cover
Contact Name
Muhamad Sidik
Contact Email
mgcn.sidik@gmail.com
Phone
+6289671418611
Journal Mail Official
jmia@kampusakademik.co.id
Editorial Address
Jl.pedurungan kidul IV rt.03/01 No.62 Kel. Pedurungan Kidul/ Kec.Pedurungan Semarang 50192
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
ISSN : 30327385     EISSN : 30327377     DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v1i2
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA) , ISSN: (cetak), ISSN: (online) adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh CV. Kampus Akademik Publising . JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK merupakan platform publikasi jurnal Karya suatu hasil penelitian orisinil atau tinjauan Pustaka yang ditulis oleh dosen atau mahasiswa. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Bisnis, Ilmu Sosial Humaniora, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kesehatan, Peternakan, perikanan, Politik, Pendidikan, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro dan Informatika, Desain Komunikasi Visual, Ilmu Komunikasi, Hukum. Jurnal ini terbit 1 tahun 6 kali (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,132 Documents
Perancangan Trainer KIT Mixing Liquid Machine Berbasis PLC dan HMI sebagai Media Pembelajaran Sistem Kendali Industri di SMK Negeri 1 Padang Novita Sari Nur Saputri; Winda Agustiarmi; Almasri; Rido Putra
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11254

Abstract

This study aims to design and develop a mixing liquid machine trainer kit based on a Programmable Logic Controller (PLC) and Human Machine Interface (HMI) as a learning medium for the Industrial Control Systems course at SMK Negeri 1 Padang. The background of this research is the limited availability of practical learning media in the laboratory, which is still simple and not yet integrated with industrial automation systems required by the workforce, resulting in a lack of students’ hands-on experience in operating industrial control systems. This research employed a Research and Development (R&D) method using a development model consisting of needs analysis, design, development, validation, and practicality testing stages. The resulting product is a trainer kit that simulates a two-liquid mixing process using an automatic control system based on the Omron CP1E E40SDR-A PLC and process visualization through an EasyBuilder Pro-based HMI. The results show that the developed product has a very high level of validity based on expert evaluations in both material and media aspects, and it also demonstrates a high level of practicality based on student trials. This indicates that the developed trainer kit is feasible and effective as a learning medium to improve students’ conceptual understanding and practical skills in industrial control systems. Therefore, this trainer kit is expected to bridge the competency gap between vocational school graduates and industrial demands, particularly in PLC- and HMI-based automation systems.
PENGEMBANGAN PLATFORM E-COMMERCE DALAM MENGATASI INEFISIENSI DISTRIBUSI HASIL TANGKAPAN LAUT UNTUK PEMERATAAN EKONOMI NELAYAN DI PESISIR KEPULAUAN RIAU Tiara Firanti; Sendi Kurnia Putra; Adinda Firana
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11264

Abstract

Sektor perikanan di Kepulauan Riau (Kepri) memiliki potensi besar, namun kesejahteraan nelayan masih rendah akibat distribusi yang tidak efisien dan dominasi perantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan JalaMart sebagai platform e-commerce terintegrasi guna meningkatkan efisiensi distribusi dan memperkuat daya tawar nelayan secara inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model Research and Development (R&D) yang didukung oleh studi literatur dan analisis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi ini mampu menghadirkan sistem distribusi yang lebih efisien melalui integrasi fitur pre-order (PO), fish hub, dan traceability, sehingga rantai pemasaran menjadi lebih singkat, harga lebih transparan, dan posisi nelayan dalam pasar menjadi lebih kuat. Selain itu, inovasi ini juga membuka akses yang lebih luas bagi nelayan skala kecil untuk terlibat dalam ekosistem digital yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga menawarkan model distribusi baru yang adaptif terhadap kebutuhan wilayah kepulauan serta mendorong pembangunan ekonomi pesisir yang berkelanjutan dan berdaya saing bagi masyarakat.
ANALISIS YURIDIS, TEOLOGIS, DAN SOSIO-KRIMINOLOGIS PRAKTIK KAWIN KONTRAK DI KAWASAN PUNCAK, BOGOR, JAWA BARAT Wilanda Syaqra Wulandari; Annisa Azzahara; Adri Firpi Nadjwa Mudari; Jatara Asripa Yeli; Ayu Wardah Khairani; Muhammad Bima
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11275

