cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 271 Documents
 10   11   12   13   14 
Urgensi Regulasi Kedaluwarsa Pangan Nasional Mengikuti Mandatory International Regulations Berdasarkan Codex Alimentarius Commission Arpah, Muhammad; Suyatma, Nugraha Edhi; Jayanegara, Anuraga
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0502.604-609

Abstract

Regulasi pelabelan kedaluwarsa pangan nasional sangat penting dibuat menjadi lebih dinamis dan tanggap terhadap perubahan regulasi perdagangan internasional. Sampai sekarang, regulasi nasional masih mewajibkan aturan penulisan menggunakan frasa yang seragam “Baik Digunakan Sebelum” disertai pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa. Sejak tahun 2018, naskah regulasi Codex Alimentarius Commission (CAC), CXS – 1985 revisi 2018, mewajibkan dua jenis kategori frasa: yang pertama adalah kategori kedaluwarsa best before atau best before end, yang kedua adalah kategori use by atau expiration date. Kedua kategori waktu kedaluwarsa tersebut bersifat mandatory dan telah di terapkan di sebagian besar negara yang menjadi tujuan ekspor seperti negara anggota MEE dan negara-negara di Asia khususnya Jepang dan Korea Selatan. Pemerintah perlu segera mengadopsi aturan pelabelan waktu kedaluwarsa yang baru berdasarkan kedua kategori yang diuraikan dalam CAC- CXS – 1985 revisi 2018 tersebut. Terjemahan yang sebaiknya digunakan pada kategori yang baru use by atau expiration date adalah frasa “Tanggal Kedaluwarsa”.
Penciri Fisiko Kimia Umbi Bawang Merah Yang Unggul Sebagai Bahan Baku Bawang Goreng Wijaya, C. Hanny; Sobir, Sobir; Lioe, Hanifah Nuryani
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0402.256-259

Abstract

Bawang merah goreng merupakan produk olahan bawang dengan pangsa pasar yang stabil. Saat ini belum ada kriteria mutu baku bawang goreng berdasarkan keinginan konsumen. Pemahaman mutu yang valid diperlukan dalam pengembangan produk terstandar, termasuk pemilihan bahan baku. Bawang goreng tanpa salut, berwarna coklat cerah, utuh, rasa gurih, aroma wangi khas bawang goreng, tidak tengik dan tidak pahit merupakan kriteria yang diinginkan oleh konsumen. Penelitian terhadap 6 varietas unggul bawang merah, yaitu Bima Brebes, Bauji, Super Philip, Rubaru, Tajuk dan Batu Ijo, menunjukkan bahwa penciri fisiko kimia umbi yang unggul sebagai bahan baku bawang merah goreng adalah bobot umbi besar, kadar karbohidrat sedang, kadar total asam amino sedang, dan kadar piruvat tinggi. Varietas Batu Ijo, disamping produktivitasnya tinggi juga menghasilkan bawang goreng dengan krtieria mutu unggul, dibanding 5 varietas lain, termasuk varietas Rubaru atau lebih dikenal sebagai varietas “Sumenep” yang selama ini dikenal sebagai bahan baku bawang goreng.
Evaluasi Kondisi Konsumsi Ikan Pada Masyarakat Kabupaten Bekasi Serta Strategi Peningkatannya Septya, Saka Tirta; Supriyono, Eddy; Sulistyowati, Lilik
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.610-616

Abstract

Rekomendasi peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Bekasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status keberlanjutannya, antara lain: 1. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi serta penyuluh perikanan Kabupaten Bekasi dapat melakukan sosialisasi terkait peningkatan konsumsi ikan kepada seluruh masyarakat perikanan Kabupaten Bekasi. 2. Pemerintah agar terus mengadakan kegiatan promosi secara berkelanjutan seperti mengadakan stand untuk produk olahan ikan guna menciptakan UMKM bagi masyarakat setempat. 3. Pemerintah agar terus mengkampanyekan dan memberikan wawasan secara rutin terhadap kandungan gizi dan protein ikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. 4. Memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap nelayan, pembudidaya dan pelaku UMKM dalam produk olahan ikan
Analisis Stakeholders Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Kasus: LMDH Sasaka Patengan KPH Bandung Selatan) Trison, Soni; Hero , Yulius; Sundawati, Leti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0402.230-235

