cover
Contact Name
Wiranata Nababan
Contact Email
niranatanababan@gmail.com
Phone
+6281266258230
Journal Mail Official
niranatanababan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Registratie
Core Subject : Education, Social,
- Ilmu Kependudukan - Ilmu Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil - Penanggulangan Kemiskinan - Ekonomi Kreatif Dalam Masa Pandemi Covid-19 - Inovasi Dalam Pelayanan Kependudukan - Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Articles 75 Documents
Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Anisa Riski Fajar Rahmadani; Annisa Rahmadanita
Registratie Vol 8 No 1 (2026): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v8i1.6103

Abstract

Percepatan pelayanan publik diwujudkan melalui kebijakan Identitas Kependudukan Digital, yang capaiannya ditargetkan secara nasional sejumlah 30 persen dari wajib KTP. Namun, dalam pelaksanaannya di daerah khususnya pada Kabupaten Sleman belum memenuhi target. Kecamatan Godean merupakan salah satu wilayah yang mendukung pencapaian target tersebut, namun masih menghadapi beberapa permasalahan dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Godean. Adapun metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi didukung oleh adanya inovasi jemput bola aktivasi IKD di wilayah kecamatan. Berikutnya, aspek sumber daya masih menunjukkan adanya hambatan infrastruktur jaringan, kapasitas aparatur yang cukup memadai, dan kemauan masyarakat yang lebih memilih dokumen fisik dibandingkan dokumen digital dalam mengurus pelayanan publik. Di sisi lain, aspek disposisi menunjukkan adanya kemauan, sikap, dan komitmen positif dari para pelaksana kebijakan, serta pada aspek struktur birokrasi telah didukung dengan penyebarluasan syarat aktivasi IKD melalui website kecamatan. Kesimpulannya, kebijakan IKD di Kecamatan Godean terselenggara dengan cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan upaya kolaborasi dengan para akademisi dan pihak swasta dalam mendorong keberhasilan target aktivasi IKD secara nasional.
Strategi Disdukcapil Dalam Peningkatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Jambi: Perspektif Manajemen Strategik Muhammad Ikhsan Fahrezi; Imelda Hutasoit; Arnold Ferdinand Bura
Registratie Vol 8 No 1 (2026): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v8i1.6199

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik mendorong penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bentuk modernisasi administrasi kependudukan. Namun, capaian aktivasi IKD di Kota Jambi hingga tahun 2025 masih jauh di bawah target nasional sebesar 30%, dengan realisasi yang baru mencapai 13,36% dari total penduduk wajib KTP. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi, terutama dalam menyesuaikan desain kebijakan dengan karakteristik dan perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang telah dilakukan Disdukcapil Kota Jambi dalam meningkatkan persentase aktivasi IKD. Penelitian ini menggunakan pendekatan quasi kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta triangulasi sumber untuk menjamin validitas data. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Pro melalui proses koding data dengan menggunakan visualisasi word cloud, word tree, dan project map. Keseluruhan analisis mengacu pada teori Manajemen Strategik Fred R. David yang mencakup tiga tahapan utama: formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Jambi telah melaksanakan berbagai program seperti sosialisasi langsung, layanan jemput bola, inovasi LATIN berbasis daring, serta kolaborasi dengan instansi lintas sektor. Namun strategi yang berjalan masih bersifat supply driven, reaktif, dan belum sepenuhnya menjawab akar permasalahan berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan perangkat, dan perilaku masyarakat yang pasif.
Pelayanan Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Arifin Sulaeman Hutasoit
Registratie Vol 8 No 1 (2026): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v8i1.6370

Abstract

Akta perkawinan merupakan dokumen kependudukan yang memiliki urgensi tinggi sebagai bukti legalitas perkawinan dan dasar penerbitan dokumen turunan seperti Kartu Keluarga dan KTP. Namun, kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih belum merata, dengan capaian di setiap kecamatan yang berkisar antara 53% hingga 67%, serta terdapatnya komunitas penganut kepercayaan Parmalim yang belum terjangkau program pelayanan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis hasil penelitian menggunakan teori Servqual dari Parasuraman yang mencakup lima dimensi, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan secara umum sudah berjalan dengan baik dan sesuai SOP, ditandai dengan adanya inovasi program SIPALAWIJA (Sistem Pelayanan Langsung Pencatatan Akta Perkawinan di Gereja) yang mempermudah masyarakat Kristen Protestan dan Katolik memperoleh akta pada hari pernikahan. Namun terdapat sejumlah faktor penghambat, di antaranya keterbatasan anggaran dan peralatan, ketidakstabilan jaringan SIAK, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi terutama di daerah terpencil, serta belum tersedianya program khusus bagi penganut kepercayaan Parmalim. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan sosialisasi, pengembangan layanan berbasis teknologi, serta inovasi pelayanan yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.
Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KK, KTP-EL, KIA) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Muhammad Hafizhi Danu Tirta; Wiwik Roso Sri Rejeki
Registratie Vol 8 No 1 (2026): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v8i1.6444

Abstract

Identitas hukum merupakan prasyarat penting bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan publik, tetapi kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum merata, terutama antar jenis dokumen dan antar kecamatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, triangulasi, serta pengkodean berbantuan NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Januari 2026 kepemilikan KK telah mencapai 100%, perekaman KTP-el sebesar 99,32%, dan kepemilikan KIA sebesar 65,63%. Strategi yang paling menonjol terdapat pada dimensi perspective dan pattern, yang diwujudkan melalui orientasi pelayanan kepada masyarakat, layanan jemput bola, kolaborasi dengan pemerintah desa dan sekolah, serta sosialisasi secara berulang. Meskipun demikian, hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur digital, literasi layanan yang belum merata, dan kendala teknis masih mempengaruhi kepemilikan KIA. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan simpul layanan desa, prioritas pada wilayah bercakupan rendah, integrasi layanan daring dan luring, serta pemetaan data secara rutin diperlukan untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif.
Analisis Bibliometrik Tren Riset Brain drain dalam Perspektif Kependudukan: Tantangan dan Implikasinya bagi Indonesia Agung Nurrahman
Registratie Vol 8 No 1 (2026): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v8i1.6576

Abstract

Fenomena brain drain ini menjadi tantangan kependudukan global khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menghadapi bonus demografi. Diperlukan pemetaan literatur yang komprehensif untuk memetakan posisi riset secara global. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tren penelitian terkait brain drain dalam perspektif kependudukan, memetakan klasterisasi isu utama, dan menganalisis tantangan dan implikasinya bagi Pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometric dengan sumber database akademik Scopus, diperoleh sejumlah 290 dokumen publikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi riset diduduki oleh Amerika Serikat (65 dokumen) sementara Indonesia masih absen dalam peta kontributor utama, dan hal tersebut mengindikasikan adanya celah riset (knowledge gap). Analisis overlay menunjukkan pergeseran tren riset mutakhir pada tahun 2020-an ke atas yang kini berfokus pada pasar kerja global, populasi muda, dan strategi migrasi Kembali. Analisis density menyatakan bahwa penelitian brain drain spesifik di Asia Tenggara dan kebijakan kependudukan masih sangat jarang dieksplorasi. Kesimpulannya, Indonesia menghadapi tantangan structural berupa risiko kehilangan generasi muda produktif di era bonus demografi. Implikasinya diperlukan penguatan tata kelola sirkulasi talenta (brain circulation) melalui reformasi iklim riset, kepastian karier, dan penguatan meritokrasi yang transparan.