi. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana entitas korporasi dianggap bertanggung jawab dalam kerangka hukum untuk aktivitas tersebut. Metode Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif, memandang kerangka hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan perundang-undangan, preseden hukum, perjanjian kontraktual, dan ajaran doktriner. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas penipuan dalam korporasi dan penipuan investasi menyoroti peran penting yang dimainkan oleh regulasi hukum dan definisi dalam menjaga integritas pasar keuangan dan standar etika. Analisis ini menyoroti signifikansi besar yang ditempatkan pada penanggulangan perilaku penipuan dalam kerangka hukum, sebagaimana yang terlihat dalam ketentuan dalam Kode Pidana. Ketentuan hukum ini menekankan sifat sengaja dari penipuan, penggunaan identitas atau posisi palsu, dan potensi pemberian sanksi berat, termasuk penjara dan denda, yang digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mencegah perilaku penipuan. Selain itu, pemeriksaan tanggung jawab pidana korporasi mengkonfirmasi bahwa perusahaan, yang berfungsi sebagai entitas hukum yang berbeda, memiliki kapasitas pertanggungjawaban hukum terkait tindakan yang dilakukan oleh perwakilan mereka, termasuk yang terkait dengan penipuan investasi.     A prevalent form of fraudulent activities in the business sphere is investment fraud, which often affects unsuspecting members of the public. Investment fraud occurs when individuals or entities collect funds from the public without the required permits or authorizations. This study investigates the establishment of a system of corporate criminal liability for economic crimes, particularly those related to investments. The primary focus is to comprehend how corporate entities are held liable within the legal framework for such activities. This research adopts a normative approach, viewing the legal framework as a composite system of norms encompassing principles, statutory regulations, judicial precedents, contractual agreements, and doctrinal teachings. The investigation reveals that the scrutiny of fraudulent activities in corporate and investment fraud highlights the vital role played by legal regulations and definitions in upholding the integrity of financial markets and ethical standards. This analysis sheds light on the substantial significance attached to addressing fraudulent behaviors within the legal framework, as evidenced by the provisions in the Criminal Code. These legal stipulations underscore the deliberate nature of deception, the use of false identities or positions, and the potential imposition of severe penalties, including imprisonment and fines, all employed as potent deterrents against fraudulent conduct. Furthermore, the examination of corporate criminal liability confirms that corporations, functioning as distinct legal entities, possess the capacity for legal accountability regarding the actions undertaken by their representatives, including those related to investment fraud.
Incorporation of Krik Slamat Values In The Exercise Of Rights Over Customary Land Dianto, Dianto
Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v8i2.2997

Abstract

Pembadanan nilai dengan metode asli masyarakat adat menampakan nilai bukan hanya terlihat namun juga terasa yang berbeda dengan pembadanan nilai dengan metode negara yang justru nilai asli mengalami reduksi. Artikel ini bertujuan menganalisis pembadanan nilai ’krik slamat’ pada penguasaan hak atas tanah adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian nondoktrinal dengan pendekatan antropologi hukum dan pendekatan konseptual. Artikel ini menunjukan 1) Nilai krik slamat  merupakan asas hukum berdimensi ketuhanan ‘religio magis’  menjadi pijakan dasar pembentukan hukum adat (pulung), 2) Pembadanan nilai ‘krik slamat’ ke dalam hukum adat dilakukan dengan metode ‘pera telu’ yang wujudnya nilai tersebut tetap tampak dan terasa di dalam asas hukum dan norma hukum adat terkait penguasaan hak atas tanah adat.   The integration of values through the original methods of indigenous communities not only presents values that are visibly distinct but also felt differently compared to the integration of values through state methods, which may result in a reduction of the original values. This article aims to analyze the integration of 'krik slamat' values in the exercise of rights over customary land. The research method employed is a non-doctrinal research method with an anthropological legal approach and a conceptual approach. The article demonstrates that 1) 'Krik slamat' values are a legal principle with a dimension of divinity ('religio magis') serving as the foundational basis for the formation of customary law ('pulung'), and 2) The integration of 'krik slamat' values into customary law is carried out through the 'pera telu' method, ensuring that these values remain visible and palpable within the legal principles and norms of customary law related to the exercise of rights over customary land.
Preserving Customary Law in the Era of Globalization within Indonesian Society and Legal System Fidaus, Yuki Muhammad
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.597