Abstract

Program Perhutanan Sosial (lahir dari nawacita Presiden RI periode tahun 2015 2015-2019 untuk memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat seluas 12,7 juta hektar. Dua arahan Presiden 30 September 2020 untuk pemberdayaan ekonomi melalui PS, yaitu: akses PS dan pengembangan usaha PS. Kajian ini bersifat eksploratif dengan tujuan menganalisis pengaruh dan kepentingan serta peran stakeholders dalam pengembangan usaha PS. Konsep teori yang digunakan adalah analisis stakholders pengaruh, kepentingan, dan peran yang dikembangkan oleh Reed dan Tim tahun 2009. Hasil kajian menunjukkan stakholders yang mempengaruhi pengembangan usaha PS 8 pelaku; Key Player penentu keberlanjutan pengembangan usaha PS, yaitu: KLHK, KPH Bandung Selatan, dan Kemenko Marves; Contect Setter penentu keberhasilan, yaitu: Dinas Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kabupaten Bandung; dan Subject mendukung keberhasilan, yaitu: Swasta/ Pengusaha, NGO/LSM, Perguruan Tinggi, dan Kementerian terkait. Kajian ini juga menghasilkan peran masing masing-masing stakeholders dalam pengembangan usaha PS.
Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kesejahteraan Anak Didik Sukarno; Irzalinda, Vivi; Reviani, Nia; Sugiharto, Adam; Latifah, Melly
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.617-621

Abstract

Sekolah dapat melakukan beberapa upaya untuk mendukung kesejahteraan mental anak didik selama pembelajaran jarak jauh, seperti: 1) Melakukan kegiatan bimbingan konseling secara online untuk membantu siswa mengatasi masalah psikologis dan mental yang mungkin mereka alami selama pembelajaran jarak jauh (Mayasari, Evanjeli, Anggadewi, & Purnomo, 2022). 2) Menyediakan dukungan sosial bagi siswa, seperti melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dan kolaborasi dengan guru untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam materi pelajaran (Aloysius & Salvia, 2021). 3) Mengurangi ketergantungan siswa pada smartphone dengan menyediakan alternatif metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif, sehingga siswa tidak hanya bergantung pada perangkat elektronik (Aloysius & Salvia, 2021). 4) Melakukan evaluasi dan perancangan ulang sistem pendidikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa selama pembelajaran jarak jauh, termasuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk pembelajaran online (Mayasari et al., 2022). 5) Meningkatkan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap materi pelajaran dan tugas yang diberikan, serta memberikan dukungan emosional bagi siswa (Mayasari et al., 2022).
Optimalisasi Edukasi Perilaku Konsumsi Berkelanjutan pada Anak Sekolah Dasar Andini, Putri Fildzah; Yuliati, Lilik Noor
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.622-626

Abstract

Pemerintah Indonesia telah membentuk Program Adiwiyata sebagai bentuk implementasi dari pembelajaran mengenai lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan sebagai bekal kehidupan selanjutnya. Sosialisasi guru mengajarkan perilaku tentang konsumsi berkelanjutan tidak hanya dalam proses pembelajaran, melainkan juga pada setiap kesempatan pada kegiatan ekstrakurikuler. Kementerian Lingkungan Hidup Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi perlu mengajak sekolah dasar untuk mengikuti kegiatan seperti program Adiwiyata dengan cara menyusun peraturan di sekolah, kurikulum pembelajaran, kegiatan yang partisipatif, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung terciptanya kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun buku tema pegangan guru dan siswa perlu menambahkan tema penghindaran limbah, konsumerisme yang bertanggungjawab, perilaku sosial yang sesuai dengan kompetensi berdasarkan tingkat/kelas
Perlindungan Konsumen Pakaian Thrift: Hak Memilih serta Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan Hilaliyah, Bulan; Yuliati, Lilik Noor
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.627-631

Abstract

Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas karena berdampak buruk untuk kesehatan penggunanya. Hal tersebut membuat urgensi dari edukasi, penguatan, dan perlindungan kepada konsumen akan hak-haknya perlu lebih diperhatikan. Keterbatasan pengetahuan membuat konsumen tidak mengerti akan hak yang dimilikinya serta membuat pelaku usaha abai untuk memperhatikan hak-hak yang perlu dipenuhinya. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu menetapkan standar dan regulasi resmi terkait penjualan pakaian thrift yang masih marak terjadi di Indonesia karena jumlah permintaan konsumen yang cukup tinggi. Perlu adanya standar resmi yang harus dipenuhi untuk pakaian thrift yang akan diperjual belikan khususnya dalam aspek kesehatan. Konsumen bebas untuk menentukan pilihannya, dan konsumen juga berhak atas hak keamanan, kenyamanan, keselamatan. Standar atau regulasi resmi untuk pakaian thrift yang dibuat oleh pemerintah akan memenuhi dua hak konsumen sekaligus, yaitu hak konsumen untuk dapat tetap memilih pakaian thrift dan juga hak konsumen mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi pakaian thrift.
Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Bangka Melalui Pemberdayaan Ekowisata Kelekak Aren Amzu, Ervizal; Andarwulan, Nuri; Sapanli, Kastana; Hutami, Rosy; Ichsan, Nurul; Wahyudi, Slamet; Rusdi; Manar, Primadhika Al
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.639-643