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kawin kontrak di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, dari perspektif yuridis, teologis, dan sosio-kriminologis. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang dalam praktik kawin kontrak. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, dan tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin kontrak tidak memiliki keabsahan menurut hukum positif Indonesia karena bertentangan dengan prinsip perkawinan yang bersifat kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak memenuhi kewajiban pencatatan resmi. Dari perspektif teologis, praktik ini menimbulkan perbedaan pandangan antara doktrin Sunni dan Syiah terkait nikah mut’ah, meskipun pandangan Sunni yang dominan di Indonesia menyatakan praktik tersebut haram. Analisis sosio-kriminologis menunjukkan bahwa kawin kontrak telah berkembang menjadi aktivitas yang melibatkan jaringan terorganisasi seperti calo, penyedia akomodasi, dan pihak yang memfasilitasi pernikahan tidak sah sehingga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Selain itu, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kerugian berupa ketidakpastian status hukum, penelantaran ekonomi, hilangnya hak waris, serta stigma sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan penegakan hukum, optimalisasi penerapan regulasi anti-perdagangan orang, serta program pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat untuk mencegah keberlanjutan praktik kawin kontrak dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi kelompok rentan.
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI RPJMN 2025–2029 MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Repaldi Ganesa; Bayu Alifta Parhendi; Rendi Revaldo; Akbar Barokah; Okky Danu Wijaya; Eva Susanti
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11288

Abstract

Regional government leadership plays a strategic role in supporting the implementation of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2025–2029 as a foundation for achieving Indonesia Emas 2045. This study aims to analyze the role of regional government leadership in supporting the implementation of the RPJMN 2025–2029, identify the synergy between national and regional development, and examine the challenges and leadership strategies required to achieve the vision of Indonesia Emas 2045. This research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing data from laws and regulations, books, scientific journals, and official development planning documents. Data were analyzed using a descriptive qualitative approach through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that regional government leadership plays a crucial role in aligning regional development plans with the RPJMN, improving governance quality, developing human resources, strengthening regional economies, and promoting digital transformation and public service innovation. However, the implementation of the RPJMN still faces several challenges, including limited bureaucratic capacity, regional development disparities, fiscal constraints, and intergovernmental coordination issues. Therefore, visionary, adaptive, innovative, and collaborative leadership is essential to support the success of national development. Strong synergy between the central and regional governments is expected to ensure that the implementation of the RPJMN 2025–2029 serves as a solid foundation for realizing Indonesia Emas 2045.
OPTIMALISASI LINGKUNGAN PEMBELAJARAN LUAR KELAS (OUTDOOR) TERHADAP KENYAMANAN ANAK: ANALISIS KONDISI FISIK HALAMAN DI RA MUSLIMAT NU 122 SUREN II Habibah Maulidia; Septina Zakiya Amelia Rosyada; Fadhilah Nur Aini; Cindy Novianda Mutiara Sari
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11290

Abstract

The outdoor learning environment is a crucial component in the provision of quality early childhood education. This study aims to analyze the physical condition of the school yard as an outdoor learning space at RA Muslimat NU 122 Suren II, and to identify the extent to which such conditions support children’s comfort and safety during activities. The research employs a descriptive qualitative approach with observation, interview, and documentation methods. Research subjects include the school principal, teachers, and students at RA Muslimat NU 122 Suren II. The results indicate that the physical condition of the school yard generally requires optimization in several aspects, including: the completeness and safety of play equipment, the quality of yard surfaces, the availability of adequate shading, and the management of child-friendly vegetation and spatial layout. These factors significantly influence children’s comfort in conducting outdoor learning activities. This study recommends a school yard optimization program encompassing infrastructure improvements, provision of safe educational play equipment, functional vegetation planting, and teacher training in utilizing the outdoor environment as an optimal learning resource.
Emisi Gas Metana TPST Bantargebang: Tanggung Jawab Pemerintah dan Peluang Waste-to-Energy dalam Hukum Lingkungan Indonesia Fatia Zahra; Nasya Stephania Ramadhani; Stephen Ho; Rayhan Riadi; Jasmine Aqilah Andjani; Mochammad Miftah Syabillah Shidqi
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11292

Abstract

This study aims to analyze the responsibility of local governments in controlling environmental pollution caused by methane gas emissions at the Bantargebang Integrated Waste Treatment Plant (TPST) based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as to examine the potential of waste processing into sustainable energy through the waste-to-energy concept under Indonesian laws and regulations. This research is motivated by the high level of methane gas emissions at TPST Bantargebang, which, according to a 2026 report by the UCLA School of Law, ranks TPST Bantargebang as the second largest contributor to methane gas emissions in the world, with emission levels reaching 6.3 tons per hour. This condition indicates a serious problem in waste management and environmental pollution control that potentially threatens the community's right to a good and healthy environment as guaranteed in the 1945 Constitution. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that local governments have the responsibility to control environmental pollution through supervision, emission management, and the implementation of sustainable environmental policies, although their implementation has not been optimal. Furthermore, waste processing at TPST Bantargebang has great potential to be developed through the waste-to-energy concept as an effort to reduce methane gas emissions while simultaneously utilizing waste as a sustainable alternative energy source, in line with the direction of national environmental and energy law policies.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Dalila Azka Hapsari; Muhammad Faiz Shidiq Fathoni; Daffa Azharul Ginda Cahya Ramdani; Ahmad Galih Wasesa; Adam Abdillah Amru; Bastian Pria Dwi Nata
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11295

