Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Articles
271 Documents
<![CDATA[Diplomasi Permen, Cara Praktis Mengenalkan Potensi Citarasa Lokal Indonesia ]]>
<![CDATA[Wijaya, C. Hanny]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0502.532-535
<![CDATA[Permen atau gula-gula atau candy dalam bahasa Inggris merupakan produk pangan yang telah dikenal berabad yang lalu. Produk pangan ini dikenal sebagai pangan yang praktis, dapat dinikmati kapan saja, dimana saja bahkan pada masa darurat sekalipun, mudah diproduksi, mudah dalam penyimpanan; tahan lama dan saat ini merupakan produk pangan pemberi energi murah meriah dengan palatabilitas yang banyak disukai. Pemanfaatan permen sebagai pembawa citarasa Nusantara dapat dikaji lebih mendalam dan patut dicoba untuk lebih mengenalkan citarasa Nusantara Indonesia ke masyarakat global dengan cara mudah, aman, murah dan efektif dalam jangkauan. Dibandingkan dengan penjelasan verbal yang kadang kurang dapat menggambarkan keutuhan dari eksotisme citarasa Indonesia, penyajiannya dalam bentuk permen akan menjadi alat diplomasi yang canggih dan sahih. Diplomasi permen, diplomasi manis yang mengurangi stress kiranya layak dicoba.]]>
<![CDATA[Partisipasi Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Pencegahan Stunting ]]>
<![CDATA[Puspita, Dyah Retna]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0502.536-541
<![CDATA[Partisipasi Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Pencei Kelompok Wanita Tani (KWT) selama ini lebih berpartisipasi dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Padahal, mereka juga dapat berperan dalam penanganan dan pencegahan stunting, sebagaimana yang dilakukan KWT “Asri” di Kelurahan Bubulak seiring dengan tingginya kasus stunting di kelurahan ini. Bentuk partisipasi adalah berupa pemberian sayuran hasil panen KWT kepada keluarga stunting serta penyuluhan pencegahannya pada saat posyandu. Faktor utama yang mendorong partisipasi mereka ini adalah adanya jiwa altruism. Atas peran ini, perlu dukungan lebih besar dari pihak Pemerintah (Kelurahan, Kecamatan dan Kota) agar dapat mengembangkan lahan KWTnya dan sekaligus dapat lebih membantu keluarga stunting dengan pemberian protein hewani]]>
<![CDATA[Integrasi Sirkular Ekonomi Dalam Kawasan Konservasi ]]>
<![CDATA[Muliadi, Adi]]>;
<![CDATA[Adiwibowo, Soeryo]]>;
<![CDATA[Yonvitner]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0502.542-545
<![CDATA[Sebagai aturan turunan dari UUCK, Pemerintah telah menetapkan PP No. 27 Tahun 2021 terkait tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, di mana dalam pasal 2(a) sebagai pasal pembuka secara eksplisit menyebutkan tentang perubahan zona inti dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional (Proyek strategis nasional). Zona inti memerlukan proteksi yang tinggi untuk menjaga kestabilan dalam pemanfaatannya agar tetap berkelanjutan. Namun zona inti dalam kebijakan PP No.27/2021 memberi keleluasaan untuk dirubah dalam konteks kebijakan nasional (Proyek strategis nasional). hal tersebut secara rasionalitas akan menimbulkan konsekuensi dalam aspek ekologi, ekonomi dan sosial kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terkhusus kawasan konservasi. Integrasi ekonomi sirkular dalam pariwisata berkelanjutan memberikan konsep peningkatan pada aspek lingkungan dan sosial ekonomi. Konsep ekonomi sirkular memungkinkan untuk mengakomodasi tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan pada zona inti kawasan konservasi. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman yang spesifik terkait dengan mekanisme penerapan konsep ekonomi sirkular dalam kawasan konservasi.]]>
<![CDATA[Peran Budaya Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konteks Pengembangan Wisata ]]>
<![CDATA[Rachmawati , Eva]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0401.230-234
<![CDATA[Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata merupakan komponen penting dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan wisata berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang context dependent, dimana perencanaan dan pelaksanaannya seharusnya tergantung pada kondisi masyarakat dimana program tersebut dilaksanakan. Dari kondisi te rsebut, maka terlihat bahwa budaya yang dimiliki oleh masyarakat akan mempengaruhi keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya dan norma yang berlaku di masyarakat ternyata memang dapat menjadi faktor penghambat dari pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dalam konteks wisata. Adanya penerapan aturan dan norma masyarakat umumnya terjadi karena tidak adanya kebijakan dari pemerintah. Atau kalaupun ada, peraturan tersebut belum mengakomodir keberagaman budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk merancang peraturan kebijakan yang mengakomodir keberagaman tersebut.]]>
<![CDATA[Rekomendasi Subsidi Pemerintah untuk Produk Pertanian yang Beresiko Mudah Rusak (Pendekatan Permainan Stackelberg) ]]>
<![CDATA[Januardi]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0502.546-551
<![CDATA[Strategi petani dapat diantisipasi oleh pengecer. Ditambah dengan adanya resiko menghasilkan produk pertanian yang mudah rusak, petani dapat mengalami kerugian yang cukup besar. Maka, pemerintah perlu berantisipasi dengan menetapkan subsidi berbasis risiko kerusakan produk pertanian untuk menanggulangi kerugian petani. Subsidi diformulasikan dengan meminimalisir variansi keuntungan petani dengan model kompetisi Stackelberg. Subsidi diperoleh dari pajak yang dibebankan terhadap pengecer saat produk pertanian masih bagus. Berdasar hasil kajian, keuntungan petani dapat meningkat karena adanya subsidi saat produk pertanian mengalami resiko mudah rusak. Namun, pengecer akan menaikan harga jual produk pertanian, sehingga petani mengalami penurunan keuntungan saat produk pertanian masih bagus.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Jeratan Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid 19 ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Megawati]]>;
