cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wiranata Nababan
Contact Email
niranatanababan@gmail.com
Phone
+6281266258230
Journal Mail Official
niranatanababan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Registratie
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27155218     EISSN : 30265622     DOI : https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
- Ilmu Kependudukan - Ilmu Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil - Penanggulangan Kemiskinan - Ekonomi Kreatif Dalam Masa Pandemi Covid-19 - Inovasi Dalam Pelayanan Kependudukan - Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA Ronaldo Putra Pratama Sinurat
Registratie Vol 5 No 2 (2023): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan sulit yang melanda bangsa ini. Ketika masyarakat miskin, perekonomian dan kualitas hidup negara akan menderita. Penting untuk mengkaji penyebab kemiskinan agar dapat memeranginya secara efektif. Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, dan Pengangguran dikaji kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia. Model regresi linier berganda Ordinary Least Squares (OLS) digunakan dalam penelitian kuantitatif. Korelasi antara kemiskinan, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan pengangguran di Indonesia akan dihitung. Tingkat kemiskinan di Indonesia terbukti dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, dan pengangguran sekaligus. Indeks Pembangunan Manusia terbukti memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik dengan kemiskinan. Sementara itu, inflasi dan pengangguran tidak mempunyai dampak yang besar. Penelitian ini akan memberikan landasan bagi penerapan kebijakan yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kata kunci: IPM, Inflasi, Regresi Linier Berganda, Kemiskinan, Pengangguran
OPTIMALISASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I Gede Aryo Mahendra
Registratie Vol 5 No 2 (2023): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3683

Abstract

Perkawinan usia muda menjadi salah satu permasalahan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian utama. Selain itu di Kabupaten Sleman sendiri jumlah dari kasus perkawinan dibawah umur dengan mengajukan dispensasi kawin anak masih relative tinggi hal ini akan mengakibatkan masalah di berbagai aspekberupa tingkat perceraian meningkat, keluarga berpotensi resiko stunting, komplikasi serta bayi yang lahir dari ibu dibawah 20 tahun lebih rentan meninggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan, menjelaskan faktor tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, dan mendeskripsikan upaya dinas dalam menangani angka kehamilan yang tidak di inginkan di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data penelitian diperoleh melalui observasi , wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data , penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki prevalensi perkawinan usia muda yang signifikan, Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk memiliki beberapa kekurangan dan tantangan, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan serangkaian strategi untuk mengoptimalkan program pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Sleman. Upaya yang diperlukan antara lain peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia muda, pengembangan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian perempuan muda, serta kerjasama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendewasaan usia perkawinan. Kata kunci: Optimalisasi; Program Pendewasaan Usia Perkawinan; DP3AP2
PELAYANAN AKTA KEMATIAN MELALUI INOVASI PETI MEGATRUH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN Arsa Wafa Shidiqoh; Nadya Anggara Putri
Registratie Vol 5 No 2 (2023): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3700

Abstract

Pelayanan terkait akta kematian merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik. Pencatatan dan pelaporan kematian merupakan sesuatu yang penting dan harus dilaporkan, karena pencatatan peristiwa kematian sebagai sumber data statistik yang akurat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen membuat suatu inovasi dalam pelayanan akta kematian melalui program Inovasi “Peti Megatruh” (Pengelolaan Pelaporan kematian Melalui Gerakan Administasi Kependudukan Cepat, Profesional, Akurat, dan Handal). Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan akta kematian melalui program inovasi “Peti Megatruh” serta faktor penghambatnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis terhadap teori inovasi pelayanan menurut Teori Rogers. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan akta kematian menggunakan inovasi “Peti Megatruh” dalam pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen belum dapat menjadikan pelayanan tersebut menjadi lebih optimal. Hal ini dikarenakan program inovasi “Peti Megatruh” baru diterapkan dan dalam pelaksanaannya serta masih terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya kurangnya sumber daya manusia serta perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami konsep inovasi peti megatruh. Kata kunci: Pelayanan; Inovasi; Administrasi Kependudukan
PERAN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI Nanda Meita Sitompul; Yudha Mardhatillah
Registratie Vol 5 No 2 (2023): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3710