Abstract

Globalization has significantly influenced people’s lifestyles, often leading to a shift towards more modern and contemporary cultures, which many perceive as more practical than traditional local cultures. This shift poses a challenge to the preservation of customary law, which, despite not being formally recognized by the state, continues to exist within Indonesian society. The Indonesian legal system integrates customary law as one of its key components, with the process of law enactment deeply rooted in customs derived from ancient Indonesian societal practices. The primary objective of this study is to explore the importance of maintaining customary law in the era of globalization, particularly to ensure that future generations, especially the youth, understand and appreciate their customary laws as a distinctive feature of the Indonesian state. This study employs qualitative methods, utilizing library research and data collection techniques. The findings highlight the necessity of preserving and promoting Indonesian culture and customs to safeguard them for future generations and reinforce their role as a defining characteristic of the Indonesian state.   Pola hidup masyarakat dapat berubah menjadi lebih modern yang ditimbulkan oleh globalisasi. Oleh sebab itu kebudayaan baru banyak dipilih oleh masyarakat karena dinilai lebih kekinian dan praktis daripada kebudayaan adat setempat. Keberadaan hukum adat yang berada ditengah-tengah masyarakat tetap berlaku meskipun negara tidak menetapkan hukum adat tersebut. Salah satu sistem hukum Indonesia yang dianut adalah sistem hukum adat. Proses berlakunya hukum yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh adat yang tercipta dari kebiasaan masyarakat Indonesia pada zaman dulu. Pentingnya mempertahankan hukum adat dalam era globalisasi ini bertujuan agar generasi-generasi selanjutnya khususnya generasi muda dapat memahami mengenai hukum adatnya dan sebagai ciri khas negara Indonesia. Dalam artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan cara teknik pengumpulan studi pustaka. Kita harus selalu melestarikan dan mengupayakan untuk mempertahankan budaya dan adat Indonesia untuk generasi generasi selanjutnya dan sebagai ciri khas dari negara Indonesia.
Violence Against Women In The Household From The Perspective Of Victimology Tajuddin, Mulyadi; Utami, Gusti Ayu
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.3376

Abstract

Domestic violence against women is an extraordinary crime against humanity. The number of victims of violence is women, who are always an outlet for perpetrators to commit crimes. Moreover, the fact that often occurs in reporting cases of domestic violence is that the types of violence that often occur are physical and household neglect, with economic causes and infidelity being the most significant causes. In addition, every year, violence against women in the household occurs erratically. The research method used in this research is empirical juridical, namely, judiciously reviewing the laws, regulations, and prohibitions regarding domestic violence. Empirically, seeing the reality that is around is not by the law on the Elimination of Domestic Violence. In addition, literature studies were conducted using books and journals. The result of the research is that the role of the victim in the occurrence of the Crime of Violence against Women in the Household often occurs by looking at the circumstances or situations of the victim who consciously or unconsciously has done something that provoked the perpetrator to commit a crime. In addition, the case occurs not because of the perpetrator alone but because the victim also took part in being the cause, but not entirely because it returns to the perpetrator how the perpetrator holds his anger not to commit violence against his partner. Therefore, it was the role of the victim through verbal violence or prior debate that led to the violent case that happened to him so that the victim does not realize that what he did was the trigger for the case of domestic violence.   Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Banyaknya korban kekerasan adalah perempuan yang selalu menjadi pelampiasan pelaku untuk melakukan kejahatan. Apalagi fakta yang sering terjadi dalam pelaporan kasus KDRT adalah jenis kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga, dengan penyebab ekonomi dan perselingkuhan menjadi penyebab yang paling signifikan. Selain itu, setiap tahunnya, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi tidak menentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji secara yuridis peraturan perundang-undangan dan larangan-larangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Secara empiris, melihat kenyataan yang ada di sekitar tidak sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan buku-buku dan jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah peran korban dalam terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sering terjadi dengan melihat keadaan atau situasi korban yang secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang memancing pelaku untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, kasus tersebut terjadi bukan karena pelaku semata melainkan karena korban juga turut andil menjadi penyebabnya, namun tidak sepenuhnya karena kembali lagi kepada pelaku bagaimana pelaku menahan amarahnya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Oleh karena itu, peran korban melalui kekerasan verbal atau perdebatan sebelumnya lah yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan yang menimpanya sehingga korban tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah pemicu terjadinya kasus KDRT.
Effectiveness of E-Court in Handling Civil Cases in Class IA Religious Court of Ternate Yunus, Yahya; Arsad, Jamal Hi; Hardina, Hardina; Ramon, Tomás Mateo; Budiono, Arief
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.3903

