cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ajeng Widya Prakasita
Contact Email
fisip@uinsa.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politique@uinsa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pplitik UIN Sunan Amppel 2, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Politique
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : -     EISSN : 27472248     DOI : https://doi.org/10.15642/politique
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Politique merupakan jurnal yang dikelola oleh Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Politique bersifat terbuka untuk diakses publik (open access). Terbit secara daring dengan frekuensi terbitan 2 kali dalam setahun. Jurnal Politique mempublikasikan artikel seputar isu-isu sosial dan politik, meliputi teori politik, demokrasi, politik elektoral, politik lokal, pemerintahan desa, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, Islam politik, gerakan sosial, konflik sosial dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kajian ilmu sosial dan politik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 70 Documents
 3   4   5   6   7 
Dinamika Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Rifqi, Abdulloh Moh; Marzuki, Abdurrahman; Risalah, Muhammad Mukhobbir
Journal Politique Vol. 6 No. 1 (2026): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.1.21-39

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia melalui telaah perkembangan peraturan perundang-undangan sejak pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan perspektif kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan izin usaha pertambangan mengalami perubahan signifikan, dimulai dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 yang berorientasi pada penanaman modal dan pemberian insentif investasi, kemudian bergeser melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan penghapusan sistem kontrak karya dan penerapan sistem izin usaha pertambangan serta penguatan aspek perlindungan lingkungan melalui kewajiban izin lingkungan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 menandai resentralisasi kewenangan perizinan ke pemerintah pusat guna meningkatkan efektivitas dan percepatan investasi, namun memunculkan persoalan administratif dan lemahnya pengawasan di daerah. Kondisi ini mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 yang mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme dekonentrasi, sementara pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan perizinan maupun pengawasan.
Relasi Kuasa Presiden dalam Membangun Theocratic Constitusionalism di Indonesia Tabrozi, Dhika; Ridho, M. Zainor
Journal Politique Vol. 6 No. 1 (2026): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.1.59-78

Abstract

Tulisan ini fokus mengungkap relasi kuasa Presiden dalam membangun konsep theocratic constitusionalism di tengah masyarakat multikultural. Islam sebagai agama terbesar di Indonesia dengan pengikut terbanyak pada persentase 87.08% pada tahun 2024 menurut pelaporan Kemendagri menunjukkan eksistensi masyarakat muslim dalam berkuasa di Indonesia. Dua pertanyaan pokok yang diajukan mengenai peran pemimpin negara beragama Islam dalam melegitimasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dalam mewujudkan negara theocratic constitusionalism dan implikasi yang ditimbulkan apabila syariat Islam dijadikan pedoman bernegara. Melalui metode pendekatan kualitatif dengan analisis legal reasoning pada data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan argumentasi baru dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Data primer yang digunakan berupa UUD 1945, Undang-Undang mengenai positivisasi hukum Islam, dan konsep theocratic contitusionalism. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal, website kredibel, dan pendapat ahli mengenai gagasan theocratic contitusionalism. Hasil penelitian ini menemukan relasi kuasa Presiden dalam memberlakukan syariat Islam pada negara agama dengan upaya legitimasi hukum Islam, tercermin pada masa orde lama, orde baru, reformasi, hingga era kontemporer-kini memiliki potensi dalam mengaktualisasi konsep teokrasi konstitusional. Namun, tidak dinafikan konsolidasi pada elit partai politik agar para perwakilannya yang duduk di lembaga negara bersepakat dalam memasifkan konsep theocratic contitusionalism. Implikasi pemberlakuan negara teokrasi konstitusional di Indonesia menyebabkan eskalasi perpecahan antar umat beragama, sikap apatisme, radikalisme, bahkan disintegrasi bangsa. Maka, pertimbangan disintegrasi bangsa, dependensi negara, dan ekstremisme pemeluk agama menjadi tolak ukur Presiden dalam memformalisasi hukum Islam secara total dalam negara.
Community-based Disaster Risk Reduction in Patakbanteng Village: Lessons from Christchurch, Sirnajaya, and Barangay Banaba Saadah, Kholifatus; Pradana, Christiano Disa
Journal Politique Vol. 6 No. 1 (2026): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.1.79-102

Abstract

Abstract Natural disasters are unavoidable events. Moreover, they transcend national boundaries, so the solutions should be transnational. Therefore, several mechanisms must be put in place to address these inevitable events to prevent widespread casualties. To mitigate the risks posed by natural disasters, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) issued the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030). While the Sendai Framework is designed internationally, its implementation must involve local levels, such as urban and rural areas. This is directly related to the impacts experienced, which are often faced and borne by the lowest levels. This paper will discuss the role of rural communities in meeting the four priorities of the Sendai Framework. Community-based disaster risk reduction (CBDRR) has been implemented in several areas, including Christchurch, New Zealand, Sirnajaya Village in West Java, Indonesia, and Barangay Naraba, Philippines. Based on the experiences of these three regions, the author wanted to determine whether Patakbanteng Village in Wonosobo, Central Java, already had the points listed in the CBDRR. This is directly related to Patakbanteng Village's location in a landslide-prone area. The author chose CBDRR because the impact of disasters will be felt at the local level. Findings from the three locations suggest that embedding Sendai principles into village governance, local resource mobilization, and indigenous knowledge systems is critical to strengthening resilience. This paper also explains the importance of villages as areas that are not only recipients of international frameworks but also play a crucial role in ensuring the successful implementation of these frameworks. Keywords: Disaster risk reduction, Sendai Framework, Community-based, Patakbanteng, Christchurch, Sirnajaya, Barangay Naraba, Landslide-prone Area
Memimpin Pasca-Perambahan: Kepemimpinan Transformatif Kepala Desa di Desa Kedungpengaron Mukarromah, Karisma Nisaul; Holilah, Holilah
Journal Politique Vol. 6 No. 1 (2026): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.1.40-58