Abstract

Pengangguran merupakan masalah sosial yang sangat krusial dan berdampak pada kerentanan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah pengangguran di Kota Jambi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan merupakan permasalahan serius yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Jambi khususnya melalui instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Usaha Menengah Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengurangi pengangguran di Kota Jambi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran langsung permasalahan yang terjadi di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya dalam melakukan upaya pengurangan pengangguran, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Jambi aktif melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai ketenagakerjaan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung, serta memaksimalkan program dan kegiatan ketenagakerjaan, khususnya di bidang pelatihan. Namun masih banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya sehingga dalam proses penanggulangan pengangguran masih berjalan lambat seperti kurangnya sumber daya manusia di Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Jambi, kurangnya tenaga kerja, dan kurangnya tenaga kerja. keahlian dan ketrampilan pencari kerja serta terbatasnya kesempatan kerja. Kata kunci: Peran; Pengangguran; Dinas Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Agnes A. Fransintia Tukan; Annisa Rahmadanita
Registratie Vol 5 No 2 (2023): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717

Abstract

Capaian target yang di amanatkan pada Permendagri nomor 72 tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital adalah sebanyak 25% dalam jangka waktu 1 tahun dari jumlah penduduk yang ber KTP-el sekitar 75.000 penduduk. Akan tetapi dalam satu tahun berjalan capaian yang diperoleh Disdukcapil Kabupaten Lembata baru memperoleh sekitar 5% atau sekitar 3000-an penduduk. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lembata. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata dipengaruhi empat faktor yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Merujuk pada empat faktor tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki beberapa permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan Identitas Kependudukan Digital, yaitu tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai, terdapat proses komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, dan sumber daya manusia yang belum terpenuhi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan Identitas Kependudukan Digital, sehingga penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata untuk menyusun dan mengembangkan standar opersional prosedur yang jelas dan melakukan sosialisasi secara luas terutama secara digital kepada masyarakat Lembata. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lembata hendaknya mengorganisir atau mengikutsertakan staf/operator mengikuti petunjuk teknis terkait tugasnya dalam melaksanakan layanan Identitas Kependudukan Digital bagi masyarakat. Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital; Implementasi Kebijakan; Pelayanan Publik.
HANDLING UNEMPLOYMENT IN INDONESIA Nurrahman, Agung
Registratie Vol 6 No 1 (2024): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v6i1.4054

Abstract

This study aims to identify studies that reflect the trend of a series of publications related to unemployment issues in Indonesia and describe them visually. This research method uses visualization methods and bibliometric analysis. The results showed that the item with the most occurrences is "Indonesia" with 221 occurrences and followed by "Unemployment" with 145 occurrences. The topics that are still rarely discussed include human development index, income inequality, human capital, investment, inflation, labor market, economic growth, occupation, knowledge, social stigma, social support, health care delivery, urbanization, rural population, and risk factors. The next research has the opportunity to use these topics as research objects, especially by analyzing the relationship / relationship with the handling of unemployment in Indonesia. There are also 5 categorizations of unemployment handling efforts in Indonesia based on the content of 51 research publications, including: provision of quality work, increased work productivity, entrepreneurship education in universities, Indonesian moter policy and labor market policy. In conclusion, bibliometric research related to unemployment in Indonesia using the Scopus database provides an overview of publication trends, dominant keywords, and topics that have not been widely discussed. There is potential for further research with a focus on topics that are rarely discussed, as well as their relevance to efforts to address unemployment in Indonesia, as found in the categories of efforts identified from these research publications.
THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GOVERNMENT POLICIES ON UNEMPLOYMENT MANAGEMENT Piriyansa, M Agung; Rahmadanita, Annisa
Registratie Vol 6 No 1 (2024): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v6i1.4145

Abstract

The Identity Card (KTP) serves as an official population identification issued by the relevant authority and is valid throughout the Unitary State of the Republic of Indonesia. Despite this, in Semende Darat Ulu District, 9,520 out of 22,273 eligible individuals have yet to register for the E-KTP. This study aims to assess the implementation of the E-ID card service program in this district. Utilizing a qualitative research method with a descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that, in the communication dimension, the clarity of service implementation was satisfactory. Semende Darat Ulu Subdistrict effectively disseminated information about E-KTP recording times by notifying village officials and conducting school visits. The resource dimension, concerning both quantity and quality, was adequate for counter officers and E-KTP operators. The disposition dimension revealed that task distribution among employees was aligned with their competencies. The bureaucratic structure dimension showed that an SOP (Standard Operating Procedure) governs the E-KTP service process. However, challenges remain due to signal issues and adverse geographical conditions, such as frequent rain and power outages. Overall, three out of the four dimensions were found to be satisfactory, while one remains lacking. Therefore, the implementation of the E-KTP service program in Semende Darat Ulu District is categorized as good, though improvements are needed.
THE IMPLEMENTATION OF THE POPULATION CONTROL SYSTEM IN NORTH MINAHASA REGENCY NORTH SULAWESI PROVINCE Suraji, Suraji; Kansil, Jouhari; Bura, Arnold Fedinan; Pusung, Piet Hein; Jaftoran, Ferdinand
Registratie Vol 6 No 1 (2024): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v6i1.4178