Abstract

E-Court is a court instrument made by the Indonesian Supreme Court which provides services to society in the forms of online registration, payment, summoning, and courts based on the Supreme Court Decision No. 1 of 2019. Objective: The problems of this research are: (1) How is the effectiveness of the e-Court application in the procedural processes in the Class I A Religious Court of Ternate City and (2) What are the obstacles that influence the application of e-Court in the Class I A Religious Court of Ternate City. Method: This was empirical research which used the statute approach and the case approach. In this research, researchers used the live case study approach which was applied to a legal phenomenon with an ongoing process. Results: showed that the e-Court implementation is effective. Its application is already according to the goal of Article 2 clause (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power. The e-Court provides a simpler, quicker, and cheaper form of civil case resolution. The obstacles in e-Court include a lack of human resources, inadequate internet facilities, and social culture. An improvement of the network and socialization on the e-Court implementation under the jurisdiction of the Class I A Religious Court of Ternate are needed. Function: This paper provides information on the effectiveness of the e-Court application. Novelty: This paper provides novelty as no previous research has studied the effectiveness of the e-Court application in the procedural processes in the Class I A Religious Court of Ternate City.   E-Court adalah instrumen pengadilan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan secara online berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019. Tujuan: Permasalahan dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas penerapan e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Ternate dan (2) Apa saja kendala yang mempengaruhi penerapan e-Court di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Ternate. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus langsung yang diterapkan pada suatu fenomena hukum dengan proses yang sedang berlangsung. Hasil: menunjukkan bahwa penerapan e-Court sudah efektif. Penerapannya sudah sesuai dengan tujuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. E-Court memberikan bentuk penyelesaian perkara perdata yang lebih sederhana, cepat, dan murah. Hambatan dalam e-Court antara lain kurangnya sumber daya manusia, fasilitas internet yang belum memadai, dan budaya masyarakat. Perlu adanya peningkatan jaringan dan sosialisasi mengenai penerapan e-Court di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas I A. Fungsi: Penelitian ini memberikan informasi tentang efektivitas penerapan e-Court. Kebaruan: Tulisan ini memberikan kebaruan karena belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang efektivitas penerapan e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Ternate.
The Role of the Code of Ethics and Code of Conduct in Maintaining the Honor and Dignity of Judges Lubis, Andi Hakim; Zulyadi, Rizkan; Pinem, Serimin; Siagian, Fahrizal S.; Muazzul, Muazzul
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.4760

Abstract

The public has high expectations of judges and the judicial system, given that the judiciary is an institution authorized to decide cases and provide justice. However, in recent years, the public has been watching the behavior of judges and the quality of their decisions in adjudicating cases. Not a few judges' decisions invite criticism and cynicism, lead to public distrust, and form a considerable skepticism towards the judiciary. The research method used is normative legal research. This research is descriptive analytical. The data collection technique was carried out by means of literature study. The result of the research is that the role of ethical guidelines and judge behavior is needed in order to maintain and uphold the honor and dignity, as well as the behavior of judges. The code of ethics and behavior of judges is the core inherent in the profession of judges containing ethical and moral values, to realize a court that has good authority and dignity. Obstacles arise from within the judiciary itself, especially in relation to the lack of effective internal supervision, and the tendency to increase various forms of abuse of authority by judges. The implementation of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges must be carried out effectively without interference from various parties with interests. So as to be able to maintain the dignity, honor and nobility of the judicial profession.   Masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap hakim dan sistem peradilan, mengingat peradilan adalah lembaga yang berwenang untuk memutuskan perkara dan memberikan keadilan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, publik mencermati perilaku hakim dan kualitas putusannya dalam mengadili perkara. Tidak sedikit putusan hakim yang mengundang kritik dan sinisme, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, dan membentuk skeptisisme yang cukup besar terhadap lembaga peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah peran pedoman etika dan perilaku hakim sangat diperlukan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kode etik dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim yang mengandung nilai-nilai etika dan moral, untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa dan bermartabat. Hambatan muncul dari internal lembaga peradilan sendiri, terutama terkait dengan belum efektifnya pengawasan internal dan kecenderungan meningkatnya berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh hakim. Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim harus dilakukan secara efektif tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Sehingga mampu menjaga keluhuran martabat, kehormatan dan keluhuran profesi hakim.
Tolaki Customary Law Regulation on Tolaki Community Land Disputes in Lambandia District, East Kolaka Regency Gilang Ramadhan, Purnama; Akib, Ma'ruf; Wahyudi Umar
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.5058