Abstract

Fenomena pernikahan usia dini masih menjadi persoalan yang rumit, baik dari perspektif sosial maupun yuridis di Indonesia, meskipun pemerintah telah melakukan pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan pada 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut ditingkat praktis masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan, sebagaimana tercermin dari tinggi volume permohonan untuk dispensasi kawin dikirim ke Pengadilan Agama, yang didorong oleh tekanan budaya, kondisi ekonomi, norma sosial, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum yang berlaku. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tatanan normatif hukum (das sollen) dan realitas empiris yang terjadi di masyarakat (das sein).Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengkaji pengaturan norma hukum berkenaan dengan perubahan batas usia perkawinan, sekaligus mengevaluasi implementasi secara yuridis serta menelaah celah hukum yang terdapat dalam mekanisme dispensasi kawin. Kelompok kami melakukan pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan yang sumbernya berasal dari data primer dan juga dengan cara mempelajari dokumen tentang perundang undangan. Cara pengumpulan data sekundernya kita menggunakan jurnal hukum dan kesussastraan. Sedangkan teknis analisis yang kami gunakan adalah cara analisis isi atau bisa disebut juga (content analysis). Berdasarkan teori positivisme hukum, output dari penelitian menyatakan bahwa perubahan batas usia perkawinan telah memenuhi syarat objektif berupa legalitas lembaga pembentuk peraturan, meskipun implementasinya secara empiris belum berjalan secara optimal. Secara filosofis, penegakan regulasi ini memiliki urgensi yang tinggi guna mewujudkan kepastian hukum, mencapai keadilan yang bersifat substantif, serta memberikan manfaat nyata dalam melindungi hak-hak pokok anak dan perempuan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan di usia dini..
HUKUM PERKAWINAN DI TIMUR TENGAH Rasyid Siddiq; Sukiati; Iwan
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11301

Abstract

This study examines marriage law in Middle Eastern countries, focusing on the legal basis, regulations, and dynamics of family law reform in several key countries, including Egypt, Saudi Arabia, Jordan, and Tunisia. This study uses normative legal methods with legislative, conceptual, and comparative approaches to examine how Islamic law is implemented in each country's national legal system. The results show that although Middle Eastern countries share the same normative sources, namely the Qur'an, Hadith, and Islamic jurisprudence, in practice there are significant differences in the form of codification, implementation, and level of marriage law reform. Egypt and Jordan tend to develop moderate family law systems with a codification approach and selection of school opinions (takhayyur), while Saudi Arabia still displays a conservative character based on the Hanbali school of law despite starting to implement legal reforms. On the other hand, Tunisia is the most progressive country, having implemented major reforms in family law, including restrictions on polygamy and strengthening women's rights in divorce. These differences indicate a broad legal spectrum in the marriage legal system in the Middle East, ranging from conservative to progressive. This study concludes that marriage law in the Middle East is dynamic and adaptive to social change, without relinquishing the legitimacy of Islamic law as the primary source of law. Therefore, marriage law in this region reflects the interaction between classical Islamic jurisprudence traditions, state policies, and the demands of modernity in shaping family law.
Students’ Perceptions of Difficulties in Reading English Texts among Fourth Semester Students of English Education at Islamic University of Riau Fadila Sofi Kurnia
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11329

Abstract

Reading is an important part of language learning, but many students who learn English as a Foreign Language (EFL) still experience difficulties in understanding reading English texts. This study aims to explore the perceptions of fourth-semester students of the English Education Department at Islamic University of Riau regarding their reading difficulties. This research used a qualitative phenomenological approach. Data were collected from 20 participants through a structured questionnaire. The findings show that students face several challenges in reading comprehension, including limited vocabulary, difficulties in understanding grammar, ineffective use of reading strategies, low motivation, and problems identifying main ideas in long sentences. These findings suggest the importance of implementing appropriate teaching strategies to improve students’ reading comprehension and support their academic achievement.
KASUS PEMBUNUHAN PASUTRI DI JATIBENING BEKASI Felicia Kristi; Faza Adelia; Heskya Elfania; Anis Nurfaizah; Fannisa 'Azzabillah; Abriel Moza
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11334

Abstract

Murder is a crime against life that has serious implications for public security and law enforcement. This study aims to analyze the criminal law aspects of the murder case involving a married couple in Jatibening, Bekasi, by examining the elements of the crime, the investigation process, the causative factors, and the criminal liability of the perpetrator. The study employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Research data were collected through library research based on legislation, scientific journals, criminal law textbooks, and other relevant documents. The findings indicate that the perpetrator's actions fulfilled the elements of murder as stipulated in Article 338 of the Indonesian Criminal Code and may also be subject to Article 365 paragraph (4) due to the existence of robbery accompanied by violence resulting in the victim's death. Economic motives were identified as the primary cause of the crime, while the investigation process involved witness examinations, crime scene investigations, and evidence collection. The study concludes that the proper application of criminal law is essential to ensure legal certainty, justice, and the protection of citizens' right to life.