Abstract

This research investigated the implementation of population control systems, the associated challenges, and the strategies employed in North Minahasa Regency. It utilized a qualitative research approach with a case research methodology. Key informants included the Head of the DPPKB Office, the Secretary of the Service, the Head of the Population Control, Advocacy, Mobilization, and Information Division, the Head of the Policy Integration Section, Planning and Population Impact Analysis, the Head of the Advocacy Section, Communication, Information, and Education, Inter-Agency Relations Development and Field Lines, the Head of the Planning and Finance Sub-Division, KB Counsellors, Bappeda Staff, and the Legal Section Staff of the North Minahasa Regency Government. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies, with validity ensured by triangulation techniques. Data analysis followed the Miles and Huberman Model, involving data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings showed that the implementation of population control in North Minahasa Regency adhered to the Grand Design of Population Development for 2020-2035, which included programs and activities aimed at managing population quantity, enhancing population quality, and directing population mobility. Challenges identified included limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, insufficient budget support, and the absence of Regional Regulations on Population Control. Strategies to address these issues included personnel development, leveraging family planning extension workers, competency enhancement, optimizing budget and facility use, and improving communication, coordination, and partnerships with relevant stakeholders.
ANALYSIS OF THE IMPACT OF POPULATION GROWTH IN INDONESIA Simangunsong, Yehezkiel Austincamry; Hutasoit, Imelda; Julian, Edwin; S, Miswar; Praing, Umbu Kanni
Registratie Vol 6 No 1 (2024): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v6i1.4180

Abstract

This literature review analyzed findings published in academic journals, focusing on the impact of population growth on various aspects of Indonesia's environment. The study employs a qualitative research approach using literature review methods to identify, analyze, and explore previous research results. The findings indicate that high population growth can lead to several issues, including decreased population welfare, heightened potential for conflict, increased competition for employment, housing, and natural resources, and a decline in environmental quality. The deterioration in environmental quality is evident in the decline of water, air, and land quality. To address the consequences of rapid population growth, it is essential to implement measures for population control and to enhance welfare through targeted programs
PUBLIC’S VIEW ON THE EXTENDED SERVICE HOUR IN SINGKAWANG PUBLIC SERVICE MALL FROM 19.00-21.00 WEST INDONESIA TIME Lestari, Yeni; Julian, Edwin; Lazuardi, Dwika Restu An Nahl
Registratie Vol 6 No 1 (2024): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v6i1.4190

Abstract

Public service mals are made to improve the quality of public services, especially the government makes a policy for night services at the Singkawang City public service mal. Therefore, this study aims to determine the public's perception of night service policies (19.00-21.00) at public service mals in Singkawang City. The type of this research is qualitative with data collection techniques in the form of observations, surveys, and interviews. Sources of data used are primary and secondary data. The data obtained is then analyzed descriptively (qualitatively and quantitatively) based on grouping, simplification, and presentation in the form of a simple diagram of the results of the questionnaire, and the results of the interviews will be analyzed and concluded as well as a comparison between one another. And found the results of a survey of 130 respondents, as many as 68% of respondents answered that public service mals are useful, 37% often go to public service mals, 72% of respondents often go to public service mals during the day, 71% of respondents agree with night service policies, for the time being service and employee performance is very good, 57% of respondents agree with the extension of service hours at night. From the results obtained, it can be concluded that the community is happy with the night service policy at the public service mall because the community has a lot of activities during the day.

Page 5 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Registratie Vol 6 No 2 (2024): Registratie Vol 6 No 1 (2024): Registratie Vol 5 No 2 (2023): Registratie Vol 5 No 1 (2023): Registratie Vol 4 No 2 (2022): Registratrie Vol 4 No 1 (2022): Registratie Vol 3 No 2 (2021): Registratie Vol 3 No 1 (2021): Registratie Vol 2 No 2 (2020): Registratie Vol 2 No 1 (2020): Registratie Vol 1 No 1 (2019): Registratie More Issue