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran agensi politik lokal dalam mengatasi konflik konservasi yang dipicu oleh jurang kepercayaan dan ketergantungan sumber daya, sebagaimana terjadi di Desa Kedungpengaron, Pasuruan, yang memiliki sejarah perambahan Cagar Alam Gunung Abang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kepemimpinan transformatif kepala desa dalam memediasi konflik historis serta merekonstruksi kepercayaan masyarakat terhadap institusi konservasi melalui keberhasilan program usaha ekonomi produktif budidaya ayam petelur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan UEP tidak terutama ditentukan oleh dukungan teknis BBKSDA yang terbatas, melainkan kepemimpinan transformatif Kepala Desa Sutar sebagai faktor dominan. Kepemimpinan tersebut termanifestasi dalam Kharisma berupa komitmen pengorbanan finansial pribadi lebih dari seratus juta rupiah serta stimulasi intelektual yang melahirkan inovasi pakan lokal dan penguatan jejaring pengetahuan.
The Political Involvement of Kiai in the Eyes of Gus/Lora in Bondowoso, East Java Bahar, Moh Syaeful
Journal Politique Vol. 6 No. 1 (2026): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.1.103-128

Abstract

This study examines Lora's and Gus's perceptions of the involvement of kiai and pesantren in practical politics. Drawing on social construction theory and perception theory, the research explores how the political involvement of kiai is interpreted within everyday social interactions and within religious authority relations in local society. The study employs a qualitative approach through observation and in-depth interviews to understand differing viewpoints shaped by socio-cultural context, personal experience, and political dynamics. Findings reveal that perceptions are divided into positive and negative orientations. Positive perceptions consist of passive acceptance and active support for kiai participation in politics, while negative perceptions appear in confrontational and accommodative forms. Theological considerations, sociological relations, emotional bonds, economic interests, and inter-kiai competition influence these perceptions. The study concludes that political engagement of kiai produces both social integration and disintegration, while simultaneously opening political participation and generating new negotiations of religious authority in contemporary local politics.  
Who Pays for Maritime Security? Burden Sharing and International Legal Constraints in the Strait of Malacca and Indonesian Archipelagic Sea Lanes Hartanto, Dhimas Rudy; Renmaur, Aldi Giovano
Journal Politique Vol. 6 No. 1 (2026): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.1.129-152

Abstract

The Strait of Malacca and Indonesia's Archipelagic Sea Lanes (ALKI) facilitating  approximately  25  percent  of  global  seaborne  trade  and roughly 80 percent of East Asia's crude oil supply annually. This article develops  the  concept  of asymmetrical  maritime  governance  burden to explain  how  UNCLOS  structurally  privileges  navigational  freedom while  consigning  disproportionate  security  responsibilities  to  littoral developing states, notably Indonesia. Through qualitative method with juridical analysis, empirical examination of maritime incident data, and a  comparative  study  of  international  chokepoints.  The  article demonstrates  that  existing  cooperative  mechanisms  under  Article  43 remain institutionally weak, politically fragile, and fiscally inadequate. The article argues that unless UNCLOS's lacuna on burden financing is addressed  through  a  negotiated  protocol  or  binding  regional agreement,  the  structural  inequality  between  littoral  states  and  user states will deepen, threatening long-term navigational security in one of the world's most strategically indispensable waterways.
Generation Z Political Engagement in Tanzania (2022–2025): Consequences for Political Polarization and Social Cohesion Ruhangisa, Valentine Flavian
Journal Politique Vol. 6 No. 2 (2026): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.2.153-173