Abstract

Rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan potensi ekonomi aren: 1) membantu penyediaan bibit aren dan pendampingan dalam penanaman dan pemeliharaannya; 2) penyediaan sentra pembibitan aren yang berkualitas; 3) perlu pendampingan pengolah gula aren agar memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan sebagai pengrajin gula aren; 4) pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) aren yang membuat ekowisata berbasis kelekak aren.
Mendorong Model Pertumbuhan Ekonomi Sirkular melalui Penerapan Pertanian-Peternakan Regeneratif di Desa Sendangsari dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Helmi, Alfian; Wibowo, Ari; Sujarnoko, Tekad Urip Pambudi
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.644-649

Abstract

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, terdapat 3 rekomendasi utama untuk pemerintah Desa Sendangsari dalam untuk mengimplementasikan model ekonomi sirkuler dengan penerapan pertanianpeternakan regeneratif, yakni sebagai berikut: 1) Pemerintah Desa bersama dengan BUMDes, Kelompok Tani-Ternak dan Kelompok Perempuan perlu duduk bersama guna menentukan arah pengembangan desa dan pembagian peran masing-masing dalam rangka penerapan model ekonomi sirkuler pertanian-peternakan regeneratif. Pembagian peran ini juga bisa dilakukan dengan melibatkan INFID dan IPB sebagai mitra eksternal untuk peningkatan kapasitas SDM di masing-masing lembaga desa. 2) Peningkatan kapasitas SDM perlu terus dilakukan, misalnya dengan melakukan pelatihan manajemen bisnis pakan dan pembuatan pakan sistem silase berbahan dasar limbah hasil samping pertanian pada anggota BUMDes. Selain itu, pelatihan yang menyangkut aspek pemeliharaan, pencegahan dan pengobatan ternak juga perlu terus menerus dilakukan dengan disertai pendampingan intensif. Pelatihan pemanfaatan pupuk kandang dengan metode bokashi untuk melakukan optimasi dan percepatan dalam produksi pupuk juga penting untuk dilakukan. 3) BUMDes perlu segera menetapkan model bisnis yang akan dijalankan, tentunya dengan mengacu pada prinsip-prinsi penerapan model ekonomi sirkuler yang holistik dan integratif. Model bisnis ini juga bisa mengacu pada sistem canvas yang telah dijelaskan pada tulisan ini. BUMDes juga perlu mengganti orientasi sistem bisnis breeding dengan sistem penggemukan (fattening), serta mengganti ternak kambing dengan domba agar dapat melakukan optimasi luas kandang, tenaga kerja dan pasar untuk mendapatkan cash flow BUMDes yang sehat. 4) Dalam rangka menjamin akses pasar, BUMDes perlu menjalin kerjasama dengan off-taker inti dan meminta spesifikasi kebutuhan of taker inti. 5) Untuk mengatasi penyakit hewan yang sering terjadi di Desa Sendangsari, BUMDes juga perlu bekerjasama dengan Dinas setempat untuk membuka klinik online bagi petani peternak regeneratif.
Upaya Meningkatkan Keberhasilan Rehabilitasi Terumbu Karang yang Berkelanjutan di Kawasan Konservasi Laut Subhan, Beginer; Arafat, Dondy; Febriantika, Putri; Khairudi, Denny; Aisyah, Siti Zanuba
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0503.650-654

Abstract

Kegiatan rehabilitasi terumbu karang sudah dilakukan di Indonesia, selama 20 tahun terakhir lebih dari 500 kegiatan sudah dilakukan tetapi belum banyak yang berhasil dan berkelanjutan. Kegiatan – kegiatan ini sebagian besar dilakukan di kawasan konservasi laut yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tulisan ini akan membahas tentang pentingnya program perawatan dan pemantauan pada kegiatan rehabilitasi terumbu karang. Hal ini perlu didukung dengan adanya standar keberhasilan serta adanya pelibatan masyarakat pula. Kegiatan rehabilitasi yang berjalan dengan berkelanjutan tidak hanya dapat memperbaiki fungsi ekosistem terumbu karang tetapi dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat dan membuka sumber ekonomi baru sebagai blue economy.

Page 12 of 28 | Total Record : 271

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue