cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 290 Documents
 25   26   27   28   29 
Desain Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit Kawasan Transmigrasi Kerang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Amalia, Rizki; Syukur, Lailah Azizah; Gustina, Putri Nadira Gustina; Manalu, Doni Sahat Tua; Azhim, Farhan Fauzul; Qossam, Izzuddin Haidar Al Qossam
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1535-1538

Abstract

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis utama yang menopang perekonomian Kabupaten Paser. Komoditas ini menyumbang sekitar 92 persen terhadap sektor perkebunan dan menghasilkan nilai tambah sebesar Rp172,7 triliun. Pada tahun 2024, luas areal kelapa sawit di Kabupaten Paser mencapai 201.394 hektare dengan produksi sebesar 1,16 juta ton. Kondisi ini menempatkan kelapa sawit sebagai tulang punggung ekonomi daerah sekaligus sumber pendapatan utama rumah tangga transmigran, terutama di Kawasan Transmigrasi Kerang, Kecamatan Batu Engau. Namun, produktivitas perkebunan rakyat masih belum optimal karena penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang belum konsisten, keterbatasan permodalan pada fase Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), serta lemahnya kelembagaan petani. Policy brief ini menawarkan kebijakan berbasis bukti melalui penerapan sistem tumpangsari kelapa sawit dengan tanaman pangan, khususnya padi gogo, jagung, dan kedelai selama periode TBM. Hasil analisis menunjukkan sistem ini layak secara finansial dengan NPV Rp27,9 juta, IRR 12,6 persen, dan BCR 1,3. Selain meningkatkan pendapatan petani, kebijakan ini juga memperkuat ketahanan pangan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Untuk itu, direkomendasikan empat strategi utama, yaitu pengembangan tumpangsari berbasis ekosistem, penguatan rantai nilai, revitalisasi kelembagaan petani, dan penyusunan roadmap hilirisasi 10 tahun, didukung investasi Rp365 miliar melalui kemitraan publik-swasta hingga 2035.
Ekonomi Hijau dan Biru sebagai Pilar Utama Pertumbuhan Ekonomi Emzar, Angga Eko; Afandi, Frendy
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1560-1571

Abstract

Integrasi ekonomi hijau dan biru merupakan pilar strategis dalam mentransformasi sektor agromaritim Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Selaras dengan Asta Cita ke-2 dan visi Indonesia Emas 2045, sinergi kedua pendekatan ini menempatkan ketahanan pangan, air, dan energi sebagai prioritas nasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi masa depan. Dalam implementasinya, transformasi ini dibagi menjadi tiga fase strategis: diawali dengan hilirisasi SDA dan penguatan inovasi (2025-2029), dilanjutkan dengan ekspansi sumber pertumbuhan (2030-2034), hingga mencapai integrasi rantai pasok global (2035-2039). Fokus utama diletakkan pada peningkatan produktivitas berbasis IPTEK serta penguatan ekspor produk bernilai tambah tinggi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus segera mengonsolidasikan tata kelola berkelanjutan, memperluas akses pembiayaan inovatif hijau dan biru, dan mempercepat digitalisasi pasar. Indonesia harus mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan potensi agromaritimnya guna memantapkan posisi sebagai pusat ekonomi hijau-biru di kawasan Indo-Pasifik.
Transformasi Kebijakan Kesejahteraan Digital Melalui Sinergi Literasi Perilaku, Keamanan Siber, dan Manfaat Ekonomi Simanjuntak, Megawati; Lathifah , Safira Afwa
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1530-1534