Abstract

Customary land is an essential aspect of the Tolaki tribal community, which is jointly owned by them and holds great significance. However, disputes over customary land often arise, leading to compliance with customary law and its consequences. This research seeks to explore the views and regulations of Tolaki customary law regarding land disputes and conflicts. The doctrinal legal research approach has been used in this research to understand how land disputes are handled under Tolaki customary law. The results indicate that land disputes are considered a form of social conflict that arises due to violations of customary civil law. The resolution process involves a series of customs, and a solution is reached through positive laws. The Tolaki customary law has laid down several principles that guide the resolution process of land disputes. According to their customs, the disputing parties must first attempt to resolve the matter through negotiations. If negotiations fail, the parties must seek the help of their respective customary leaders, who will then guide them through the dispute resolution process. If the dispute remains unresolved, then the parties may seek the intervention of positive law. In conclusion, the Tolaki customary law views land disputes as a social conflict that can be resolved through a series of customs and positive laws. It is imperative to preserve these customs and laws to maintain the sanctity of customary land and ensure that disputes are resolved fairly.     Tanah adat merupakan aspek penting bagi masyarakat suku Tolaki, yang dimiliki bersama dan memiliki arti penting. Namun, sengketa atas tanah adat sering kali muncul, yang mengarah pada kepatuhan terhadap hukum adat dan konsekuensinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan dan pengaturan hukum adat Tolaki mengenai sengketa dan konflik tanah. Pendekatan penelitian hukum doktrinal telah digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana sengketa tanah ditangani di bawah hukum adat Tolaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah dianggap sebagai bentuk konflik sosial yang muncul akibat pelanggaran hukum perdata adat. Proses penyelesaiannya melibatkan serangkaian adat istiadat, dan penyelesaiannya dilakukan melalui hukum positif. Hukum adat Tolaki telah menetapkan beberapa prinsip yang memandu proses penyelesaian sengketa tanah. Menurut adat istiadat mereka, pihak-pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu berusaha menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Jika negosiasi gagal, para pihak harus mencari bantuan dari pemimpin adat masing-masing, yang kemudian akan memandu mereka melalui proses penyelesaian sengketa. Jika sengketa tetap tidak terselesaikan, maka para pihak dapat meminta intervensi hukum positif. Kesimpulannya, hukum adat Tolaki memandang sengketa tanah sebagai konflik sosial yang dapat diselesaikan melalui serangkaian hukum adat dan hukum positif. Sangat penting untuk melestarikan adat dan hukum ini untuk menjaga kesucian tanah adat dan memastikan bahwa perselisihan diselesaikan secara adil.
Analysis of Religious Court Judges' Considerations in Equal Distribution of Inheritance Property Ningrum, Anggi Sukma; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Astutik, Zulfiani Ayu
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.5077

Abstract

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perdata Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan ketentuan dalam Pasal 176 KHI dan QS An-Nisa 11 sebagai dasar hukum dalam putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, melainkan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam QS An-Nahl 16 dan pandangan ahli. Oleh karena itu, hakim dalam kasus ini menerapkan prinsip hukum progresif dengan tidak terfokus pada sumber hukum normatif saja, melainkan mempertimbangkan keputusan berdasarkan illat hukum, yaitu keadilan. Majelis hakim berani memutuskan pembagian warisan 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sumber hukum berdasarkan prinsip keadilan. Pembagian jumlah warisan menurut majelis hakim juga tidak hanya terfokus pada ketentuan Pasal 176 KHI dan QS An-Nisa 11 saja, tetapi dapat berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Kemudian dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah memutuskan perkara warisan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn dengan bagian warisan anak laki-laki dan perempuan 1:1 menggunakan sumber hukum di luar ketentuan KHI dan QS An-Nisa 11. Putusan tersebut dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat atau para ahli waris, yang dibuktikan dengan tidak adanya upaya hukum yang diajukan pada tingkat banding setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.     According to Article 176 KHI and QS An-Nisa 11 the division of the amount of inheritance between sons and daughters is 2:1. However, in Decision No.92/Pdt.G/2009/PA-Mdn the panel of judges imposed a 1:1 inheritance amount between sons and daughters. The purpose of this research is to find out what is the basis of legal considerations and the philosophy of the verdict of equal division of inheritance used by Religious Court judges, and how the relationship between the verdict No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn with the principles of progressive law. The author uses normative juridical methods with qualitative analysis of source materials in the form of laws and regulations, articles, scientific papers and other literature (books).  The results of this study indicate that the judge did not use the provisions in Article 176 KHI and QS An-Nisa 11 as a legal basis in the decision No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn but used other legal sources, namely the provisions in QS An-Nahl 16, and expert views. The judge in this case is considered to apply the principles of progressive law by not being fixated on the applicable normative legal sources alone, but considering the decision based on the legal illat, namely justice. So that the panel of judges dared to decide the division of inheritance 1:1 between sons and daughters by using other sources of law and based on the principle of justice. The division of the amount of inheritance according to the panel of judges is also not only fixated on the provisions in Article 176 KHI and QS An-Nisa 11 alone, but can be based on the agreement of the heirs regulated in Article 183 KHI. This division is considered to embody a sense of justice and sincerity among the heirs, there is no envy because the heirs prioritize sincerity and brotherhood.          

Page 4 of 7 | Total Record : 63

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Law and Justice Vol. 10 No. 1 (2025): Law and Justice Vol. 9 No. 2 (2024): Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice Vol. 8 No. 2 (2023): Law and Justice Vol. 8 No. 1 (2023): Law and Justice Vol. 7 No. 2 (2022): Law and Justice Vol. 7 No. 1 (2022): Law and Justice