<![CDATA[Safari , Arif]]>;
<![CDATA[Anggraini , Anna Maria Tri]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0401.235-238
<![CDATA[Pinjaman online (Pinjol) merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online yang mudah dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, menin gkat di masa Pandemi Covid 19. Berbagai permasalahan muncul karena kurangnya ketersediaan peraturan dan kebijakan yang menekankan kewajiban dan sanksi bagi pelaku usaha P2P Lending dan literasi konsumen yang rendah. Dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen jasa pinjaman online, berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas Waspada Investasi (SWI), Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Bareskrim perlu berkoordinasi. Perlu pembuatan aturan yang lebih rinci, pengawasan P2P Lending legal dan ilegal lebih ketat, sosialisasi dan penindakan P2P Lending ilegal, penyebarluasan informasi tentang P2P Lending legal secara efektif dan masif; dan aturan yang tegas kepada pelaku usaha P2P Lending ilegal agar dalam melakukan penagihan wajib menerap kan etika bisnis dan prinsip humanisme.]]>
<![CDATA[Literasi Maritim: Landasan Pembangunan Negara Kepulauan ]]>
<![CDATA[Jaya, Indra]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0502.552-556
<![CDATA[Sektor kemaritiman telah berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui berbagai komoditas, antara lain perikanan, minyak dan gas, serta dalam bentuk penyediaan jasa lingkungan laut seperti transportasi laut dan wisata bahari. Namun, proporsi kontribusinya dalam pembangunan nasional masih relatif kecil. Dalam Policy Brief ini diuraikan mengapa literasi maritim perlu mendapat perhatian, urgensi dan nilai strategisnya, serta didiskusikan mengapa literasi maritim adalah landasan bagi pembangunan Negara Kepulauan seperti Indonesia. Selanjutnya, disampaikan implikasi dan rekomendasi kebijakan peningkatan literasi maritim.]]>
<![CDATA[Mengoreksi Politik Pertanahan Nasional ]]>
<![CDATA[Soedomo, Soedarsono]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0502.557-561
<![CDATA[Sejak tahun 1967 telah terjadi dualisme politik pertanahan nasional yang menimbulkan banyak masalah. Dualisme tersebut adalah antara sektor kehutanan di satu sisi dan Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di sisi yang lain. Alokasi tanah menjadi sangat tidak efisien, banyak menimbulkan kasus hukum yang tidak perlu, dan pembangunan menjadi terhambat. Dualisme politik pertanahan tersebut perlu segera diakhiri karena telah nyata merugikan kepentingan nasional dalam memakmurkan rakyat. Konflik tenurial sangat marak, sementara investasi sulit bergerak.]]>
<![CDATA[Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Bertransaksi Pada E-Commerce dalam Upaya Melindungi Konsumen ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Megawati]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0502.562-566
<![CDATA[Untuk menciptakan sistem e-commerce yang aman dan nyaman peran pemerintah sangat diperlukan. Untuk itu, Kementerian Perdagangan perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar melakukan penyusunan aturan yang terkait dengan e-commerce yang akan lebih menyeluruh/komprehensif, percepatan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong pemerintah daerah mengembangkan marketplace, berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan melakukan akselarasi perancangan sistem Digital Online Dispute Resolution (DODR) untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengaduan pada e-commerce antar negara. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk menyusun regulasi terkait e-commerce, mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), meningkatkan sosialisasi dan program edukasi kepada para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), meningkatkan monitoring dan pengawasan serta penindakan konten yang menyalahi norma dan melanggar aturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Disharmoni Perencanaan Ruang ]]>
<![CDATA[Hadi, Akhmad Arifin]]>;
<![CDATA[Mulya, Setyardi Pratika]]>;
<![CDATA[Iskandar, Teguh Muhammad]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.0502.567-572
<![CDATA[Perencanaan yang ideal dan berkelanjutan masih menjadi harapan seluruh manusia. Tahapan perencanaan ruang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomer 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (cq. Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020). Meskipun telah diatur secara undang-undang namun disharmoni perencanaan ruang masih terjadi di Indonesia sampai saat ini. Berbagai kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaran perencanaan ruang telah ditetapkan. Namun demikian, di era disrupsi adaptasi perencanaan dengan pendekatan teknologi informasi perlu dilakukan, guna memperkecil ketidakpastian. Rekomendasi pelengkapan, penambahan, perbaikan standar teknis penyelenggaraan perencanaan ruang telah disajikan dalam naskah ini. Urgensi dari usulan ini adalah terciptanya suatu efisiensi dan efektivitas pembangunan sebagai implementasi dari rencana tata ruang di setiap levelnya dapat terwujud.]]>