Abstract

Abstract This qualitative study examines the emergence and consolidation of Generation Z (Gen Z) political engagement in Tanzania between 2022 and 2025, with particular attention to its implications for political polarization and social cohesion. As Tanzania’s youngest politically active generation, Gen Z has increasingly relied on digital platforms, informal networks, and issue-based activism to participate in political discourse and civic life. Drawing on qualitative document analysis, discourse analysis of social media content, policy statements, media reports, and relevant scholarly literature, the article explores the forms, dominant narratives, and broader societal implications of Gen Z political engagement. The study argues that Gen Z politics in Tanzania represents a significant transformation in patterns of political participation, characterized by digitally mediated activism, generational identity framing, and strong demands for accountability directed at political elites. While these developments have expanded political voice, civic awareness, and inclusion among young people, they have simultaneously intensified political polarization, heightened generational tensions, and contributed to the fragmentation of public discourse. The findings reveal a central paradox: Gen Z political engagement enhances democratic participation while at the same time posing challenges to social cohesion and deliberative politics. By situating the Tanzanian case within broader debates on youth politics and digital democracy in Africa, the article contributes both empirically and theoretically to scholarship on political socialization, digital public spheres, and social cohesion. The study concludes by emphasizing the importance of inclusive institutional channels, digital civic education, and dialogue-oriented governance strategies to harness the democratic potential of Generation Z while mitigating its polarizing effects
Collaborative Governance Model Between Village Government and PT. Trion Indonesia Raya in Strengthening the Local Community Economy: A Case Study of Curahsawo Village Annisa, Aaliya; Marwiyah, Siti; Maksain, Mastina
Journal Politique Vol. 6 No. 2 (2026): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.2.174-191

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik collaborative governance antara Pemerintah Desa Curahsawo dan PT Trion Indonesia Raya dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Fokus penelitian mencakup bentuk kolaborasi, pembagian peran antaraktor, mekanisme interaksi, serta implikasinya terhadap dinamika ekonomi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait program kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berlangsung dalam kelembagaan yang integratif melalui interaksi berkelanjutan antara pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan penghubung kelembagaan, sedangkan PT Trion Indonesia Raya memberikan dukungan pendanaan, teknologi, dan akses pasar. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kolaborasi didukung oleh komunikasi yang intensif, kepercayaan antaraktor, dan kepemimpinan adaptif sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, perkembangan usaha mikro, perluasan akses pemasaran, serta penguatan kapasitas manajerial. Namun, masih terdapat tantangan berupa ketergantungan pada dukungan eksternal, perbedaan karakter organisasi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan collaborative governance ditentukan oleh kualitas relasi sosial dan kapasitas kelembagaan yang menopang proses kolaborasi.
Dynamics of the Implementation of the Red and White Cooperative Program and Its Implications for Community Social Welfare: A Qualitative Study in Jrebeng Kulon Village, Probolinggo City Ayyubi, Ahmad Maman; Marwiyah, Siti; Yunus, Eko Yudianto
Journal Politique Vol. 6 No. 2 (2026): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.2.192-210

Abstract

This study analyzes the implementation of the Merah Putih Cooperative Program and its implications for social welfare in Jrebeng Kulon Village, Probolinggo City. A qualitative descriptive approach was employed to examine the policy implementation process using Edward III’s framework, which emphasizes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis with purposively selected informants. The findings reveal that the program has not yet been implemented optimally. Policy communication remains inconsistent, limiting public understanding and participation. Resource constraints, including inadequate human resource capacity, financial capital, and infrastructure, have hindered the cooperative’s development. Although implementers demonstrate commitment, their efforts are constrained by limited innovation and adaptive capacity. In addition, weak coordination among stakeholders and fragmented governance mechanisms reduce implementation effectiveness. Despite these challenges, the program has improved community access to basic necessities and small-scale financial services, contributing to local social welfare. The findings underscore the interdependence of implementation variables and highlight the need for stronger institutional coordination, resource capacity, and policy communication to achieve sustainable social welfare outcomes.
The Empty Ballot Movement as a Form of Protest Voting in the 2024 Brebes Regency Regional Election Hermanto, Bambang; Khu, Stanley; Adi Pamungkas, Wahyu; Setiyawan, Wahyu Beny Mukti; Rakhmanto, Bambang
Journal Politique Vol. 6 No. 2 (2026): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.2.211-230

Abstract

The phenomenon of the empty ballot in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) of Brebes Regency attracted significant public attention after receiving 341,407 votes (40.4%), while voter turnout reached only 58.27%, the lowest participation rate in Central Java. This study aims to describe the Empty Ballot Movement as a form of protest voting by employing a qualitative method involving 15 informants, consisting of the movement's leader, community leaders, volunteers, and residents. The findings reveal that the movement emerged as a response to dissatisfaction with local democracy, driven by three main factors: the dominance of oligarchic politics that produced a single-candidate election through the consolidation of political party support; the perception that the sole candidate represented a political dynasty due to connections with former officials previously implicated in corruption cases; and the proposed IDR 13,000 shallot price policy, which was perceived as harmful to farmers. The Empty Ballot Movement successfully garnered public sympathy and became a symbol of protest voting against political practices regarded as undemocratic.

Page 7 of 7 | Total Record : 70

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): July Vol. 6 No. 1 (2026): January Vol. 5 No. 2 (2025): July Vol. 5 No. 1 (2025): January Vol. 4 No. 2 (2024): July Vol. 4 No. 1 (2024): January Vol. 3 No. 2 (2023): July Vol. 3 No. 1 (2023): January Vol. 2 No. 2 (2022): July Vol. 2 No. 1 (2022): January Vol. 1 No. 2 (2021): July Vol. 1 No. 1 (2021): January More Issue