Abstract

Indonesia tengah menghadapi tantangan serius terkait kesejahteraan psikologis dan stabilitas finansial generasi Z dalam rentang usia 16 hingga 28 tahun. Studi menunjukkan bahwa meskipun kelompok ini sangat fasih secara digital namun tingkat kepuasan hidup pemuda masih tergolong rendah dan rentan terhadap tekanan finansial. Policy brief ini menyoroti urgensi transformasi kebijakan nasional dari sekadar perluasan akses keuangan menjadi penguatan ketahanan perilaku psikologis. Temuan riset mengindikasikan kemampuan menahan diri (frugality) dan rasa aman dari kejahatan siber adalah penentu utama kebahagiaan. Namun, terdapat celah karena pengetahuan lingkungan tidak secara otomatis mendorong perilaku hemat; perilaku ramah lingkungan Generasi Z sangat bergantung pada keuntungan ekonomi langsung. Dengan kata lain, motif ekonomi murni menjadi penggerak utama, sehingga kampanye lingkungan yang hanya mengandalkan imbauan moral cenderung tidak efektif dan perlu diganti dengan skema yang menawarkan keuntungan ekonomi langsung. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKemKemkomdigi), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sinergi ini bertujuan menyusun aturan yang lebih adaptif, mengintegrasikan pendidikan karakter sejak dini, memanfaatkan peran positif media sosial, serta menciptakan keuntungan ekonomi langsung. Langkah ini diperlukan untuk mencetak generasi mahir teknologi dan tangguh secara mental dan finansial.
Kajian Pemenuhan Gizi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Briawan, Dodik; Tanziha, Ikeu; Ekayanti, Ikeu; Alfiah, Elma; Hanief, Lalita; Zuhra, Fatimah
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1555-1559

Abstract

Sejak tahun 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan unggulan pemerintah Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemenuhan gizi anak usia sekolah dan kelompok rentan lainnya. Kajian ini menelaah pelaksanaan MBG di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengkaji seberapa jauh dapat memenuhi kebutuhan gizi sasaran.   Tantangan utama program ini bukan terletak pada ketersediaan pangan wilayah, melainkan pada kesesuaian porsi dengan standar menu yang sudah ditetapkan. Temuan utama menunjukkan pemenuhan pangan sumber energi dan protein relatif lebih baik dibandingkan zat gizi mikro, khususnya yang berasal dari sayuran dan buah.  Secara konsisten porsi tersebut berada di bawah standar pada hampir seluruh kelompok sasaran. Kesenjangan ini semakin besar pada kelompok remaja dan sasaran berkebutuhan zat gizi tinggi, seperti ibu hamil dan ibu menyusui. Standar menu per kelompok sasaran sudah dibedakan dalam petunjuk teknis (juknis) MBG, namun dalam pelaksanaanya disederhanakan menjadi menu “kecil” dan “besar” dengan pertimbangan praktis.  Selain itu, ditemukan berbagai kendala sistemik pada tahapan perencanaan menu, pengadaan bahan, kapasitas sumberdaya manusia, pengolahan, distribusi, hingga sisa makanan. Policy brief ini menekankan perlunya penajaman kebijakan operasional MBG agar tidak hanya menjamin ketersediaan makanan, tetapi juga memastikan pemenuhan gizi yang seimbang, adil, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan kelompok sasaran.
Dari Regulasi ke Realitas: Menjembatani Kesenjangan Implementasi Good Agricultural Practices di ASEAN Danendra, Daffa Ibra; Novianti, Tanti; Hidayat, Nia Kurniawati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1502-1507

Abstract

Disparitas implementasi Good Agricultural Practices (GAP) di kawasan ASEAN mencerminkan perbedaan mendasar dalam kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia petani, serta kesiapan sistem produksi domestik antar negara anggota. Meskipun hampir seluruh negara ASEAN telah mengadopsi standar GAP secara formal, efektivitas implementasinya sangat bervariasi dan umumnya bersifat parsial, terutama di negara berpendapatan rendah hingga menengah bawah. Kesenjangan ini menyebabkan GAP belum berfungsi sebagai instrumen transformasi produktivitas dan efisiensi sektoral secara merata. Di sisi lain, integrasi perdagangan pertanian dan ekspansi ekspor berlangsung lebih cepat dibandingkan penguatan fondasi produksi domestik. Ketidakterpaduan antara GAP, kebijakan input produksi, pengawasan lapang, serta hilirisasi menyebabkan peningkatan perdagangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan efisiensi teknis dan efisiensi lingkungan. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut justru memicu inefisiensi penggunaan input dan degradasi lingkungan. Policy brief ini menekankan bahwa harmonisasi standar GAP di tingkat regional perlu disertai dengan penguatan kapasitas implementasi nasional, integrasi insentif pasar, serta sinkronisasi dengan kebijakan lingkungan agar GAP dapat berkontribusi nyata terhadap kinerja pertanian ASEAN yang berkelanjutan.
Pertanian Modern: Solusi untuk Tantangan Produksi, Efisiensi, dan Regenerasi Petani Rouf, Ari Abdul
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1539-1544

Abstract

Pertanian memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan negara. Hal ini karena memiliki berbagai peran seperti penyedia pangan, pakan dan energi. Namun demikian, tingkat produktivitas pertanian Indonesia khususnya komoditas padi masih relatif lebih rendah dibandingkan negara produsen padi lainnya. Laporan FAO menyebutkan bahwa produktivias padi Indonesia berada diluar peringkat 30 besar dunia, yaitu sebesar 5,29 t/ha dibawah produktivitas Vietnam (6,11 t/ha), China (7,14 t/ha) terlebih lagi Australia (9,52 t/ha).  Capaian produktivitas Indonesia tersebut terjadi karena berbagai kendala yang dihadapi seperti skala usaha kecil, degradasi lahan dan pestisida berlebihan, perubahan iklim, biaya logistik yang tinggi, serta ketidaktepatan dalam penanganan pascapanen dan pemasaran. Modernisasi pertanian merupakan langkah strategis sekaligus menawarkan solusi nyata terhadap tantangan sektor pertanian Indonesia. Modernisasi pertanian melalui teknologi digital, mekanisasi, Internet of Things (IoT), precision farming, dan smart farming menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan menarik minat generasi muda. Namun, tanpa regulasi dan roadmap yang jelas, transformasi berpotensi berjalan parsial dan tidak konsisten. Pengembangan pertanian modern kedepan kiranya perlu dilakukan secara holistik dan sinergi kolaboratif antar berbagai stakeholder.
Small-Scale Infrastructure, Big Impact: Peran Infrastruktur Sederhana dalam Menjaga Ketahanan Pangan Skala Kecil Ginoga, Sitti Filzha Fitrya; Tri Julianto, Baskoro
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1508-1514

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat telah menjadi ancaman struktural bagi ketahanan pangan nasional, sementara kebijakan yang ada masih didominasi oleh pendekatan makro melalui perlindungan lahan, impor pangan, dan pembangunan infrastruktur berskala besar. Pendekatan tersebut penting, namun belum secara memadai memperkuat kapasitas produksi pangan di tingkat rumah tangga dan komunitas kecil, yang justru merupakan lapisan awal dalam sistem ketahanan pangan nasional. Policy brief ini menyoroti adanya kesenjangan kebijakan dalam pengakuan dan pengelolaan infrastruktur pangan mikro, seperti sistem penyediaan air skala kecil, sarana budidaya pekarangan, dan fasilitas pascapanen sederhana, yang selama ini diposisikan sebagai aktivitas swadaya dan belum terlembagakan. Berdasarkan tinjauan literatur dan praktik yang telah berkembang, tulisan ini menegaskan bahwa infrastruktur mikro memiliki peran strategis sebagai resilience buffer terhadap gangguan pasokan, fluktuasi harga, dan ketidakpastian iklim. Oleh karena itu, ketahanan pangan skala kecil perlu direposisi sebagai isu kebijakan infrastruktur publik melalui pengakuan formal, standardisasi teknis adaptif, serta skema pembiayaan dan bimbingan teknis berbasis komunitas yang terintegrasi.
Mengatasi Kesenjangan Digital Petani Milenial melalui Penguatan Kapasitas Komunikasi Digital Sasmita, Hari Otang; Saleh, Amiruddin; Priatna, Wahyu Budi; Muljono, Pudji
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1545-1549

Abstract

Transformasi digital sektor pertanian melalui program pembangunan sumber daya manusia merupakan agenda strategis pembangunan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan di masa depan. Petani milenial diposisikan sebagai aktor utama dalam proses ini karena dinilai lebih adaptif terhadap inovasi teknologi. Penelitian terhadap petani milenial di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa motivasi digital berpengaruh signifikan terhadap keterampilan digital. Aspek ini kemudian membentuk kapasitas komunikasi digital petani milenial, yang berperan sebagai mediator utama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk akses informasi pertanian, komunikasi, dan pemasaran. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital di kalangan petani milenial belum berlangsung secara merata dan mencerminkan pola digital inequality, yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan, akses, serta pengalaman penggunaan TIK. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyediaan teknologi tanpa penguatan keterampilan digital berpotensi menghasilkan adopsi yang terbatas dan tidak berkelanjutan. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, digitalisasi pertanian berisiko memperlebar kesenjangan antar petani milenial. Oleh karena itu, policy brief ini merekomendasikan penekanan pendekatan kebijakan transformasi pertanian menuju penguatan kapasitas komunikasi digital petani milenial secara bertahap, inklusif, dan berkelanjutan. 
Menguatkan Agroforestri Kopi Indonesia: Strategi Kebijakan Menghadapi Risiko Iklim dan Fragmentasi Regulasi Utami, Anisa Dwi; Fariyanti, Anna; Yusalina; Muflikh, Yanti Nuraeni; Maharani, Indah; Miranda, Vanesha
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1577-1582

Abstract

Pengembangan agroforestri kopi penting sebagai respons terhadap meningkatnya risiko iklim, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan organisme pengganggu tanaman yang menurunkan produktivitas serta pendapatan petani. Sistem agroforestri tidak hanya meningkatkan efisiensi usaha, tetapi juga berfungsi sebagai strategi mitigasi risiko dengan menyediakan sumber pendapatan alternatif ketika produktivitas kopi menurun. Agroforestri sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang Indonesia, khususnya pengurangan emisi, restorasi lahan terdegradasi, dan peningkatan kesejahteraan petani kecil. Namun, adopsi agroforestri kopi masih menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan, seperti fragmentasi regulasi antarsektor, keterbatasan akses teknologi, serta terbatasnya model sistem yang teruji dan siap direplikasi. Kebijakan pengembangan kopi di bawah Kementerian Pertanian belum secara eksplisit mengintegrasikan agroforestri, sementara praktik agroforestri lebih berkembang dalam kerangka kebijakan kehutanan. Di tingkat perencanaan, Bappenas telah mendorong pembangunan berkelanjutan, namun belum secara spesifik mengarusutamakan agroforestri kopi. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya integrasi kebijakan yang efektif dari hulu hingga hilir. Maka dari itu, penyusunan kebijakan pengembangan agroforestri kopi yang berkelanjutan menjadi penting. Policy brief ini menawarkan rekomendasi kebijakan, yaitu integrasi kebijakan antarsektor, penguatan dukungan teknis di tingkat petani, penguatan kelembagaan dan akses pasar, penerapan sistem insentif bagi petani yang menerapkan agroforestri kopi, dan penyediaan skema pembiayaan  khusus untuk agroforestri kopi. Tanpa integrasi kebijakan, agroforestri kopi akan tetap menjadi potensi yang belum termanfaatkan secara optimal.
Strategi Produksi Rumput Laut Berkelanjutan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara Yusuf, La Ode Muhammad Iksan; Yusuf, La Ode Apriyanto
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1572-1576

Abstract

Produksi rumput laut di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, memiliki potensi sangat besar, namun hasil produksinya masih fluktuatif dan belum optimal dibandingkan dengan potensi budidayanya. Tantangan utama yang dihadapi meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, dan kelembagaan. Akses modal yang terbatas, ketergantungan pada tengkulak, serta fluktuasi harga menghambat pertumbuhan produksi budidaya rumput laut. Dari sisi lingkungan, gangguan dari sampah rumah tangga, penambangan pasir, dan serangan hama penyakit mengurangi kesuburan perairan lokasi budidaya. Aspek sosial budaya juga menjadi kendala dengan konflik lahan budidaya dan kelembagaan yang lemah. Keterbatasan teknologi pengolahan rumput laut juga menghambat penambahan nilai produk. Rekomendasi kebijakan yang didorong mencakup penguatan koperasi nelayan untuk akses modal pembudidaya, peningkatan adopsi teknologi pengolahan, serta pembenahan kelembagaan dan peraturan zonasi untuk mencegah konflik lahan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat pelaku budidaya sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan budidaya rumput laut.

Page 29 of 29 | Total Record : 290

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 1 No. 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue